Pemuda

RUU KPK dan Perlunya Lembaga Pengawasan KPK

Published

1 tahun ago

September 12, 2019

admin

JanoerKoening, Jakarta – Pro dan kontra mengenai rencana Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) terus menuai polemik diantaranya dikalangan aktivis dan tokoh masyarakat

Barisan Pembaharuan menggelar diskusi bertemakan “Pemikiran Tokoh dan Generasi Muda Islam, Perlunya Lembaga Pengawas KPK”, dengan menghadirkan Ketum Organisasi Islam Nasionalis (Ust. Jeffri Sastra Maestra), Sekjen DPP Thoriqoh JATMI (KH. Drs. Miftahul Falah), Lembaga Dakwah PBNU (KH. Drs. Ahmad Shodiq), Aktifis Senior (Budi Djarot), Ketum Barisan Pembaharuan (Syafrudin Budiman alias Gusdin) , Gus Soleh Mz dan Aktifis 98 Aznil Tan.

Ketua Umum Barisan Pembaharuan, Syafrudin Budiman alias Gusdin menyatakan mendukung revisi UU KPK sebagai wujud kepedulian terhadap seluruh instrumen negara agar tidak terjadi benturan dengan lembaga hukum yang lain.

“Revisi UU KPK saya pikir bukan sesuatu yang tabu, tapi bagian dari penguatan kelembagaan negara. Ini bagian dari perbaikan sistem di KPK yang lebih baik agar tidak benturan dengan Kejaksaan, Kepolisian dan lembaga penegakan hukum lainnya,” ucap Gusdin di Hotel N, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Gusdin berharap agar pemerintah dalam hal ini Presiden melakukan komunikasi yang baik dengan semua pihak termasuk DPR RI soal revisi UU KPK tersebut.

“Saya berharap pemerintah dalam hal ini Presiden bisa rembuk yang baiklah dengan semua pihak, karena pemerintah juga bisa mengusulkan. Lagi pula, revisi UU KPK itu tak ada masalah kok. MD3 juga di revisi, bahkan UUD 1945 saja di amandemen kok,” tukas Syafrudin.

Dirinya juga mengingatkan akan pentingnya dewan pengawas KPK dengan melihat peran lembaga antirasuah selama ini. Salah satu kebutuhan mengenai perlunya dewan pengawas itu terkait pengaturan tentang penyadapan, kemudian tentang pegawai tidak bisa dijadikan alasan kemudian menuding akan terjadi pelemahan terhadap KPK.

Menurutnya, urgensi perlunya dewan pengawas KPK, guna memberikan pengawasan terhadap penyadapan sebagai langkah pencegahan dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan, ungkap Gusdin.

Menjadi sangat aneh ketika wadah pegawai KPK sampai mengkampanyekan penolakannya seperti telah melakukan politik praktis, ini berbahaya. Jadi penting jika dalam revisi UU KPK nanti posisi atau status pegawai KPK diatur secara jelas.

Ust. Jeffri Sastra Maestra juga mengamini RUU tersebut, dirinya juga mendukung rencana adanya revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia menilai, sudah saatnya lembaga antirasuah itu mendapatkan pengawasan guna memperbaiki kinerja KPK.

“Revisi UU KPK ini baik untuk pengawasan karena semua lembaga negara dalam pemerintahan mulai Presiden hingga lembaga tinggi negara lainnya butuh pengawasan,” pungkasnya.

Dewan pengawas merupakan salah satu dari enam poin yang diajukan DPR dalam revisi UU KPK tersebut. Jeffri setuju dengan dimasukkannya dewan pengawas demi kinerja KPK lebih optimal dalam menyelamatkan uang negara.

Karena tidak ada satupun lembaga tinggi yang tidak ada dalam pengawasan, agar tidak menjadi lembaga super body, “tutupnya”. (Amhar)

Pemuda

Tunda Pilkada, GPI : Selamatkan Nyawa Rakyat dari Covid-19

Published

6 hari ago

September 18, 2020

admin

JanoerKoening, Jakarta – Bertempat di Markas GPI Menteng 58 Jakarta Pusat, hari ini Jum’at 18 September 2020, Kami Gerakan Pemuda Islam (GPI) menggelar jumpa pers berkaitan dengan menolak atau menunda pelaksanaan Pilkada 2020.

Adapun alasan kami karna beberapa hal yang memang kami telah melakukan monitoring dari Semenjak adanya covid-19 melanda Negara kita Indonesia yang telah menelan ribuan jiwa melayang.

Menurut Sekjen Gerakan Pemuda Islam (GPI) Diko nugraha, Pilkada serentak 2020 yang diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19 sebaiknya ditunda, karena dapat menimbulkan penyebaran Covid semakin meluas.

“Pelaksanaan Pilkada serentak lebih baik ditunda karena dapat nyawa masyarakat. Apalagi korban covid di tanah air terus bertambah,” tandas Diko Nugraha kepada pers di Jakarta, Jumat (18/9).

Diketahui, hingga Minggu (13/9/2020), kasus Covid-19 di Indonesia telah mencapai 214.746 kasus dengan 8.650 kasus kematian dan 152.458 pasien yang telah dinyatakan sembuh.

Menurut Diko, adalah ironis jika rakyat diperintahkan untuk disiplin agar terhindar dari Covid-19, tetapi pemerintah maupun parlemen tetap menggelar kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bagi keselamatan nyawa rakyat Indonesia.

Untuk itu lanjut Diko, pemerintah harus segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) penundaan Pilkada serentak 2020. Pemerintah harus arif demi menyelamatkan nyawa rakyat. “Presiden agar segera membuat perppu penundaan pilkada serentak,” tandasnya. (Amhar)

Pemuda

Firman Wijaya: GAAS Kudu Tampil Sebagai Pembeda

Published

3 minggu ago

September 4, 2020

admin

JanoerKoening, Jakarta – Sejumlah Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Advokat dan Aktivis (GAAS) mendatangi Ketua Dewan Kehormatan DR. Firman Wijaya SH MH di Kantor Badan Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI)

Kunjungan dan silaturahmi DPP GAAS berlangsung pada Jumat 4 September 2020 siang di Jalan Masjid II nomor 1, Pejompongan, Jakarta Pusat. Kunjungan dimaksudkan untuk meminta petunjuk Ketua Dewan Kehormatan.

Saat memberi arahan Firman Wijaya mengungkapkan, semoga GAAS tampil sebagai pembeda dari tampilan organisasi yang ada saat ini. Cobalah fokus dalam bidang – bidang yang jarang orang tangani.

“Saat ini, banyak peluang yang sedikit sekali personil yang menangani khusus di bidang hukum yang menyangkut infrastruktur dan persoalan sengketa tanah,” ungkapnya.

Ketua Dewan Kehormatan juga DPP GAAS juga menyampaikan beberapa nasehat dan saran terkait alternatif kegiatan yang sebaiknya difokuskan untuk menangani hal yang menyangkut internal tidak untuk publikasi.

Sebagai pakar hukum bidang konstruksi Firman Wijaya banyak memberi saran terkait ormas GAAS yang akan melaksanakan jadwal Pelantikan seluruh Pengurus DPP GAAS pada Minggu (27/9/2020) di Gedung Joang 45, Jl. Menteng 31, Jakarta Pusat.

Sebelumnya di pagi hari, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Advokat dan Aktivis (GAAS) Rudy Silfa, SH beserta jajaran pengurus GAAS bersilaturahmi ke tempat kediaman Ketua Dewan Pertimbangan DPP GAAS Prof. DR. Elza Syarief, SH., MH.

Dalam silaturahminya, seluruh pengurus DPP GAAS mendatangi Ketua Dewan Pertimbangan DR. Elza Syarief SH MH di Kantor Jl. Latuharhari, Jakarta Pusat untuk meminta saran dan petunjuk terkait agenda Pelantikan yang tinggal 23 hari lagi.

“Kami melihat kekuatan Advokat dan Aktivis bisa menjadi kekuatan yang signifikan dalam penegakan hukum dan keadilan di negeri ini,” kata Ketua Umum GAAS Rudy Silfa SH kepada tuan rumah Elza Syarief yang juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan di DPP GAAS. (Amhar)

Pemuda

Pembukaan Kantor DPD GAAS DKI Jakarta, Resmi Di Buka

Published

4 minggu ago

Agustus 30, 2020

admin

JanoerKoening, Jakarta – Pembukaan Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Advokat dan Aktivis (GAAS) di kawasan Roxy Jakarta Pusat resmi dibuka pada hari Minggu, 30 Agustus 2020.

Peresmian dan tasyakuran ini dihadiri selain jajaran DPP GAAS, juga hadir Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Dewan Pengawas, serta di hadiri oleh 53 Anggota dan pengurus GAAS dari berbagai Daerah.

Apresiasi dan sambutan atas peresmian Kantor Sekretariat DPD DKI Jakarta sangat antusias karena ada sebagian perwakilan DPD dan DPC turut hadir, antaranya: Propinsi Riau, Kota Batam, Tangerang, Bekasi, Jakarta Barat dan jajaran pengurus DKI sebagai tuan rumah.

Di temui usai peresmian, kepada media Ketua Umum DPP GAAS, Rudy Silfa S.H., mengungkapkan bahwa Ketua DPD DKI Jakarta terpilih Analisa S.E., adalah sosok wanita pengusaha yang tangguh.

“Dia menyediakan ruangan kantor miliknya untuk sekretariat DPD GAAS DKI, di lokasi yang strategis di pinggir jalan raya. Saya mengapresiasi kepadanya karena Jakarta tempat kekuasaan dan sebagai barometer kemajuan bagi seluruh Indonesia,” ujarnya.

Ditanya program kerja paska peresmian, Rudy mengatakan, bahwa kami sedang mempersiapkan hajatan DDP GAAS, yakni pelantikan pengurus DPP GAAS periode 2020 – 2025 yang akan direncanakan pada 27 September 2020 di Gedung Juang, Menteng, Jakarta Pusat.

“Dalam pelantikan DPP GAAS nanti juga akan di hadiri oleh perwakilan GAAS dari berbagai Daerah di Indonesia baik DPD maupun DPC. Beberapa Daerah sudah terkonfirmasi hadir yakni Jambi, Bengkulu, Aceh dan Papua,” pungkasnya.

Ditempat yang sama Sekjen DPP GAAS, Suta Widhya SH., biasa dipanggil Hans juga memaknai peresmian kantor sekretariat GAAS DKI ini sebagai pilot projek percontohan bagi daerah-daerah lain.

“Saya memaknai seperti di atas, karna saya optimis GAAS kedepan akan menjadi organisasi besar. Saya yakin dari 260 juta penduduk bangsa ini GAAS akan mampu mewarnai dalam perlindungan, advokasi dan bantuan hukum bagi bangsa ini,” tandas Hans.

Ketua DPD GAAS Provinsi DKI Jakarta, Analisa, S.E., mengatakan hadirnya GAAS disini untuk memperkenalkan kepada masyarakat adanya lembaga untuk menaungi dan memberikan edukasi kepada masyarakat bila ada permasalahan hukum.

Disinilah GAAS hadir dan kami memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat yang tidak mampu. Karna ditempat lain untuk butuh pengacara masyarakat harus bayar mahal.

“Saya dan teman-teman GAAS disini siap bersinergy dengan masyarakat untuk memberikan dan menegakan keadilan. Dan kami tentu bersinergi dengan pusat atas arahan-arahannya agar tidak salah jalur dan bisa sepaham,” tutup Analisa. (Amhar)