Connect with us

Uncategorized

Mencegah Disintegrasi Bangsa dari Residu Pemilu sampai Isu Papua

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Generasi muda, dari ragam entitas keagamaan, kalangan cendekia, juga partai politik musti turut serta berjejaring merekatkan tali kebangsaan. Terobosan kreatif dan inovatif musti ditempuh demi menyembuhkan penyakit yang dapat melumpuhkan negara-bangsa.

The Indonesian Democracy Initiative (TIDI) terpanggil untuk mempertemukan generasi muda dengan kekayaan gagasan dan gerakan yang dimilikinya untuk bersama menggeliatkan demokrasi substansial di Indonesia dalam sebuah agenda Public Talks bertajuk “Mencegah Disintegrasi bangsa dari Residu Pemilu sampai Isu Papua”, di Hotel Alia Cikini, Jakarta, Minggu (15/9/2019).

Kita tau, pemilu 2019 menghasilkan sebuah residu, yaitu polarisasi berupa keterbelahan masyarakat pada fenomena cebong dan kampret, sebuah ungkapan untuk menyebut kelompok pendukung Jokowi dan Prabowo, keterbelahan tersebut bahkan semakin nyata dan ekstrim dalam dunia sosial media. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mendorong agar polarisasi tersebut tidak semakin ekstrim, dan mengarah pada terjadinya disintegrasi bangsa.

Kita juga tau konflik di Papua sudah cukup lama mengisi pengetahuan publik, tidak hanya terjadi pada pemerintahan Presiden Jokowi, juga terjadi pada masa pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. lsu ini tidak boleh dibiarkan terus berkembang, karena konflik ini bisa digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merongrong kedaulatan NKRI, salah satu indikasinya ialah dengan apa yang terjadi di Kota Port Moresby, baru-baru ini.

Port Moresby, lbu Kota Papua Nugini, sebuah negara yang berbatasan langsung dengan Papua, baru-baru ini kedatangan Benny Wenda dan Sorong Samarai. Benny Wenda adalah tokoh pro kemerdekaan Papua, sedangkan Sorong Samarai adalah adalah Band dari Negara Australia yang gencar mengkampanyekan lagu-lagu yang liriknya pro dengan gerakan 0PM.

Menurut Arya Sandhiyudha, Direktur Eksekutif TIDI, Langkah cepat pemerintahan Joko Widodo dalam menangani konflik di Papua beberapa pekan belakangan ini patut diacungi jempol.

“Pertemuan sejumlah Tokoh Papua dengan Presiden Jokowi di lstana Negara yang diakhiri dengan petsetujuan atas 10 permintaan rakyat Papua salah satunya pembangunan lstana Negara di Papua harus dipahami sebagai upaya soft diplomacy atau pendekatan yang sangat manusiawi dalam meng-counter isu rasisme yang sempat memicu konflik,” ujar Arya.

Namun, menurutnya, pendekatan semacam ini tentu saja tidak serta merta akan menyelesaikan persoalan di Papua sampai ke akarnya. Setidaknya ada empat isu penting yang pedu menjadi perhatian serius, bukan hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh rakyat Indonesia (terutama kaum intelektual) untuk memastikan bahwa mayoritas rakyat Papua bahagia untuk tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keempat isu penting tersebut, dijelaskan oleh Arya secara lengkap seperti berikut ini:

Pertama, isu mengenai identitas. Isu ini kerap menjadi potensi pemicu konflik di Papua dan beberapa daerah wilayah Indonesia Iainnya, seperti yang terjadi di Surabaya beberapa waktu lalu. Adanya persepsi bahwa rakyat Papua yang memiliki ras melanesia berbeda dengan ras mayoritas rakyat Indonesia harus disikapi secara baik. Beberapa tokoh Papua, seperi Filep Karma, bahkan kerap menggunakan isu identitas ini dikaitkan dengan rasisme, misalnya dengan menulis buku “Seakan Kitorang Setengah Binatang”.

Isu kedua adalah persoalan hak asasi manusia (HAM). Isu ini sepenuhnya menjadi domain pemerintah Indonesia untuk menjamin perlindungan HAM terjadi di Papua. Namun, meski begitu, pemerintah juga perlu memaparkan bahwa ada dimensi Iokalitas dalam pemenuhan hak asasi di wilayah NKRI.

Hal ini juga mirip dengan pelaksanaan demokrasi Iangsung yang bisa dikesampingkan dengan sistem noken (pemilihan umum yang diwakili oleh kepala adat) yang sangat kaya dengan kearifan Iokal masyarakat Papua.

Selanjutnya, pekerjaan rumah terkait Papua yang harus diselesaikan adalah isu yang berkaitan dengan ekonomi dan politik. Langkah Prasiden Jokowi menggencarkan pembangunan fisik di Papua tentu perlu juga diapresiasi. Namun, proses pembangunan fisik tersebut jika tidak diiringi dengan manajemen persepsi yang baik. maka dapat berpotensi menjadi kontraproduktif dengan hasil yang dicita-citakan. “

Arya katakan, pemerintah harus melakukan manajemen persepsi yang merangkup tiga dimensi pendekatan, yakni: pendekatan yang berpusat pada musuh, pendekatan yang berpusat pada pembanguna, dan pendekatan yang berpusat pada internasional. Pendekatan-pendekatan ini bisa secara efektif memutus persepsi baik para penduduk Papua secara umum kepada pemberontak yang mengangkat isu Papua Merdeka.

Bagi The Indonesian Democracy Initiative (TIDI), Public Talks ini mempakan langkah kecil yang mengawali sebuah rangkaian upaya besar untuk menjaga NKRI Melalui Public Talks ini, diharapkan muncul gagasan bernas untuk mencegah disintegrasi bangsa. TIDI menggandeng banyak komponen masyarakat, bersatu padu bergandengan tangan, mempererat hubungan kebangsaan di tengah masyarakat. (Amhar)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

Melalui Vaksinasi, Pemerintah Berencana Merubah Pandemi Menjadi Endemi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Berkaitan dengan rencana Pemerintah akan bersiap ubah status pandemi Covid-19 menjadi Endemik maka salah satu caranya melalui peningkatan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.

Dikutip dari situs Centers for Disease Control and Prevention (CDC), endemik menjadi status penyebaran penyakit yang paling dasar dan paling rendah.

Status tersebut menunjukkan jika suatu penyakit akan tetap terus ada meski hanya terjadi di kelompok masyarakat tertentu

Sedangkan pandemi, menjadi status tertinggi dalam sebaran penyakit.

Sementara tolok ukur suatu penyakit disebut sebagai pandemi, apabila telah menyebar ke banyak negara bahkan hampir seluruh dunia, seperti yang terjadi pada Covid-19.

Menanggapi rencana itu, Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), Roy Pangharapan mengatakan masyarakat perlu menyesuaikan diri agar infeksi Covid-19 di Indonesia benar-benar bisa menjadi Endemik.

Roy Pangharapan menekankan, pergantian status pandemi bukan berarti virus Corona SARS-CoV-2 akan hilang dan tidak ada kasus baru. Banyak faktor yang membuat pandemi bergeser menjadi endemi.

“Seperti jumlah penularan, kasus, dan kematian beserta polanya. Juga soal durasi perlindungan dari vaksinasi dan infeksi alami,” ungkap Roy dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/9/2021).

Belum lagi kendala jika masih ada ketimpangan layanan fasilitas kesehatan dan serapan vaksinasi serta pasokan dosis di setiap daerah.

“Kita harus mempersiapkan juga kapasitas layanan kesehatan untuk mengelola lonjakan kasus Covid19 di masa depan.

Penurunan kasus positif harian dan angka kematian dalam beberapa hari terakhir, juga positivity rate Indonesia yang makin mendekati standard dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menurut Roy Pangharapan, harus dimanfaatkan sebagai upaya persiapan transisi tersebut.

Roy Pangharapan menegaskan ya syaratnya harus ada koordinasi yang solid semua pihak dan tidak boleh menurunkan kewaspadaan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat, meskipun angka kasus Covid19 melandai karena belum diketahui sampai kapan berakhir sehingga kita tetap berdampingan dengan Corona.

“DKR akan membantu Pemerintah dengan menghimbau masyarakat tetap Prokes dan optimalisasi vaksin. Kalau longgarnya kebablasan, dikhawatirkan menuju endemi akan terhambat,” pungkas Roy Pangharapan menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Deklarasi PDNI, Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Ide dan Ilmu

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul menjadi kata kunci untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Setiap era pemerintahan selalu menjadi fokus kebijakan adalah SDM unggul, terlatih dan kompetitif. Bahkan korporasi multinasional sangat menekankan pemberdayaan pada dimensi sumber daya manusia.

Ketua Umum PDNI Dr. Dermawan Waruwu, M.Si menyampaikan pada acara deklarasi dan pelantikan Perkumpulan Doktor Nias Indonesia (PDNI) bahwa salah satu fokus kedepan adalah mendorong dan menyiapkan sumber daya manusia untuk berkontribusi mempercepat peningkatan indeks pembangunan manusia

“Hal ini dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kapasitas dan produktivitas, dan mengurangi ketimpangan sosial yang melebar. Hal ini akan terwujud bilamana terjalinnya kolaborasi ide dan ilmu diantara kalangan intelektual dan cendekiawan,” ujar Dermawan Waruwu dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/09/2021).

Lebih lanjut Waruwu menegaskan kalangan intelektual dan cendekiawan asal Nias sudah saatnya turun di tengah-tengah masyarakat menyumbang gagasan dan ide berbasis keilmuan. Mudah-mudahan hal ini akan menjadi daya dorong dan penggerak kolektif untuk pemicu terwujudnya masyarakat yang peduli pendidikan.

Dia tambahkan, selain itu juga dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi kreatif, UMKM dan entrepreneur. Seraya mengutip pernyataan Bung Hatta yakni agar persatuan dan kepedulian tak makin pudar, teruslah menjunjung tinggi sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia.

PDNI sangat optimis bahwa masyarakat Kepulauan Nias kedepan akan meningkat kesejahteraan ketika sektor sumber daya manusia menjadi agenda dan sasaran kebijakan.

Ia menilai bahwa generasi muda saat ini adalah corong perubahan bila diberdayakan secara optimal kapasitasnya dan berpotensi besar menjadi penggerak percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“PDNI terbuka kepada masyarakat untuk diskusi dan kolaborasi ide untuk kepentingan bersama. Dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah sangat dibutuhkan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Nias untuk Indonesia,” ucap Dermawan Waruwu menutupnya. (Eddy)

Continue Reading

Uncategorized

OSS RBA Masih Kacau, Seharusnya Pemerintah Tak terburu-buru Meluncurkannya

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sejak diluncurkan oleh Presiden pada tanggal 9 Agustus 2021, sistem perizinan tunggal Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA), masih belum bisa digunakan oleh para pelaku usaha, terutama pelaku usaha kecil, mikro dan menengah.

Ketua Bidang Ekonomi Kreatif PP KAMMI, Firmansyah Risdam, yang juga Ketua Umum Komunitas Akademi Wirausaha KAMMI (ARMI), menyampaikan hal tersebut pasca kegiatan konsolidasi anggota ARMI di Jakarta (6/9/2021).

“OSS RBA ini sistem belum siap yang dipaksakan diluncurkan, masalah seperti KBLI yang tidak lengkap, NIB tidak bisa dicetak, fitur izin zonasi yang belum ada, dan berbagai fitur soal validasi,” tandas Risdam.

Tapi, pemerintah terlalu memaksa pelaku usaha, khususnya UMK, untuk melakukan proses perizinan, akhirnya kacau semua. Bahkan di DPMPTSP daerah-daerah tidak ada lagi proses perizinan yang berjalan”, tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum PP KAMMI, Jimmy Julian, menyampaikan bahwa seharusnya pemerintah tidak terburu-buru untuk meluncurkan OSS RBA jika memang belum siap.

Jimmy menegaskan bahwa terdapat opini yang kuat di kalangan pengusaha, bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Investasi/BKPM, tidak menyiapkan dengan baik proses pengalihan dari OSS lama ke OSS RBA dan tidak melakukan sosialisasi secara masif kepada pelaku usaha dan operator pelayanan perizinan di daerah-daerah.

Jimmy menambahkan, ada ribuan anggota ARMI yang tersebar di seluruh Indonesia yang tergabung ke dalam asosiasi-asosiasi usaha, mengalami kesulitan saat mengurus perizinan (perizinan berusaha maupun perizinan dasar), baik secara online melalui OSS RBA, maupun secara manual dengan cara mendatangi DPMPTSP di daerah.

“Bahkan, yang saya herankan, para petugas pelayanan perizinan DPMPTSP merasa bingung dan tidak mengerti mengenai sistem OSS RBA ini. Kalau begini, lagi-lagi persoalan implementasi kebijakan,” ungkap Jimmy.

Risdam, masih di kesempatan yang sama juga menyampaikan harapan dari KAMMI, sebagai organisasi mahasiswa dan kepemudaan yang selama ini ikut membina dan mendorong para anggotanya untuk menjadi wirausahawan, agar Kementerian Investasi/BKPM tidak hanya memperhatikan masukan dan melayani para pelaku usaha besar saja.

“Justru para pelaku UKM ini yang sudah terlanjur diberikan janji manis mendapatkan kemudahan setelah mengurus perizinan berusaha melalui OSS RBA, agar tidak lagi berpaling dan enggan untuk mengurus perizinan karena OSS RBA ternyata hanya mempersulit para pelaku usaha tersebut,” tutup Risdam. (Amhar)

Continue Reading

Trending