Connect with us

Nasional

Beri Pembekalan, Gercin Indonesia Gelar Seminar Nasional

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Dengan telah terbentuknya kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (Gercin Indonesia), maka Pengurus DPN Gercin Indonesia akan menggelar kegiatan Orientasi Pengurus DPN Gercin Indonesia dan Seminar Nasional, pada Kamis 15 Augustus 2019 mendatang, bertempat di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat.

Kepada media, Ketua Umum DPN Gercin Indonesia Hendrik Yance Udam (HYU) mengatakan, bahwa acara ini guna memberi pembekalan pada Pengurus DPN Gercin Indonesia yang baru dilantik dan di kukuhkan pada 27 juli 2019 di Ruang GBHN Nusantar V, Jakarta.

“Kita memberikan pembekalan pada pengurus-pengurus bidang organisasi agar mampu memahami tupoksi kerjanya dalam implementasi program-program yang bersinergi dan bermitra dengan Pemerintah yang ada,” ungkap HYU di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Pada kesempatan itu, Hendrik Yance Udam (HYU) yang didampingi oleh HR. Teddy Surya S.Sos., (Sekjend), Dra. Irma Indriyani (Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan), Maya Nora dan Bung Agus juga menjelaskan, bahwa adanya Organisasi Gercin Indonesia adalah untuk Meramu, menseting sebuah organisasi sebagai garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI dari Sabang sampai merauke.

Lalu HYU menyampaikan juga bahwa acara Orientasi dan seminar nasional nanti sedianya akan di buka oleh Mentri Dalam Negreri Tjahjo Kumolo, SH., dengan Narasumber yakni: Menkopolhukam (Jend. Purn TNI Dr. H. Wiranto SH., S.IP. dengan topik Pemantapan Wawasan Kebangsaan dalam Persatuan & Kesatuan Bangsa.

Kemudian ada Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto S.IP., dengan Topik Program Strategis TNI Manunggal Masuk Desa, dan Kapolri Jend. Prof. M Tito Karnavian Ph.d., dengan topik Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam mengawal keutuhan NKRI.

Selain itu, HYU juga mengatakan akan menghadirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani SE, M.Sc.Ph.D., dengan topik arah & kebijakan Pemerintah Presiden Jokowi Jilid II dalam membangun ekonomi bangsa, serta Ketum DPP Barisan Nusantara Dr. Ir. Nurdin Tampubolon MM., dengan Topik Ekonomi Baru menuju Indonesia Makmur.

Narsum berikutnya, Kepala Badan Pembinaan Idiologi Pancasila yaitu Haritono dengan Topik Idiologi Pancasila dan Idiologi Khilafah di Indonesia. Adapun Moderatornya merupakan Ketum Gercin Indonesia, Hendrik Yance Udam alias HYU. (Amhar)

Continue Reading
314 Comments

314 Comments

  1. Pingback: Order Viagra Online

  2. Pingback: best ed pills online

  3. Pingback: ed pills gnc

  4. Pingback: medicine for impotence

  5. Pingback: buy generic cialis

  6. Pingback: canadian online pharmacy

  7. Pingback: online canadian pharmacy

  8. Pingback: Buy cialis online

  9. Pingback: vardenafil usa

  10. Pingback: vardenafil price

  11. Pingback: vardenafil coupon

  12. Pingback: real online casino

  13. Pingback: win real money online casino for free

  14. Pingback: buy cheap viagra

  15. Pingback: online slots real money

  16. Pingback: real online casino

  17. Pingback: pay day loans

  18. Pingback: loans online

  19. Pingback: short term loans

  20. Pingback: viagra for sale

  21. Pingback: real money online casino

  22. Pingback: deangelo

  23. Pingback: hard rock casino online

  24. Pingback: new online zar casinos

  25. Pingback: best online casinos that payout

  26. Pingback: cialis internet

  27. Pingback: cialis 5 mg

  28. Pingback: cialis internet

  29. Pingback: buy cialis

  30. Pingback: online casino real money usa

  31. Pingback: golden nugget online casino

  32. Pingback: free casino games

  33. Pingback: generic viagra 100mg

  34. Pingback: buy viagra new york

  35. Pingback: when to take viagra

  36. Pingback: generic viagra reviews

  37. Pingback: can i buy viagra online

  38. Pingback: best place to buy cialis online reviews

  39. Pingback: buy viagra cheap

  40. Pingback: viagra coupons for pharmacy

  41. Pingback: viagra no prescription

  42. Pingback: best online pharmacy for viagra

  43. Pingback: buy viagra on line

  44. Pingback: sildenafil 100 mg tablet cost

  45. Pingback: is it legal to buy viagra online

  46. Pingback: viagra prices

  47. Pingback: cialis pills

  48. Pingback: cialistodo.com

  49. Pingback: viagra online pharmacy

  50. Pingback: catapres 100mcg uk

  51. Pingback: cheap cialis

  52. Pingback: ceclor 250 mg without prescription

  53. Pingback: real casino online

  54. Pingback: golden nugget online casino

  55. Pingback: play casino

  56. Pingback: gambling casino online

  57. Pingback: real money casino games

  58. Pingback: jackpot party casino

  59. Pingback: insurance quotes online comparison

  60. Pingback: everest car insurance quotes

  61. Pingback: allstate insurance car

  62. Pingback: allstate insurance car

  63. Pingback: top car insurance quotes companies

  64. Pingback: state farm car insurance quotes

  65. Pingback: best home and car insurance quotes companies

  66. Pingback: freeway car insurance

  67. Pingback: average cost of car insurance quotes

  68. Pingback: aaa car insurance quotes reviews

  69. Pingback: personal loans for bad credit

  70. Pingback: payday loans

  71. Pingback: taking 4

  72. Pingback: installment loans stores

  73. Pingback: quick loans dallas tx

  74. Pingback: easy online bad credit loans

  75. Pingback: bad credit payday loans

  76. Pingback: no faxing personal loans

  77. Pingback: cbd pure hemp oil

  78. Pingback: cbd oil for dogs

  79. Pingback: strongest cbd oil for sale

  80. Pingback: best rated cbd hemp oil for pain

  81. Pingback: where to buy cbd oil online

  82. Pingback: cbd oil for anxiety

  83. Pingback: cbd oil for pets

  84. Pingback: cbd oil for vape pen

  85. Pingback: cbd oil 300mg

  86. Pingback: essays writing services

  87. Pingback: research paper writer services

  88. Pingback: money cannot buy happiness essay

  89. Pingback: college essay writing services

  90. Pingback: free online paper writer

  91. Pingback: mymathlab answers to homework

  92. Pingback: pay to write essays

  93. Pingback: photography assignment

  94. Pingback: cleocin 150 mg tablets

  95. Pingback: how to buy clomid

  96. Pingback: clonidine 0,1mg nz

  97. Pingback: clozaril 100 mg tablet

  98. Pingback: colchicine usa

  99. Pingback: symbicort inhaler 160/4,5 mcg without prescription

  100. Pingback: combivent 50/20 mcg online

  101. Pingback: coreg united states

  102. Pingback: where to buy compazine 5 mg

  103. Pingback: order coumadin 1 mg

  104. Pingback: cozaar 50mg pills

  105. Pingback: how to buy crestor

  106. Pingback: cymbalta 30mg united states

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

Indonesia Ajak ASEAN Jalin Kerja sama Penanggulangan Pandemi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pemerintah Indonesia mengajak negara-negara ASEAN untuk bekerja sama dalam penanggulangan pandemi di kawasan regional. Hal tesebut disampaikan oleh Kepala BNPB sebagai Ketua Delegasi Indonesia dalam pertemuan tingkat ASEAN yang digelar secara virtual.

Kepala BNPB Doni Monardo menyampaikan bahwa negara-negara ASEAN sedang menghadapi tantangan yang sama, yakni pandemi Covid-19. Namun di sisi lain, bencana lain tentu juga dialami oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini.

Oleh karena itu, Doni mengatakan, komitmen yang kuat dan kerja sama sebagai satu kesatuan ASEAN diperlukan untuk mencapai tujuan dan visi bersama sebagai pemimpin global dalam penanggulangan bencana.

“Saya ingin mengajak para Menteri dan Pejabat seluruh negara anggota ASEAN yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana untuk mulai melihat kemungkinan potensi kerja sama kita ke depan dalam menghadapi pandemi,” ujar Doni pada 8th ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management dan 9th Meeting of the Conference of the Parties to AADMER, Jumat (27/11/2020).

Kerja sama ini dicontohkan Doni yang juga Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dengan pendekatan pentaheliks yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, seluruh elemen masyarakat, swasta termasuk akademisi dan media massa.

Ia berharap pendekatan ini dapat menjadi upaya bersama dalam penanggulangan bencana di ASEAN, yakni meningkatkan partisipasi para pemangku kepentingan dalam penanganan bencana bersama unsur pemerintah.

Doni juga berharap AHA Centre atau ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management dapat turut terlibat dalam upaya koordinasi dan kerja sama dalam penanggulangan pandemic di masa yang akan datang.

Lebih lanjut, Doni menyampaikan, Indonesia terus mendukung penuh upaya bersama untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih baik di kawasan ASEAN, termasuk keterlibatan dan dukungan dari mitra ASEAN.

“Tetapi yang terpenting adalah kesatuan dan kebersamaan kita karena saya yakin dalam melakukan penanggulangan bencana, sebagai sebuah negara, prestasi sejati hanya akan tercapai jika kita maju bersama dan tidak meninggalkan siapa pun,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Kepala BNPB menyampaikan ajakan untuk para menteri dan pejabat dari negara-negara ASEAN untuk berpartisipasi pada 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) yang akan digelar di Bali, pada Mei 2022 mendatang.

Sementara itu, Doni menyampaikan pembelajaran penanganan pandemi di Tanah Air. “Kerja sama dan koordinasi yang komprehensif ini telah membawa Indonesia dapat mengurangi jumlah korban jiwa,” ujarnya.

Pada minggu ketiga November 2020, Indonesia telah melakukan testing hingga mencapai sekitar 239 ribu atau 88,6 persen dari standar WHO. Situasi yang luar biasa tesebut menjadi tantangan besar kepada Indonesia, “pungkas” Doni Munardo.

Pertemuan dengan negara-negara ASEAN sebagai rangkaian dari kegiatan tahunan terkait dengan penanggulangan bencana, yaitu 37th Meeting of the ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM), 13th Meeting of the Governing Board of the AHA Centre

Kemudian perpemuan ini juga sebagai giat 14th Meeting of the Joint Task Force to Promote Synergy with Other Relevant ASEAN Bodies on Humanitarian Assistance and Disaster Relief (JTF on HADR), 8th ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management (AMMDM) dan 9th Meeing of the Conference of the Parties to AADMER.

Rangkaian yang semuanya digelar secara virtual berlangsung pada 25 – 27 November 2020. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Gatot Nurmantyo: Syahganda cs Tolak Penangguhan Penahanan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Presidium Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo menceritakan bahwa Syahganda Nainggolan, Anton Permana, dan Jumhur Hidayat menolak upaya penangguhan penahanan.

Dalam sambutannya, Gatot Nurmantyo (Ganur) mengungkapkan, Penolakan itu menunjukkan bahwa ketiganya adalah pejuang sejati.

“Saya secara pribadi siap menjadi penjamin, namun upaya penangguhan penahanan ditolak sama Syahganda, Anton, dan Jumhur. Ketiganya kompak menolak.

Ini yang membuat kami salut,” jelas Gatot dalam sambutannya di acara peluncuran dan bedah buku ‘Pemikiran Sang Revolusioner Dr Syahganda Nainggolan’ di Sekretariat KAMI pada Jum’at (27/11/2020) di Menteng, Jakarta.

Lebih lanjut Gatot menjelaskan, alasan penolakan itu karena ada syarat yang tidak bisa diterima Syahganda, Anton dan Jumhur.

“Ada tiga syarat penangguhan penahanan, yakni pertama tidak akan melarikan diri. Kedua, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan ketiga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama,” urainya.

Syarat ketiga itu yang mereka tolak, ungkap Gatot. Bagi mereka apa yang dilakukan mereka, yang dituduhkan melanggar UU, adalah dalam rangka kebenaran. Syahganda cs merasa lebih baik dipenjara ketimbang dilarang menyuarakan kebenaran.

Peluncuran buku ini juga menandakan bahwa idealisme dan pemikiran Syahganda tidak akan luntur meski dipenjara.

“Masih di penjara, tapi buku diluncurkan. Ini salah satu bukti bahwa perjuangan tidak bisa dipadamkan. Semakin ditekan semakin menjadi tegar dan kuat” ujar Gatot.

Pada peluncuran dan bedah buku ini, Gatot mengucapkan selamat kepada Syahganda atas peluncuran buku tersebut. Perjuangan belum selesai, ini baru dimulai.

“Saya sampaikan perjuangan yang dimulai dengan niat karena Allah SWT, tidak akan bisa dihentikan oleh manusia,” tegasnya.

Buku pemikiran Sang Revolusioner ini juga menjadi bukti bahwa Syahganda adalah sosok aktivis yang pemikir, atau inetelektual aktivis.

Hal senada juga disampaikan oleh Din Syamsuddin dalam sambutan secara virtual via aplikasi zoom. “Syahganda adalah intelektual sejati. Intelektualisme bukan sekadar intelektual, tapi juga dilaksanakan dalam aksi nyata,” ungkap Din. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Komnas HAM: Tarik Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme dari DPR

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Presiden untuk menarik Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Pelibatan TNI dari pembahasan dan penandatanganan sebelum ada kebijakan yang jelas berdasarkan prinsip negara hukum dan norma HAM.

Permintaan ini dituliskan dalam rekomendasi Surat Komnas HAM ke Presiden dan DPR pada 17 Juni 2020, sebagaimana disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara dalam Seminar Online Kerjasama Academic TV dengan FISIP Universitas Lampung (UNILA) dengan Tema “Mendudukkan Peran TNI Dalam Upaya Penanggulangan Aksi Terorisme” pada 24 November 2020.

Beka Ulung mengungkapkan, Komnas HAM menilai Rancangan Perpres ini bertentangan dengan pendekatan hukum yang menjadi paradigma UU No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu criminal justice system dan UU No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang menekankan pelibatan TNI dalam penanganan terorisme sebagai perbantuan.

Sehingga pelibatan TNI adalah bersifat ad hoc, didasarkan pada keputusan politik negara dan anggaran hanya dari APBN. Secara prinsip menurut Beka Rancangan ini bertentangan dengan prinsip lex superior legi inferior.

Selanjutnya alasan permintaan penarikan rancangan menurut Surat Komnas HAM kata Beka, karena Rancangan Perpres ini bercirikan pendekatan War Model dalam penanganan terorisme yang melahirkan status kondisi ‘perang’ tanpa kejelasan hukum dan memicu pelanggaran HAM.

“Komnas HAM juga menyoroti potensi tumpang tindih peran yang dilahirkan Perpres dalam tata kelola penanganan terorisme, dimana di dalam UU No 5 Tahun 2018 telah diatur tugas dan kewenangan sejumlah Lembaga selain TNI,” pungkas Beka Ulung.

Dalam Webinar tersebut, Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah S.H., M.H, Pakar Hukum Pidana UNILA dalam paparannya menyatakan bahwa dari sisi kebijakan, pemberantasan terorisme pada aspek preventif dan represif sudah dilakukan oleh dua Lembaga, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kelopisian Negara Republik Indonesia (Polri).

“Jadi, apa yang diamanatkan ke pada TNI dalam Rancangan Perpres sudah dilakukan Lembaga lain, sehingga berpotensi tumpang tindih dan menambah beban keuangan negara,” ujarnya.

Karenanya Ahmad menegaskan bahwa jika pelibatan TNI diperlukan, maka itu terkait dengan ancaman yang melampaui kemampuan aparat penegak hukum untuk mengatasinya, dilakukan sebagai bentuk perbantuan dan kendali operasi tetap berada pada Polri, serta tunduk pada ketentuan dan norma hukum dan HAM.

Ahmad mengingatkan bahwa TNI bukan aparat penagak hukum, sehingga jika dipaksakan masuk dalam ranah penegakan hukum akan melanggar kepentingan penegakan hukum pidana yang melindungi hak negara, masyarakat, pelaku dan korban berdasarkan hukum acara pidana.

Dalam kesempatan yang sama, Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A, Pakar Politik UNILA menyampaikan hasil pengamatannya bahwa dalam dua tahun terakhir eskalasi ancaman terorisme menurun, yang berkaitan erat dengan keberhasil penanganan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah.

“Karenanya menjadi tidak elevan membicarakan penanganan TNI terhadap terorisme,” ujar Robi

Disisi lain, Robi juga menyoroti sumber anggaran TNI dalam Rancangan Perpres dari APBN, APBD dan sumber lain-lain yang tidak mungkin dipenuhi pemerintah karena saat ini anggaran negara difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Sementara Himawan Indrajat, S.IP., M.Si, Pakar Politik Pemerintahan UNILA dalam kritiknya terhadap Rancangan Perpres menyatakan perlunya produk hukum yang lebih jelas mengatur keterlibatan TNI karena Perpres ini tidak mengatur koordinasi dengan Lembaga lain

Hal ini agar tidak tumpang tindih, serta perlu diperbaiki aturan-aturannya agar jelas dalam upaya tetap menghormati HAM. “Jangan sampai Perpres ini menjadi Boomerang di kemudian hari,” Ujar Himawan Indrajat. (Amhar)

Continue Reading

Trending