Connect with us

Pemuda

Inilah 7 Rekomendasi RAKERNAS DPP HIPKI 2019

Published

on

KanoerKoening, Jakarta – Dewan Pengurus Pusat Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI), menggelar Rakernas tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya. Di Rakernas ini kami menghasilkan rekomendasi kepada DPP HIPKI, Mitra Kerja, dan kepada pemerintah Kementerian terkait.

Di dampingi Sekretaris Jenderal HIPKI (H. Hereyansah, S.P), dan Pimpinan Sidang Pleno (Drs. Wawang Suwarno, M.Si), usai Rakwrnas Ketua Umum HIPKI (Drs. H. Asep Syaripudin, M.Si.), kepada media hari ini Kamis, 29 Agustus 2019, di Hotel Syahid, Jakarta mengungkapkan 7 Rekomendasi sebagai berikut:

Pertama, Pemerintah mendukung anggaran peningkatan Pendidikan Nasional mencapai 20% namun Indonesia masih berada diurutan 50 ke atas, kalah oleh Singapur 21, Malaysia 23, dan Amerika 25, untuk itu DPP HIPKI ikut serta untuk mengawal program pemerintah dalam peningkatan SDM Indonesia maju di bidang kursus, pelatihan, vokasi dan kartu prakerja Indonesia.

Kedua, Pemerintah Indonesia telah banyak mengeluarkan anggaran untuk penyaluran dan penempatan tenaga kerja diberbagai bidang, namun masih banyak pengangguran, PHK, putus sekolah (drop out), dan tingkat kemiskinan yang masih cenderung akan terus meningkat, adalah menjadi sebuah PR besar kita bersama. HIPKI siap tampil di tengah-tengah masyarakat untuk melatih dan bekerjasama dengan mitra kerja baik swasta maupun pemerintah.

Ketiga, Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan program PKH, Kartu Indonesia Sehat, dan program-program lainnya yang bertujuan mensejahterakan rakyat, namun di lapangan yang terjadi masih banyak anak kekurangan gizi, stanting, dan keluarga yang belum sejahtera, sehingga dampak kecemburuan sosial meningkat. HIPKI siap berjuang dan tampil di tengah masyarakat untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat agar bisa hidup sehat dan membuka usaha mandiri.

Keempat, Pemerintah Indonesia sudah menggelontorkan ratusan triliun untuk dana desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa, namun di lapangan masih banyak ribuan oknum perangkat desa berurusan dengan hukum karena ketidaksiapan SDM dan pelaksanaan penyaluran anggaran. HIPKI siap berada di tengah-tengah Desa untuk melatih para aparatur desa.

Kelima, Pemerintah Indonesia sudah mengingatkan, mengadvokasi, dan melaksanakan undang-undang pelestarian lingkungan, namun di lapangan masih banyak terjadi kebakaran hutan, pembuangan limbah yang mengakibatkan kerugian masyarakat dan pencemaran sungai dan laut di beberapa tempat, yang membuat kita harus berjuang keras untuk menjawab kenyataan di lapangan. HIPKI siap tampil di tengah masyarakat dan bermitra dengan para pengusaha untuk melatih masyarakat dalam rangka peningkatan budidaya pertanian, pelestarian lingkungan, dan ketahanan pangan.

Keenam, Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan anggaran untuk para ultra mikro kecil dan menengah dalam rangka peningkatan para pengusaha kecil naik kelas, namun dari jumlah total UKM yang mencapai 60 juta hanya mampu menyumbang kepada negara 15% kalah dengan Singapur dan Malaysia yang jumlahnya 3 juta menyumbang 30% anggaran kepada pemerintah. HIPKI siap tampil dengan beberapa kementerian terkait, BUMN, dan para pengusaha untuk melatih agar mendapatkan sertifikasi profesi sehingga UKM dan tenaga kerja kita layak dan standar dengan keahlian yang berstandar Nasional maupun Internasional.

Ketujuh, Himpunan Penyelenggara Pelatıhan dan Kursus Indonesia (HIPKI) siap bekerjasama dengan berbagai stakeholder agar program pemerintah bisa dikawal dengan baik sesuai dengan cita-cita kita bersama mewujudkan SDM unggul, Indonesia Maju di bumi Pancasila. (Red)

Continue Reading
124 Comments

124 Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Pemuda

Gelar Rakernas, PP HIMMAH Rumuskan Program Kerja ke Depan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Wasliyah (PP HIMMAH) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I bertempat di hotel Royal Kuningan, Jakarta, pada Kamis 28 hingga 31 juli 2022.

Rakernas I tersebut dihadiri oleh perwakilan dari puluhan provinsi se-Indonesia. Rakernas yang dijadwalkan 28 Juli hingga 31 Juli 2022 ini mengangkat tema, ‘Sinergi Membangun Negeri sambut Indonesia Emas 2045′

Kepada media Abdul Razak Nasution Ketua Umum PP HIMMAH-RI mengatakan, bahwa Rakernas ini akan merumuskan gagasan dan program kerja yang akan datang, hal ini merupakan program pertama pihak nya.

“Dan dengan tagline target kerja periode 2021 hingga 2024 akan mengupayakan satu juta kader Himpunan Mahasiswa Al Washliyah di seluruh Indonesia,” ujarnya saat disela acara Rakernas I Al Washliyah, Jakarta, Kamis (28/7/2022).

Abdul Razak Nasution menyebut, bahwa Program internal 1 juta kader dapat terwujud dalam 3 tahun kedepan yakni 2021-2024. Bersamaan dalam kaderisasi ini kami melakukan moderasi Agama.

Dia tambahkan, bahwa perihal target ini sudah dirumuskan dan sudah setahun berjalan dan sampai sejauh ini sudah mencapai target kader hingga 18-20%.

Eksternal

Kemudian daripada itu, kata Razak, secara eksternal kami sebagai kader muda yang juga dari HIMMAH akan meng-upgrade diri baik dari segi keilmuan, Kemampuan, kompetensi dalam rangka mempersiapkan Indonesia Emas 2045.

Selain itu, “Menyambut era Destruksi sebagai kader dan sebagai organisasi kami harus siap mengimbangi perubahan yang begitu cepat,” pungkas nya.

Ditanya harapannya paska rakernas, Abdul Razak Nasution mengungkapkan, “Kami tetap masih konsolidasi dan terus melaksanakan fokus satu juta kader dan melaksanakan gagasan-gagasan yang telah kami buat secara internal,” tutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Pemuda

Gelar Car Free Day, KMP Suarakan Dukungan DOP Papua

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – Konferensi Mahasiswa Papua (KMP) mendukung Rancangan Undang-undang (RUU) pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang masih bergulir sampai sekarang

Bukan hanya dukungan moril tapi teman-teman mahasiswa yang tergabung dalam Konferensi Mahasiswa Papua juga turun langsung mengkampanyekan DOB papua di gelaran Car Free Day kawasan Jl. Jend Soedirman, Jakarta Pusat, Minggu (26/06/2022).

Kegiatan tersebut lahir dari keresahan bersama bahwa masyarakat umum perlu mengetahui permasalahan yang sedang bergulir di Tanah Papua.

Koordinator Konferensi Mahasiswa Papua (KMP) Moeytuer Boymasa kepada media mengatakan, bahwa giat tersebut sebagai bentuk kecil dukungan kepada RUU Papua dan juga sebagai indikator seberapa besar respon positif dari masyarakat umum akan pemekaran wilayah tersebut.

Dia sampaikan, bahwa ide dan gagasan pemekaran wilayah ini sudah cukup melewati waktu yang lama, ide ini bukan semata-mata hasil bisikan langit, tapi 100% bisikan dari dalam Tanah Papua, kita mendukung DOB Papua karena kami yakin ini menjadi kunci pemerataan pembangunan.

“Dan hari ini kami sampaikan kepada masyarakat luas secara langsung di gelaran CFD ini, bahwa papua memang perlu pemekaran, dan semua yang datang mendukung kita,” ungkapnya, minggu (26/6/2022).

Kegiatan soft campaign inii dihadiri oleh puluhan teman-teman mahasiswa Papua yang tergabung dalam Konferensi Mahasiswa Papua, dengan bertajuk Suara Papua “Di CFD, Dukung DOB”.

Dalam giatnya rekan-rekan mahasiswa Papua membagikan selebaran, Foto Bersama masyarakat, Flashmob tarian timur Indonesia dan juga membacakan puisi. (Amhar)

Continue Reading

Pemuda

Dukung DOB, KMP Tegas Papua Harus Di Mekarkan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Dinamika politik identitas dan budaya di tanah Papua masih berlangsung hingga hari ini. Kontestasi Pilkada dan pemekaran daerah sangat sarat dengan kepentingan politik, sehingga memicu konflik antara elite dengan elite, serta elite dengan masyarakat Papua.

Dan hingga hari ini pro dan kontra masih nyaring terdengar terkait Rancangan Undang Undang Daerah Otonomi Baru (RUU DOB) pemekaran Papua.

Rencananya, ada tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur pemekaran DOB di Provinsi Papua yakni, RUU Provinsi Papua Tengah, RUU Provinsi Papua Selatan dan RUU Provinsi Pegunungan Papua.

Sehubungan dengan hal tersebut, puluhan mahasiswa & pemuda yang tergabung dalam Konferensi Mahasiswa Papua (KMP) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat (Jum’at, 10/06/202).

Gelombang dukungan terkait DOB Papua sudah mengalir deras, namun nyatanya sampai berita ini diturunkan belum ada tanda tanda perkembangan dari RUU DOB tersebut.

Menyikapi hal ini, Moytuer Boymasa menyampaikan bahwa aksi unjuk rasa tersebut sebagai bentuk desakan nyata kepada pemerintah, bahwa Papua harus dimekarkan.

Boymasa mengungkapkan, kami selalu berbicara bagaimana Tanah Papua sepuluh, dua puluh atau bahkan 50 tahun ke depan, dan kami membayangkan Tanah Papua mampu tumbuh dan berkembang yang mana salah satunya adalah karena pemekaran yang kami yakin akan segera dilaksanakan.

“Maka kami hadir hari ini disini, menjadi sinyal bahwa kami teman-teman mahasiswa, pemuda dan masyarakat mendukung penuh pengesahan DOB di Tanah Papua,” tegasnya kepada media, Jum’at (10/6/2022).

Dalam kesempatan tersebut, 5 orang perwakilan massa aksi diterima langsung oleh Direktur penataan daerah dan otonomi daerah khusus Kementerian Dalam Negeri, dalam rangka mendengarkan dan menerima aspirasi serta tuntutan dari massa aksi yang tergabung dalam Konferensi Mahasiswa Papua. ( Amhar )

Continue Reading

Trending