Connect with us

Nasional

Krisis Melanda Bumi Cendrawasih, EMLI-Indonesia Satukan Sikap

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Suasana psikososial dan psikopolitik, khususnya kondisi keamanan dan ketertiban sosial di bumi cendrawasih Papua, pasca demonstrasi berujung rusuh di Jayapura pada tanggal 29 Agustus 2019, yang berpotensi menimbulkan “krisis” sosial-politik di Tanah Papua.

Mencermati hal tersebut, kami anak-anak bangsa yang berhimpun dalam Eksponen Muda Lintas Iman Indonesia (EMLI-Indonesia), dengan ini menyampaikan pandangan dan sikap atas peristiwa tersebut.

Bahwa Papua sejatinya merupakan bagian integral dari Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Dalam perspektif hukum internasional, sesuai dengan asas “uti possidetis juris”, Papua yang merupakan bagian dari Netherlands Indies ikut dimerdekakan pada tanggal 17 Agustus 1945, ujar Viktus Murin (Sekjend EMLI-Indonesia), Sekaligus Jubir dalam konferensi pers di Gado-Gado Boplo, Cikini, Jakarta, minggu (1/9/2019).

“Dengan demikian, sejak Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Papua sudah menjadi bagian NKRI,” tegas! Viktus.

Terkait Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada tanggal 2 Agustus 1969, yang hasilnya telah disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Resolusi 2504 (XXIV) Majelis Umum, merupakan penegasan kembali sikap rakyat Papua mengenai “penentuan nasib sendiri,” untuk memastikan status daerah bagian barat Pulau Papua menjadi Indonesia, dan bukan milik Belanda.

Menurut Viktus PEPERA harus dimaknai sebagai solusi konflik bilateral Indonesia-Belanda yang difasilitasi oleh PBB, sebab: Basis hukum PEPERA 1969 adalah perjanjian bilateral New York Agreement 1962, bukan Bab XI (self-determination) Piagam PBB. Hal ini berbeda dengan Timor Timur yang berbasis Bab XI. Sekalipun telah diupayakan oleh Belanda, Papua tidak pernah masuk dalam list NSGT (Non-Self Government Territory).

Jadi, dengan atau tanpa PEPERA, Papua telah menjadi bagian integral NKRI sejak 17 Agustus 1945. Dengan kata lain, negara yang hendak menggugat keabsahan Papua sebagai bagian NKRI, yang harus digugat adalah Proklamasi 17 Agustus 1945, bukan PEPERA 1969. Sesuai hukum internasional, PEPERA tetap sah sebagai outcome dari penyelesaian konflik bilateral berdasarkan Perjanjian Bilateral RI-Belanda (New York Agreement 1962).

Lebih lanjut, mengenai krisis papua Viktus mengungkapkan, Kami mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya bagi yang berada di wilayah Propinsi Papua, termasuk di dalamnya aparat keamanan (TNI-Polri), agar dapat menahan diri dan selalu mengedepankan pendekatan persuasif dalam mengatasi setiap potensi gejolak sosial yang terjadi.

“Karna Warga masyarakat bumi cendrawasih Papua sesungguhnya adalah warga Indonesia yang berkarakter Bhineka Tunggal Ika, yang menjunjung tinggi kemajemukan, berjiwa besar dan atau patriotik, serta mengutamakan perdamaian dan persaudaraan sebangsa-setanah air,” ucapnya.

Kemudian, Kami mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua agar membentuk sebuah “gugus tugas” (task force) yang bersifat khusus, dalam rangka penanganan “krisis” Papua secara komprehensif dan multidimensional. Gugus tugas ini hendaknya membangun kemitraan intesif dengan para pemimpin umat beragama di Papua melalui lembaga-lembaga keagamaan seperti Sinode Gereja, Keuskupan, dan MUI, serta para tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda di Papua.

Eksponen Muda Lintas Iman Indonesia (EMLI-Indonesia), adalah kumpulan yang terdiri dari: Adhyaksa Dault (Koordinator), Viktus Murin (Sekretaris), Ronny Abi (Anggota), Gunawan (Anggota), Rachel Tuerah (Anggota), Emanuel Bria (Anggota), Carlos Paath (Anggota).

Lalu ada Irwan Lalegit (Anggota), Paulus Doni Ruing (Anggota), Roger (Anggota), Subhan Pattimahu (Anggota), Widy Sailendra (Anggota), Raela KusRorong (Anggota), Jefrry Gultom (Anggota), Karolus Etoehaq (Anggota), Terry Panauhe (Anggota), Standis R (Anggota), Stanly Sondakh (Anggota), Wilem Lodjor (Anggota), dan Anggota juga Syahrial. (Amhar)

Continue Reading
153 Comments

153 Comments

  1. Pingback: buy hydroxychloroquine sulphate

  2. Pingback: sarcoptic mange hydroxychloroquine dosage

  3. Pingback: hydroxychloroquine treatment for coronavirus

  4. Pingback: hydroxychloroquine and eliquis interactions

  5. Pingback: stromectol 400 mg for dogs

  6. Pingback: priligy and leg pain

  7. Pingback: stromectol for pid

  8. Pingback: stromectol reddit

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

Selain HAM, Rizal Sebut Banyak Terjadi Pelanggaran Praktik Bisnis Sentul City

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – Selain soal HAM, sebenarnya juga banyak terjadi pelanggaran praktik bisnis oleh Sentul City. Demikian di ungkapkan DR. Rizal Ramli dalam Konprensi Pers di Rumah Konsolidasi ProDEM, Gambir, Jakarta Rabu (22/9/2021).

Ramli menjelaskan, Selain konflik kekerasan dengan rakyat, juga banyak pengaduan dari perusahaan atau perseorangan yang merasa ditipu karena sertifikat tidak kunjung diberikan oleh Sentul City, artinya status aset tanah masih belum ‘clean and clear.

“Ini tidak sesuai dengan yang disampaikan di prospektus atau promosi pemasaran Sentul City. Artinya diduga telah terjadi “penipuan” dalam aktivitas bisnis Sentul City selama ini,” ujar Begawan Ekonomi Rizal Ramli

Sehingga, kata Rizal, Sentul City diduga telah melanggar UU Pasar Modal terutama Pasal 90a dan 90b. Yang bunyinya: “Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung:
a. menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa pun,
b. turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain.”

“Atas dasar inilah kami merasa perlu untuk menyerukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK) untuk segera menghentikan perdagangan dan melakukan audit investigasi terhadap saham Sentul City dan anak perusahaannya di Pasar Modal,” tandas Rizal.

Rizal juga menegaskan, Kami menuntut Pasar Modal untuk menghentikan seluruh transaksi saham PT. Sentul City Tbk dan menuntut BPN untuk melakukan Moratorium terhadap semua izin-izin peruntukan penggunaan tanah baik itu SlPPT, HGU, HGB, dll.

“Serta menyerukan agar aksi-aksi perampasan tanah rakyat baik yang dilakukan pengembang/investor segera dihentikan!,” tegas Rizal.

Pada sisi lain menurut Rizal, Pengusaha berani kurang ajar karena ’yang kuasa’ tidak bela rakyat !. Perlu dicatat bahwa ”Jual beli tanah itu wajar asal harga market price dan kedua pihak setuju”.

“Yang sering terjadi pengusaha pelihara dan bayar preman untuk caplok tanah rakyat. Aparat pura-pura ndak dilihat. itu jelas perampokan hak rakyat yang mempercepat proses pemiskinan struktural,” Tutup Rizal Ramli. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Serobot Tanah, Rizal Desak Pasar Modal Hentikan Seluruh Transaksi Saham Sentul City

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Penyerobotan lahan rakyat yang diduga dilakukan PT Sentul City dengan berlandaskan Surat lzin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT) adalah satu pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) yang harus diproses secara hukum.

Begitu dikatakan begawan Ekonomi Rizal Ramli dalam koferensi pers di Sekretariat Pro Demokrasi (Prodem) di Bilangan Gambil, Jakarta Pusat, Rabu (22/9/2021).

“Telah terjadi kasus pelanggaran HAM oleh perusahaan Sentul City dengan melakukan penggusuran paksa tanah rakyat dengan mengerahkan preman-preman dan buldozer,” ujar Rizal Ramli.

Dijelaskan Rizal Ramli, masyarakat Bojong Koneng menghadapi Sentul City dan anak perusahaannya yang menggunakan preman untuk mengintimidasi agar bersedia melepas tanah dengan harga yang tidak wajar.

“Harganya cuma Rp 30 ribu sampai Rp 50 ribu per meter persegi. Contoh ini dialami pondok pesantren dan tanah rakyat di Desa Cijayanti dan Bojong Koneng yang diambil paksa preman-preman di bawah Sentul City melalui anak perusahannya, PT Dayu Bahtera Kurnia,” jelasnya.

Dengan dikawal preman dan alat berat, kata Rizal, Sentul City mengeksekusi paksa lahan rakyat dan membangun pagar beton. Padahal, eksekusi lahan dapat dilakukan dengan putusan pengadilan.

“Eksekusi hanya bisa dilakukan atas dasar keputusan pengadilan, bukan secara sepihak dan semena-mena oleh pengembang,” tegasnya.

Melihat kenyataan itu, Rizal berharap agar ada evaluasi dsri Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan melakukan moratorium atau penghentian sementara dari semua kegiatan PT Sentul City.

“Kami menuntut Pasal Modal untuk menghentikan seluruh transaksi saham PT Sentul City Tbk dan menuntut BPN untuk melakukan moratorium terhadap semua izin-izin peruntukan penggunaan tanah, baik itu SIPPT, HGU, HGB, dan lain-lain,” pungkasnya.

Turut hadir dalam konferensi pers ini Ketua Prodem Iwan Sumule, aktivis Adhie Massardi, dan Adamsyah Wahab atau Don Adam serta aktivis lainnya. (Amhar)

Sumber: rmol.id (22/9)

Continue Reading

Nasional

Mendarat Darurat, Pesawat yang Ditumpangi Kepala BNPB Aman

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pesawat yang ditumpangi Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M. mendarat dengan mulus di Bandar Udara (Bandara) Internasional Kualanamu di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada siang tadi, Minggu (29/8/2021).

Mendarat darurat, Pilot memutuskan untuk mendaratkan pesawat yang seharusnya menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Sesaat setelah mendarat dengan selamat, Kepala BNPB yang didampingi Dirjen Administrasi Kewilayahan Kemendagri DR. Safrizal ZA, M.Si. segera meninggalkan pesawat untuk menuju ruang VIP.

Pada saat meninggalkan pesawat, tampak kru teknisi melakukan pengecekan mesin turbin sebelah kiri pesawat dengan kode ID 6897 tersebut.

Selama di udara penumpang tidak merasakan adanya kerusakan dan pesawat mendarat selamat. Setelah menunggu beberapa jam sekitar pukul 16.00 WIB, Kepala BNPB, rombongan dan penumpang lain menggunakan pesawat yang berbeda take off menuju Jakarta.

Ganip dan jajaran menggunakan pesawat setelah melakukan kunjungan kerja penanganan Covid-19 di Provinsi Aceh. Kepala BNPB bertolak ke Aceh pada Sabtu lalu (28/9) setelah melepas mobil masker dan rapat koordinasi Forkopimda Aceh dan kabupaten/kota untuk penanganan pandemi Covid-19.

Pada hari ini Kepala BNPB menyempatkan untuk meninjau Posko PPKM dan fasilitas isolasi terpusat di Kota Banda Aceh. (Amhar)

Continue Reading

Trending