Connect with us

Uncategorized

Mencegah Disintegrasi Bangsa dari Residu Pemilu sampai Isu Papua

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Generasi muda, dari ragam entitas keagamaan, kalangan cendekia, juga partai politik musti turut serta berjejaring merekatkan tali kebangsaan. Terobosan kreatif dan inovatif musti ditempuh demi menyembuhkan penyakit yang dapat melumpuhkan negara-bangsa.

The Indonesian Democracy Initiative (TIDI) terpanggil untuk mempertemukan generasi muda dengan kekayaan gagasan dan gerakan yang dimilikinya untuk bersama menggeliatkan demokrasi substansial di Indonesia dalam sebuah agenda Public Talks bertajuk “Mencegah Disintegrasi bangsa dari Residu Pemilu sampai Isu Papua”, di Hotel Alia Cikini, Jakarta, Minggu (15/9/2019).

Kita tau, pemilu 2019 menghasilkan sebuah residu, yaitu polarisasi berupa keterbelahan masyarakat pada fenomena cebong dan kampret, sebuah ungkapan untuk menyebut kelompok pendukung Jokowi dan Prabowo, keterbelahan tersebut bahkan semakin nyata dan ekstrim dalam dunia sosial media. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mendorong agar polarisasi tersebut tidak semakin ekstrim, dan mengarah pada terjadinya disintegrasi bangsa.

Kita juga tau konflik di Papua sudah cukup lama mengisi pengetahuan publik, tidak hanya terjadi pada pemerintahan Presiden Jokowi, juga terjadi pada masa pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. lsu ini tidak boleh dibiarkan terus berkembang, karena konflik ini bisa digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merongrong kedaulatan NKRI, salah satu indikasinya ialah dengan apa yang terjadi di Kota Port Moresby, baru-baru ini.

Port Moresby, lbu Kota Papua Nugini, sebuah negara yang berbatasan langsung dengan Papua, baru-baru ini kedatangan Benny Wenda dan Sorong Samarai. Benny Wenda adalah tokoh pro kemerdekaan Papua, sedangkan Sorong Samarai adalah adalah Band dari Negara Australia yang gencar mengkampanyekan lagu-lagu yang liriknya pro dengan gerakan 0PM.

Menurut Arya Sandhiyudha, Direktur Eksekutif TIDI, Langkah cepat pemerintahan Joko Widodo dalam menangani konflik di Papua beberapa pekan belakangan ini patut diacungi jempol.

“Pertemuan sejumlah Tokoh Papua dengan Presiden Jokowi di lstana Negara yang diakhiri dengan petsetujuan atas 10 permintaan rakyat Papua salah satunya pembangunan lstana Negara di Papua harus dipahami sebagai upaya soft diplomacy atau pendekatan yang sangat manusiawi dalam meng-counter isu rasisme yang sempat memicu konflik,” ujar Arya.

Namun, menurutnya, pendekatan semacam ini tentu saja tidak serta merta akan menyelesaikan persoalan di Papua sampai ke akarnya. Setidaknya ada empat isu penting yang pedu menjadi perhatian serius, bukan hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh rakyat Indonesia (terutama kaum intelektual) untuk memastikan bahwa mayoritas rakyat Papua bahagia untuk tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keempat isu penting tersebut, dijelaskan oleh Arya secara lengkap seperti berikut ini:

Pertama, isu mengenai identitas. Isu ini kerap menjadi potensi pemicu konflik di Papua dan beberapa daerah wilayah Indonesia Iainnya, seperti yang terjadi di Surabaya beberapa waktu lalu. Adanya persepsi bahwa rakyat Papua yang memiliki ras melanesia berbeda dengan ras mayoritas rakyat Indonesia harus disikapi secara baik. Beberapa tokoh Papua, seperi Filep Karma, bahkan kerap menggunakan isu identitas ini dikaitkan dengan rasisme, misalnya dengan menulis buku “Seakan Kitorang Setengah Binatang”.

Isu kedua adalah persoalan hak asasi manusia (HAM). Isu ini sepenuhnya menjadi domain pemerintah Indonesia untuk menjamin perlindungan HAM terjadi di Papua. Namun, meski begitu, pemerintah juga perlu memaparkan bahwa ada dimensi Iokalitas dalam pemenuhan hak asasi di wilayah NKRI.

Hal ini juga mirip dengan pelaksanaan demokrasi Iangsung yang bisa dikesampingkan dengan sistem noken (pemilihan umum yang diwakili oleh kepala adat) yang sangat kaya dengan kearifan Iokal masyarakat Papua.

Selanjutnya, pekerjaan rumah terkait Papua yang harus diselesaikan adalah isu yang berkaitan dengan ekonomi dan politik. Langkah Prasiden Jokowi menggencarkan pembangunan fisik di Papua tentu perlu juga diapresiasi. Namun, proses pembangunan fisik tersebut jika tidak diiringi dengan manajemen persepsi yang baik. maka dapat berpotensi menjadi kontraproduktif dengan hasil yang dicita-citakan. “

Arya katakan, pemerintah harus melakukan manajemen persepsi yang merangkup tiga dimensi pendekatan, yakni: pendekatan yang berpusat pada musuh, pendekatan yang berpusat pada pembanguna, dan pendekatan yang berpusat pada internasional. Pendekatan-pendekatan ini bisa secara efektif memutus persepsi baik para penduduk Papua secara umum kepada pemberontak yang mengangkat isu Papua Merdeka.

Bagi The Indonesian Democracy Initiative (TIDI), Public Talks ini mempakan langkah kecil yang mengawali sebuah rangkaian upaya besar untuk menjaga NKRI Melalui Public Talks ini, diharapkan muncul gagasan bernas untuk mencegah disintegrasi bangsa. TIDI menggandeng banyak komponen masyarakat, bersatu padu bergandengan tangan, mempererat hubungan kebangsaan di tengah masyarakat. (Amhar)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

Dirjen Bina Adminstrasi Kewilayahan Kemendagri Tegur Bupati Nias Utara M. Ingati Nazara

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Melalui Surat Direktur Jenderal Bina Adminstrasi Kewilayahan Kemendagri Nomor :590/3329/BAK sehubungan dengan surat laporan pengaduan Edizaro Lase terkait permohonan penyelesaian solusi penyerobotan lahan oleh CV. Rinjani Sentosa yang ditujukan kepada Dirjen Bina Adwil

Terungkap, bahwa saudara Edizaro Lase meminta pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Nias Utara atas pembangunan proyek rekonstruksi penahan longsor pada saluran air yang mengakibatkan kerusakan lahan milik Yosefo Lase yang berlokasi di Desa Ononazara Rt 003/Rw 003 Dusun III (tiga), Kec. Tugala Oyo, Kab. Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara.

Terkait laporan tersebut, pada tanggal 5 November 2020 Kementerian Dalam Negeri telah melakukan rapat koordinasi terhadap permasalahan tersebut dan telah mendapatkan klarifikasi dari Pemerintah Kab. Nias Utara bahwa proyek tersebut merupakan proyek perbaikan yang dulu pernah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Nias Utara.

Pemerintah Kabupaten Nias Utara menyampaikan bahwa telah memberikan uang kerugian akibat kerusakan yang ditimbulkan atas proyek tersebut kepada keluarga pemilik lahan. Antara pihak Pemerintah Kabupaten Nias Utara dengan pihak keluarga pemilik lahan telah melakukan perdamaian melalui tim kuasanya pada tanggal 18 September 2020.

Melalui surat Dirjen Bina Adminstarasi Kewilayahan menyampaikan bahwa telah terjadi kesalahpahaman antara Pemerintah Kabupaten Nias Utara dengan masyarakat pemilik lahan dalam proyek tersebut.

Terkait itu, Dirjen Bina Adminstrasi Kewilayahan Dr. Safrizal ZA, M. Si dengan tegas menegur dan meminta Bupati Nias Utara M Ingati Nazarar agar dalam setiap pelaksanaan pembangunan di daerah agar senantiasa memperhatikan kondisi lingkungan sosial masyarakat

“Untuk itu sosialisasi atas rencana pembangunan sangat penting sebagai media komunikasi antara pemerintah dan masyarakat,” imbuhnya.

Atas permasalahan yang disamapaikan saudara Edizaro Lase dapat dilakukan dengan tuntas dengan membangun komunikasi yang baik, harap Dirjen Bina Adminstrasi Kewilayahan, di Jakarta 28/11/2020.

Sementara itu, Edizaro Lase membantah klarifikasi Pemerintah Kabupaten Nias Utara tersebut bahwasanya tidak menggunakan lahan dan tanah masyarakat

Edizaro Menegaskan, sudah sangat jelas dan terang benderang lahan dan tanah masyarakati tidak hanya mengalami kerusakan melainkan digunakan untuk membangun bahu jalan yang baru, karena posisi bahu jalan sebelumnya cekung.

“Kemudian perihal uang ganti kerusakan sampai hari ini belum diterima oleh keluarga kami yang mengalami kerusakan tanah dan lahan,” jelasnya.

Hal uang kerugian akibat kerusakan lahan ini pun telah dikonfirmasi melalui Kepala BPBD Nias Utara Herman Zebua menyampaikan bahwa telah disampaikan kepada pihak kuasa hukum, tetapi pihak kuasa hukum membantah bahwa telah menerima uang dari Kepala BPBD Nias Utara, tegas Edi Lase.

Adapun dalam hal ini, Edizaro Lase memberikan apresiasi atas respon baik dan positif atas pelayanan pengaduan masyarakat di Dirjen Bina Adminstrasi Kewilayahan. (red)

Continue Reading

Uncategorized

Launching Deklarator : Partai UKM Hadir untuk Meningkatkan  Kesejahteraan Bersama

Published

on

By

Jakarta – Partai UKM (Usaha Kecil Menengah) resmi menggelar Launching 50 Nama-nama Deklarator dan Pendiri, pada Selasa (10/11/2020) yang bertepatan dengan Hari Pahlawan.

Lauching partai berbasis pengusaha UKM ini dilakukan di Lumire Hotel & Convention, Senen, Jakarta Pusat.

Pada saat Pembacaan Manifesto Politik atau Platform Partai UKM dipimpin, oleh Ketua Umum Partai UKM Bustan Pinrang dan didampingi Sekretaris Jenderal Partai UKM Syafrudin Budiman SIP.

“Hari ini tepat 10 Nopember 2020 di Hari Pahlawan menjadi simbol dan semangat bagi kita generasi muda penerus bangsa. Maka kita jadikan momen Hari Pahlawan untuk melaunching nama-nama deklarator dan logo resmi dari Partai UKM. Dimana bendera dengan corak padi dan kapas, dengan latar belakang warna biru yang melambangkan Usaha dari Rakyat Kecil Menenggah seperti petani, nelayan dan semua pejuang ekonomi umat,” kata Sekretaris Jenderal Partai UKM Syafrudin Budiman, SIP saat Launching secara virtual/online.

Selanjutnya, tanda gambar bintang sebagai simbol demokrasi dan dasar warna biru sebagai simbol kedamaian, cinta kasih, cinta perjuangan dan sebagai cita-cita perjuangan kita. Syafrudin juga menambahkan bahwa sesuai tagline dan komitmen para Pendiri Partai UKM, adalah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bersama.

“Setelah didirikan oleh 50 orang, Partai UKM secepatnya akan menghadap ke notaris untuk mengesahkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Hari ini saya mengatakan bahwa Partai UKM lahir sebagai Partai yang ingin mensejahterakan umat dan masyarakat, ingin menuju masyarakat yang sejahtera yang dalam agama Islam disebut sebagai Masyarakat Madani,” jelas Syafrudin.

Gus Din sapaan dari Syafrudin Budiman ini menyatakan, dasar partai adalah Pancasila, dan asas Partai UKM adalah Pancasila dan UUD 1945. Menurutnya
Partai UKM berlandaskan Ekonomi Kerakyatan, Partai UKM adalah partai nasionalis yang ingin memperjuangkan para Pengusaha Kecil dan Masyarakat Bawah.

“Karena kita menghargai nilai-nilai keagamaan, dan nilai-nilai keagamaan ada di sila Pancasila. Azas Partai kita adalah Pancasila dan UUD 1945 terutama pada Pasal 33 baik ayat 1, 2, 3 dan 4 yang mengatur ekonomi rakyat dan bangsa, yang mengatur kehidupan alam, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang diperuntukkan untuk kepentingan semua rakyat,” terang Syafrudin.

Sedangkan Ketua Umum Partai UKM Haji Bustan Pinrang menyebutkan, Partai UKM hadir dengan satu tujuan yakni Pengusaha UKM bisa bangkit menjadi Pengusaha Raksasa di Indonesia.

“Jadi Partai kita ini didirikan hari ini, tepat tanggal 10 Nopember 2020 bertepatan dengan Hari Pahlawan diumumkan nama-nama Pendiri Partai. Bahwa Partai UKM memiliki tujuan yaitu berjuang untuk kepentingan Pengusaha Kecil dan Menengah yang ada di Indonesia. Kita ingin membangun dan menata Pengusaha UKM mulai dari pelosok desa hingga kota,” kata Haji Bustan.

Haji Bustan juga meminta dukungan dari para Pejabat Negara untuk sudi bekerjasama membantu Partai UKM baik dalam bentuk dukungan moril dan fasilitas.

“Termasuk kepada Partai Politik yang ada jadikan kami sebagai mitra dan sahabat, bukan sebagai kompetitor. Terutama di masa pandemi Covid-19, kita harus  bersama-sama meningkatkan perekonomian rakyat dan bangsa lewat UKM,” tukasnya. (red)

Continue Reading

Uncategorized

Pengacara Kondang Krisna Murti, Ungkapkan Rasa Bahagia atas Kehadiran Cucu Pertamanya

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Di tengah kesibukannya menangani kasus Djoko Chandra dan kasus-kasus lainya, Pengacara kondang Krisna murti ungkapkan rasa berbahagia atas kehadiran Cucu Pertamanya.

Dengan rasa bahagia, Pengacara Kondang Krisna Murti menyambut Kelahiran Cucu Pertamanya. Krisna yang resmi menjadi Kakek ungkapkan rasa syukur sambil menggendongnya.

“Hari ini adalah hari yang paling bahagia dalam hidupku, dimana Cucuku yang Ganteng telah lahir pada 3 Novembe 2020,” ungkap Krisna Murti, sambil menggendong Cucu Pertamanya pada Rabu (4/11/2020) di Jakarta.

Lebih lanjut Krisna mengatakan, bahwa Bayi laki-laki pasangan Rafly Pagar Bumi dan Indah amelia, rencananya akan di beri nama “Shaquilano Atharrazka Maleek, yang artinya hadiah dari Tuhan berupa Anak yang Tampan.”

Krisna berharap, Cucunya Shaquilano besar akan menjadi Anak yang pandai, pintar dan menjadi Anak yang Sholeh serta berbakti kepada ke dua orang Tuanya

Dan Insya Allah, kelak Cucuku ini juga bisa menjadi Pemimpin yang besar di Negeri ini, serta menjadi Sosok yang bermanfaat bagi Agama, Nusa, Bangsa dan Negara,” pungkas Krisna Murti. (Amhar)

Continue Reading

Trending