JanoerKoening, Jakarya – Menurut ketentuan pasal 21 UU No. 30 Tahun 2002, Tentang KPK, disitu ditegaskan bahwa, KPK terdiri atas : Pimpinan KPK yang terdiri dari 5 (lima) Anggota KPK; Tim Penasihat yang terdiri dari 4 (empat) Anggota; dan Pegawai KPK sebagai pelaksana tugas.

Dalan UU tersebut juga disebutkan, Pimpinan KPK disusun sbb. : Ketua KPK merangkap Anggota; Wakil Ketua terdiri atas 4 (empat) orang, masing-masing merangkap Anggota; Pimpinan KPK adalah pejabat negara selaku Penyidik dan Penuntut Umum yang bekerja secara kolektif serta penanggung jawab tertinggi KPK.

Jadi dengan vacumnya pimpinan KPK, maka segala fungsi penyidikan dan penuntutan yang berpuncak pada pimpinan KPK yang kolektif kolegial, secara hukum berada dalam keadaan berhenti  atau setidak-tidaknya segala aktivitas yang berkaitan dengan proses penyidikan dan penuntutan pasca pengembalian mandat pimpinan KPK kepada Presiden, pada tanggal 13 September 2019, tidak memiliki landasan hukum alias menjadi cacad hukum.

KPK harus dinyatakan berada dalam keadaan “amomali” dikendalikan oleh kekuatan lain diluar sistim kekuasaan pemerintahan, sehingga wibawa negara dan pemerintahan telah  dipertaruhkan, semata-mata karena pimpinan KPK menghadapi ketidakpercayaan terhadap diri sendiri dan menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas, demikian dikatakan Kombes (Purn) Polri, Alfons Loemau di Jakarta, Minggu (15/9/2019).

Menurut Alfons, sebagai sebuah Lembaga Negara Penegak Hukum, seharusnya dalam keadaan apapun pimpinan KPK tetap “on the track” menjaga marwah KPK, namun yang terjadi justru pimpinan KPK secara serentak “mendeclare” telah mengembalikan seluruh tugas, fungsi, peran dan kewajiban KPK kepada Presiden terhitung tanggal 13 September 2019. 

Meskipun pimpinan KPK lainnya (Basaria Panjaitan) menyatakan tetap ingin menjalankan tugasnya hingga Desember 2019, akan tetapi tugas yang akan diemban pada sisa  waktu sesudah tanggal 13 September 2019, tidak mungkin dapat dilakukan hanya seorang diri, karena struktur, komposisi dan konfigurasi kepemimpinan KPK adalah kolektif kolegial.

Kondisi demikian menyebabkan KPK mengalami kevacuman kepemimpinan dengan cara yang tidak beradab, yaitu mengembalikan mandat yang diperoleh secara konstitusional dengan cara-cara yang inkonstitusional kepada Presiden agar Presiden Jokowi mengelola sendiri PK. 

“Ini adalah sebuah pengalihan tanggung jawab yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab, tidak memiliki dasar moral dan etika dalam kepemimpinan, mengabaikan nilai-nilai dasar yang seharusnya menjadi basis di dalam akuntabilitas kepemimpinan sebuah Lembaga Negara,” Serfas Serbaya Manek, menambahkan.

Oleh karena itu, demi menyelematkan KPK dari krisis kepercayaan publik yang meluas, menyelematakan KPK dari kondisi anomali dan stagnan secara berkepanjangan, maka FORUM LINTAS HUKUM INDONESIA, mendesak Presiden dan DPR untuk mempertimbangkan sebuah terobosan guna mengisi kekosongan pimpinan KPK  melalui cara-cara sbb. :

Pertama, Membekukan sementara kepemimpinan KPK periode 2015 – 2019 dengan menunjuk 5 (lima) orang pimpinan KPK sebagai PLT hingga pimpinan KPK periode 2019-2023 dilantik.

Kedua, Menugaskan pimpinan KPK yang baru untuk membenahi managemen organisasi dan tatalaksana tugas-tugas KPK sehingga hubungan kerja antara pimpinan dan pegawai KPK berada dalam sistim tatakelola pemerintahan yang baik dan berbasis pada “nilai dasar” ASN.

Ketiga, Menugaskan pimpinan KPK yang baru untuk membubarkan Wadah Pegawai KPK yang ada sekarang dan mewadahi Pegawai KPK dengan sebuah organisasi yang berorientasi kepada sistem tata laksana dan tata kerja pegawai yang taat pada nilai-nilai dasar kepegawaian yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi yang harus diinternalisasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas kepegawaian sehari-hari. (Ahr)

JanoerKoening, Jakarta – Polemik harga tiket pesawat terus menjadi perbincangan saat ini. Masyarakat terus mengeluhkan tingginya harga tiket yang ditetapkan maskapai penerbangan. Atas kondisi tersebut, DPC PERADI Jakarta Pusat menggelar Seminar Nasional bertema “Polemik Harga Tiket Pesawat Dalam Perspektif Hukum, Bisnis dan investasi,” di Jakarta, Jum’at 9 Agustus 2019.

Dalam sambutannya Ketua DPC Peradi Jakarta Pusat, Arman Hanis mengatakan, seminar yang digelar oleh DPC PERADI Jakarta Pusat ini merupakan bagian dari peran aktif kami dalam memberikan kontribusi bagi peserta serta masyarakat pada umumnya dalam memahami polemik harga tiket dunia penerbangan di Indonesia dalam kaitannya dengan perspektif hukum, bisnis dan investasi secara lebih komprehensif.

Sebagaimana diketahui, kebijakan pemerintah dalam hal pengaturan harga tiket pesawat melalui Peraturan Menteri Perhubungan No. 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

“Juga adanya Keputusan Menteri Perhubungan Rebuplik Indonesia No. 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri menjadi acuan yang dapat digunakan sebagai referensi penerapan formulasi harga tiket pesawat, bagi lndustri penerbangan dalam negeri,” tambahnya.

Dalam perspektif perlindungan konsumen, Ketua YLKI Tulus Abadi menyampaikan bahwa konsumen berhak atas harga/tarif yang wajar. Operator penerbangan sebagai provider langsung yang berhadapan dengan konsumen perlu menerapkan tarif berkelanjutan dengan margin profit yang wajar.

“Pemerintah harus konsisten dalam penerapan Tarif Batas Atas (“TBA”) & Tarif Batas Bawah (“TBB”) yang pelaksanaannya perlu dinamis dengan peninjauan ulang secara berkala yaitu 6-12 bulan dengan mempertimbangkan aspek konsumen dan pertumbuhan industri penerbangan dalam negeri,” ujarnya, dalam paparannya di Hotel Saripacifik, Jakarta, Jum’at (9/8/2019).

Sementara itu, dari perspektif persaingan usaha Taufik Ahmad selaku Direktur Kebijakan Persaingan KPPU, mengatakan bahwa penerapan TBA idealnya diatur pada rute-rute dengan struktur yang terkonsentrasi, misal yang di monopoli/duopoli/oligopoli oleh maskapai. Lebih Ianjut, ia mengatakan bahwa penerapan TBB dalam persaingan muncul perdebatan.

Di satu sisi dianggap negatif, karena menjadi entry barrier bagi pelaku usaha yang bisa menawarkan tarif di bawah TBB dan menjadi disinsentif bagi inovasi di industri yang bermuara pada munculnya besaran tarif di bawah TBB. Di lain sisi dianggap positif untuk mencegah agar jumlah maskapai yang bersaing di industri penerbangan tetap terjaga pada level tertentu, sehingga persaingan tetap terjadi.

“Sehingga hal ini dapat mencegah maskapai menjadi korban dari persaingan dengan strategi tarif (subsidi silang atau predatory pricing). Dalam hal terjadi predatory pricing maka hal tersebut menjadi kewenangan KPPU untuk menindaknya,” jelas Taufik.

Sementara, menurut pandangan pengamat dunia penerbangan, Chappy Hakim, naiknya harga tiket pesawat disebabkan beberapa faktor, namun yang paling dominan dikarenakan Operating Cost yang dibayarkan dalam bentuk mata uang US Dollar, sedangkan pendapatan maskapai dalam bentuk Rupiah. Sehingga dengan melemahnya Rupiah terhadap US Dollar menyebabkan naiknya harga operasional, yang berdampak juga pada harga tiket pesawat.

“Oleh karna itu, solusi mengatasi persoalan tersebut harus berdasar kepada hasil dari investigasi, audit, analisis yang dilakukan dengan kontrol yang terintegrasi dari pemerintah, dengan melibatkan Dewan Penerbangan Nasional dan jejaring perhubungan nasional,” pungkas Chappy Hakim. (Ahr)

JanoerKoening, Jakarta – Pada Rabu (31/07/2019), telah berlangsung sidang pembacaan jawaban atas gugatan dengan nomor perkara 119/G/2019/PTUN.JKT yang menyoalkan SK Menristekdikti No. 11566/M/KP/2019. Sebelumnya, gugatan yang didaftarkan oleh Mahasiswa UI pada 16 April 2019 tersebut telah melalui tahapan administratif, pemeriksaan gugatan, dan pembacaan gugatan.

Mengacu pada persidangan Rabu (23/07), 4 anggota MWA UI yang dipersoalkan oleh para penggugat, yakni Bambang Brodjonegoro, Erick Thohir, dan Saleh Husin, sudah disahkan statusnya sebagai Pihak Terkait. Anggota MWA UI tersebut juga telah menyiapkan 13 pengacara untuk melawan gugatan ini.

Adapun Sri Mulyani melalui surat yang dibacakan dalam persidangan hari ini menyatakan tidak menggunakan haknya untuk masuk sebagai pihak ketiga.

Dalam persidangan yang dilaksanakan di Gedung Pemuda Rawamangun (Gedung Baru PTUN) ini, Tergugat yakni Kemenristekdikti menyerahkan jawaban atas gugatan setelah pada sidang pekan lalu meminta perpanjangan waktu selama 7 hari (Red)

Mahasiswa Penggugat: Satria Adhitama dan Raihan Hudiana