Connect with us

Pemuda

Inilah 7 Rekomendasi RAKERNAS DPP HIPKI 2019

Published

on

KanoerKoening, Jakarta – Dewan Pengurus Pusat Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI), menggelar Rakernas tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya. Di Rakernas ini kami menghasilkan rekomendasi kepada DPP HIPKI, Mitra Kerja, dan kepada pemerintah Kementerian terkait.

Di dampingi Sekretaris Jenderal HIPKI (H. Hereyansah, S.P), dan Pimpinan Sidang Pleno (Drs. Wawang Suwarno, M.Si), usai Rakwrnas Ketua Umum HIPKI (Drs. H. Asep Syaripudin, M.Si.), kepada media hari ini Kamis, 29 Agustus 2019, di Hotel Syahid, Jakarta mengungkapkan 7 Rekomendasi sebagai berikut:

Pertama, Pemerintah mendukung anggaran peningkatan Pendidikan Nasional mencapai 20% namun Indonesia masih berada diurutan 50 ke atas, kalah oleh Singapur 21, Malaysia 23, dan Amerika 25, untuk itu DPP HIPKI ikut serta untuk mengawal program pemerintah dalam peningkatan SDM Indonesia maju di bidang kursus, pelatihan, vokasi dan kartu prakerja Indonesia.

Kedua, Pemerintah Indonesia telah banyak mengeluarkan anggaran untuk penyaluran dan penempatan tenaga kerja diberbagai bidang, namun masih banyak pengangguran, PHK, putus sekolah (drop out), dan tingkat kemiskinan yang masih cenderung akan terus meningkat, adalah menjadi sebuah PR besar kita bersama. HIPKI siap tampil di tengah-tengah masyarakat untuk melatih dan bekerjasama dengan mitra kerja baik swasta maupun pemerintah.

Ketiga, Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan program PKH, Kartu Indonesia Sehat, dan program-program lainnya yang bertujuan mensejahterakan rakyat, namun di lapangan yang terjadi masih banyak anak kekurangan gizi, stanting, dan keluarga yang belum sejahtera, sehingga dampak kecemburuan sosial meningkat. HIPKI siap berjuang dan tampil di tengah masyarakat untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat agar bisa hidup sehat dan membuka usaha mandiri.

Keempat, Pemerintah Indonesia sudah menggelontorkan ratusan triliun untuk dana desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa, namun di lapangan masih banyak ribuan oknum perangkat desa berurusan dengan hukum karena ketidaksiapan SDM dan pelaksanaan penyaluran anggaran. HIPKI siap berada di tengah-tengah Desa untuk melatih para aparatur desa.

Kelima, Pemerintah Indonesia sudah mengingatkan, mengadvokasi, dan melaksanakan undang-undang pelestarian lingkungan, namun di lapangan masih banyak terjadi kebakaran hutan, pembuangan limbah yang mengakibatkan kerugian masyarakat dan pencemaran sungai dan laut di beberapa tempat, yang membuat kita harus berjuang keras untuk menjawab kenyataan di lapangan. HIPKI siap tampil di tengah masyarakat dan bermitra dengan para pengusaha untuk melatih masyarakat dalam rangka peningkatan budidaya pertanian, pelestarian lingkungan, dan ketahanan pangan.

Keenam, Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan anggaran untuk para ultra mikro kecil dan menengah dalam rangka peningkatan para pengusaha kecil naik kelas, namun dari jumlah total UKM yang mencapai 60 juta hanya mampu menyumbang kepada negara 15% kalah dengan Singapur dan Malaysia yang jumlahnya 3 juta menyumbang 30% anggaran kepada pemerintah. HIPKI siap tampil dengan beberapa kementerian terkait, BUMN, dan para pengusaha untuk melatih agar mendapatkan sertifikasi profesi sehingga UKM dan tenaga kerja kita layak dan standar dengan keahlian yang berstandar Nasional maupun Internasional.

Ketujuh, Himpunan Penyelenggara Pelatıhan dan Kursus Indonesia (HIPKI) siap bekerjasama dengan berbagai stakeholder agar program pemerintah bisa dikawal dengan baik sesuai dengan cita-cita kita bersama mewujudkan SDM unggul, Indonesia Maju di bumi Pancasila. (Red)

Continue Reading
27 Comments

27 Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Pemuda

PPKM Darurat Diperpanjang, Sekjen GPI Minta Jokowi Mengundurkan Diri

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sekretaris Jenderal (SEKJEN) Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI), Khoirul Amin, meminta Presiden Joko Widodo untuk mundur jika PPKM Darurat benar diperpanjang sampai akhir bulan Juli 2021.

Permintaan itu disampaikan oleh Sekjen GPI, menyikapi kibijakan pemerintah yang akan memperpanjang PPKM Darurat melaui keterangan tertulisnya Senen (19/7/2021) sore.

“Jika memang sudah tidak mampu mengatasi pandemi Covid-19 ini. Maka saran saya lebih baik Presiden segera mengundurkan diri secara gantel dan terhormat,” tegas Khoirul Amin

Presiden Mahasiswa Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Periode 2005 – 2008 tersebut juga menyampaikan, bahwa menjadi pemimpin itu harus memiliki kepekaan sosial dan tau penderitaan rakyatnya.

“Apabila menjadi pemimpin tidak memiliki kepekaan sosial, yang taunya cuma memerintah. Maka itu bukan pemimpin, tapi penguasa. Dia tidak akan pernah mampu merasakan penderitaan yang dialami oleh rakyatnya,” tandasnya.

Ia melanjutkan, kalau menjadi pemimpin hanya tau memerintah dan mendengar laporan orang disekitarnya. Maka kebijakannya akan selalu kontroversial, dan bertentangan dengan kehendak rakyatnya.

“Saya merasa bahwa kebijakan PPKM Darurat ini adalah kebijakan yang dipaksakan dan tanpa solusi. Dimana rakyat diminta untuk berdiam diri dirumah, tapi pemerintah tidak membantu kebutuhan hidupnya,” kata Amin.

“Terus rakyat disuruh makan apa, jika berdiam diri dirumah. Ini namanya kebijakan yang asal-asalan. Melawan Virus Corona biar tidak mati, tapi akan mati juga karena kelaparan,” lanjutnya.

Sekjen Nasional Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) Periode 2007-2010 ini juga menyoroti dasar hukum. Dari kebijakan PPKM Darurat, yang dianggap Inkonstitusional dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

“Dalam UUD 1945, Pasal 28A dan 28D ayat (2) tentang HAM sudah sangat jelas. Bahwa Konstitusi kita menjamin hak-hak warga Negara untuk bertahan hidup. Maka melarang orang mencari nafkah sesungguhnya telah melanggar Konstitusi dan HAM,” ucap Amin.

Ia pun menerangkan, apabila Pasal 28A dan 28D ayat (2) tersebut dibatasi, berdasarkan Pasal 28J tentang pembatasan HAM. Maka pembatasan tersebut harus dengan Undang-undang (UU).

“Kebijakan PPKM Darurat ini memakai dasar hukum UU mana? Jika memakai UU Kekarantinaan Kesehatan. Maka semestinya Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Wajib menanggung kebutuhan hidup selama masyarakat selama berlaku karantina,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bahwa Pemerintah melalui
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy. Telah menyatakan, bahwa PPKM Darurat akan diperpanjang sampai akhir Juli 2021.

Muhajir juga menyampaikan, perpanjangan PPKM Darurat tersebut berdasarkan hasil rapat kabinet terbatas dengan Presiden Joko Widodo. (Ahr)

Continue Reading

Pemuda

Melalui Zoom, TJS Genjot Loyalitas Kebangsaan Kader Perisai

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Zoom meeting Front Nasional Berkarya yang di gagas oleh Ketua Umum Perisai Berkarya Tri Joko Susilo, SH., dalam rangka ulang tahun Partai Berkarya Ke-5 berlangsung pada Kamis, 15 Juli 2021.

Melalui zoom Meeting dalam komando Ketua Umum H. Hutomo Mandala Putra, SH., dilakukan dengan khidmat sebagai comando call Pimpinan Partai Berkarya Perisai Berkarya dan Ormas Ormas Partai Berkarya di tanah Air.

Dalam paparan Zoomnya, Tri Joko Susilo (TJS) menekankan agar para negarawan itu selalu mengarahkan bangsa seperti Bung Hatta, Mereka inisiator memimpin pergerakan.

“Saya minta kepada kader, yang penting pertama adalah jaga semangat, dan koyalitas kebangsaan sebab kalau semangat sudah hilang, pagi pun dapatnya cuma kopi bukan catatan sejarah,” ujar Tri Joko Susilo penuh semangat!

Dalam zoom meeting itu Tri Joko Susilo menyebut semangat yang membuat segar kepala dan sorot mata kita sangat diperlukan karena kita adalah ‘vaksin’ bagi bangsa yang dibuat lemah oleh permainan komunis diberbagai bidang termasuk kesehatan.

“Kalau bukan kita siapa lagi, semangat itu mahal, harus didapat dengan orang-orang yang selalu menebar aura semangat,” ujar Ketua Umum Perisai Berkarya.

Tri Joko Susilo juga meyakinkan kader agar terus mempunyai ‘bom atom’ keyakinan, yakin usaha sampai bahwa kelak mereka akan pegang negara.

“keyakinan mampu membuat kita memindahkan gunung sekalipun, makanya kata Bung Karno, keyakinan itu milik anak muda, di Partai Berkarya itu isinya mayoritas kader muda dan orang lapangan dan suka medan berat walaupun seseram dekat mulut harimau toh, ingat kalimat Panggil aku 10 pemuda. Maka aku akan mengguncang dunia,” cetus Tri Joko.

Pesan terakhir zoom Meeting dari ketua umum Ormas perisai berkarya ini yg sekaligus moderator dalam agenda tersebut, mengingatkan dengan gagalnya Reformasi yang sudah 20 tahun lebih

“Oleh karena itu, mari kita menjadi pelaku sejarah untuk membuat perubahan orientasi sejarah. Kader Partai Berkarya harus menjawab tantangan Milenial mempertahankan harapan pendiri bangsa ini,” pungkas Tri Joko, menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Pemuda

GMKI, OKP Cipayung Plus Gandeng POLRI-TNI Gelar Vaksinasi

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – GMKI bersama OKP Cipayung Plus turut berperan aktif dalam Program pemerintah guna mensukseskan Vaksinasi 1 Juta per hari terus digulir oleh semua pihak.

TNI dan Polri sebagai garda keamanan terdepan terus bahu membahu mengamankan dan bekerja sama ke semua pihak untuk menjalankan program vaksinasi. Berbagai pihak, dari instansi negeri, swasta dan institusi pendidikan juga ikut serta menyelenggarakan kegiatan vaksinasi bersama.

OKP Cipayung Plus, salah satu wadah kepemudaan dari Organisasi pemuda, bekerjasama dengan TNI-POLRI mengadakan Vaksinasi gratis untuk warga.

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), salah satu organisasi kemahasiswaan, turut serta dalam mengadakan kegiatan vaksinasi tersebut. Acara diselenggarakan pada hari Kamis, (15/07/2021) di kantor GMKI, Salemba-Jakarta Pusat.

Acara dimulai pada pukul 08.30-18.00 WIB. Para warga antusias mengikuti vaksinasi tersebut. Jeffri Gultom, Ketua PP GMKI yang ikut hadir dalam acara tersebut mengatakan, bahwa GMKI turut serta mensukseskan program pemerintah untuk vaksinasi.

“Kami bersama organisasi kemahasiswaan lainnya bekerjasama dalam menyelenggarakan vaksinasi. Jenis Vaksin yang diterima adalah Sinovac. Target hari ini adalah 300 vaksin dan kami masih menunggu masyarakat untuk segera mendaftarkan,” ujarnya.

Ketika ditanyakan mengenai apakah mahasiswa, terutama dari GMKI mengenai komersialisasi vaksin, Jeffri menegaskan menolak akan rencana tersebut. “Kami menolak rencana komersialisasi vaksin. Bagi kami masyarakat jangan diberatkan lagi untuk biaya vaksin, “pungkasnya.

Acara Vaksinasi yang diselenggarakan OKP Cipayung Plus beserta TNI-POLRI akan terus diadakan guna menekan angka terpaparnya Covid 19 yang sampai saat ini masih belum kondusif. Diharapkan vaksinasi dapat segera didistribusikan secara menyeluruh dan semua warga negara RI menerima vaksin tersebut. (Ahr).

Continue Reading

Trending