Connect with us

Pemuda

Inilah 7 Rekomendasi RAKERNAS DPP HIPKI 2019

Published

on

KanoerKoening, Jakarta – Dewan Pengurus Pusat Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI), menggelar Rakernas tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya. Di Rakernas ini kami menghasilkan rekomendasi kepada DPP HIPKI, Mitra Kerja, dan kepada pemerintah Kementerian terkait.

Di dampingi Sekretaris Jenderal HIPKI (H. Hereyansah, S.P), dan Pimpinan Sidang Pleno (Drs. Wawang Suwarno, M.Si), usai Rakwrnas Ketua Umum HIPKI (Drs. H. Asep Syaripudin, M.Si.), kepada media hari ini Kamis, 29 Agustus 2019, di Hotel Syahid, Jakarta mengungkapkan 7 Rekomendasi sebagai berikut:

Pertama, Pemerintah mendukung anggaran peningkatan Pendidikan Nasional mencapai 20% namun Indonesia masih berada diurutan 50 ke atas, kalah oleh Singapur 21, Malaysia 23, dan Amerika 25, untuk itu DPP HIPKI ikut serta untuk mengawal program pemerintah dalam peningkatan SDM Indonesia maju di bidang kursus, pelatihan, vokasi dan kartu prakerja Indonesia.

Kedua, Pemerintah Indonesia telah banyak mengeluarkan anggaran untuk penyaluran dan penempatan tenaga kerja diberbagai bidang, namun masih banyak pengangguran, PHK, putus sekolah (drop out), dan tingkat kemiskinan yang masih cenderung akan terus meningkat, adalah menjadi sebuah PR besar kita bersama. HIPKI siap tampil di tengah-tengah masyarakat untuk melatih dan bekerjasama dengan mitra kerja baik swasta maupun pemerintah.

Ketiga, Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan program PKH, Kartu Indonesia Sehat, dan program-program lainnya yang bertujuan mensejahterakan rakyat, namun di lapangan yang terjadi masih banyak anak kekurangan gizi, stanting, dan keluarga yang belum sejahtera, sehingga dampak kecemburuan sosial meningkat. HIPKI siap berjuang dan tampil di tengah masyarakat untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat agar bisa hidup sehat dan membuka usaha mandiri.

Keempat, Pemerintah Indonesia sudah menggelontorkan ratusan triliun untuk dana desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa, namun di lapangan masih banyak ribuan oknum perangkat desa berurusan dengan hukum karena ketidaksiapan SDM dan pelaksanaan penyaluran anggaran. HIPKI siap berada di tengah-tengah Desa untuk melatih para aparatur desa.

Kelima, Pemerintah Indonesia sudah mengingatkan, mengadvokasi, dan melaksanakan undang-undang pelestarian lingkungan, namun di lapangan masih banyak terjadi kebakaran hutan, pembuangan limbah yang mengakibatkan kerugian masyarakat dan pencemaran sungai dan laut di beberapa tempat, yang membuat kita harus berjuang keras untuk menjawab kenyataan di lapangan. HIPKI siap tampil di tengah masyarakat dan bermitra dengan para pengusaha untuk melatih masyarakat dalam rangka peningkatan budidaya pertanian, pelestarian lingkungan, dan ketahanan pangan.

Keenam, Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan anggaran untuk para ultra mikro kecil dan menengah dalam rangka peningkatan para pengusaha kecil naik kelas, namun dari jumlah total UKM yang mencapai 60 juta hanya mampu menyumbang kepada negara 15% kalah dengan Singapur dan Malaysia yang jumlahnya 3 juta menyumbang 30% anggaran kepada pemerintah. HIPKI siap tampil dengan beberapa kementerian terkait, BUMN, dan para pengusaha untuk melatih agar mendapatkan sertifikasi profesi sehingga UKM dan tenaga kerja kita layak dan standar dengan keahlian yang berstandar Nasional maupun Internasional.

Ketujuh, Himpunan Penyelenggara Pelatıhan dan Kursus Indonesia (HIPKI) siap bekerjasama dengan berbagai stakeholder agar program pemerintah bisa dikawal dengan baik sesuai dengan cita-cita kita bersama mewujudkan SDM unggul, Indonesia Maju di bumi Pancasila. (Red)

Continue Reading
60 Comments

60 Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Pemuda

Bantu Pemerintah, LMND Bersama Polri Gelar Vaksinasi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Liga Mahasiswa Nasional untuk demokrasi (LMND) bekerjasama dengan Polri menggelar vaksinasi dalam upaya percepatan penanganan pandemic Covid-19 dan pembentukan herd immunity.

Kegiatan vaksinasi ini berlangsung sejak jam 08.00 – 12.00 WIB dilaksanakan di daerah Kinasih Resort, Kec. Tapos daerah Depok Jawa Barat (27/9/2021)

Kegiatan vaksin ini merupakan bagian dari kerja-kerja real organisasi dalam upaya membantu rakyat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam membantu kerja pemerintah agar bisa secepatnya keluar dari pandemi covid-19, “tegas” Muh. Asrul selaku ketua umum LMND.

Lebih lanjut Asrul menegaskan, kegiatan vaksinasi ini bagian dari kerja real organisasi dan tak terpisahkan dalam membantu kerja pemerintah agar secepatnya keluar dari pandemic Covid-19.

Asrul menambahkan semua kekuatan bangsa ini harus bersatu padu dalam upaya penyelamatan nasib rakyat dan pemulihan ekonomi nasional. Sinergitas dan kolaborasi oleh seluruh anak bangsa harus terus dikuatkan seerat mungkin agar bisa cepat terbebas dari pandemic Covid-19.

“Semua kekuatan bangsa harus Bersatu padu dalam upaya penyelamatan nasib rakyat dan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Sinergitas dan kolaborasi oleh seluruh anak bangsa harus terus dikuatkan agar cepat terbebas dari pandemi covid-19,” pungkas Asrul.

Dalam kesempatan yang sama, Muh. Galuh selaku ketua panitia menyatakan bahwa Kegiatan vaksinasi ini juga mengajak organisasi Karang Taruna setempat untuk berpartisipasi dalam penanganan pandemi dan memperkuat solidaritas dalam membantu rakyat. Semua yang dilakukan untuk membantu rakyat dan bangsa.

“Kegiatan vaksinasi kali ini juga mengajak organisasi Karang Taruna setempat untuk berpartisipasi dalam penanganan pandemi dan memperkuat solidaritas dalam membantu rakyat. Semua yang dilakukan untuk membantu rakyat dan bangsa,” ujarnya.

Galuh menyebut kepesertaan dalam kegiatan vaksinasi ini ada dari lansia, pekerja, pelajar dan mahasiswa.

Menurutnya, Pemerintah sudah cukup berhasil dalam menyediakan akses vaksin yang bisa diakses dengan mudah oleh rakyat di daerah Jabodetabek

“Kami sangat bersyukur dan berterimakasih kepada Kawan-kawan LMND dan POLRI dalam kegiatan vaksinasi ini, karena dilakukan di daerah kami dan bisa membantu masyarakat yang belum vaksin tutup Trisno selaku ketua umum Karang Taruna setempat,” tutup Galuh. (Amhar)

Continue Reading

Pemuda

PON 2021 Menjadi Momentum Memperkuat NKRI Di Tanah Papua

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2021 yang akan di selenggarakan pada 2 hingga 15 Oktober mendatang di tanah Papua disambut positif oleh Milenial Mitra Polisi (MMP).

Dalam keterangan tertulisnya kepada media, Jum’at 17 September 2021, Ketua Umum DPP MMP, Romadhon Jasn mengajak seluruh masyarakat Indonesia khususnya golongan milenial untuk memberikan dukungan sepenuhnya dalam mensukseskan PON 2021.

Menurutnya, masyarakat Milenial saat ini lebih rasional dalam menyikapi setiap fenomena yang terjadi. Sehingga milenial saat akan menjadi pemimpin di masa depan tidak akan mengulang sejarah pemimpin masa lalu yang gagal dalam menjaga perdamaian di daerah Papua.

“Perhelatan PON 2021 di Papua saat ini akan menjadi insiden penting dalam upaya pemerintah dalam meredam gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Papua tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai satu kesatuan yang utuh dengan menghilangkan keresahan masyarakat Papua yang merasa diperlakukan tidak adil oleh Pemerintah Indonesia.

Lebih lanjut, Ketua Umum DPP MMP menilai, pemerintah benar-benar bekerja keras dan tanpa henti untuk meredam gerakan OPM sebagai upaya untuk masyarakat Papua mendapatkan perlakuan yang adil.

Romadhon Jasn mengungkapkan, Papua merupakan sebuah wilayah yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan Indonesia dan secara historis sudah bersama-bersama berjuang dalam mendirikan Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

“Sehingga Papua menjadi bagian penting untuk bersama-sama dalam mengisi kemerdekaan dengan memberikan perhatian dalam membangun daerah papua, dan dalam rangka meredam gerakan OPM yang sampai saat ini masih terus bergeliat,” jelasnya.

Romadhon menambahkan, PON 2021 bisa dijadikan momentum untuk kembali memperkuat persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI) dan juga dalam rangka agar masyarakat bisa melihat kondisi social dan daerah Papua secara lebih cermat, sehingga tidak ada lagi masyarakat di Papua yang merasa diperlakukan tidak adil.

Gerakan OPM yang merupakan sebuah bagian dari fenomena politik tentang politik identitas, radikalisme (suatu kecenderungan untuk melakukan perubahan (transformasi) secara mengakar atau ekstrim) dan gerakan social baru tidak lagi menggeliat, “pungkas” Romadhon Jasn menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Pemuda

PPKM Darurat Diperpanjang, Sekjen GPI Minta Jokowi Mengundurkan Diri

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sekretaris Jenderal (SEKJEN) Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI), Khoirul Amin, meminta Presiden Joko Widodo untuk mundur jika PPKM Darurat benar diperpanjang sampai akhir bulan Juli 2021.

Permintaan itu disampaikan oleh Sekjen GPI, menyikapi kibijakan pemerintah yang akan memperpanjang PPKM Darurat melaui keterangan tertulisnya Senen (19/7/2021) sore.

“Jika memang sudah tidak mampu mengatasi pandemi Covid-19 ini. Maka saran saya lebih baik Presiden segera mengundurkan diri secara gantel dan terhormat,” tegas Khoirul Amin

Presiden Mahasiswa Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Periode 2005 – 2008 tersebut juga menyampaikan, bahwa menjadi pemimpin itu harus memiliki kepekaan sosial dan tau penderitaan rakyatnya.

“Apabila menjadi pemimpin tidak memiliki kepekaan sosial, yang taunya cuma memerintah. Maka itu bukan pemimpin, tapi penguasa. Dia tidak akan pernah mampu merasakan penderitaan yang dialami oleh rakyatnya,” tandasnya.

Ia melanjutkan, kalau menjadi pemimpin hanya tau memerintah dan mendengar laporan orang disekitarnya. Maka kebijakannya akan selalu kontroversial, dan bertentangan dengan kehendak rakyatnya.

“Saya merasa bahwa kebijakan PPKM Darurat ini adalah kebijakan yang dipaksakan dan tanpa solusi. Dimana rakyat diminta untuk berdiam diri dirumah, tapi pemerintah tidak membantu kebutuhan hidupnya,” kata Amin.

“Terus rakyat disuruh makan apa, jika berdiam diri dirumah. Ini namanya kebijakan yang asal-asalan. Melawan Virus Corona biar tidak mati, tapi akan mati juga karena kelaparan,” lanjutnya.

Sekjen Nasional Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) Periode 2007-2010 ini juga menyoroti dasar hukum. Dari kebijakan PPKM Darurat, yang dianggap Inkonstitusional dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

“Dalam UUD 1945, Pasal 28A dan 28D ayat (2) tentang HAM sudah sangat jelas. Bahwa Konstitusi kita menjamin hak-hak warga Negara untuk bertahan hidup. Maka melarang orang mencari nafkah sesungguhnya telah melanggar Konstitusi dan HAM,” ucap Amin.

Ia pun menerangkan, apabila Pasal 28A dan 28D ayat (2) tersebut dibatasi, berdasarkan Pasal 28J tentang pembatasan HAM. Maka pembatasan tersebut harus dengan Undang-undang (UU).

“Kebijakan PPKM Darurat ini memakai dasar hukum UU mana? Jika memakai UU Kekarantinaan Kesehatan. Maka semestinya Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Wajib menanggung kebutuhan hidup selama masyarakat selama berlaku karantina,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bahwa Pemerintah melalui
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy. Telah menyatakan, bahwa PPKM Darurat akan diperpanjang sampai akhir Juli 2021.

Muhajir juga menyampaikan, perpanjangan PPKM Darurat tersebut berdasarkan hasil rapat kabinet terbatas dengan Presiden Joko Widodo. (Ahr)

Continue Reading

Trending