Connect with us

Nasional

Krisis Melanda Bumi Cendrawasih, EMLI-Indonesia Satukan Sikap

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Suasana psikososial dan psikopolitik, khususnya kondisi keamanan dan ketertiban sosial di bumi cendrawasih Papua, pasca demonstrasi berujung rusuh di Jayapura pada tanggal 29 Agustus 2019, yang berpotensi menimbulkan “krisis” sosial-politik di Tanah Papua.

Mencermati hal tersebut, kami anak-anak bangsa yang berhimpun dalam Eksponen Muda Lintas Iman Indonesia (EMLI-Indonesia), dengan ini menyampaikan pandangan dan sikap atas peristiwa tersebut.

Bahwa Papua sejatinya merupakan bagian integral dari Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Dalam perspektif hukum internasional, sesuai dengan asas “uti possidetis juris”, Papua yang merupakan bagian dari Netherlands Indies ikut dimerdekakan pada tanggal 17 Agustus 1945, ujar Viktus Murin (Sekjend EMLI-Indonesia), Sekaligus Jubir dalam konferensi pers di Gado-Gado Boplo, Cikini, Jakarta, minggu (1/9/2019).

“Dengan demikian, sejak Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Papua sudah menjadi bagian NKRI,” tegas! Viktus.

Terkait Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada tanggal 2 Agustus 1969, yang hasilnya telah disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Resolusi 2504 (XXIV) Majelis Umum, merupakan penegasan kembali sikap rakyat Papua mengenai “penentuan nasib sendiri,” untuk memastikan status daerah bagian barat Pulau Papua menjadi Indonesia, dan bukan milik Belanda.

Menurut Viktus PEPERA harus dimaknai sebagai solusi konflik bilateral Indonesia-Belanda yang difasilitasi oleh PBB, sebab: Basis hukum PEPERA 1969 adalah perjanjian bilateral New York Agreement 1962, bukan Bab XI (self-determination) Piagam PBB. Hal ini berbeda dengan Timor Timur yang berbasis Bab XI. Sekalipun telah diupayakan oleh Belanda, Papua tidak pernah masuk dalam list NSGT (Non-Self Government Territory).

Jadi, dengan atau tanpa PEPERA, Papua telah menjadi bagian integral NKRI sejak 17 Agustus 1945. Dengan kata lain, negara yang hendak menggugat keabsahan Papua sebagai bagian NKRI, yang harus digugat adalah Proklamasi 17 Agustus 1945, bukan PEPERA 1969. Sesuai hukum internasional, PEPERA tetap sah sebagai outcome dari penyelesaian konflik bilateral berdasarkan Perjanjian Bilateral RI-Belanda (New York Agreement 1962).

Lebih lanjut, mengenai krisis papua Viktus mengungkapkan, Kami mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya bagi yang berada di wilayah Propinsi Papua, termasuk di dalamnya aparat keamanan (TNI-Polri), agar dapat menahan diri dan selalu mengedepankan pendekatan persuasif dalam mengatasi setiap potensi gejolak sosial yang terjadi.

“Karna Warga masyarakat bumi cendrawasih Papua sesungguhnya adalah warga Indonesia yang berkarakter Bhineka Tunggal Ika, yang menjunjung tinggi kemajemukan, berjiwa besar dan atau patriotik, serta mengutamakan perdamaian dan persaudaraan sebangsa-setanah air,” ucapnya.

Kemudian, Kami mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua agar membentuk sebuah “gugus tugas” (task force) yang bersifat khusus, dalam rangka penanganan “krisis” Papua secara komprehensif dan multidimensional. Gugus tugas ini hendaknya membangun kemitraan intesif dengan para pemimpin umat beragama di Papua melalui lembaga-lembaga keagamaan seperti Sinode Gereja, Keuskupan, dan MUI, serta para tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda di Papua.

Eksponen Muda Lintas Iman Indonesia (EMLI-Indonesia), adalah kumpulan yang terdiri dari: Adhyaksa Dault (Koordinator), Viktus Murin (Sekretaris), Ronny Abi (Anggota), Gunawan (Anggota), Rachel Tuerah (Anggota), Emanuel Bria (Anggota), Carlos Paath (Anggota).

Lalu ada Irwan Lalegit (Anggota), Paulus Doni Ruing (Anggota), Roger (Anggota), Subhan Pattimahu (Anggota), Widy Sailendra (Anggota), Raela KusRorong (Anggota), Jefrry Gultom (Anggota), Karolus Etoehaq (Anggota), Terry Panauhe (Anggota), Standis R (Anggota), Stanly Sondakh (Anggota), Wilem Lodjor (Anggota), dan Anggota juga Syahrial. (Amhar)

Continue Reading
260 Comments

260 Comments

  1. Pingback: Order Viagra Online

  2. Pingback: online ed pills

  3. Pingback: male ed pills

  4. Pingback: non prescription erection pills

  5. Pingback: buy generic cialis

  6. Pingback: canadian pharmacy online

  7. Pingback: canadian online pharmacy

  8. Pingback: Real cialis online

  9. Pingback: vardenafil pill

  10. Pingback: levitra online pharmacy

  11. Pingback: vardenafil 20 mg

  12. Pingback: cialis to buy

  13. Pingback: sildenafil 100mg tablets safety

  14. Pingback: viagra pills

  15. Pingback: chewable viagra pills

  16. Pingback: buy Viagra 100mg

  17. Pingback: Viagra 50 mg medication

  18. Pingback: Viagra 50 mg no prescription

  19. Pingback: Viagra 200mg no prescription

  20. Pingback: Viagra 120mg purchase

  21. Pingback: order Viagra 25mg

  22. Pingback: Viagra 25 mg without prescription

  23. Pingback: Cialis 80 mg without a doctor prescription

  24. Pingback: Cialis 10mg tablet

  25. Pingback: how to purchase Cialis 60 mg

  26. Pingback: where can i buy Cialis 20 mg

  27. Pingback: Cialis 20mg australia

  28. Pingback: Cialis 20 mg united states

  29. Pingback: Cialis 20mg online

  30. Pingback: sildenafil 200mg pharmacy

  31. Pingback: tadalafil 10 mg medication

  32. Pingback: levitra 20mg generic

  33. Pingback: lasix 100mg without a doctor prescription

  34. Pingback: furosemide 40mg cost

  35. Pingback: propecia 5 mg price

  36. Pingback: lexapro 10mg without prescription

  37. Pingback: finasteride 1mg tablet

  38. Pingback: abilify 20mg united states

  39. Pingback: actos 15 mg coupon

  40. Pingback: how to buy aldactone 100 mg

  41. Pingback: allegra 120 mg tablet

  42. Pingback: allopurinol 300 mg generic

  43. Pingback: amaryl 1 mg without a prescription

  44. Pingback: where to buy amoxicillin 500mg

  45. Pingback: ampicillin 250mg purchase

  46. Pingback: where to buy antabuse 250 mg

  47. Pingback: antivert 25 mg cost

  48. Pingback: arava 20 mg tablet

  49. Pingback: cialistodo.com

  50. Pingback: aricept 5mg tablet

  51. Pingback: arimidex 1 mg tablet

  52. Pingback: tamoxifen 10mg without prescription

  53. Pingback: how to purchase ashwagandha 60caps

  54. Pingback: atarax 10 mg pharmacy

  55. Pingback: where to buy augmentin 750/250 mg

  56. Pingback: how to buy avapro 150 mg

  57. Pingback: avodart 0,5 mg medication

  58. Pingback: baclofen 10mg uk

  59. Pingback: bactrim 400/80mg no prescription

  60. Pingback: benicar 10mg prices

  61. Pingback: order Biaxin 250mg

  62. Pingback: where can i buy Premarin 0,625 mg

  63. Pingback: how to buy buspar 5mg

  64. Pingback: cardizem canada

  65. Pingback: casodex 50mg purchase

  66. Pingback: catapres 100 mcg without a prescription

  67. Pingback: ceclor 250 mg over the counter

  68. Pingback: ceftin 125 mg generic

  69. Pingback: online gambling

  70. Pingback: play for real online casino games

  71. Pingback: gambling casino

  72. Pingback: slot games

  73. Pingback: best online casino real money

  74. Pingback: real online casino

  75. Pingback: insurance quotes online comparison

  76. Pingback: jupiter car insurance

  77. Pingback: top car insurance quotes companies

  78. Pingback: geico car insurance quotes

  79. Pingback: insurance rates

  80. Pingback: auto and home insurance quotes

  81. Pingback: cheap car insurance quotes

  82. Pingback: infinity car insurance

  83. Pingback: windhaven car insurance quotes

  84. Pingback: automobile insurance quotes florida

  85. Pingback: personal loans in maryland

  86. Pingback: payday loans loan

  87. Pingback: payday loans online no credit check

  88. Pingback: installment loans tulsa

  89. Pingback: instant quick loans

  90. Pingback: fast bad credit loan

  91. Pingback: same day payday loans

  92. Pingback: online personal loans

  93. Pingback: best cbd oil for pain for sale

  94. Pingback: cbd oil for sale

  95. Pingback: cannabidioloilsale.com

  96. Pingback: cbd oil for sale in georgia

  97. Pingback: cbd hemp oil for pain

  98. Pingback: best cbd oil for depression and anxiety

  99. Pingback: Real viagra

  100. Pingback: best cbd oil on amazon

  101. Pingback: buy cbd oil for cancer treatment

  102. Pingback: cbd oil for sale cheap

  103. Pingback: research paper writer free

  104. Pingback: my paper writer

  105. Pingback: how to write argumentative essays

  106. Pingback: writers workshop paper

  107. Pingback: write essays online

  108. Pingback: connect online homework

  109. Pingback: uk essay writing service

  110. Pingback: essay writing services reviews

  111. Pingback: essaywritingservices

  112. Pingback: writers workshop paper

  113. Pingback: cleocin online pharmacy

  114. Pingback: cost of clomid 100 mg

  115. Pingback: Sample viagra

  116. Pingback: clozaril coupon

  117. Pingback: colchicine 0,5mg australia

  118. Pingback: how to purchase symbicort inhaler 160/4,5mcg

  119. Pingback: Viagra pfizer

  120. Pingback: cost of combivent 50/20mcg

  121. Pingback: cheapest coreg 3,12mg

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

Indonesia Ajak ASEAN Jalin Kerja sama Penanggulangan Pandemi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pemerintah Indonesia mengajak negara-negara ASEAN untuk bekerja sama dalam penanggulangan pandemi di kawasan regional. Hal tesebut disampaikan oleh Kepala BNPB sebagai Ketua Delegasi Indonesia dalam pertemuan tingkat ASEAN yang digelar secara virtual.

Kepala BNPB Doni Monardo menyampaikan bahwa negara-negara ASEAN sedang menghadapi tantangan yang sama, yakni pandemi Covid-19. Namun di sisi lain, bencana lain tentu juga dialami oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini.

Oleh karena itu, Doni mengatakan, komitmen yang kuat dan kerja sama sebagai satu kesatuan ASEAN diperlukan untuk mencapai tujuan dan visi bersama sebagai pemimpin global dalam penanggulangan bencana.

“Saya ingin mengajak para Menteri dan Pejabat seluruh negara anggota ASEAN yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana untuk mulai melihat kemungkinan potensi kerja sama kita ke depan dalam menghadapi pandemi,” ujar Doni pada 8th ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management dan 9th Meeting of the Conference of the Parties to AADMER, Jumat (27/11/2020).

Kerja sama ini dicontohkan Doni yang juga Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dengan pendekatan pentaheliks yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, seluruh elemen masyarakat, swasta termasuk akademisi dan media massa.

Ia berharap pendekatan ini dapat menjadi upaya bersama dalam penanggulangan bencana di ASEAN, yakni meningkatkan partisipasi para pemangku kepentingan dalam penanganan bencana bersama unsur pemerintah.

Doni juga berharap AHA Centre atau ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management dapat turut terlibat dalam upaya koordinasi dan kerja sama dalam penanggulangan pandemic di masa yang akan datang.

Lebih lanjut, Doni menyampaikan, Indonesia terus mendukung penuh upaya bersama untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih baik di kawasan ASEAN, termasuk keterlibatan dan dukungan dari mitra ASEAN.

“Tetapi yang terpenting adalah kesatuan dan kebersamaan kita karena saya yakin dalam melakukan penanggulangan bencana, sebagai sebuah negara, prestasi sejati hanya akan tercapai jika kita maju bersama dan tidak meninggalkan siapa pun,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Kepala BNPB menyampaikan ajakan untuk para menteri dan pejabat dari negara-negara ASEAN untuk berpartisipasi pada 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) yang akan digelar di Bali, pada Mei 2022 mendatang.

Sementara itu, Doni menyampaikan pembelajaran penanganan pandemi di Tanah Air. “Kerja sama dan koordinasi yang komprehensif ini telah membawa Indonesia dapat mengurangi jumlah korban jiwa,” ujarnya.

Pada minggu ketiga November 2020, Indonesia telah melakukan testing hingga mencapai sekitar 239 ribu atau 88,6 persen dari standar WHO. Situasi yang luar biasa tesebut menjadi tantangan besar kepada Indonesia, “pungkas” Doni Munardo.

Pertemuan dengan negara-negara ASEAN sebagai rangkaian dari kegiatan tahunan terkait dengan penanggulangan bencana, yaitu 37th Meeting of the ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM), 13th Meeting of the Governing Board of the AHA Centre

Kemudian perpemuan ini juga sebagai giat 14th Meeting of the Joint Task Force to Promote Synergy with Other Relevant ASEAN Bodies on Humanitarian Assistance and Disaster Relief (JTF on HADR), 8th ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management (AMMDM) dan 9th Meeing of the Conference of the Parties to AADMER.

Rangkaian yang semuanya digelar secara virtual berlangsung pada 25 – 27 November 2020. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Gatot Nurmantyo: Syahganda cs Tolak Penangguhan Penahanan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Presidium Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo menceritakan bahwa Syahganda Nainggolan, Anton Permana, dan Jumhur Hidayat menolak upaya penangguhan penahanan.

Dalam sambutannya, Gatot Nurmantyo (Ganur) mengungkapkan, Penolakan itu menunjukkan bahwa ketiganya adalah pejuang sejati.

“Saya secara pribadi siap menjadi penjamin, namun upaya penangguhan penahanan ditolak sama Syahganda, Anton, dan Jumhur. Ketiganya kompak menolak.

Ini yang membuat kami salut,” jelas Gatot dalam sambutannya di acara peluncuran dan bedah buku ‘Pemikiran Sang Revolusioner Dr Syahganda Nainggolan’ di Sekretariat KAMI pada Jum’at (27/11/2020) di Menteng, Jakarta.

Lebih lanjut Gatot menjelaskan, alasan penolakan itu karena ada syarat yang tidak bisa diterima Syahganda, Anton dan Jumhur.

“Ada tiga syarat penangguhan penahanan, yakni pertama tidak akan melarikan diri. Kedua, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan ketiga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama,” urainya.

Syarat ketiga itu yang mereka tolak, ungkap Gatot. Bagi mereka apa yang dilakukan mereka, yang dituduhkan melanggar UU, adalah dalam rangka kebenaran. Syahganda cs merasa lebih baik dipenjara ketimbang dilarang menyuarakan kebenaran.

Peluncuran buku ini juga menandakan bahwa idealisme dan pemikiran Syahganda tidak akan luntur meski dipenjara.

“Masih di penjara, tapi buku diluncurkan. Ini salah satu bukti bahwa perjuangan tidak bisa dipadamkan. Semakin ditekan semakin menjadi tegar dan kuat” ujar Gatot.

Pada peluncuran dan bedah buku ini, Gatot mengucapkan selamat kepada Syahganda atas peluncuran buku tersebut. Perjuangan belum selesai, ini baru dimulai.

“Saya sampaikan perjuangan yang dimulai dengan niat karena Allah SWT, tidak akan bisa dihentikan oleh manusia,” tegasnya.

Buku pemikiran Sang Revolusioner ini juga menjadi bukti bahwa Syahganda adalah sosok aktivis yang pemikir, atau inetelektual aktivis.

Hal senada juga disampaikan oleh Din Syamsuddin dalam sambutan secara virtual via aplikasi zoom. “Syahganda adalah intelektual sejati. Intelektualisme bukan sekadar intelektual, tapi juga dilaksanakan dalam aksi nyata,” ungkap Din. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Komnas HAM: Tarik Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme dari DPR

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Presiden untuk menarik Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Pelibatan TNI dari pembahasan dan penandatanganan sebelum ada kebijakan yang jelas berdasarkan prinsip negara hukum dan norma HAM.

Permintaan ini dituliskan dalam rekomendasi Surat Komnas HAM ke Presiden dan DPR pada 17 Juni 2020, sebagaimana disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara dalam Seminar Online Kerjasama Academic TV dengan FISIP Universitas Lampung (UNILA) dengan Tema “Mendudukkan Peran TNI Dalam Upaya Penanggulangan Aksi Terorisme” pada 24 November 2020.

Beka Ulung mengungkapkan, Komnas HAM menilai Rancangan Perpres ini bertentangan dengan pendekatan hukum yang menjadi paradigma UU No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu criminal justice system dan UU No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang menekankan pelibatan TNI dalam penanganan terorisme sebagai perbantuan.

Sehingga pelibatan TNI adalah bersifat ad hoc, didasarkan pada keputusan politik negara dan anggaran hanya dari APBN. Secara prinsip menurut Beka Rancangan ini bertentangan dengan prinsip lex superior legi inferior.

Selanjutnya alasan permintaan penarikan rancangan menurut Surat Komnas HAM kata Beka, karena Rancangan Perpres ini bercirikan pendekatan War Model dalam penanganan terorisme yang melahirkan status kondisi ‘perang’ tanpa kejelasan hukum dan memicu pelanggaran HAM.

“Komnas HAM juga menyoroti potensi tumpang tindih peran yang dilahirkan Perpres dalam tata kelola penanganan terorisme, dimana di dalam UU No 5 Tahun 2018 telah diatur tugas dan kewenangan sejumlah Lembaga selain TNI,” pungkas Beka Ulung.

Dalam Webinar tersebut, Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah S.H., M.H, Pakar Hukum Pidana UNILA dalam paparannya menyatakan bahwa dari sisi kebijakan, pemberantasan terorisme pada aspek preventif dan represif sudah dilakukan oleh dua Lembaga, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kelopisian Negara Republik Indonesia (Polri).

“Jadi, apa yang diamanatkan ke pada TNI dalam Rancangan Perpres sudah dilakukan Lembaga lain, sehingga berpotensi tumpang tindih dan menambah beban keuangan negara,” ujarnya.

Karenanya Ahmad menegaskan bahwa jika pelibatan TNI diperlukan, maka itu terkait dengan ancaman yang melampaui kemampuan aparat penegak hukum untuk mengatasinya, dilakukan sebagai bentuk perbantuan dan kendali operasi tetap berada pada Polri, serta tunduk pada ketentuan dan norma hukum dan HAM.

Ahmad mengingatkan bahwa TNI bukan aparat penagak hukum, sehingga jika dipaksakan masuk dalam ranah penegakan hukum akan melanggar kepentingan penegakan hukum pidana yang melindungi hak negara, masyarakat, pelaku dan korban berdasarkan hukum acara pidana.

Dalam kesempatan yang sama, Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A, Pakar Politik UNILA menyampaikan hasil pengamatannya bahwa dalam dua tahun terakhir eskalasi ancaman terorisme menurun, yang berkaitan erat dengan keberhasil penanganan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah.

“Karenanya menjadi tidak elevan membicarakan penanganan TNI terhadap terorisme,” ujar Robi

Disisi lain, Robi juga menyoroti sumber anggaran TNI dalam Rancangan Perpres dari APBN, APBD dan sumber lain-lain yang tidak mungkin dipenuhi pemerintah karena saat ini anggaran negara difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Sementara Himawan Indrajat, S.IP., M.Si, Pakar Politik Pemerintahan UNILA dalam kritiknya terhadap Rancangan Perpres menyatakan perlunya produk hukum yang lebih jelas mengatur keterlibatan TNI karena Perpres ini tidak mengatur koordinasi dengan Lembaga lain

Hal ini agar tidak tumpang tindih, serta perlu diperbaiki aturan-aturannya agar jelas dalam upaya tetap menghormati HAM. “Jangan sampai Perpres ini menjadi Boomerang di kemudian hari,” Ujar Himawan Indrajat. (Amhar)

Continue Reading

Trending