JanoerKoening, Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kembali menyatakan sikapnya untuk menolak omnibus law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sikap penolakan ini diperlihatkan KSPI dengan cara melakukan aksi unjuk rasa untuk menyampaikan pendapat di muka umum, serentak di seluruh Indonesia.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan, “aksi tersebut akan dilakukan secara serentak pada tanggal 20 Januari 2020 di 20 Provinsi,” ujarnya di Kantor LBH, Jakarta, Sabtu (18/1/2020)

“Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di DPR RI. Bertepatan dengan pembukaan sidang paripurna DPR RI pada awal tahun ini. Sedangkan di provinsi lain, aksi akan dipusatkan di Kantor DPRD dan/atau Kantor Gubernur di masing-masing provinsi,” kata pria yang juga menjadi Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ini.

Menurut Said Iqbal, khusus untuk di DPR RI, massa aksi yang akan hadir diperkirakan berjumlah 30 ribu orang buruh. Sedangkan di masing-masing provinsi, aksi akan melibatkan ribuan orang buruh. Meliputi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Utara, Kepuluan Riau, Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, dan beberapa provinsi lain.

“Sebelumnya aksi ini kami rencanakan pada 16 Januari 2020. Tetapi karena pada tanggal itu anggota DPR RI masih berada di dapil, aksi kami undur menjadi tanggal 20 Januari. Bersamaan dengan pembukaan massa sindang DPR RI di awal tahun ini,” demikian Iqbal menjelaskan.

Dalam aksi ini, Said Iqbal berharap DPR RI bisa mendengarkan aspirasi kaum buruh untuk menolak pembahasan omnibus law. Sebab, menurut kajian KSPI, secara substansi, omnibus law cenderung merugikan kaum buruh.

“Kami menilai omnibus law tidak akan meningkatkan investasi. Tetapi justru akan menurunkan tingkat kesejahteraan kaum buruh, sehingga mereka menjadi miskin,” tegasnya.

Said Iqbal menilai, Omnibus Law hanya akan menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, outsourcing dan kontrak kerja yang bebas (fleksibilitas pasar kerja), masuknya TKA yang tidak memiliki skill, hilangya jaminan sosial, dan dihapuskannya sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memberikan hak-hak buruh.

Sama seperti gerakan penolakan revisi UU 13/2003 beberapa waktu yang lalu, Said Iqbal menegaskan buruh di Indonesia juga menolak omnibus law. (red)

JanoerKoening, Jakarta – Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (DPN GerCin) menggelar refleksi akhir tahun 2019 dengan mengambil tema “evaluasi konsolidasi GerCin 2019 dan pemantapan konsolidasi GerCin di tahun 2020” dalam mendukung program strategis nawacita Presiden Jokowi Jilid II.

Acara tersebut di laksanakan pada kamis 26 Desember 2019 pada pukul 13.00 sampai selesai bertempat di sekretariat DPN GerCin, Komplek Maisonette Blok B-21 Jalan Percetakan Negara II, Johar Baru Jakarta Pusat.

Ketum GerCin yang adalah Tokoh Nasional asal Papua Hendrik Yance Udam alias HYU menjelaskan, bahwa maksud dan tujuan di laksanakannya refleksi akhir tahun 2019 ini adalah untuk mengevaluasi sudah sejauh mana program-program strategis GerCin yang sudah di jalankan di tahun 2019 dan yang belum di jalankan.

“Sehingga program-program yang belum di jalankan bisa di jalankan atau di Konsolidasikan di tahun 2019, sekaligus mengavaluasi pengurus harian dan pleno DPN GerCin yang aktif dan tidak aktif,” ujar Bung HYU.

Dia tambahkan, sehingga kedepannya kita dapat melakukan revisi pengurus atau penyempurnaan pengurus DPN GerCin agar di tahun 2020 bisa lebih aktif lagi dalam menunjang Konsolidasi Organisasi Kedepan.

Dalam acara refleksi akhir tahun tersebut di hadiri pengurus lengkap harian dan pleno DPN GerCin dan juga hadir Ketua GerCin Amerika Serikat Bung Jhon Mainaky.

Pada kesempatan ini, HYU berharap dari hasil pertemuan fefleksi akhir tahun, Konsolidasi Organisasi GerCin tetap eksis dan bergerak secara masif dan militan ke daerah-daerah di seluruh Indonesia, serta GerCin dapat menjadi mitra strategis Pemerintah, TNI dan polri. (Amhar)

JanoerKoening, Jakarta – Gerakan Pemuda Islam (GPI) berencana akan melakukan aksi di dua lokasi yang berbeda dengan dan dengan dua isu yang berbeda. Kedua aksi tersebut akan digelar masing-masing di kantor perwakilan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di Jakarta terkait persoalan Uighur dan Mabes Polri dalam rangka menagih janji Kapolri dalam penanganan kasus Novel Baswedan.

Ketua PW GPI Jakarta Raya, Rahmat Himran menilai terlihat ada ketidaksukaan dari pemerintah RRC pada warga muslim Uighur dalam menjalani proses kehidupan. Oleh karena itu, GPI bersama ormas lainnya akan memprotes perlakuan yang dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM).

“Kami bersama ormas lainnya akan melakukan aksi di kantor PBB sebagai bentuk kepedulian GPI menyikapi persoalan persekusi dan penyiksaan terhadap muslim Uighur yang dilarang beribadah oleh pemerintah RRC,” kata Himran dalam jumpa pers di Markas GPI, Menteng, Jakarta, Senen (23/12/2019).

kami mengingatkan Kapolri terkait janji yang akan menuntaskan kasus novel Baswedan pada awal Desember sementara ini sudah akan memasuki tahun baru belum selesai juga.

“ada apa sebenarnya terkait janji yang telah dikemukakan tersebut,” tanya Himran.

Lebih lanjut, Himran katakan bahwa Jokowi juga telah menekankan agar kasus tersebut dituntaskan namun faktanya terkesan mengambang.

“Kita akan melakukan aksi juga dimabes polri terkait penuntasan kasus novel Baswedan,” tegasnya.

Hal senada diungkapkan Sekjen pimpinan pusat gerakan pemuda Islam, Diko Nugraha

Sekjen GPI ungkapkan, dalam persoalan ini, GPI harus bersikap karena sudah melihat dan mendengar soal
bicara kepentingan nasional, kami harus menyikapi soal kerukunan umat sedunia saat ini yang di ciderai oleh pelanggaran HAM oleh pemerintah RRC.

“Kami sebagai penduduk mayoritas wajib melindungi kelompok minoritas, dan kami sangat mendukung pemerintah jika memberikan empati, karna kami menilai pemerintah masih lemah menyikapi persoalan kemanusiaan,” ujar Diko.

Menyikapi soal janji Kapolri, Diko meminta agar mentaati perintah presiden. kita sangat mendukung presiden agar segera memerintahkan agar menegakkan supremasi hukum termasuk kasus novel Baswedan.

“Ini bukan soal suka dan tidak suka, namun rakyat Indonesia melihat langsung janji Kapolri,” pungkas Diko Nugraha. (Amhar)