Connect with us

Nasional

BAMUUIS: Jabatan Jaksa Agung Sebaiknya dari Karir

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Badan Musyawarah Ulama & Ummat Islam (DPP BAMUUIS) H. Denny Syaifullah, SH, mengapresiasi niat Presiden untuk mengangkat Jaksa Agung dari kalangan profesional, bukan dari kalangan Partai. Upaya itu untuk menghindari konflik interes di bidang hukum. Karena Hukum harus ditegakkan secara profesional, sesuai dengan kaidah dan aturan hukum.

H Denny menilai bila jabatan Jaksa Agung diangkat dari kalangan internal dan masih berdinas, tentu hal ini dimaksudkan agar ada pembinaan yg lebih profesional di kalangan para Jaksa.

Selain itu secara internal dapat memberi motivasi yg kuat di kalangan para Jaksa untuk meniti karir secara lebih profesional menjunjung integritas. Maka nantinya yang menjabat posisi Jaksa Agung memiliki integritas dan komitmen moral yg tinggi untuk menjaga citra, harkat dan martabat jaksa dan institusi kejaksaan.

Bila pada periode kedua Pemerintahan Joko Widodo bersama Wapres KH Ma’ruf Amin jabatan Jaksa Agung diisi dari pejabat karir maka Kejaksaan Agung bisa menjadi lembaga hukum terbaik, berintegritas dan profesional.

“Sehingga masyarakat menilai Kejaksaan Agung menjadi lembaga hukum yang memiiliki marwah yang kuat, berwibawa dan harus lebih kuat dari lembaga hukum bersifat add hoc” ujar H Denny pada peryataan tertulis yang diterima redaksi, kemarin (27-8-2019).

Sementara itu Sekjen DPP BAMUUIS KH Syaiful Bahri MA menyerahkan sepenuhnya posisi jabatan Jaksa Agung kepada Presiden Joko Widodo yang punya hak preogratif penuh dalam memilih para pembantunya untuk untuk mengisi kabibet periode keduanya 2019-2024.

“Saya percaya Presiden Joko Widodo bersama Wapres KH Ma’ruf Amin lebih tahu dan mengerti untuk memilih para menteri yang bisa bekerjasama membangun bangsa Indonesia menuju dan meraih Baldatun Thoyyibatun wa rabbhun ghaffur-Negeri yang baik dengan rabb Yang maha pengampun-red.,” katanya menutup pembicaraan. (Yudi)

Continue Reading
621 Comments

621 Comments

  1. Pingback: furosemide 20 mg canada

  2. Pingback: click for more info

  3. Pingback: chinese free dating love site

  4. Pingback: friends with benefits free online dating

  5. Pingback: amoxicillin pill

  6. Pingback: furosemide 20 mg drug

  7. Pingback: gabapentin mexico

  8. Pingback: plaquenil medication

  9. Pingback: prednisone 54

  10. Pingback: avana 200

  11. Pingback: buy genuine provigil

  12. Pingback: stromectol 3mg cost

  13. Pingback: generic for ventolin

  14. Pingback: azithromycin price

  15. Pingback: 85g prednisone

  16. Pingback: provigil discount

  17. Pingback: ivermectin 12

  18. Pingback: stromectol pill

  19. Pingback: ivermectin 4000 mcg

  20. Pingback: how can i get cheap cialis

  21. Pingback: warnings for sildenafil

  22. Pingback: stromectol tablets buy online

  23. Pingback: pharmacies

  24. Pingback: baricitinib acr 20

  25. Pingback: flccc ivermectin

  26. Pingback: order nolvadex

  27. Pingback: nolvadex price

  28. Pingback: lumigan generic

  29. Pingback: 8 mg zanaflex

  30. Pingback: flccc alliance website

  31. Pingback: ivermectin price uk

  32. Pingback: ivermectin 4 tablets price

  33. Pingback: buy ivermectin cream for humans

  34. Pingback: ivermectin prescription

  35. Pingback: ivermectin brand

  36. Pingback: stromectol lotion

  37. Pingback: ivermectin online

  38. Pingback: ivermectin where to buy

  39. Pingback: ivermectin tablets

  40. Pingback: ivermectin ontario

  41. Pingback: purchase ivermectin

  42. Pingback: how much does ivermectin cost

  43. Pingback: prednisone price

  44. Pingback: tadalafil nebenwirkungen

  45. Pingback: tadalafil generic

  46. Pingback: walgreens provigil cost

  47. Pingback: ivermectin pills human

  48. Pingback: ivermectin lice

  49. Pingback: buy viagra houston

  50. Pingback: tadalafilo

  51. Pingback: generic viagra for women

  52. Pingback: ivermectin 2%

  53. Pingback: online cialis coupon

  54. Pingback: generic cialis online fast shipping

  55. Pingback: generic sildenafil pills

  56. Pingback: cialis prescription australia

  57. Pingback: mylan tadalafil canada

  58. Pingback: ivermectin lotion price

  59. Pingback: sildenafil tablets australia

  60. Pingback: where can you buy sildenafil pills

  61. Pingback: cialis walmart

  62. Pingback: tadalafil regular dose

  63. Pingback: sildenafil tadalafil

  64. Pingback: prednisone 20mg for 5 days

  65. Pingback: buy prednisone without

  66. Pingback: covid 19 treatment news

  67. Pingback: order cialis online

  68. Pingback: tadalafil daily

  69. Pingback: invermectin

  70. Pingback: generic viagra for daily use

  71. Pingback: cheap tadalafil

  72. Pingback: free casino slots real money

  73. Pingback: cialis super active

  74. Pingback: ivermectin cost

  75. Pingback: ivermectin use

  76. Pingback: usa no deposit casino bonus codes

  77. Pingback: buy generic cialis online

  78. Pingback: discount generic viagra

  79. Pingback: 20mg cialis online tadalafil

  80. Pingback: ivermectin wikipedia

  81. Pingback: ivermectin 6 mg tablets

  82. Pingback: ivermectin 3mg price

  83. Pingback: ivermectin withdrawal time

  84. Pingback: furosemide cost comparison

  85. Pingback: lasix water pill 20 mg buy no prescription

  86. Pingback: ivermectin price canada

  87. Pingback: cost of ivermectin cream

  88. Pingback: ivermektin

  89. Pingback: ivermectin trial

  90. Pingback: buy ivermectin online

  91. Pingback: what is ivermectin used for humans

  92. Pingback: lucky times slots facebook

  93. Pingback: stromectol tablete cena

  94. Pingback: where can you buy ivermectin

  95. Pingback: buying ivermectin

  96. Pingback: buy ivermectin canada

  97. Pingback: stromectol where to buy

  98. Pingback: topical ivermectin cost

  99. Pingback: generic ivermectin for humans

  100. Pingback: coupons for ivermectin

  101. Pingback: daily generic cialis

  102. Pingback: stromectol australia

  103. Pingback: stromectol xr

  104. Pingback: ivermectin cost australia

  105. Pingback: 3optimist

  106. Pingback: ivermectin 5

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

Gelar Diskusi, Puskamnas Angkat Tema “Radikalisme dan Cita-cita Khilafah Islamiyah

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Peneliti Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Indah Pangestu Amaritasari menyebut, Khilafatul Muslimin merupakan pecahan dari Negara Islam Indonesia (NII). Bedanya kelompok ini tidak menggunakan kekerasan dalam menyebarluaskan idelogi. Namun, lebih kepada mengubah pola pikir para pengikutnya.

“Dia bisa berbahaya jika lingkungannya mendukung. Apalagi milai-nilai demokrasi, HAM, gender apabila tidak digunakan dengan baik itu bisa di eksploitir sama kelompok-kelompok yang mengidolakan kekerasan dan mungkin ada di organisasi tersebut,” kata Indah dalam sebuah diskusi ‘Radikalisme dan Cita-cita Khilafah Islamiyah Perspektif Keamanan Nasional’ di D’Hotel Jakarta, Minggu (14/8/2022).

Pengamat terorisme ini menyatakan, pendekatan HAM, gender, dan demokrasi penting dilakukan dalam upaya deradikalisasi. Dalam beberapa peristiwa teror di Indonesia, perempuan belakangan digunakan sebagai alat perlawanan.

“Kalau kita tidak melakukan pendekatan gender dan nilai-nilai demokrasi, maka yang terjadi adalah semakin parah, dia bisa jadi bahaya. Jadi jangan membuat bahaya dengan kondisi kondusif untuk itu,” beber Indah.

Indah juga menjelaskan, pendekatan gender penting dilakukan terhadap perempuan yang mengalami trauma. Dia mencontohkan, korban pemerkosaan perlu diperhatikan lebih agar rasa traumanya terobati, sehingga tetap berada pada pendiriannya.

Karena itu, dalam melakukan deradikalisasi alangkah baik mengedepankan konteks kebutuhan dari individu. Hal ini pun harus melihat pada persfektif gender, dalam melakukan upaya deradikalisasi.

“Pendekatan gendrr ditanya apakah dia punya traumatik. Kalau tidak diurus, tiba-tiba dibantu ekonomi, nggak ngaruh. Karena traumanya tidak terselesaikan,” cetus Indah.

Dalam kesempatan yang sama, Budayawan Ngatawi Al-Zastrow menuturkan, pendekatan budaya penting dilakukan dalam melawan radikalisme. Dia mengamini, Khilafatul Muslimin merupakan musuh utama bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

“Khilafatul Muslimin ini berbahaya dan lintas teritori, maka ini menjadi musuh bersama bagi warga bangsa. Karena yang diancam kemanusiaan dan peradaban,” tegas Ngatawi.

Oleh karena itu, Ngatawi menawarkan agar penyelesaian radikalisme dilakukan dengan upaya-upaya budaya yang dapat menyentuh hati masing-masing individu. Sehingga bisa menghidupkan lagi pemikiran individu yang telah diubah cara pandang berpikirnya.

“Maka perlu dirumuskan yang disebut melawan radikalisme dengan pendekatan kebudayaan. Kalau ditangani dengan operasi militer akan dianggap medan jihad dan mereka akan melegitimasi kalau kekuasaan ini togut kalau jalannya operasi militer atau pun penegakan hukum juga sama saja, karena mereka tidak meyakini itu, karena akan mereka lawan,” pungkasnya.

Editor : Amhar

Continue Reading

Nasional

Pernyataan Sikap Kemitraan Terhadap RKUHP. “RKUHP Ancaman Bagi Demokrasi”

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Setelah tiga tahun tertunda, wacana pengesahan RKUHP (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang disempurnakan pemerintah semakin nyata. Komisi III DPR sudah menerima naskah RKUHP yang sudah disempurnakan. Meski tadinya dikabarkan akan disahkan bulan Juli, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan kelanjutan pembahasan RKHUP kemungkinannya akan dilakukan setelah masa reses DPR berakhir, yaitu tanggal 16 Agustus 2022.

Proses perumusan RKHUP sejak awal mengundang banyak kontroversi dalam hal transparansi dan partisipasi masyarakat. Saat pemerintah melakukan sosialisasi dan perbaikan atas draft RKUHP versi tahun 2019 (draft yang tidak jadi disahkan karena mendapat penolakan keras dari masyakat, khususnya mahasiswa), masyarakat tidak diberi akses terhadap rancangan hasil perbaikan tersebut. Baru pada tanggal 6 Juli 2022, setelah RKUHP tersebut diserahkan secara resmi oleh Pemerintah ke DPR, dokumen rancangan itu disebarluaskan. Pemerintah beralasan bahwa prosedurnya memang demikian.

Laode M. Syarif, Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (KEMITRAAN) mengatakan tindakan tersebut jelas merupakan bentuk ketidaktransparanan proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan melanggar Pasal 88 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011.

“Pasal ini menyatakan bahwa penyebarluasan RUU seharusnya sudah dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak tahap penyusunan RUU, yakni sebelum diserahkan kepada DPR untuk dibahas,” pungkas Laude dalam pernyataan persnya, Jakarta, 25 Juli 2022.

Dalam hal partisipasi masyarakat, pembahasan dan pengesahan RKUHP tidak terlihat keseriusan pemerintah dan DPR untuk secara sungguh-sungguh (genuine) untuk melibatkan publik. Ini terlihat rencana awal pemerintah untuk memproses RKHUP secara kilat. Pada bulan April 2022, pemerintah menyatakan akan segera menyerahkan RKUHP ke DPR kemudian dibahas dan disahkan bulan Juni 2022. Lalu rencana tersebut diundur ke Juli 2022. Akhirnya diundur kembali ke waktu yang belum ditetapkan karena adanya penolakan (kembali) dari masyarakat.

“Rencana pemerintah membahas RKUHP secara kilat merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 96 UU No. 13 tahun 2022 yang secara tegas mewajibkan pemerintah dan DPR untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunannya. Pelanggaran seperti ini seharusnya dihindari, karena Pemerintah seharusnya menjadi teladan dalam menegakkan aturan hukum yang berlaku di negeri ini. Ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dan DPR semakin meningkat, karena banyak sekali undang-undang yang disetujui oleh Pemerintah dan DPR yang miskin partisipasi bahkan dapat dikategorikan sebagai ‘undang-undang yang disembunyikan’. Contoh nyata dari undang-undang yang miskin partisipasi dapat dilihat dalam proses penyusunan revisi UU KPK, revisi UU Minerba, revisi UU MK, dan proses pengundangan UU Cipta Kerja yang kemudian dinyatakan sebagai inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konsitusi,” ungkap Laode M. Syarif.

Dalam hal substansi, Pemerintah dan DPR mengatakan hanya akan mendengarkan masukan untuk 14 isu pokok yang dianggap ‘masih mengganjal.’ Seperti hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai basis pemidanaan; pidana mati; penyerangan (penghinaan) terhadap Presiden dan Wakil Presiden; pidana karena memiliki kekuatan gaib; pidana bagi dokter atau dokter gigi yang melaksanakan pekerjaannya tanpa izin; pidana bagi pemilik unggas dan ternak yang merusak kebun yang ditaburi benih; contempt of court; advokat curang; penodaan agama; penganiayaan hewan; penggelandangan; pengguguran kehamilan atau aborsi; perzinahan; dan kohabitasi.

Pemerintah dan DPR seakan menutup mata untuk pasal-pasal bermasalah lainnya, seperti pasal tentang pemidanaan bagi mereka yang dianggap menghina kekuasaan umum atau lembaga negara (Pasal 351).

KEMITRAAN menganggap pasal ini justru mengancam masa depan demokrasi Indonesia, karena mirip dengan pasal-pasal Haatzaai Artikelen yang berhubungan dengan tindakan menyebarkan kebencian warisan Kolonial Hindia Belanda, dan biasa digunakan sebagai pasal karet. Sebelumnya, aturan ini telah sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal yang menyangkut delik penghinaan, Pemerintah tidak memberikan ketegasan penafsiran mengenai definisi penghinaan tersebut. Hal ini sangat berbahaya karena hanya pejabat pemerintah yang berhak menafsirkannya sehingga berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kritik kepada pemerintah dan lembaga negara. “Kita masih ingat bagaimana Adrianus Meliala, Hariz Azhar atau Robertus Robert diproses kepolisian, bahkan sebagian dijadikan tersangka, karena mengungkapkan dugaan korupsi oleh oknum Polri. Bahkan dalam kasus Robertus, hanya karena menyanyikan lagu yang dianggap menghina TNI,” ungkap Rifqi Sjarief Assegaf, Direktur Program Justice, Anti-Corruption, & Human Right (JAHR) di KEMITRAAN.

Oleh karena itu, KEMITRAAN berpendapat bahwa tidak perlu ada kategori khusus tentang “penghinaan kekuasaan umum atau lembaga negara” karena yang merasa dihina pribadinya dapat menggunakan pasal penghinaan dalam Pasal 437 RKUHP yang secara tegas mengatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan bulan) atau pidana denda paling banyak kategori II”. Penggunaan pasal ini juga menegaskan prinsip hukum “equality before the law” bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Intinya, menurut Laode M Syarif, “Perlindungan atas jabatan tidak dapat dipersonifikasikan sebagai perlindungan atas pribadi, karena jabatan adalah pemberian dari masyarakat dan bersifat publik.”

Pasal-pasal RKUHP yang juga perlu disoroti adalah yang menyangkut demonstrasi karena RKUHP menjadikan perbuatan melakukan demontrasi tanpa izin menjadi delik pidana (Pasal 256), padahal dalam aturan yang berlaku saat ini, perbuatan demikian hanya dapat memberikan kewenangan bagi Polri untuk membubarkan kegiatan tersebut (Pasal 15 UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Muka Umum).

Konsep RKUHP untuk menggabungkan sebagian delik pidana khusus ke dalam RKUHP juga tidak luput dari masalah. Ancaman hukuman minimum delik korupsi tertentu, misalnya, diperingan dari 4 tahun menjadi 2 tahun (Pasal 607). Oleh karena itu, pasal-pasal tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus.

Berdasarkan uraian di atas, KEMITRAAN menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

Pemerintah dan DPR perlu menyediakan waktu dan sarana yang memadai untuk melakukan konsultasi publik terkait substansi RKUHP yang lebih genuine atau sepenuh hati, termasuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sesuai Pasal 96 ayat (8) UU No. 13 Tahun 2022. Dengan demikian masyarakat dapat mengetahui dengan jelas jika ada usulan atau masukan yang tidak diterima. Partisipasi publik yang genuine dalam penyusunan peraturan merupakan salah satu prinsip dasar dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sehingga perlu dikedepankan. Kesungguhan dalam mendorong partisipasi ini merupakan kesempatan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat atas pemerintah dan DPR.

Pembahasan RKUHP agar tidak dibatasi pada 14 isu yang sudah diidentifikasi pemerintah dan DPR, namun juga pasal-pasal lain yang masih mendapat catatan dan kritik dan masyarakat dan ahli, termasuk pasal-pasal yang berpotensi membatasi secara eksesif hak menyatakan pendapat dan berdemonstrasi.
Pemerintah dan DPR sebaiknya memanfaatkan proses penyusunan RKUHP ini sebagai momentum untuk menunjukkan kesungguhannya dalam memajukan demokrasi dan negara hukum. (Amhar)

Sumber : kemitraan.or.id

Continue Reading

Nasional

Usai Dilantik Jadi Ketum KNPI, Ryano Panjaitan Ungkapkan Gagasan Activistpreneur

Published

on

By

Melansir rmol.id, Jakarta – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Periode 2022-2025 yang dipimpin Muhammad Ryano Panjaitan siap tancap gas usai menggelar pelantikan pada Sabtu malam (16/7/2022) di Grand Sahid, Jakarta.

Ketua Umum DPP KNPI, Muhammad Ryano Panjaitan memastikan bahwa sejumlah program strategis siap dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pemuda Indonesia.

Dia menekankan, garis program organisasi ke depan adalah melahirkan aktivis yang mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi dan perkembangan ekonomi kreatif. Alasannya, karena aktivis jenis ini memang sedang dibutuhkan di saat penetrasi dunia digital di segala aspek kehidupan kian pesat.

“Kita semua memasuki era disrupsi teknologi. Momen di mana terjadi perubahan fundamental akibat perkembangan sistem teknologi digital,” tegasnya kepada wartawan, di sela-sela acara pelantikan.

Lewat gagasan besar “Activistpreneur”, Ryano ingin mencetak serta melahirkan aktivis yang memiliki kemandirian secara ekonomi melalui gerakan entrepreneurship. Langkah konkretnya, membangun sinergi dengan para stakeholder.

“Itu yang kami lakukan, misalnya membangun kerjasama dengan Dekopin (Dewan Koperasi Indonesia), BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) dan lembaga lainnya,” beber Alumnus Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir tersebut.

Di satu sisi, KNPI juga akan terus mengintensifkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan.

Selain itu, Ryano mengurai pihaknya telah menyiapkan sebuah aplikasi untuk menginventarisir seluruh potensi SDM organ pemuda di bawah naungan KNPI.

Keberadaan aplikasi tersebut merupakan langkah serius KNPI untuk merespon pentingnya pemberdayaan pemuda berbasiskan ekonomi kreatif digital.

“Nantinya seluruh pengurus, baik di pusat hingga daerah dibekali aplikasi ini. Mereka akan tahu update-update penting seputar program KNPI. Jadi lebih terorganisir dan mudah dalam berkoordinasi,” jelas dia.

“Ouput-nya adalah mendukung kemandirian ekonomi dan menyongsong Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (Amhar)

 

Continue Reading

Trending