Connect with us

Uncategorized

SDM Unggul, Sektor Kesehatan Indonesia Maju

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Visi pemerintahan Jokowi di periode kedua adalah menciptakan SDM unggul untuk mendukung Indonesia maju. Salah satu pekerjaan rumah untuk menciptakan SDM-SDM unggul Indonesia adalah pembenahan sektor kesehatan.

Ada tiga aspek yang harus dibenahi dalam sektor kesehatan, yaitu aspek ketersediaan dan kualitas SDM dunia kesehatan, lalu masalah kualitas kesehatan masyarakat itu sendiri, dan selanjutnya mengenai keberlangsungan dan jaminan mutu jaminan sosial kesehatan yang harus disediakan oleh pemerintah.

Jokowi sendiri dalam kampanyenya di Pilpres 2019 menyatakan bahwa pada periode keduanya akan fokus pada masalah pengembangan SDM Indonesia, maka masalah kesehatan menjadi sangat krusial bagi terwujudnya fokus tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, Harvard Club Indonesia (HCI), sebuah platform think-tank yang beranggotakan alumni-alumni Universitas Harvard di Indonesia, menyelenggarakan sebuah diskusi untuk mengupas berbagai tantangan dan pendekatan untuk membenahi sektor kesehatan Indonesia.

Kegiatan yang diadakan di Gedung Nusantara DPR RI bertepatan dengan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia di hari Selasa (10/9) tersebut, mengupas berbagai tantangan sektor kesehatan dari berbagai aspek. Mulai dari masalah pendanaan, kesehatan jasmani, mental, dan berbagai isu kesehatan masyarakat.

Membuka acara diskusi, Melli Darsa selaku Presiden Harvard Club Indonesia menyatakan bahwa diskusi ini adalah bagian dari serangkaian acara yang rutin diadakan oleh Havard Club Indonesia (HCI) yang ingin berkontribusi kepada Indonesia melalui sumbangan pikiran, masukan, dan kritik membangun sehingga dapat menjadi mitra pemerintah untuk menghasilkan gagasan yang baik demi kemajuan Indonesia.

“Hari ini kami menggelar diskusi dengan memilih topik kesehatan untuk menggali lebih dalam potensi dan tantangan sektor kesehatan yang akan dihadapi pemerintahan Jokowi periode dua karena HCI yakin seperti seluruh peserta disini, kesehatan adalah pra-syarat untuk menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing global,” pungkasnya.

Acara diskusi kesehatan HCI ini dihadiri oleh sejumlah pakar dan praktisi kesehatan. Masing-masing menyampaikan gagasan serta bahasan mengenai aspek kesehatan yang berbeda-beda namun saling terkait.

DR. dr. Nova Riyanti Yusuf, SpKJ, anggota Komisi IX DPR-RI, menyoroti masalah kesehatan kejiwaan yang juga harus menjadi salah satu fokus pemerintahan Jokowi periode kedua. Menurut Nova, yang juga merupakan psikiater professional, isu mengenai masalah kejiwaan dan mental sudah memasuki masa kritis karena sudah menjangkit anak-anak muda di Indonesia namun belum banyak menjadi prioritas pemerintah saat ini.

“Negara ini akan tumbuh menjadi negara maju jika SDM-nya berkualitas. Berkualitas secara fisik dan intelegensia serta kejiwaannya, itu kalau kita mau kejar generasi emas 2045. Kita juga membutuhkan sebuah visi kesehatan yang adaptif dan komprehensif mencakup hingga kesehatan kejiwaan. Tentunya ini harus diimplementasikan mulai dari sekarang. Kita sudah punya UU Kejiwaan sejak tahun 2014, undang-undangnya sudah ada, tinggal implementasinya saja,” ujar NoRiYu. (10/09/2019)

Sementara itu, Dr. Nurul Luntungan, M.P.H. lulusan T.H. Chan School of Public Health 2013-2014 yang menjadi salah satu pembicara dalam acara tersebut menambahkan bahwa visi kesehatan Indonesia harus diiringi oleh komitmen dan kepemimpinan yang tegas, karena isu kesehatan akan mempengaruhi bangsa secara keseluruhan.

“Diperlukan dukungan lintas sektor dan kemitraan dengan sektor publik untuk meningkatkan akses dan kualitas kesehatan. Misalnya untuk mewujudkan Cakupan Kesehatan Semesta, tidak bisa hanya menaikkan iuran JKN, tapi harus didukung kebijakan lainnya yang dapat meningkatkan kualitas layanan dan menurunkan beban kesehatan” ujar Nurul.

Pembicara lain dalam acara diskusi tersebut, Izhari Mawardi, B. Eng., S.AP., MPP, yang aktif di Yayasan Kemitraan Kerja dan Lembaga konsultan Ernst & Young Indonesia, Harvard Kennedy School Master in Public Policy 2011-2013, mengajak para peserta mengulas mengenai peningkatan SDM dalam hal tenaga kerja menyatakan bahwa visi kesehatan dan SDM harus selaras agar bisa mengikuti perkembangan jaman.

“Undang Undang 13/2003 tentang Tenaga Kerja sudah outdated, tidak bisa menjawab dinamika gangguan digital (digital disruption). Tanpa peraturan yang mampu menjawab tantangan jaman, sulit bagi dunia kerja Indonesia untuk berkembang. SDM yang unggul tercipta melalui progam tenaga kerja yang memberikan pelatihan, kesempatan kerja, dan hubungan kerja yang saling menunjang, tidak hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga iklim tenaga kerja yang menunjang,” tegas Izhari. (Amhar)

Continue Reading
217 Comments

217 Comments

  1. Pingback: sildenafil

  2. Pingback: online pharmacy viagra

  3. Pingback: pills for erection

  4. Pingback: erectile dysfunction pills

  5. Pingback: best otc ed pills

  6. Pingback: cialis 10 mg

  7. Pingback: canada online pharmacy

  8. Pingback: Get cialis

  9. Pingback: levitra online

  10. Pingback: buy levitra

  11. Pingback: casinos

  12. Pingback: slots online

  13. Pingback: viagra cost

  14. Pingback: casino moons online casino

  15. Pingback: casino real money

  16. Pingback: cialis generic cialis

  17. Pingback: cash advance

  18. Pingback: installment loans

  19. Pingback: personal loan

  20. Pingback: viagra for sale

  21. Pingback: virgin casino online nj

  22. Pingback: 20 cialis

  23. Pingback: best real money casinos

  24. Pingback: download casino games for android

  25. Pingback: best casinos for us players online

  26. Pingback: 20 cialis

  27. Pingback: best real money online casinos

  28. Pingback: cialis buy

  29. Pingback: cialis 5 mg

  30. Pingback: cialis buy

  31. Pingback: natural viagra

  32. Pingback: casino games online

  33. Pingback: online casino usa real money

  34. Pingback: casino game

  35. Pingback: generic viagra india

  36. Pingback: viagra dosage

  37. Pingback: viagra prices

  38. Pingback: viagra reviews

  39. Pingback: buy cialis online

  40. Pingback: viagra without doctor prescription

  41. Pingback: tadalafil vs sildenafil

  42. Pingback: best online pharmacy for viagra

  43. Pingback: canadian viagra

  44. Pingback: purchase cialis

  45. Pingback: alternatives to viagra that work

  46. Pingback: purchase viagra online

  47. Pingback: tadalafil 5mg

  48. Pingback: viagra prescription

  49. Pingback: ed pills online from amazon

  50. Pingback: cialis coupon

  51. Pingback: casino game

  52. Pingback: online casino usa real money

  53. Pingback: viagra pfizer buy online

  54. Pingback: cheep place to buy viagra

  55. Pingback: buy viagra online

  56. Pingback: buy viagra online boots

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending