Connect with us

Pemuda

Di TMII Mahasiswa Papua Sejabodetabek Gelar Deklarasi Perdamaian

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Gabungan Mahasiswa Papua Se-Jabodetabek Menggelar Kegiatan Deklarasi Perdamaian dan persaudaraan Dengan Tema “Bumi Cendrawasi simbol Perdamaian dan Persaudaraan” di anjungan Papua, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jumat, 4 Oktober 2019.

Kegiatan ini di inisiasi oleh organisasi primordial dari bermacam daerah di papua yang tersebar di Jabodetabek, seperti Ikatan Mahasiswa se Papua (IMASEPA), Himpunan Mahasiswa Kaimana (HIMAKA), Himpunan Mahasiswa Manokwari (HIMAWARI).

Adapun Deklarasi ini bertujuan untuk mengajak mahasiswa papua yang ada di seluruh Indonesia, untuk menjadi pioneer perdamaian papua, yang belakang ini sedang mengalami terpaan cobaan kemanusiaan khususnya di wamena papua barat.

Mudin Lalobo (ketua Ikatan mahasiswa Se-Papua), pada media mengatakan, bagwa deklarasi perdamaian dan persaudaraan ini untuk mengingatkan kepada kita, bahwa bumi cendrawasi, harus kembali kondusif dan kembali terbuka kepada para pendatang.

“kita sebagai mahasiswa papua yang ada di rantau harus menjadi yang paling terdepan mengkampanyekan perdamaain dan persaudaraan antar sesasama warga Negara Indonesia,” ucap Mudin Lalobo (4/10).

MoeyTuer Boymasa, ketua Himpunan Mahasiswa Kaimana menuturkan dirinya berharap kegiatan ini bisa menjadi simbol bahwa masyarakat papua tidak seperti yang di pikirkan oleh masyarakat umumnya, dan masyarakat papua sangat mencintai kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurutnya, kerusuhan yang terjadi di wamena adalah suatu hal yang tidak baik dan merubah image warga papua yang selalu terbuka para pendatang, kita sebagai mahasiswa papua harus menjaga image itu, bahwa hal-hal yang terjadi di wamena saat ini adalah perilaku yang tidak terpuji, dan dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat papua yang tidak bertanggng jawab dan jauh dari rasa kemanusiaan yang tinggi.

“Maka dari itu kita berkumpul disini untuk mendeklarasikan perdamaian dan persaudaraan, bahwa kita orang papua cinta damai, dan memiliki persaudaraa yang tinggi kepada masyarakat setanah air dari Sabang sampe Merauke,” ujar Boymasa.

Kegiatan ini di harapkan mampu mendamaikan hal-hal yang terjadi di papua, khususnya wamena dan umumnya Indonesia, karena perdamaian dan persaudaraan adalah hal yang wajib kita kampanyenyakan untuk Indonesia yang lebih baik kedepannya, dan juga menjadi landasan bahwa, NKRI di bentuk dari perdamaian dan persaudaraan yang tinggi, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke

Berikut isi Deklarasi Perdamaian dan Persaudaraan Gabungan Mahasiswa Papua Se- JABODETABEK:

Kami Gabungan Mahasiswa Papua se JABODETABEK Berpegang teguh pada posisi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila sebagai ideology dan pandangan hidup bangsa Indonesia, Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan semangat Bhineka Tunggal Ika.

Kami Gabungan Mahasiswa Papua Se- JABODETABEK, bertekad menjaga kedamaian dan Persaudaraan antar Umat, Bangsa, Suku, dan Ras, di Republik Indonesia.

Kami Mengajak Masyarakat Masyarakat yang ada di Wamena dan sekitarnya, untuk saling menjaga, saling mengayomi, saling mencintai dan saling melindungi saudara saudara kita sebangsa dan setanah air Indonesia.

Kami Mengutuk tindakan tindakan pembakaran dan perilaku yang melanggar hak asasi manusia oleh oknum oknum masyarakat sehingga terjadi kerusuhan di Wamena

Kami Menghimbau untuk seluruh Mahasiswa mahasiswa papua di manapun berada untuk menjaga nilai nilai adat, dan nilai nilai Bhineka Tunggal Ika, untuk menciptakatan perdamaian dan persaudaraan dimana kawan kawan menginjakkan kaki nya. (Amhar)

Continue Reading

Pemuda

Gelar Konsolidasi: KAMMI Usung Gerakan #LawanNeoORBA

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) se-Jabodetabek, hari ini Rabu 25 September 2019 menggelar konsolidasi di Bilangan, Jakarta Selatan. Hadir perwakilan dari berbagai Pengurus KAMMI Daerah Tangsel, Bekasi, Bogor, Depok, dan Pengurus Wilayah DKI Jakarta.

Konsolidasi bertujuan untuk menyatukan persepsi terhadap beberapa isu yang sedang marak belakangan ini di Indonesia. Termasuk diantaranya terkait dengan RKUHP yang memasukkan pasal penghinaan Presiden, Pelemahan KPK, dan adanya anasir ORBA di dalam Pemerintahan Jokowi.

Ketua Umum KAMMI DKI Jakarta, Jimmy Juliand, menyampaikan bahwa Kita menolak pasal-pasal karet yang rentang digunakan penguasa untuk mengkriminalisasikan aktivis mahasiswa ataupun masyarakat yang bersikap kritis.

Selain itu juga Ketua Umum terpilih KAMMI Tangsel, Arsandi menyampaikan kekecewaan terhadap pelemahan KPK. “Kami kecewa Jokowi mengawali periode kedua dengan pelemahan KPK” tegas Arsandi. “Ini sama saja seperti kita kembali ke zaman ORBA yang koruptif”, sambungnya.

Di kesempatan yang sama Ketua Umun KAMMI Bekasi, Egi Gustiana mengatakan bahwa akan melawan anasir ORBA yang sekarang melingkari istana. “Hari ini masih ada anasir ORBA yang duduk di dalam istana”, kata Egi. “Kita harus melawan itu, karena dapat merusak cita-cita Reformasi”, tegasnya.

Ketua Umum KAMMI Depok, Ichsan Nusapati kemudian mengajak seluruh Mahasiswa untuk melawan segala potensi kebangkitan Neo ORBA dalam Pemerintahan Jokowi. “Seluruh aktivis mahasiswa jangan sampai membiarkan potensi terhadap bangkitnya Neo ORBA, kita harus lawan jika ada potensi itu di tubuh Pemerintahan Jokowi”, tegas Ichsan.

Sebagai pernyataan penutup, Bahruddin Ketua Umum KAMMI Jakarta Selatan mengatakan “Kami akan mengawal isu ini, jika perlu hingga aksi turun ke jalan”. (Red)

Continue Reading

Pemuda

Front Page Comm: Membongkar Hitam Putih Golkar

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Hari ini Kamis, 19 September 2019, Front Page Communication menggelar diskusi bertajuk “Membongkar Hitam Putih Partai Golkar” di Restoran Dua Nyonya Cikini 27, Menteng, Jakarta.

Acara diskusi tersebut mengupas kiprah Partai Golkar yang dimoderatori Ruslan Tambak Al-Labusel, dengan pembicara yakni; TB Ace Hasan Syadzily (politisi senior Golkar), Puteri Komaruddin (politisi muda Golkar), Hendri Satrio (analis KedaiKopi), dan Arya Fernandes (peneliti CSIS).

Kader Golkar TB Ace Hasan Suadzily dalam paparannya mengatakan, perebutan kursi ketua umum Golkar tidak perlu didramatisasi. Hal yang harus dilakukan jelang munas Golkar adalah mengatur konflik internal itu sendiri.

“Jadi nggak perlu kemudian didramatisasi bahwa kondisi tersebut akan menimbulkan berbagai kemungkinan yang membuat Golkar seperti Perang Dunia Ketiga. Yang terpenting di internal Partai Golkar itu adalah soal bagaimana mengelola konflik ini sebaik-baiknya,” ujar Ace.

Menurut Kader Partai Golkar yang pro dengan Ketum Airlangga Hartarto menilai ada target politik yang diinginkan pro-Bambang Soesatyo (Bamseot). Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan manuver yang dilakukan oleh Bamsoet hal wajar dan biasa saja.

“Kalau saya memahami dari apa yang seperti sekarang. Manuver yang dilakukan oleh Pak Bambang Soesatyo, kita tahu semua, bahwa memang beliau sudah menyatakan diri maju calon ketua umum Partai Golkar. Saya kira itu sesuatu yang wajar, pungkasnya. (Amhar)

Continue Reading

Pemuda

RUU KPK dan Perlunya Lembaga Pengawasan KPK

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pro dan kontra mengenai rencana Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) terus menuai polemik diantaranya dikalangan aktivis dan tokoh masyarakat

Barisan Pembaharuan menggelar diskusi bertemakan “Pemikiran Tokoh dan Generasi Muda Islam, Perlunya Lembaga Pengawas KPK”, dengan menghadirkan Ketum Organisasi Islam Nasionalis (Ust. Jeffri Sastra Maestra), Sekjen DPP Thoriqoh JATMI (KH. Drs. Miftahul Falah), Lembaga Dakwah PBNU (KH. Drs. Ahmad Shodiq), Aktifis Senior (Budi Djarot), Ketum Barisan Pembaharuan (Syafrudin Budiman alias Gusdin) , Gus Soleh Mz dan Aktifis 98 Aznil Tan.

Ketua Umum Barisan Pembaharuan, Syafrudin Budiman alias Gusdin menyatakan mendukung revisi UU KPK sebagai wujud kepedulian terhadap seluruh instrumen negara agar tidak terjadi benturan dengan lembaga hukum yang lain.

“Revisi UU KPK saya pikir bukan sesuatu yang tabu, tapi bagian dari penguatan kelembagaan negara. Ini bagian dari perbaikan sistem di KPK yang lebih baik agar tidak benturan dengan Kejaksaan, Kepolisian dan lembaga penegakan hukum lainnya,” ucap Gusdin di Hotel N, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Gusdin berharap agar pemerintah dalam hal ini Presiden melakukan komunikasi yang baik dengan semua pihak termasuk DPR RI soal revisi UU KPK tersebut.

“Saya berharap pemerintah dalam hal ini Presiden bisa rembuk yang baiklah dengan semua pihak, karena pemerintah juga bisa mengusulkan. Lagi pula, revisi UU KPK itu tak ada masalah kok. MD3 juga di revisi, bahkan UUD 1945 saja di amandemen kok,” tukas Syafrudin.

Dirinya juga mengingatkan akan pentingnya dewan pengawas KPK dengan melihat peran lembaga antirasuah selama ini. Salah satu kebutuhan mengenai perlunya dewan pengawas itu terkait pengaturan tentang penyadapan, kemudian tentang pegawai tidak bisa dijadikan alasan kemudian menuding akan terjadi pelemahan terhadap KPK.

Menurutnya, urgensi perlunya dewan pengawas KPK, guna memberikan pengawasan terhadap penyadapan sebagai langkah pencegahan dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan, ungkap Gusdin.

Menjadi sangat aneh ketika wadah pegawai KPK sampai mengkampanyekan penolakannya seperti telah melakukan politik praktis, ini berbahaya. Jadi penting jika dalam revisi UU KPK nanti posisi atau status pegawai KPK diatur secara jelas.

Ust. Jeffri Sastra Maestra juga mengamini RUU tersebut, dirinya juga mendukung rencana adanya revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia menilai, sudah saatnya lembaga antirasuah itu mendapatkan pengawasan guna memperbaiki kinerja KPK.

“Revisi UU KPK ini baik untuk pengawasan karena semua lembaga negara dalam pemerintahan mulai Presiden hingga lembaga tinggi negara lainnya butuh pengawasan,” pungkasnya.

Dewan pengawas merupakan salah satu dari enam poin yang diajukan DPR dalam revisi UU KPK tersebut. Jeffri setuju dengan dimasukkannya dewan pengawas demi kinerja KPK lebih optimal dalam menyelamatkan uang negara.

Karena tidak ada satupun lembaga tinggi yang tidak ada dalam pengawasan, agar tidak menjadi lembaga super body, “tutupnya”. (Amhar)

Continue Reading

Trending