Connect with us

Uncategorized

Mencegah Disintegrasi Bangsa dari Residu Pemilu sampai Isu Papua

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Generasi muda, dari ragam entitas keagamaan, kalangan cendekia, juga partai politik musti turut serta berjejaring merekatkan tali kebangsaan. Terobosan kreatif dan inovatif musti ditempuh demi menyembuhkan penyakit yang dapat melumpuhkan negara-bangsa.

The Indonesian Democracy Initiative (TIDI) terpanggil untuk mempertemukan generasi muda dengan kekayaan gagasan dan gerakan yang dimilikinya untuk bersama menggeliatkan demokrasi substansial di Indonesia dalam sebuah agenda Public Talks bertajuk “Mencegah Disintegrasi bangsa dari Residu Pemilu sampai Isu Papua”, di Hotel Alia Cikini, Jakarta, Minggu (15/9/2019).

Kita tau, pemilu 2019 menghasilkan sebuah residu, yaitu polarisasi berupa keterbelahan masyarakat pada fenomena cebong dan kampret, sebuah ungkapan untuk menyebut kelompok pendukung Jokowi dan Prabowo, keterbelahan tersebut bahkan semakin nyata dan ekstrim dalam dunia sosial media. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mendorong agar polarisasi tersebut tidak semakin ekstrim, dan mengarah pada terjadinya disintegrasi bangsa.

Kita juga tau konflik di Papua sudah cukup lama mengisi pengetahuan publik, tidak hanya terjadi pada pemerintahan Presiden Jokowi, juga terjadi pada masa pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. lsu ini tidak boleh dibiarkan terus berkembang, karena konflik ini bisa digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merongrong kedaulatan NKRI, salah satu indikasinya ialah dengan apa yang terjadi di Kota Port Moresby, baru-baru ini.

Port Moresby, lbu Kota Papua Nugini, sebuah negara yang berbatasan langsung dengan Papua, baru-baru ini kedatangan Benny Wenda dan Sorong Samarai. Benny Wenda adalah tokoh pro kemerdekaan Papua, sedangkan Sorong Samarai adalah adalah Band dari Negara Australia yang gencar mengkampanyekan lagu-lagu yang liriknya pro dengan gerakan 0PM.

Menurut Arya Sandhiyudha, Direktur Eksekutif TIDI, Langkah cepat pemerintahan Joko Widodo dalam menangani konflik di Papua beberapa pekan belakangan ini patut diacungi jempol.

“Pertemuan sejumlah Tokoh Papua dengan Presiden Jokowi di lstana Negara yang diakhiri dengan petsetujuan atas 10 permintaan rakyat Papua salah satunya pembangunan lstana Negara di Papua harus dipahami sebagai upaya soft diplomacy atau pendekatan yang sangat manusiawi dalam meng-counter isu rasisme yang sempat memicu konflik,” ujar Arya.

Namun, menurutnya, pendekatan semacam ini tentu saja tidak serta merta akan menyelesaikan persoalan di Papua sampai ke akarnya. Setidaknya ada empat isu penting yang pedu menjadi perhatian serius, bukan hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh rakyat Indonesia (terutama kaum intelektual) untuk memastikan bahwa mayoritas rakyat Papua bahagia untuk tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keempat isu penting tersebut, dijelaskan oleh Arya secara lengkap seperti berikut ini:

Pertama, isu mengenai identitas. Isu ini kerap menjadi potensi pemicu konflik di Papua dan beberapa daerah wilayah Indonesia Iainnya, seperti yang terjadi di Surabaya beberapa waktu lalu. Adanya persepsi bahwa rakyat Papua yang memiliki ras melanesia berbeda dengan ras mayoritas rakyat Indonesia harus disikapi secara baik. Beberapa tokoh Papua, seperi Filep Karma, bahkan kerap menggunakan isu identitas ini dikaitkan dengan rasisme, misalnya dengan menulis buku “Seakan Kitorang Setengah Binatang”.

Isu kedua adalah persoalan hak asasi manusia (HAM). Isu ini sepenuhnya menjadi domain pemerintah Indonesia untuk menjamin perlindungan HAM terjadi di Papua. Namun, meski begitu, pemerintah juga perlu memaparkan bahwa ada dimensi Iokalitas dalam pemenuhan hak asasi di wilayah NKRI.

Hal ini juga mirip dengan pelaksanaan demokrasi Iangsung yang bisa dikesampingkan dengan sistem noken (pemilihan umum yang diwakili oleh kepala adat) yang sangat kaya dengan kearifan Iokal masyarakat Papua.

Selanjutnya, pekerjaan rumah terkait Papua yang harus diselesaikan adalah isu yang berkaitan dengan ekonomi dan politik. Langkah Prasiden Jokowi menggencarkan pembangunan fisik di Papua tentu perlu juga diapresiasi. Namun, proses pembangunan fisik tersebut jika tidak diiringi dengan manajemen persepsi yang baik. maka dapat berpotensi menjadi kontraproduktif dengan hasil yang dicita-citakan. “

Arya katakan, pemerintah harus melakukan manajemen persepsi yang merangkup tiga dimensi pendekatan, yakni: pendekatan yang berpusat pada musuh, pendekatan yang berpusat pada pembanguna, dan pendekatan yang berpusat pada internasional. Pendekatan-pendekatan ini bisa secara efektif memutus persepsi baik para penduduk Papua secara umum kepada pemberontak yang mengangkat isu Papua Merdeka.

Bagi The Indonesian Democracy Initiative (TIDI), Public Talks ini mempakan langkah kecil yang mengawali sebuah rangkaian upaya besar untuk menjaga NKRI Melalui Public Talks ini, diharapkan muncul gagasan bernas untuk mencegah disintegrasi bangsa. TIDI menggandeng banyak komponen masyarakat, bersatu padu bergandengan tangan, mempererat hubungan kebangsaan di tengah masyarakat. (Amhar)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending