Connect with us

Nasional

BamSoet Ungkap! Banyak Konglomerat Hidup dari Hutan

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) menggelar Seminar Nasional (Diskusi Publik) bertema “Kelestarian Hutan dan Prospek Ekowisata Di Era Revolusi Industri 4.0”, bertempat di Gd. Rimbawan1 Manggala Wanabakti, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Politisi Golkar yang sekaligus Ketua DPR-RI Bambang Soesatyo Memberikan keynote speeck dalam Diskusi Publik tersebut. Dalam paparannya, BamSoet mengatakan hutan memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga banyak sektor industri yang diperoleh dari sumber daya hutan ini.

Dia mengungkap, banyak konglomerat yang lahir di bumi nusantara ini kaya karena hutan. Padahal awalnya sebelum menggeluguti bisnis hutan, kehidupan mereka adalah sebagiannya pedagang kelontong di daerah Kota Glodok dan Condet.

Namun di balik sukses mereka menerjuni bisnis hutan, menurut BambSoet masyarakat tidak tahu apa kontribusi mereka terhadap masyarakat Indonesia.

Menurut Bamsoet, selama ini hutan terus dieksploitasi demi keuntungan semata-mata tanpa memperdulikan keberlanjutan hutan sebagai keseimbangan ekosistem dalam kehidupan.

Oleh karena itu ia menghendaki, hutan juga harus bisa mensejahterakan masyarakat lokal tidak hanya masyarakat kota yang menerima konsesi atas pemanfaatan hutan. 

Semoga dengan diadakannya diskusi ini dapat mendukung berbagai diskusi yang dapat mendorong kebijakan guna mendukung hutan kita.

“Jadi salah satu tujuan dari diskusi ini, saya bisa ketuk pintu hati para konglomerat yang kaya dari hutan bisa lebih memperhatikan keberlanjutan hutan yang merupakan sumber kehidupan kita semua,” pungkas BamSoet.

Sementara itu, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2014, Prof. Rizal Djalil menyoroti adanya 10 destinasi yang menjadi tujuan wisata yang telah ditetapkan Pemerintah. Menurutnya 10 destinasi Bali baru yang menjadi tujuan wisata belum maksimal untuk mensejahterakan masyarakat disekitarnya.

Kesepuluh destinasi Bali baru itu antara lain yakni: Danau Toba (Sumut), Belitung (Babel), Tanjung Lesung (Banten), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Candi Borobudur (Jateng), Gunung Bromo (Jatim), Mandalika Lombok (NTB), Pulau Komodo (NTT), Taman Nasional Wakatobi (Sulawesi Tenggara), dan Morotai (Maluku Utara).

Meski demikian, lanjutnya, upaya tersebut sudah memberikan kesehahteraan untuk masyarakat. Sebagai contoh, Bali yang memiliki kontribusi wisata terhadap PDRB nya sebesar 32,8 persen atau 76,9 triliun, “ungkap” Rizal.

AA Bagus Adhi Mahendra Putra, Legislator Partai Golkar Komisi IV dari Dapil Bali yang terpilih kembali untuk kedua kalinya di Pemilu 2019 ini, memyampaikan pentingnya Local Wisdom dalam pengelolaan hutan. Bali dan Kemajuan wisatanya adalah satu contoh yang bisa ditiru dan dikembangkan di wilayah lain, khususnya untuk kelola ekowisata.

Menurutnya, prinsip Tri Hita Karana, Menjaga hubungan baik Manusia dengan Tuhan, Manusia dengan Manusia, Manusia dengan Alam dapat diejawantahkan dalam pengelolaan hutan dan lingkungan.

“Penggabungan nilai-nilai tradisi dengan kearifan lokal merupakan satu pendekatan yang perlu lebih diutamakan mengingat tingkat keberhasilan yang jauh lebih optimal,” ungkap AA Bagus Adhi Mahendra Putra yang juga adalah Ketua Depidar SOKSI Provinsi Bali.

Terkait pemanfaatan teknologi, Bagus menyatakan perlu dioptimalkan, karena adaptasi Revolusi Industri 4.0 tidak terelakkan di era kekinian. Kementerian LHK akan lebih mudah dalam pemantauan sumber daya hutan juga pemasaran wisata.

“Jangan sampai kemajuan teknologi, bukan saja tidak termanfaatkan untuk optimalisasi hutan, tapi justru digunakan untuk mendegradasi hutan yang membahayakan generasi penerus,” pungkas Ketua Depidar SOKSI Bali. (Amhar)

(Amhar)

Continue Reading
183 Comments

183 Comments

  1. Pingback: sildenafil online

  2. Pingback: medicine erectile dysfunction

  3. Pingback: ed pills for sale

  4. Pingback: best erectile dysfunction pills

  5. Pingback: cialis 20 mg

  6. Pingback: best online pharmacy

  7. Pingback: rx pharmacy

  8. Pingback: cialis visa

  9. Pingback: Buy cialis online

  10. Pingback: vardenafil canada

  11. Pingback: vardenafil canada

  12. Pingback: levitra canada

  13. Pingback: ocean casino online nj

  14. Pingback: casinos

  15. Pingback: viagra cheap

  16. Pingback: play online casino real money

  17. Pingback: online casinos for usa players

  18. Pingback: purchase cialis

  19. Pingback: personal loans

  20. Pingback: cash payday

  21. Pingback: online payday loans

  22. Pingback: viagra prescription

  23. Pingback: 20 cialis

  24. Pingback: sugarhouse casino online

  25. Pingback: 20 cialis

  26. Pingback: palace group online casinos

  27. Pingback: cialis 20

  28. Pingback: generic cialis

  29. Pingback: cialis to buy

  30. Pingback: best real money online casinos

  31. Pingback: online slot casino

  32. Pingback: best generic viagra

  33. Pingback: slots online

  34. Pingback: online casino usa

  35. Pingback: casino online

  36. Pingback: casino slot

  37. Pingback: viagra without doctor prescription

  38. Pingback: best generic viagra

  39. Pingback: how to buy viagra online

  40. Pingback: online viagra prescription

  41. Pingback: generic viagra

  42. Pingback: generic viagra for sale

  43. Pingback: tadalafil dosage

  44. Pingback: buy real viagra online

  45. Pingback: buy viagra on line

  46. Pingback: tadalafil reviews

  47. Pingback: buy viagra uk

  48. Pingback: tadalafil tablets

  49. Pingback: viagra prices

  50. Pingback: tadalafil tablets

  51. Pingback: slot machines

  52. Pingback: online casinos

  53. Pingback: viagra store usa

  54. Pingback: buy viagra online without

  55. Pingback: buy cheap viagra online australia

  56. Pingback: buy and purchase viagra online

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

Doni Monardo: Protokol Kesehatan Menjadi Hal yang Mutlak dalam Pelaksanaan Ajang Olahraga

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo menegaskan bahwa penerapan protokol kesehatan menjadi hal yang mutlak harus dilakukan dalam pelaksanaan kompetisi maupun ajang olahraga di tengah pandemi COVID-19.

“Protokol kesehatan adalah hal yang mutlak yang harus kita perhatikan. Tidak boleh ada tawar-menawar dengan ketentuan protokol kesehatan,” tegas Doni di sela penandatanganan nota kesepahaman Penyelenggaraan Olahraga Aman COVID-19 yang digelar secara virtual di Jakarta, Kamis (17/9/2020).

Apa yang ditegaskan Doni tersebut adalah sebagaimana sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan(KMK) HK.01.07-MENKES-382-2020 tentang Protokol Kesehatan Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan COVID-19, yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan pada 19 Juni 2020.

“Protokol kesehatan dapat dijadikan acuan untuk mencegah klaster baru selama beraktivitas di tempat dan fasilitas umum termasuk kegiatan olahraga

Sesuai dengan KMK itu, Doni meminta agar setiap penyelenggara ajang olahraga wajib berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19, Dinas Kesehatan dan Dinas/Lembaga lainnya di daerah, baik di tingkat kabupaten, kota dan provinsi.

*Pertandingan Basket dan Sepakbola Tanpa Penonton*

Mengacu pada aturan protokol kesehatan, Doni juga menjelaskan bahwa implementasi daripada pertandingan dua cabang olahraga, yakni sepakbola dan basket tidak boleh ada penonton.

Oleh sebab itu, Doni meminta hal tersebut menjadi perhatian bersama antara penyelenggara, atlet maupun para penonton dan suporter.

“Perlu dipastikan untuk seluruh kompetisi sepakbola dan bola basket akan dilaksanakan tanpa penonton. Mohon ini menjadi atensi bagi para penyelenggara untuk betul-betul mentaati konsensus yang telah dilakukan,” jelas Doni.

Selain itu, Doni juga meminta agar seluruh personel dan pemain harus melalui pemeriksaan kesehatan swab tes/tes PCR dan dilakukan secara berkala, untuk memastikan penyelenggaraan berjalan dengan aman.

Dalam hal ini, kesehatan dari para penyelenggara maupun pemain atau atlet tetap menjadi prioritas yang utama.

“Pertandingan olahraga sangat penting, tetapi kesehatan seluruhnya baik itu pemain maupun penyelenggaranya juga harus menjadi prioritas kita,” jelas Doni.

Kemudian Doni juga meminta agar penyelenggara dapat memastikan para personel dan pemain atau atlet adalah benar-benar sehat dan tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid.

Sebagaimana yang diketahui bahwa penyakit komorbid berpotensi membuat penderitanya semakin parah apabila terjangkit COVID-19 hingga berujung kematian. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, sebanyak 92 persen kasus kematian COVID-19 dipicu karena adanya faktor komorbiditas dari para penderitanya.

“Ini penting dipedomani dan ditaati, karena 85-92 persen angka kematian yang terjadi di Indonesia adalah saudara kita yang memiliki komorbid,” jelas Doni.

Dia menekankan apabila salah satu atlet atau personel penyelenggara ajang olahraga memiliki komorbid, maka diharapkan tidak mengikuti penyelenggaraan.

*Memperhatikan Zonasi Wilayah*

Dalam kesempatan yang sama, Doni Monardo yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), juga meminta agar penyelenggaraan kompetisi olahraga dapat memperhatikan zonasi COVID-19 pada tiap-tiap daerah.

“Manakala ada perkembangan tentang zonasi daerah, tentu kita harus memperhitungkan aspek-aspek keamanan yang lebih diperlukan,” jelas Doni.

“Artinya kalau suatu daerah zonasinya meningkat ancaman COVID-19-nya, maka harus ada langkah-langkah untuk evaluasi untuk bisa dilakukan relokasi tempat pertandingan,” pungkas Doni.

Penandatanganan nota kesepahaman Penyelenggaraan Olahraga Aman COVID-19 dilakukan antara BNPB dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), berisi komitmen tentang penanggulangan bencana pada bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Selanjutnya ada tiga nota kesepahaman lain yang juga disepakati, yakni antara BNPB dengan Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI), BNPB dengan Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) dan perjanjian kerja sama antara Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB dengan PT Bola Basket Indonesia. (red/Ahr)

Continue Reading

Nasional

Firli Bahuri : Banyak Modus Usaha Jahat Mengais Rezeki Haram Catut Nama KPK

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Akhir-akhir ini, tidak sedikit laporan dan informasi yang diterima KPK terkait kajahatan pemerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mencatut nama KPK disejumlah daerah seperti di Bengkulu (Bulan Januari), Bireuen Aceh (Bulan Juli) dan terbaru terjadi di Ciamis Jawa Barat (Bulan Agustus).

Modus operandi yang mereka lakukan yaitu menakut-nakuti akan membongkar dan menangkap aparatur pemerintah didaerah yang diduga ‘bermain’ dalam proyek pembangunan di wilayahnya, atau pihak swasta yang mendapatkan dana hibah dari penyelenggara negara. Ujar ketua KPK Firli Bahuri, kamis 17/09/20 di Jakarta.

Firli juga menuturkan bahwa banyak aparatur pemerintah yang berintegritas, memiliki serta menjaga nilai-nilai kejujuran dan anti korupsi, berani melawan ‘KPK palsu’ dan melaporkan mereka ke petugas kepolisian, sehingga seluruh pelaku dapat ditangkap.

Akan tetapi, tidak sedikit pula aparatur pemerintah di daerah yang mau menjadi ‘sapi perah’ petugas KPK gadungan, sehingga wajar jika banyak pihak mempertanyakan integritas mereka sebagai pemimpin maupun perpanjangan tangan negara didaerah, terangnya.

Memang benar istilah Bang Napi kata Ketua KPK Firli Bahuri “kejahatan bukan hanya karena ada niat pelaku tetapi juga karena ada kesempatan” dimana pelaku kriminal yang mencatut nama KPK, kini melirik perhelatan pilkada serentak 2020 dan pandemi Covid 19 sebagai ladang baru yang potensial untuk menjalankan ‘usaha jahatnya’.

Untuk itu Ketua KPK mengingatkan masyarakat agar mewaspadai pihak-pihak yang mengaku KPK atau bekerja sama dengan KPK dengan modus membantu pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai syarat pencalonan bagi calon kepala daerah untuk mengikuti pilkada serentak 2020, dengan meminta imbalan sejumlah uang.

Padahal, sesuai dengan Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 07.1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 yang mengatur penyampaian LHKPN wajib dilaksanakan secara online melalui elhkpn.kpk.go.id dan gratis alias tidak dipungut biaya apapun, Jelasnya.

KPK mendapatkan informasi ada beberapa pihak yang mengaku sebagai pegawai KPK atau mitra kerja KPK di Banten dan Jawa Barat, menawarkan bantuan untuk mengisi e-LHKPN calon kepala daerah, sekaligus mendapatkan tanda terimanya

Bahkan, KPK gadungan atau pihak yang mengaku bekerjasama dengan KPK tersebut, sesumbar dapat membantu calon kepala daerah untuk menghindari proses pemeriksaan LHKPN.

Sekali lagi kami informasikan, tidak ada biaya apapun untuk mengisi LHKPN dan tidak ada peluang sekecil apapun untuk menghindari proses pemeriksaan LHKPN.

Firli juga mengemukakan bahwa sebenarnya mengisi LHKPN tidak sulit, jika yang mengisi jujur pada dirinya sendiri, apa adanya, mengetahui asal muasal seluruh harta yang dimilikinya, dan dapat mempertanggung jawabkan harta tersebut didunia maupun di akhirat nanti.

Selanjutnya, untuk lebih jelas lagi silahkan hubungi KPK c.q. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN melalui call center KPK dinomor 198, atau ke email infopemilu.LHKPN@kpk.go.id dan bisa juga pada situs https://elhkpn.kpk.go.id

Tindak pidana pemerasan yang mengatas namakan atau menjual nama KPK, juga dapat terjadi pada penanganan pandemi COVID-19, khususnya didaerah.

Untuk itu sebagai langkah antisipasi, KPK melalui unit Koordinasi Wilayah (Korwil) Pencegahan Korupsi secara intensif melakukan pendampingan dan monitor terhadap upaya-upaya pemerintah daerah dalam penanganan pandemi COVID-19. Tuturnya.

Mudah-mudahan langkah ini dapat membatalkan niat serta aksi KPK gadungan, dan yang paling penting dapat menjadi imun anti korupsi bagi aparatur pemerintah didaerah, agar tidak tergoda bisikan jahat untuk berperilaku koruptif, mengingat anggaran penanganan pandemi COVID-19 yang mereka kelola sangat besar sekali.

KPK juga mengindentifikasi sedikitnya 4 titik rawan penyelewengan anggaran penanganan COVID-19, yaitu terkait refocusing serta realokasi anggaran COVID-19 baik dari APBN maupun APBD, pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan filantropi dan sumbangan pihak ketiga, hingga penyelenggaraan bantuan sosial.

Dan sebelumnya sebagai langkah antisipasi, KPK telah menerbitkan surat/surat edaran terkait hal tersebut sebagai panduan dan rambu-rambu bagi pelaksana.

Adapun, perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), juga turut mengawasi 4 titik rawan dalam penanganan Covid-19, yang sudah dipetakan oleh KPK.

Dalam kesempatan ini Ketua KPK juga menginformasikan kepada khalayak, bahwasanya KPK tidak memiliki kantor cabang di wilayah manapun.

KPK juga tidak pernah memiliki hubungan kerjasama dengan LSM yang namanya mirip dengan KPK, sehingga saya dapat pastikan bahwasanya mereka yang mencatut nama KPK adalah pelaku atau komplotan kejahatan. Tegas ketua KPK !!!

Ketua KPK Firli Bahuri juga mengimbau kepada pemerintah daerah, BUMD, pihak swasta dan instansi pemerintah lainnya untuk selalu waspada, berhati-hati dengan pihak-pihak yang menawarkan bantuan apalagi mengancam dengan mengaku sebagai KPK.

Segera laporkan pada kepolisian setempat dan jangan lupa untuk di informasikan kepada KPK, jika kedatangan tamu yang tidak diundang tersebut. Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Nasional

Desak Masiroh Kubro, ASMaPi: Jangan Sampai MUI Dianggap Cuma ‘Gertak Sambal’.

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Aliansi Selamatkan Merah Putih (ASMaPi) meminta MUI segera menentukan waktu Masiroh Kubro dan menetapkan panglimanya.

Tertunda-tertundanya penetapan tersebut bisa menjadi _back fire_ (pukulan balik) terhadap MUI. Jangan sampai penguasa menganggap MUI hanya bisa _bluffing_ (gertak sambal).

Presidium ASMaPi Edy Mulyadi mengatakan, rakyat dan ummat Islam Indonesia sudah tidak sabar menanti tindak lanjut dan bukti konkret dari maklumat MUI seputar masiroh kubro (aksi besar-besaran).

“Pasalnya, kejahatan penguasa terhadap negara dan rakyat indonesia, khususnya ummat Islam, sudah terlampaui banyak,” ungkapnya.

Selanjutnya Edy katakan bahwa Pemerintah, baik di eksekutif, yudikatif, maupun legislatif secara berjamaah telah bekali-kali melanggar konstitusi. Mereka terang-terangan mengeluarkan peraturan dan perundangan yang melabrak pembukaan dan pasal2 di UUD 1945.

“Antara lain, disahkannya UU Minerba dan UU no.2/2020 tentang Covid. Selain itu juga ada RUU HIP, RUU BPIP, RUU Omnibus law,” sebutnya. Edy menegaskan! Semua itu tidak bisa dibiarkan.

“Rakyat dan ummat benar-benar berharap MUI segera menentukan waktu masiroh kubro dan menetapkan panglimanya,” ujar Edy saat bersama ASMaPi diterima Wakil Sekjen MUI, KH. Najamuddin Ramli, di kantor MUI, Rabu, 9 September 2020.

Menurut dia, jika MUI terus menunda-nunda penetapan masiroh kubro dan panglimanya, dikhawatirkan rakyat dan ummat yang tidak sabar akan bertindak sendiri-sendiri menghentikan kezaliman penguasa.

Pernyataan senada juga disampaikan Presidium ASMaPi lainnya, Rina Trianingsih. Dia mengatakan, ummat tidak bisa terlalu lama bersabar. Sebagai wadah para ulama yang sangat dihormati, MUI harus segera bersikap lebih tegas.

“ASMaPi kembali datang untuk menagih janji MUI. Jangan terlalu lama. Kesabaran ummat ada batasnya,” tukas Rina yang juga Ketua Forum Banten Bersatu (Forbas).

Menanggapi hal tersebut, KH Najamuddin menyatakan, menyangkut RUU HIP dan BPIP, sikap MUI sudah jelas. Tidak ada kompromi, MUI menolak total.

Tentang masiroh kubro dan panglimanya, lanjut Najamuddin, MUI sudah menggelar lima kali rapat khusus untuk membahas. Namun di internal MUI belum terjadi suara bulat.

Masih ada beberapa pimpinan MUI yang melankolis, banyak pertimbangan ini dan itu. Tapi KH Muhyiddin Junaedi bersama kami yang muda-muda, sudah sepakat.

“MUI harus menjawab harapan dan tuntutan ummat. Jadi, mohon sabarlah sedikit. Tunggu. Mudah-mudahan sebentar lagi ada kepastian. In sya Allah,” ujar KH Najamuddin.

Pada kesempatan yang sama ustadz Maulana Poso Siregar mengatakan, pemerintah terlampau banyak menyakiti hati ummat Islam, baik melalui ucapan maupun kebijakannya. Menteri Agama, misalnya, berkali-kali pernyataannya menyudutkan dan mendiskreditkan Islam.

Yang terbaru adalah tuduhannya, bahwa radikalisme masuk ke masjid-masjid melalui anak-anak _good looking_, yaitu mereka yang hafal quran, bahasa arab dan bacaan Qurannya bagus.

Saya ingat Thariq bin Ziyad saat membebaskan Eropa. Ketika mendarat di pantai Selat Gibraltar, dia memerintahkan membakar kapal-kapal yang mengangkut pasukannya. Tidak ada opsi kembali bagi pasukan.

“Demikian juga dengan ummat saat ini. Pilihannya cuma dua, isy kariiman awmut syahidan (hidup.milia atau mati syahid),” pungkas Ust Maulana yang juga tokoh Tanjung Priok ini. (Ahr/red)

Continue Reading

Trending