Nasional

Mewakili BPK, Bahrul Akbar Serahkan Laporan Hasil Peer Review Tahun 2019 Ke DPR

Published

3 tahun ago

Agustus 20, 2019

admin

JanoerKoening, Jakarta – Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK), Bahrullah Akbar dengan didampingi oleh Anggota III BPK, Achsanul Qosasi menerima Laporan Hasil Peer Review dari Tim Peer Review BPK Tahun 2019, yang diwakili oleh Vice President NIK Polandia, Wojciech Kutyla.

Selanjutnya laporan tersebut diserahkan langsung oleh Pimpinan BPK kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang diwakili oleh Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah di Gedung DPR RI, Jakarta pada Senin (19/8/2019).

Peer Review ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Pasal 33 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa untuk menjamin mutu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK sesuai dengan standar, sistem pengendalian mutu BPK ditelaah oleh badan pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi anggota organisasi pemeriksa keuangan sedunia.

Dalam sambutannya Wakil Ketua BPK mengatakan peer review atau telaah sejawat adalah salah satu mekanisme BPK sedunia untuk menjamin pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan BPK telah sesuai dengan stanndar pengendalian mutu. Peer review dilakukan oleh BPK negara lain yang menjadi anggota Organisasi Pemeriksa Keuangan Sedunia (INTOSAI).

“Peer review dilakukan untuk menjawab pertanyaan, siapakah yang mengaudit BPK? dan sebagai cerminan transparansi dan akuntabilitas BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal pemerintah,” ungkap Wakil Ketua BPK.

Menurut Akbar, sejak tahun 2004 BPK telah melakuakan Peer Review sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 2004 oleh BPK Selandia Baru, pada tahun 2009 oleh ARK Belanda, tahun 2014 oleh NIK Polandia, dan pada tahun 2019 dilakukan oleh Tim Peer Review gabungan antara NIK Polandia, BPK Norwegia dan BPK Estonia.

“Proses Peer Review Tahun 2019 ini telah dimulai dengan preliminary visit pada 28 Januari-1 Februari 2019, dilanjutkan dengan Field Work I di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada 25-29 Maret 2019, Field Work II di BPK Perwakilan Provinsi Bali dan Kantor Pusat BPK pada 20-24 Mei 2019. Proses penyusunan laporan Peer Review di Warsawa Polandia pada bulan Juli-Agustus 2019,” jelasnya.

Hai itu sesuai dengan nota kesepahaman antara BPK dengan Tim Peer Review Tahun 2019 bahwa laporan Peer Review Tahun 2019 diserahkan kepada Pimpinan BPK dan sekaligus diserahkan kepada DPR sebagai pemangku kepentingan utama BPK dalam rangka lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Jenderal, Bahtiar Arif, Inspektur Utama, Ida Sundari, Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Slamet Kurniawan, Pimpinan Komisi XI DPR dan Pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR. (Amhar)

Nasional

Disambut Dubes Aziz, Ketua dan Wakil Ketua DPD RI Awali Kunjungan Kerja ke Madinah

Published

1 minggu ago

Mei 10, 2022

admin

JanoerKoening, Jakarta -Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Wakil Ketua DPD RI Mahyudin tiba di Madinah, Arab Saudi, Senin malam waktu setempat. Kedatangan pimpinan DPD RI itu disambut langsung Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Senin (9/5/2022) malam waktu Arab Saudi.

Dalam kunjungannya, Ketua DPD RI juga didampingi Senator Sulawesi Selatan Andi Muhammad Ihsan dan Senator Lampung Bustami Zainudin. Turut hadir Sekjend DPD RI Rahman Hadi, Deputi Bidang Administrasi Lalu Niqman Zubair dan Staf Khusus Ketua DPD RI Syaifudin Alamsyah, serta sejumlah staf DPD RI.

Kunjungan kali ini, dikhususkan untuk melihat langsung kesiapan akomodasi, transportasi dan layanan kesehatan jamaah Haji Indonesia serta membicarakan sejumlah permasalahan yang melingkupi TKI/TKW dari beberapa daerah di Indonesia, khususnya Provinsi NTB, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Ketua DPD RI beserta rombongan berencana mengunjungi Daerah Kerja (Daker) Madinah, Mekkah dan Jeddah, dan direncanakan kembali ke Indonesia pada tanggal 18 Mei 2022.

“Selain soal persiapan haji, kami juga ingin memastikan informasi, bahwa Arab Saudi membuka peluang untuk pekerja profesional atau formal asal Indonesia, dengan kuota sebesar 8 juta tenaga kerja. Karena sudah seharusnya Indonesia juga mengirimkan tenaga formal, mengingat banyaknya potensi tenaga migran terdidik di Indonesia,” tukas LaNyalla.

Seperti diketahui, Pemerintah Arab Saudi membuka peluang bagi tenaga kerja formal atau profesional dari Indonesia yang ingin bekerja di Arab Saudi. Kuota yang dibuka pun cukup banyak. Sekitar 8 juta lowongan, termasuk tenaga medis, baik dokter, bidan maupun perawat.

“Memang benar indormasi tersebut. Kami di KBRI juga sudah melakukan tindak lanjut terkait hal tersebut,” ungkap Dubes Aziz.

Selama ini, lanjut Aziz, untuk memenuhi kekurangan kebutuhan tenaga medis di Arab Saudi, banyak diisi oleh tenaga-tenaga profesional dari Palestina, Suriah, Mesir, dan India serta Filipina.

“Selain tenaga medis, Arab Saudi juga membutuhkan tenaga-tenaga profesional di bidang pendidikan, seperti guru dan dosen. Peluang ini sangat bagus karena pasti akan membawa peningkatan kemampuan bagi tenaga profesional dari Indonesia,” pungkas Abdul Aziz. (Amhar)

Sumber : www.lanyallacenter.id

Nasional

Pemerintah Indonesia dan PBB Tanda Tangani Perjanjian Kerja Sama Pengamanan GPDRR

Published

3 minggu ago

April 27, 2022

admin

JanoerKoening, NUSA DUA – Pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menandatangani perjanjian bidang kerja sama pengamanan jelang Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7. Penandatanganan nota kesepahaman antara dua pihak ini diselenggarakan di Nusa Dua, Provinsi Bali, pada Rabu (27/4/2022).

Nota Kesepahaman tersebut memfokuskan pada kerja sama pengamanan yang nantinya mengatur peran TNI, Polri dan PBB, dalam hal ini United Nations Department for Safety and Security (UNDSS).

Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati menyampaikan bahwa ini merupakan kolaborasi bersama untuk menyukseskan pertemuan GPDRR ke-7 yang digelar di Bali pada 23 – 28 Mei 2022.

“Kolaborasi antar pihak, baik juga komitmen untuk bekerja sama sebagai tim terpadu dan solid akan menjadi kontribusi penting untuk menyukseskan GPDRR ke-7,” ujar Raditya.

Lebih lanjut Raditya mengatakan bahwa penandatanganan MoU ini sebagai landasan secara legal untuk menunjukkan komitmen bersama dalam menerjemahkan lebih detail operasi pengamanan bersama, termasuk dalam mengantisipasi potensi bahaya keamanan maupun bencana alam.

Koordinator UNDSS untuk Keamanan Acara Sassan Rahimi mengapresiasi dukungan selama ini dari Pemerintah Indonesia, khususnya dalam bidang pengamanan yang dibutuhkan selama penyelenggaraan GPDRR nanti. Ia juga mengatakan kerja sama yang dibangun sejak persiapan sudah sangat baik dan profesional.

“Bagi UNDRR, penyelenggaraan GPDRR ini merupakan acara yang sangat penting untuk PBB, dan kami sangat mengapresiasi Pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah. Kami akan mendukung sepenuhnya kerja sama pengamanan untuk membangun dunia yang lebih baik dan juga acara GPDRR 2022 ini,” ujar Sassan.

Kolaborasi ini merupakan upaya bersama sebagai bagian dari langkah pengurangan risiko bencana. Setiap pihak akan melakukan analisis risiko, merancang rencana operasi, mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan serta memastikan semuanya tersedia sehingga potensi yang membahayakan dapat diantisipasi sejak dini.

“Pada dasarnya ini sudah kita disepakati bagaimana cara penanganan dan pengamanan nanti. Pelaksanaannya nanti oleh Bapak Pangdam dan juga Bapak Kapolda sebagai pengaman wilayah,” ujar Panglima Kogabwilhan II Marsekal Madya Imran Baidirus.

Sementara itu, Kapolda Bali Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra menambahkan bahwa pada area tertentu atau _blue zone_, yang bekerja sama dengan Polri, ini akan menjadi kewenangan dari UNDSS. Sedangkan di luar area _blue zone_, pengamanan akan menyesuaikan sesuai dengan bidang masing-masing.

“Saat berkaitan dengan VVIP adalah bergabung dengan TNI, VIP dengan Polri,” ujar Kapolda Bali

Pada kesempatan itu, Raditya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam pengamanan GPDRR. Nota Kesepahaman kerja sama pengamanan dilakukan oleh Panglima Kogabwilhan 2 dan UNDSS Event Security Coordinator dan diparaf oleh Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Sonny Apriyanto dan Kapolda Bali.

Penandatanganan MoU disaksikan perwakilan UNDRR, Kementrian Luar Negeri dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Bidang pengamanan ini didukung sepenuhnya oleh Mabes TNI, Mabes Polri, Kogabwilhan 2, Kemlu, Paspamres, Setmilpres, Mabes Polri, Polda Bali dan BPBD Bali.

Editor : Amhar

Nasional

Ditandatangani Oleh Habib Rizieq Shihab, Abdul Qohar Al Qudsi Resmi Jadi Ketum PA 212

Published

2 bulan ago

Maret 29, 2022

admin

JanoerKoening, Jakarta – Selamat!! Abdul Qohar Al Qudsi, Lc., kini telah resmi menjadi Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 menggantikan posisi Slamet Maarif sebagai ketum terdahulu.

Abdul Qohar menjadi ketum PA 212 berdasar Surat Keputusan Pembina PA 212 Nomor 153-SK-P-PA 212-2022 tentang Pengurus Dewan Tanfidzi PA 212 yang ditandatangani oleh Pembina Tunggal PA 212 Habib Rizieq Shihab.

Serah terima Jabatan Ketum PA 212 hasil evaluasi Majelis Syuro Persaudaraan Alumni (PA) 212, berlangsung hari Selasa, 29 Maret 2022 di Resto Ayam Tulang Lunak Hayam Wuruk, Tebet Barat, Jakarta Selatan.

Slamet maarif membacakan susunan kepengurusan PA 212. Berikut susunan lengkap kepengurusan baru PA 212:

Pembina: M Rizieq Shihab

Ketua Dewan Majelis Syuro: Muhammad Yusuf Martak

Wakil ketua Dewan Syuro: Nasir Zein

Sekretaris Dewan Syuro: Slamet Maarif

Ketua Umum: Abdul Qohar Al Qudsi, Lc.

Waketum: Ust. Bernard Abdul Jabbar, M.pd

Sekretaris Jenderal : Ust. drh. Uus Sholihuddin

Bendahara Umum: Muhammad Iqbal

Ketua Bidang Strategi Perjuangan: M. Rizal Fadilah, SH.

Wasekjend Bidang Strategis Perjuangan: Habib Novel Bamukmin

Ketua Bidang Keorganisasian: M. Irawan Taqwa,Lc., MM