Connect with us

Uncategorized

GLP Siap Menjadi Pintu Masuk ESID Ciptakan Ekosisten eSport Di Tanah Air

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – PT Electronic Sports Indonesia (ESID) berkomitmen untuk membantu Pemerintah dalam mendorong eSports melalui penyelenggaraan The International 9th di Gamers Land Party (GLP) 2019 pada 24-25 Agustus 2019 di Jatim Expo Surabaya.

Direktur Operasional PT ESID, Victorinus Tanjaya mengaku sudah siap melatih anak muda Indonesaa untuk menjadi atlet eSport profesional dengan cara membuka Iembaga pengkaderan para gamers yang bertujuan untuk mendidik calon atlet eSport di Indonesia.

Dia berpandangan, pada umumnya seseorang akan bermain game pada usia 16-21 tahun, setelah itu berakhir. Namun, melalui lembaga pengkaderan yang telah disiapkan ESID, karir gamer seseorang tidak akan berakhir karena para gamer bisa jadi pelatih hingga komentator di setiap pertandingan eSport.

“Nantinya, kami juga akan membuka Iembaga pengkaderan gamers. Jadi semacam pendidikan atlet agar memiliki kesiapan untuk jadi atlet eSport handal dan profesional,” tutur Christian Suryadi, Direktur pengembangan Bisnis PT ESID, dalam konferensi pers, di Restoran Sedap Rasa Cikini Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Menurut Christian, “event GLP 2019” akan menjadi pintu masuk bagi ESID untuk mendaptakan ekosistem eSport di Tanah Air. Dia juga mengungkapkan GLP 2019 merupakan wadah berkumpulnya para gamer dari berbagai platform sekaligus untuk menunjukkan bahwa eSports adalah salah satu industri baru yang akan berkembang pesat baik dari sisi sosial maupun ekonomi.

“Ajang ini kami hadirkan untuk memberikan wadah bagi para penggemar game dan eSports di Tanah Air kami berupaya untuk membangun ekosistem digital entertainment lifestyle bagi masyarakat di Indonesia” ujarnya.

Berdasarkan laporan Newzoo, Indonesia menjadi salah satu pasar video game terbesar di Asia Pasifik dengan angka mencapai US$941 juta atau sekitar Rp13 triliun, Christian melanjutkan bahwa GLP 2019 ini mengunakan internet 1 gbps yang didukung oleh CBN dan rencnnanya akan diikuti lebih dari 10.000 pengunjung dan menjadikan ajang ini sebagai kopi darat (kopdar) komunitas game terbesar di Indonesia.

“Kami ingin para gamer di Indonesia bisa saling berinteraksi dan berbagi pengetahuan serta pengalaman mereka tentang eSports,” ujarnya. (Amhar)

Continue Reading
181 Comments

181 Comments

  1. Pingback: sildenafil

  2. Pingback: ed meds

  3. Pingback: erectile dysfunction drugs

  4. Pingback: generic cialis

  5. Pingback: rx pharmacy

  6. Pingback: rx pharmacy

  7. Pingback: canadian pharmacy

  8. Pingback: cialis visa

  9. Pingback: generic cialis online

  10. Pingback: levitra cost

  11. Pingback: levitra 20 mg

  12. Pingback: wind creek casino online games

  13. Pingback: real casino online

  14. Pingback: viagra without a doctor prescription

  15. Pingback: empire casino online

  16. Pingback: play online casino real money

  17. Pingback: tadalafil tablets

  18. Pingback: payday loans online

  19. Pingback: personal loans

  20. Pingback: installment loans

  21. Pingback: viagra for sale

  22. Pingback: new cialis

  23. Pingback: online craps with paypal

  24. Pingback: Online Casinos 2020

  25. Pingback: 20 cialis

  26. Pingback: real money casino online

  27. Pingback: cialis 5 mg

  28. Pingback: buy cialis

  29. Pingback: generic cialis

  30. Pingback: grady

  31. Pingback: best generic viagra

  32. Pingback: online slots

  33. Pingback: casino online slots

  34. Pingback: hollywood casino

  35. Pingback: canadian viagra

  36. Pingback: best generic viagra

  37. Pingback: cheapest generic viagra

  38. Pingback: purchase viagra

  39. Pingback: where to buy viagra online

  40. Pingback: cialis 10mg

  41. Pingback: buying generic viagra online

  42. Pingback: best online pharmacy for viagra

  43. Pingback: viagra without doctor prescription

  44. Pingback: tadalafil 40 mg

  45. Pingback: can i buy viagra online

  46. Pingback: purchase viagra online

  47. Pingback: tadalafil cost

  48. Pingback: walgreens viagra substitute

  49. Pingback: cheap viagra cialis levitra

  50. Pingback: cialis professional

  51. Pingback: play online casino real money

  52. Pingback: best online casino for money

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending