Connect with us

Pemuda

RUU KPK dan Perlunya Lembaga Pengawasan KPK

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Pro dan kontra mengenai rencana Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) terus menuai polemik diantaranya dikalangan aktivis dan tokoh masyarakat

Barisan Pembaharuan menggelar diskusi bertemakan “Pemikiran Tokoh dan Generasi Muda Islam, Perlunya Lembaga Pengawas KPK”, dengan menghadirkan Ketum Organisasi Islam Nasionalis (Ust. Jeffri Sastra Maestra), Sekjen DPP Thoriqoh JATMI (KH. Drs. Miftahul Falah), Lembaga Dakwah PBNU (KH. Drs. Ahmad Shodiq), Aktifis Senior (Budi Djarot), Ketum Barisan Pembaharuan (Syafrudin Budiman alias Gusdin) , Gus Soleh Mz dan Aktifis 98 Aznil Tan.

Ketua Umum Barisan Pembaharuan, Syafrudin Budiman alias Gusdin menyatakan mendukung revisi UU KPK sebagai wujud kepedulian terhadap seluruh instrumen negara agar tidak terjadi benturan dengan lembaga hukum yang lain.

“Revisi UU KPK saya pikir bukan sesuatu yang tabu, tapi bagian dari penguatan kelembagaan negara. Ini bagian dari perbaikan sistem di KPK yang lebih baik agar tidak benturan dengan Kejaksaan, Kepolisian dan lembaga penegakan hukum lainnya,” ucap Gusdin di Hotel N, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Gusdin berharap agar pemerintah dalam hal ini Presiden melakukan komunikasi yang baik dengan semua pihak termasuk DPR RI soal revisi UU KPK tersebut.

“Saya berharap pemerintah dalam hal ini Presiden bisa rembuk yang baiklah dengan semua pihak, karena pemerintah juga bisa mengusulkan. Lagi pula, revisi UU KPK itu tak ada masalah kok. MD3 juga di revisi, bahkan UUD 1945 saja di amandemen kok,” tukas Syafrudin.

Dirinya juga mengingatkan akan pentingnya dewan pengawas KPK dengan melihat peran lembaga antirasuah selama ini. Salah satu kebutuhan mengenai perlunya dewan pengawas itu terkait pengaturan tentang penyadapan, kemudian tentang pegawai tidak bisa dijadikan alasan kemudian menuding akan terjadi pelemahan terhadap KPK.

Menurutnya, urgensi perlunya dewan pengawas KPK, guna memberikan pengawasan terhadap penyadapan sebagai langkah pencegahan dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan, ungkap Gusdin.

Menjadi sangat aneh ketika wadah pegawai KPK sampai mengkampanyekan penolakannya seperti telah melakukan politik praktis, ini berbahaya. Jadi penting jika dalam revisi UU KPK nanti posisi atau status pegawai KPK diatur secara jelas.

Ust. Jeffri Sastra Maestra juga mengamini RUU tersebut, dirinya juga mendukung rencana adanya revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia menilai, sudah saatnya lembaga antirasuah itu mendapatkan pengawasan guna memperbaiki kinerja KPK.

“Revisi UU KPK ini baik untuk pengawasan karena semua lembaga negara dalam pemerintahan mulai Presiden hingga lembaga tinggi negara lainnya butuh pengawasan,” pungkasnya.

Dewan pengawas merupakan salah satu dari enam poin yang diajukan DPR dalam revisi UU KPK tersebut. Jeffri setuju dengan dimasukkannya dewan pengawas demi kinerja KPK lebih optimal dalam menyelamatkan uang negara.

Karena tidak ada satupun lembaga tinggi yang tidak ada dalam pengawasan, agar tidak menjadi lembaga super body, “tutupnya”. (Amhar)

Continue Reading
22 Comments

22 Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Pemuda

PPKM Darurat Diperpanjang, Sekjen GPI Minta Jokowi Mengundurkan Diri

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sekretaris Jenderal (SEKJEN) Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI), Khoirul Amin, meminta Presiden Joko Widodo untuk mundur jika PPKM Darurat benar diperpanjang sampai akhir bulan Juli 2021.

Permintaan itu disampaikan oleh Sekjen GPI, menyikapi kibijakan pemerintah yang akan memperpanjang PPKM Darurat melaui keterangan tertulisnya Senen (19/7/2021) sore.

“Jika memang sudah tidak mampu mengatasi pandemi Covid-19 ini. Maka saran saya lebih baik Presiden segera mengundurkan diri secara gantel dan terhormat,” tegas Khoirul Amin

Presiden Mahasiswa Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Periode 2005 – 2008 tersebut juga menyampaikan, bahwa menjadi pemimpin itu harus memiliki kepekaan sosial dan tau penderitaan rakyatnya.

“Apabila menjadi pemimpin tidak memiliki kepekaan sosial, yang taunya cuma memerintah. Maka itu bukan pemimpin, tapi penguasa. Dia tidak akan pernah mampu merasakan penderitaan yang dialami oleh rakyatnya,” tandasnya.

Ia melanjutkan, kalau menjadi pemimpin hanya tau memerintah dan mendengar laporan orang disekitarnya. Maka kebijakannya akan selalu kontroversial, dan bertentangan dengan kehendak rakyatnya.

“Saya merasa bahwa kebijakan PPKM Darurat ini adalah kebijakan yang dipaksakan dan tanpa solusi. Dimana rakyat diminta untuk berdiam diri dirumah, tapi pemerintah tidak membantu kebutuhan hidupnya,” kata Amin.

“Terus rakyat disuruh makan apa, jika berdiam diri dirumah. Ini namanya kebijakan yang asal-asalan. Melawan Virus Corona biar tidak mati, tapi akan mati juga karena kelaparan,” lanjutnya.

Sekjen Nasional Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) Periode 2007-2010 ini juga menyoroti dasar hukum. Dari kebijakan PPKM Darurat, yang dianggap Inkonstitusional dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

“Dalam UUD 1945, Pasal 28A dan 28D ayat (2) tentang HAM sudah sangat jelas. Bahwa Konstitusi kita menjamin hak-hak warga Negara untuk bertahan hidup. Maka melarang orang mencari nafkah sesungguhnya telah melanggar Konstitusi dan HAM,” ucap Amin.

Ia pun menerangkan, apabila Pasal 28A dan 28D ayat (2) tersebut dibatasi, berdasarkan Pasal 28J tentang pembatasan HAM. Maka pembatasan tersebut harus dengan Undang-undang (UU).

“Kebijakan PPKM Darurat ini memakai dasar hukum UU mana? Jika memakai UU Kekarantinaan Kesehatan. Maka semestinya Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Wajib menanggung kebutuhan hidup selama masyarakat selama berlaku karantina,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bahwa Pemerintah melalui
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy. Telah menyatakan, bahwa PPKM Darurat akan diperpanjang sampai akhir Juli 2021.

Muhajir juga menyampaikan, perpanjangan PPKM Darurat tersebut berdasarkan hasil rapat kabinet terbatas dengan Presiden Joko Widodo. (Ahr)

Continue Reading

Pemuda

Melalui Zoom, TJS Genjot Loyalitas Kebangsaan Kader Perisai

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Zoom meeting Front Nasional Berkarya yang di gagas oleh Ketua Umum Perisai Berkarya Tri Joko Susilo, SH., dalam rangka ulang tahun Partai Berkarya Ke-5 berlangsung pada Kamis, 15 Juli 2021.

Melalui zoom Meeting dalam komando Ketua Umum H. Hutomo Mandala Putra, SH., dilakukan dengan khidmat sebagai comando call Pimpinan Partai Berkarya Perisai Berkarya dan Ormas Ormas Partai Berkarya di tanah Air.

Dalam paparan Zoomnya, Tri Joko Susilo (TJS) menekankan agar para negarawan itu selalu mengarahkan bangsa seperti Bung Hatta, Mereka inisiator memimpin pergerakan.

“Saya minta kepada kader, yang penting pertama adalah jaga semangat, dan koyalitas kebangsaan sebab kalau semangat sudah hilang, pagi pun dapatnya cuma kopi bukan catatan sejarah,” ujar Tri Joko Susilo penuh semangat!

Dalam zoom meeting itu Tri Joko Susilo menyebut semangat yang membuat segar kepala dan sorot mata kita sangat diperlukan karena kita adalah ‘vaksin’ bagi bangsa yang dibuat lemah oleh permainan komunis diberbagai bidang termasuk kesehatan.

“Kalau bukan kita siapa lagi, semangat itu mahal, harus didapat dengan orang-orang yang selalu menebar aura semangat,” ujar Ketua Umum Perisai Berkarya.

Tri Joko Susilo juga meyakinkan kader agar terus mempunyai ‘bom atom’ keyakinan, yakin usaha sampai bahwa kelak mereka akan pegang negara.

“keyakinan mampu membuat kita memindahkan gunung sekalipun, makanya kata Bung Karno, keyakinan itu milik anak muda, di Partai Berkarya itu isinya mayoritas kader muda dan orang lapangan dan suka medan berat walaupun seseram dekat mulut harimau toh, ingat kalimat Panggil aku 10 pemuda. Maka aku akan mengguncang dunia,” cetus Tri Joko.

Pesan terakhir zoom Meeting dari ketua umum Ormas perisai berkarya ini yg sekaligus moderator dalam agenda tersebut, mengingatkan dengan gagalnya Reformasi yang sudah 20 tahun lebih

“Oleh karena itu, mari kita menjadi pelaku sejarah untuk membuat perubahan orientasi sejarah. Kader Partai Berkarya harus menjawab tantangan Milenial mempertahankan harapan pendiri bangsa ini,” pungkas Tri Joko, menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Pemuda

GMKI, OKP Cipayung Plus Gandeng POLRI-TNI Gelar Vaksinasi

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – GMKI bersama OKP Cipayung Plus turut berperan aktif dalam Program pemerintah guna mensukseskan Vaksinasi 1 Juta per hari terus digulir oleh semua pihak.

TNI dan Polri sebagai garda keamanan terdepan terus bahu membahu mengamankan dan bekerja sama ke semua pihak untuk menjalankan program vaksinasi. Berbagai pihak, dari instansi negeri, swasta dan institusi pendidikan juga ikut serta menyelenggarakan kegiatan vaksinasi bersama.

OKP Cipayung Plus, salah satu wadah kepemudaan dari Organisasi pemuda, bekerjasama dengan TNI-POLRI mengadakan Vaksinasi gratis untuk warga.

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), salah satu organisasi kemahasiswaan, turut serta dalam mengadakan kegiatan vaksinasi tersebut. Acara diselenggarakan pada hari Kamis, (15/07/2021) di kantor GMKI, Salemba-Jakarta Pusat.

Acara dimulai pada pukul 08.30-18.00 WIB. Para warga antusias mengikuti vaksinasi tersebut. Jeffri Gultom, Ketua PP GMKI yang ikut hadir dalam acara tersebut mengatakan, bahwa GMKI turut serta mensukseskan program pemerintah untuk vaksinasi.

“Kami bersama organisasi kemahasiswaan lainnya bekerjasama dalam menyelenggarakan vaksinasi. Jenis Vaksin yang diterima adalah Sinovac. Target hari ini adalah 300 vaksin dan kami masih menunggu masyarakat untuk segera mendaftarkan,” ujarnya.

Ketika ditanyakan mengenai apakah mahasiswa, terutama dari GMKI mengenai komersialisasi vaksin, Jeffri menegaskan menolak akan rencana tersebut. “Kami menolak rencana komersialisasi vaksin. Bagi kami masyarakat jangan diberatkan lagi untuk biaya vaksin, “pungkasnya.

Acara Vaksinasi yang diselenggarakan OKP Cipayung Plus beserta TNI-POLRI akan terus diadakan guna menekan angka terpaparnya Covid 19 yang sampai saat ini masih belum kondusif. Diharapkan vaksinasi dapat segera didistribusikan secara menyeluruh dan semua warga negara RI menerima vaksin tersebut. (Ahr).

Continue Reading

Trending