Connect with us

Nasional

BamSoet Ungkap! Banyak Konglomerat Hidup dari Hutan

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) menggelar Seminar Nasional (Diskusi Publik) bertema “Kelestarian Hutan dan Prospek Ekowisata Di Era Revolusi Industri 4.0”, bertempat di Gd. Rimbawan1 Manggala Wanabakti, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Politisi Golkar yang sekaligus Ketua DPR-RI Bambang Soesatyo Memberikan keynote speeck dalam Diskusi Publik tersebut. Dalam paparannya, BamSoet mengatakan hutan memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga banyak sektor industri yang diperoleh dari sumber daya hutan ini.

Dia mengungkap, banyak konglomerat yang lahir di bumi nusantara ini kaya karena hutan. Padahal awalnya sebelum menggeluguti bisnis hutan, kehidupan mereka adalah sebagiannya pedagang kelontong di daerah Kota Glodok dan Condet.

Namun di balik sukses mereka menerjuni bisnis hutan, menurut BambSoet masyarakat tidak tahu apa kontribusi mereka terhadap masyarakat Indonesia.

Menurut Bamsoet, selama ini hutan terus dieksploitasi demi keuntungan semata-mata tanpa memperdulikan keberlanjutan hutan sebagai keseimbangan ekosistem dalam kehidupan.

Oleh karena itu ia menghendaki, hutan juga harus bisa mensejahterakan masyarakat lokal tidak hanya masyarakat kota yang menerima konsesi atas pemanfaatan hutan. 

Semoga dengan diadakannya diskusi ini dapat mendukung berbagai diskusi yang dapat mendorong kebijakan guna mendukung hutan kita.

“Jadi salah satu tujuan dari diskusi ini, saya bisa ketuk pintu hati para konglomerat yang kaya dari hutan bisa lebih memperhatikan keberlanjutan hutan yang merupakan sumber kehidupan kita semua,” pungkas BamSoet.

Sementara itu, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2014, Prof. Rizal Djalil menyoroti adanya 10 destinasi yang menjadi tujuan wisata yang telah ditetapkan Pemerintah. Menurutnya 10 destinasi Bali baru yang menjadi tujuan wisata belum maksimal untuk mensejahterakan masyarakat disekitarnya.

Kesepuluh destinasi Bali baru itu antara lain yakni: Danau Toba (Sumut), Belitung (Babel), Tanjung Lesung (Banten), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Candi Borobudur (Jateng), Gunung Bromo (Jatim), Mandalika Lombok (NTB), Pulau Komodo (NTT), Taman Nasional Wakatobi (Sulawesi Tenggara), dan Morotai (Maluku Utara).

Meski demikian, lanjutnya, upaya tersebut sudah memberikan kesehahteraan untuk masyarakat. Sebagai contoh, Bali yang memiliki kontribusi wisata terhadap PDRB nya sebesar 32,8 persen atau 76,9 triliun, “ungkap” Rizal.

AA Bagus Adhi Mahendra Putra, Legislator Partai Golkar Komisi IV dari Dapil Bali yang terpilih kembali untuk kedua kalinya di Pemilu 2019 ini, memyampaikan pentingnya Local Wisdom dalam pengelolaan hutan. Bali dan Kemajuan wisatanya adalah satu contoh yang bisa ditiru dan dikembangkan di wilayah lain, khususnya untuk kelola ekowisata.

Menurutnya, prinsip Tri Hita Karana, Menjaga hubungan baik Manusia dengan Tuhan, Manusia dengan Manusia, Manusia dengan Alam dapat diejawantahkan dalam pengelolaan hutan dan lingkungan.

“Penggabungan nilai-nilai tradisi dengan kearifan lokal merupakan satu pendekatan yang perlu lebih diutamakan mengingat tingkat keberhasilan yang jauh lebih optimal,” ungkap AA Bagus Adhi Mahendra Putra yang juga adalah Ketua Depidar SOKSI Provinsi Bali.

Terkait pemanfaatan teknologi, Bagus menyatakan perlu dioptimalkan, karena adaptasi Revolusi Industri 4.0 tidak terelakkan di era kekinian. Kementerian LHK akan lebih mudah dalam pemantauan sumber daya hutan juga pemasaran wisata.

“Jangan sampai kemajuan teknologi, bukan saja tidak termanfaatkan untuk optimalisasi hutan, tapi justru digunakan untuk mendegradasi hutan yang membahayakan generasi penerus,” pungkas Ketua Depidar SOKSI Bali. (Amhar)

(Amhar)

Continue Reading
14 Comments

14 Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

KAMI Gelar Diskusi “BBM Naik, Rakyat Menjerit!.”

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), hari ini Rabu, 14 September 2022 menggelar diskusi publik bertema “BBM Naik, Rakyat Menjerit.” Diskusi berlangsung di Sekretariat Jl. Kusuma Atmaja, Menteng, Jakarta Pusat.

Diskusi ini menghadirkan pemantik ternama, di antaranya Marlan Infantri Lase (Serikat Petani Indonesia), Anthony Budiawan (Pengamat Ekonomi), Dr. Mulyadi (Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia), Alvino Antonio (Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional) dan dimoderatori oleh Hersubeno Arief wartawan senior FNN

Pasca kenaikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dipaksakan oleh Pemerintah, telah mengundang reaksi seluruh lapisan masyarakat Indonesia dari berbagai macam profesi dengan menggelar demonstrasi penolakan dimana-mana. Kenaikan tersebut dirasa sangat melukai hati rakyat

Pada kesempatan tersebut, Marlan Infantri Lase yang pernah menjadi petani jagung dari Nias mengungkapkan sulitnya bertani saat terdampak kenaikan harga BBM.

“Segala kebutuhan tani berupa pupuk, benih, hingga pestisida bergantung pada produksi korporasi. Ditambah dengan ditariknya subsidi pupuk,” ujar Marlan.

Kemudian, Alvino Antonio berbicara dari sudut pandang peternak yang mengakui naiknya harga BBM tidak sepenuhnya mempengaruhi harga jual ayam dan telur. Usaha mereka dikuasai oleh Penanaman Modal Asing (PMA) sehingga peternak tidak mempunyai kedaulatan untuk menentukan harga.

“Meskipun Permendag menyepakati harga acuan, namun tetap tidak berpengaruh,” keluhnya.

Beralih kepada Mulyadi, selaku Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia yang membicarakan tentang paham liberalisme. Ada paham liberalisme yang meyakini bahwa individu akan berkembang jika dibebaskan dari individu lainnya.

“Demo anti BBM seharusnya dilakukan dengan memastikan kekuasaan jatuh. Indonesia telah memasuki tahap neoliberalisme, di mana aparat negara dijadikan sebagai alat namun dianggap sah karena hukum membolehkan. Dan BLT dijadikan suap politik sehingga rakyat tidak melawan,” tuturnya. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

BNPB Raih Dua Penghargaan BKN Award

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Manajemen sumber daya manusia menjadi salah satu kunci optimalisasi penanggulangan bencana yang profesional dan akuntabel. Langkah ini diwujudkan BNPB saat meraih penghargaan BKN Award 2022.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meraih dua penghargaan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Award dengan kategori Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Terbaik dan peringkat ke-3 Implementasi Manajemen Kinerja. Sekretaris Utama BNPB Dr. Lilik Kurniawan menerima penghargaan tersebut dari Plt. Kepala BKN Bima Haria Wibisana di Jakarta, Senin (5/9).

Pada saat menerima penghargaan tersebut, Lilik menyampaikan apresiasi kepada jajarannya, khususnya kinerja Biro Sumber Daya Manusia dan Umum BNPB. Lilik juga berpesan, pencapaian ini harus terus ditingkatkan dan dikembangkan pada kinerja ASN di lingkungan BNPB sehingga pencapaian target terbaik dapat diraih pada tahun berikutnya.

Sebagai upaya untuk terus meningkatkan ASN ber-AKHLAK, BNPB juga memiliki para agen perubahan untuk meningkatkan kualitas penanggulangan bencana yang lebih baik di Indonesia. (Amhar)

 

Continue Reading

Nasional

Zalimi Rakyat, Partai Ummat Tolak Keras Kenaikan Harga BBM

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta, Partai Ummat – Partai Ummat menolak keras kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diputuskan pemerintah sejak hari Sabtu (3/9) karena sangat memberatkan masyarakat yang sedang berjuang keluar dari krisis pandemi.

“Rakyat baru saja keluar dari pandemi, ekonomi rakyat kecil baru beranjak bersemi, langsung dihajar dengan kenaikan harga BBM. Ini jelas bukan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Seharusnya pemerintah lebih berempati pada kesulitan yang sudah berlangsung 2,5 tahun sejak pandemi berlangsung,“ kata Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi, Senin (5/9/2022).

Partai Ummat mencatat rincian kenaikan harga BBM sebagai berikut. Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan pertamax nonsubsidi dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.

Ridho mengatakan kenaikan harga BBM ini menunjukkan pemerintahan Jokowi telah gagal mengelola ekonomi negara. Kenaikan harga BBM sudah pasti akan memicu kenaikan harga-harga barang lainnya yang akan memberatkan rakyat, tambahnya.

“Kenaikan harga BBM ini menimbulkan inflasi yang diperkirakan bisa mencapai 8 persen. Ironisnya, inflasi menyebabkan harga-harga semakin tinggi tetapi penghasilan tetap. Di sinilah pangkal masalahnya,” kata Ridho.

Dengan jumlah penghasilan yang sama, kata Ridho, kebutuhan yang bisa dibeli semakin sedikit akibat inflasi. “Di masyarakat bawah, kenaikan harga seribu atau dua ribu rupiah itu akan sangat terasa dan memberatkan.”

Ridho mempertanyakan kebijakan yang diambil Menkeu Sri Mulyani yang terus-menerus menghajar kemampuan ekonomi rakyat. “Rakyat belum bisa paham mengapa di Indonesia harga BBM harus dinaikkan padahal harga minyak dunia sedang turun. Ini sama sekali tak masuk akal.”

Ridho mengutip data harga minyak mentah berjangka pada pengiriman Oktober yaitu West Texas Intermediate (WTI) yang turun menjadi 86,61 dolar Amerika per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara untuk pengiriman November, minyak mentah berjangka Brent juga turun menjadi 92,36 dolar Amerika per barel di London ICE Futures Exchange.

Yang paling dekat yang bisa dijadikan perbandingan, kata Ridho, adalah negeri tetangga Malaysia yang menurunkan harga minyak.

Pada bulan Agustus Malaysia baru saja menurunkan harga BBM tipe RON97 sebesar 5 sen yang semula berharga 4,35 ringgit menjadi 4,30 ringgit. Pemerintah Malaysia mengatakan penurunan harga ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kenaikan harga minyak global.

Atas dasar hal ini, Partai Ummat mengeritik keras pemerintahan Jokowi yang terlihat hanya mau enaknya sendiri dalam mencari sumber pemasukan negara, sementara pada saat yang sama terus-menerus mencekik rakyat yang sudah lama dalam kesulitan.

“Seharusnya pemerintah lebih kreatif dalam mencari sumber pemasukan APBN. Jangan cuma bisanya menaikkan pajak dan menaikkan harga-harga barang yang jelas sangat memberatkan ekonomi rakyat. Ujung-ujungnya rakyat juga yang menjadi korban,” kata Ridho.

Kata Ridho, pemerintah seharusnya bisa lebih inovatif, misalnya dengan meningkatkan pemberantasan korupsi serta memangkas ekonomi biaya tinggi yang memberatkan negara. (Amhar)

Continue Reading

Trending