Connect with us

Uncategorized

Gadget Tampa Pendampingan di Usia Dini Bisa Timbulkan Masalah

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA) berkolaborasi dengan ID-COP (Indonesia Child Online Protection) pada hari Rabu, 9 Oktober 2019, di Ruang Serba Guna, Kemenkominfo menggelar FGD “Advokasi Mengenai Perlindungan Anak di Ranah Online”. Program ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan dan rekomendasi dari anak serta para pendidik tentang bagaimana anak-anak bisa mendapatkan perlindungan di ranah online.

Hal ini merespon adanya berbagai permasalahan anak di ranah daring yang telah meresahkan berbagai pihak. Dimana akhir-akhir ini isu rentan yang mengemukan di ranah daring adalah isu-isu yang terkait dengan asusila, seperti pornografi serta eksploitasi seksual terhadap anak di ranah daring. Temuan-temuan di lapangan telah menunjukkan bahwa isu-isu rentan ini telah berdampak terhadap anak-anak sebagai korban.

Seperti pada kasus temuan di 2019 adanya seorang predator anak berusia 27 tahun telah melakukan online grooming dengan cara mendekati anak lewat online games, sehingga 10 anak telah menjadi korbannya.

Kemudian, 2018 Ecpat Indonesia menemukan 150 kasus terkait anak, dimana 15 kasus merupakan prostitusi online, dan 3 kasus adalah online grooming, dan 42 kasus merupakan pornografi online. Total jumlah anak-anak yang dieksploitasi secara seksual sebanyak 379.

“Penggunaan gadget tanpa pendampingan di usia dini bisa jadi sumber dari permasalahan yang ada, karena minimnya pendampingan anak dari orangtuanya di ranah daring, dimana orangtua justru memberikan gadget pada anak-anaknya agar mereka tidak mengganggu, atau agar mereka diam tenang. Pembiaran banyak terjadi, karena orangtua tidak menyadari adanya konten-konten negatif di ranah daring,” ungkap Dwi, orangtua, peserta FGD orangtua, dan narasumber orangtua dalam sarasehan.

Bapak Tony Sena, Praktisi Teknologi Digital, menyampaikan, Anak-anak Gen 2 beradaptasi dengan teknologi digital jauh lebih cepat dari orangtuanya. Namun mereka tetap anak-anak yang belum memiliki pengalaman hidup yang cukup, sehingga mereka sangat rentan terhadap kejahatan-kejahatan di internet.

“Adalah merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai orangtua, pemerintah, bisnis ataupun lembaga non-profit untuk saling bekerjasama melindungi anak-anak ini, sampai anak ini cukup dewasa untuk bisa membedakan yang baik dan buruk di dunia digital,” sambungnya.

Kemudian Harris Iskandar, Dirjen Paud Dikmas, Kemendikbud, menyampaikan bahwa, Keluarga merupakan salah satu pilar dalam tri sentra pendidikan (rumah, sekolah dan masyarakat) yang berperan penting dalam membentuk generasi emas yang berkarakter dan berbudaya prestasi di masa yang akan datang.

“Saat ini peran keluarga semakin penting. Terlebih Iagi karena waktu kebersamaan antara orang tua dan anak di rumah kian berkurang, tergantikan oleh kehadiran teknologi informasi. Selain itu dengan semakin tingginya kesibukan orang tua, anak-anak semakin kurang mendapat perhatian, terutama dari figur ayah,” tambahnya.

Menutup sarasehan ini, Diena Haryana, Pendiri SEJIWA, mengekspresikan harapannya: Harapan terbesar untuk solusi dari kerentanan anak di ranah daring ini adalah di tangan keluarga. Diperlukan pendampingan orangtua terhadap anak ketika mereka ada di ranah online, serta kedekatan keluarga yang membuat anak tidak perlu mencari pelarian di internet.

“Jangan terjadi pembiaran anak di internet. Dan bebaskan ruangtidur dari penggunaan gadget. sehingga istirahat anak cukup, dan anak dapat termonitor dengan baik bila menggunakan gadget di ruang yang Iebih terbuka,” tutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Melalui Vaksinasi, Pemerintah Berencana Merubah Pandemi Menjadi Endemi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Berkaitan dengan rencana Pemerintah akan bersiap ubah status pandemi Covid-19 menjadi Endemik maka salah satu caranya melalui peningkatan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.

Dikutip dari situs Centers for Disease Control and Prevention (CDC), endemik menjadi status penyebaran penyakit yang paling dasar dan paling rendah.

Status tersebut menunjukkan jika suatu penyakit akan tetap terus ada meski hanya terjadi di kelompok masyarakat tertentu

Sedangkan pandemi, menjadi status tertinggi dalam sebaran penyakit.

Sementara tolok ukur suatu penyakit disebut sebagai pandemi, apabila telah menyebar ke banyak negara bahkan hampir seluruh dunia, seperti yang terjadi pada Covid-19.

Menanggapi rencana itu, Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), Roy Pangharapan mengatakan masyarakat perlu menyesuaikan diri agar infeksi Covid-19 di Indonesia benar-benar bisa menjadi Endemik.

Roy Pangharapan menekankan, pergantian status pandemi bukan berarti virus Corona SARS-CoV-2 akan hilang dan tidak ada kasus baru. Banyak faktor yang membuat pandemi bergeser menjadi endemi.

“Seperti jumlah penularan, kasus, dan kematian beserta polanya. Juga soal durasi perlindungan dari vaksinasi dan infeksi alami,” ungkap Roy dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/9/2021).

Belum lagi kendala jika masih ada ketimpangan layanan fasilitas kesehatan dan serapan vaksinasi serta pasokan dosis di setiap daerah.

“Kita harus mempersiapkan juga kapasitas layanan kesehatan untuk mengelola lonjakan kasus Covid19 di masa depan.

Penurunan kasus positif harian dan angka kematian dalam beberapa hari terakhir, juga positivity rate Indonesia yang makin mendekati standard dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menurut Roy Pangharapan, harus dimanfaatkan sebagai upaya persiapan transisi tersebut.

Roy Pangharapan menegaskan ya syaratnya harus ada koordinasi yang solid semua pihak dan tidak boleh menurunkan kewaspadaan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat, meskipun angka kasus Covid19 melandai karena belum diketahui sampai kapan berakhir sehingga kita tetap berdampingan dengan Corona.

“DKR akan membantu Pemerintah dengan menghimbau masyarakat tetap Prokes dan optimalisasi vaksin. Kalau longgarnya kebablasan, dikhawatirkan menuju endemi akan terhambat,” pungkas Roy Pangharapan menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Deklarasi PDNI, Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Ide dan Ilmu

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul menjadi kata kunci untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Setiap era pemerintahan selalu menjadi fokus kebijakan adalah SDM unggul, terlatih dan kompetitif. Bahkan korporasi multinasional sangat menekankan pemberdayaan pada dimensi sumber daya manusia.

Ketua Umum PDNI Dr. Dermawan Waruwu, M.Si menyampaikan pada acara deklarasi dan pelantikan Perkumpulan Doktor Nias Indonesia (PDNI) bahwa salah satu fokus kedepan adalah mendorong dan menyiapkan sumber daya manusia untuk berkontribusi mempercepat peningkatan indeks pembangunan manusia

“Hal ini dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kapasitas dan produktivitas, dan mengurangi ketimpangan sosial yang melebar. Hal ini akan terwujud bilamana terjalinnya kolaborasi ide dan ilmu diantara kalangan intelektual dan cendekiawan,” ujar Dermawan Waruwu dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/09/2021).

Lebih lanjut Waruwu menegaskan kalangan intelektual dan cendekiawan asal Nias sudah saatnya turun di tengah-tengah masyarakat menyumbang gagasan dan ide berbasis keilmuan. Mudah-mudahan hal ini akan menjadi daya dorong dan penggerak kolektif untuk pemicu terwujudnya masyarakat yang peduli pendidikan.

Dia tambahkan, selain itu juga dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi kreatif, UMKM dan entrepreneur. Seraya mengutip pernyataan Bung Hatta yakni agar persatuan dan kepedulian tak makin pudar, teruslah menjunjung tinggi sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia.

PDNI sangat optimis bahwa masyarakat Kepulauan Nias kedepan akan meningkat kesejahteraan ketika sektor sumber daya manusia menjadi agenda dan sasaran kebijakan.

Ia menilai bahwa generasi muda saat ini adalah corong perubahan bila diberdayakan secara optimal kapasitasnya dan berpotensi besar menjadi penggerak percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“PDNI terbuka kepada masyarakat untuk diskusi dan kolaborasi ide untuk kepentingan bersama. Dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah sangat dibutuhkan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Nias untuk Indonesia,” ucap Dermawan Waruwu menutupnya. (Eddy)

Continue Reading

Uncategorized

OSS RBA Masih Kacau, Seharusnya Pemerintah Tak terburu-buru Meluncurkannya

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sejak diluncurkan oleh Presiden pada tanggal 9 Agustus 2021, sistem perizinan tunggal Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA), masih belum bisa digunakan oleh para pelaku usaha, terutama pelaku usaha kecil, mikro dan menengah.

Ketua Bidang Ekonomi Kreatif PP KAMMI, Firmansyah Risdam, yang juga Ketua Umum Komunitas Akademi Wirausaha KAMMI (ARMI), menyampaikan hal tersebut pasca kegiatan konsolidasi anggota ARMI di Jakarta (6/9/2021).

“OSS RBA ini sistem belum siap yang dipaksakan diluncurkan, masalah seperti KBLI yang tidak lengkap, NIB tidak bisa dicetak, fitur izin zonasi yang belum ada, dan berbagai fitur soal validasi,” tandas Risdam.

Tapi, pemerintah terlalu memaksa pelaku usaha, khususnya UMK, untuk melakukan proses perizinan, akhirnya kacau semua. Bahkan di DPMPTSP daerah-daerah tidak ada lagi proses perizinan yang berjalan”, tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum PP KAMMI, Jimmy Julian, menyampaikan bahwa seharusnya pemerintah tidak terburu-buru untuk meluncurkan OSS RBA jika memang belum siap.

Jimmy menegaskan bahwa terdapat opini yang kuat di kalangan pengusaha, bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Investasi/BKPM, tidak menyiapkan dengan baik proses pengalihan dari OSS lama ke OSS RBA dan tidak melakukan sosialisasi secara masif kepada pelaku usaha dan operator pelayanan perizinan di daerah-daerah.

Jimmy menambahkan, ada ribuan anggota ARMI yang tersebar di seluruh Indonesia yang tergabung ke dalam asosiasi-asosiasi usaha, mengalami kesulitan saat mengurus perizinan (perizinan berusaha maupun perizinan dasar), baik secara online melalui OSS RBA, maupun secara manual dengan cara mendatangi DPMPTSP di daerah.

“Bahkan, yang saya herankan, para petugas pelayanan perizinan DPMPTSP merasa bingung dan tidak mengerti mengenai sistem OSS RBA ini. Kalau begini, lagi-lagi persoalan implementasi kebijakan,” ungkap Jimmy.

Risdam, masih di kesempatan yang sama juga menyampaikan harapan dari KAMMI, sebagai organisasi mahasiswa dan kepemudaan yang selama ini ikut membina dan mendorong para anggotanya untuk menjadi wirausahawan, agar Kementerian Investasi/BKPM tidak hanya memperhatikan masukan dan melayani para pelaku usaha besar saja.

“Justru para pelaku UKM ini yang sudah terlanjur diberikan janji manis mendapatkan kemudahan setelah mengurus perizinan berusaha melalui OSS RBA, agar tidak lagi berpaling dan enggan untuk mengurus perizinan karena OSS RBA ternyata hanya mempersulit para pelaku usaha tersebut,” tutup Risdam. (Amhar)

Continue Reading

Trending