Connect with us

Pemuda

Di TMII Mahasiswa Papua Sejabodetabek Gelar Deklarasi Perdamaian

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Gabungan Mahasiswa Papua Se-Jabodetabek Menggelar Kegiatan Deklarasi Perdamaian dan persaudaraan Dengan Tema “Bumi Cendrawasi simbol Perdamaian dan Persaudaraan” di anjungan Papua, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jumat, 4 Oktober 2019.

Kegiatan ini di inisiasi oleh organisasi primordial dari bermacam daerah di papua yang tersebar di Jabodetabek, seperti Ikatan Mahasiswa se Papua (IMASEPA), Himpunan Mahasiswa Kaimana (HIMAKA), Himpunan Mahasiswa Manokwari (HIMAWARI).

Adapun Deklarasi ini bertujuan untuk mengajak mahasiswa papua yang ada di seluruh Indonesia, untuk menjadi pioneer perdamaian papua, yang belakang ini sedang mengalami terpaan cobaan kemanusiaan khususnya di wamena papua barat.

Mudin Lalobo (ketua Ikatan mahasiswa Se-Papua), pada media mengatakan, bagwa deklarasi perdamaian dan persaudaraan ini untuk mengingatkan kepada kita, bahwa bumi cendrawasi, harus kembali kondusif dan kembali terbuka kepada para pendatang.

“kita sebagai mahasiswa papua yang ada di rantau harus menjadi yang paling terdepan mengkampanyekan perdamaain dan persaudaraan antar sesasama warga Negara Indonesia,” ucap Mudin Lalobo (4/10).

MoeyTuer Boymasa, ketua Himpunan Mahasiswa Kaimana menuturkan dirinya berharap kegiatan ini bisa menjadi simbol bahwa masyarakat papua tidak seperti yang di pikirkan oleh masyarakat umumnya, dan masyarakat papua sangat mencintai kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurutnya, kerusuhan yang terjadi di wamena adalah suatu hal yang tidak baik dan merubah image warga papua yang selalu terbuka para pendatang, kita sebagai mahasiswa papua harus menjaga image itu, bahwa hal-hal yang terjadi di wamena saat ini adalah perilaku yang tidak terpuji, dan dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat papua yang tidak bertanggng jawab dan jauh dari rasa kemanusiaan yang tinggi.

“Maka dari itu kita berkumpul disini untuk mendeklarasikan perdamaian dan persaudaraan, bahwa kita orang papua cinta damai, dan memiliki persaudaraa yang tinggi kepada masyarakat setanah air dari Sabang sampe Merauke,” ujar Boymasa.

Kegiatan ini di harapkan mampu mendamaikan hal-hal yang terjadi di papua, khususnya wamena dan umumnya Indonesia, karena perdamaian dan persaudaraan adalah hal yang wajib kita kampanyenyakan untuk Indonesia yang lebih baik kedepannya, dan juga menjadi landasan bahwa, NKRI di bentuk dari perdamaian dan persaudaraan yang tinggi, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke

Berikut isi Deklarasi Perdamaian dan Persaudaraan Gabungan Mahasiswa Papua Se- JABODETABEK:

Kami Gabungan Mahasiswa Papua se JABODETABEK Berpegang teguh pada posisi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila sebagai ideology dan pandangan hidup bangsa Indonesia, Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan semangat Bhineka Tunggal Ika.

Kami Gabungan Mahasiswa Papua Se- JABODETABEK, bertekad menjaga kedamaian dan Persaudaraan antar Umat, Bangsa, Suku, dan Ras, di Republik Indonesia.

Kami Mengajak Masyarakat Masyarakat yang ada di Wamena dan sekitarnya, untuk saling menjaga, saling mengayomi, saling mencintai dan saling melindungi saudara saudara kita sebangsa dan setanah air Indonesia.

Kami Mengutuk tindakan tindakan pembakaran dan perilaku yang melanggar hak asasi manusia oleh oknum oknum masyarakat sehingga terjadi kerusuhan di Wamena

Kami Menghimbau untuk seluruh Mahasiswa mahasiswa papua di manapun berada untuk menjaga nilai nilai adat, dan nilai nilai Bhineka Tunggal Ika, untuk menciptakatan perdamaian dan persaudaraan dimana kawan kawan menginjakkan kaki nya. (Amhar)

Continue Reading

Pemuda

Tolak Omnibus Law, KSPI Gelar Demo di 20 Provinsi, 20 Januari

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kembali menyatakan sikapnya untuk menolak omnibus law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sikap penolakan ini diperlihatkan KSPI dengan cara melakukan aksi unjuk rasa untuk menyampaikan pendapat di muka umum, serentak di seluruh Indonesia.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan, “aksi tersebut akan dilakukan secara serentak pada tanggal 20 Januari 2020 di 20 Provinsi,” ujarnya di Kantor LBH, Jakarta, Sabtu (18/1/2020)

“Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di DPR RI. Bertepatan dengan pembukaan sidang paripurna DPR RI pada awal tahun ini. Sedangkan di provinsi lain, aksi akan dipusatkan di Kantor DPRD dan/atau Kantor Gubernur di masing-masing provinsi,” kata pria yang juga menjadi Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ini.

Menurut Said Iqbal, khusus untuk di DPR RI, massa aksi yang akan hadir diperkirakan berjumlah 30 ribu orang buruh. Sedangkan di masing-masing provinsi, aksi akan melibatkan ribuan orang buruh. Meliputi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Utara, Kepuluan Riau, Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, dan beberapa provinsi lain.

“Sebelumnya aksi ini kami rencanakan pada 16 Januari 2020. Tetapi karena pada tanggal itu anggota DPR RI masih berada di dapil, aksi kami undur menjadi tanggal 20 Januari. Bersamaan dengan pembukaan massa sindang DPR RI di awal tahun ini,” demikian Iqbal menjelaskan.

Dalam aksi ini, Said Iqbal berharap DPR RI bisa mendengarkan aspirasi kaum buruh untuk menolak pembahasan omnibus law. Sebab, menurut kajian KSPI, secara substansi, omnibus law cenderung merugikan kaum buruh.

“Kami menilai omnibus law tidak akan meningkatkan investasi. Tetapi justru akan menurunkan tingkat kesejahteraan kaum buruh, sehingga mereka menjadi miskin,” tegasnya.

Said Iqbal menilai, Omnibus Law hanya akan menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, outsourcing dan kontrak kerja yang bebas (fleksibilitas pasar kerja), masuknya TKA yang tidak memiliki skill, hilangya jaminan sosial, dan dihapuskannya sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memberikan hak-hak buruh.

Sama seperti gerakan penolakan revisi UU 13/2003 beberapa waktu yang lalu, Said Iqbal menegaskan buruh di Indonesia juga menolak omnibus law. (red)

Continue Reading

Pemuda

Refleksi Akhir Tahun : GerCin Mantabkan Konsolidasi di 2020

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (DPN GerCin) menggelar refleksi akhir tahun 2019 dengan mengambil tema “evaluasi konsolidasi GerCin 2019 dan pemantapan konsolidasi GerCin di tahun 2020” dalam mendukung program strategis nawacita Presiden Jokowi Jilid II.

Acara tersebut di laksanakan pada kamis 26 Desember 2019 pada pukul 13.00 sampai selesai bertempat di sekretariat DPN GerCin, Komplek Maisonette Blok B-21 Jalan Percetakan Negara II, Johar Baru Jakarta Pusat.

Ketum GerCin yang adalah Tokoh Nasional asal Papua Hendrik Yance Udam alias HYU menjelaskan, bahwa maksud dan tujuan di laksanakannya refleksi akhir tahun 2019 ini adalah untuk mengevaluasi sudah sejauh mana program-program strategis GerCin yang sudah di jalankan di tahun 2019 dan yang belum di jalankan.

“Sehingga program-program yang belum di jalankan bisa di jalankan atau di Konsolidasikan di tahun 2019, sekaligus mengavaluasi pengurus harian dan pleno DPN GerCin yang aktif dan tidak aktif,” ujar Bung HYU.

Dia tambahkan, sehingga kedepannya kita dapat melakukan revisi pengurus atau penyempurnaan pengurus DPN GerCin agar di tahun 2020 bisa lebih aktif lagi dalam menunjang Konsolidasi Organisasi Kedepan.

Dalam acara refleksi akhir tahun tersebut di hadiri pengurus lengkap harian dan pleno DPN GerCin dan juga hadir Ketua GerCin Amerika Serikat Bung Jhon Mainaky.

Pada kesempatan ini, HYU berharap dari hasil pertemuan fefleksi akhir tahun, Konsolidasi Organisasi GerCin tetap eksis dan bergerak secara masif dan militan ke daerah-daerah di seluruh Indonesia, serta GerCin dapat menjadi mitra strategis Pemerintah, TNI dan polri. (Amhar)

Continue Reading

Pemuda

GPI akan Gelar Aksi Demo Terkait Uighur dan Penyiraman Cuka NoveL

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gerakan Pemuda Islam (GPI) berencana akan melakukan aksi di dua lokasi yang berbeda dengan dan dengan dua isu yang berbeda. Kedua aksi tersebut akan digelar masing-masing di kantor perwakilan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di Jakarta terkait persoalan Uighur dan Mabes Polri dalam rangka menagih janji Kapolri dalam penanganan kasus Novel Baswedan.

Ketua PW GPI Jakarta Raya, Rahmat Himran menilai terlihat ada ketidaksukaan dari pemerintah RRC pada warga muslim Uighur dalam menjalani proses kehidupan. Oleh karena itu, GPI bersama ormas lainnya akan memprotes perlakuan yang dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM).

“Kami bersama ormas lainnya akan melakukan aksi di kantor PBB sebagai bentuk kepedulian GPI menyikapi persoalan persekusi dan penyiksaan terhadap muslim Uighur yang dilarang beribadah oleh pemerintah RRC,” kata Himran dalam jumpa pers di Markas GPI, Menteng, Jakarta, Senen (23/12/2019).

kami mengingatkan Kapolri terkait janji yang akan menuntaskan kasus novel Baswedan pada awal Desember sementara ini sudah akan memasuki tahun baru belum selesai juga.

“ada apa sebenarnya terkait janji yang telah dikemukakan tersebut,” tanya Himran.

Lebih lanjut, Himran katakan bahwa Jokowi juga telah menekankan agar kasus tersebut dituntaskan namun faktanya terkesan mengambang.

“Kita akan melakukan aksi juga dimabes polri terkait penuntasan kasus novel Baswedan,” tegasnya.

Hal senada diungkapkan Sekjen pimpinan pusat gerakan pemuda Islam, Diko Nugraha

Sekjen GPI ungkapkan, dalam persoalan ini, GPI harus bersikap karena sudah melihat dan mendengar soal
bicara kepentingan nasional, kami harus menyikapi soal kerukunan umat sedunia saat ini yang di ciderai oleh pelanggaran HAM oleh pemerintah RRC.

“Kami sebagai penduduk mayoritas wajib melindungi kelompok minoritas, dan kami sangat mendukung pemerintah jika memberikan empati, karna kami menilai pemerintah masih lemah menyikapi persoalan kemanusiaan,” ujar Diko.

Menyikapi soal janji Kapolri, Diko meminta agar mentaati perintah presiden. kita sangat mendukung presiden agar segera memerintahkan agar menegakkan supremasi hukum termasuk kasus novel Baswedan.

“Ini bukan soal suka dan tidak suka, namun rakyat Indonesia melihat langsung janji Kapolri,” pungkas Diko Nugraha. (Amhar)

Continue Reading

Trending