JanoerKoening, Jakarta – Aktivis Anti Korupsi, Madun Hariadi menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sedang dalam keadaan kritis. Menurutnya, meskipun Undang-Undang dan pimpinan KPK diganti tidak akan membawa dampak terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kalau saya bicara berdasarkan data dan pengalaman yang sudah saya lalui. Jadi ini sudah dalam kondisi kritis, mau ganti seribu kali pimpinan KPK tidak akan membawa dampak apapun, kata Madun.

“Jadi sudah terlalu banyak yang menunggangi kepentingan di KPK, sudah keruh KPK tuh,” ujar Madun Hariadi yang juga Ketua Gerakan Penyelamat Harta Negara Republik Indonesia seusai Forum Diskusi bertema “KPK Dibajak ???” di Gedung Joang 45 Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Lanjutnya, dari tujuan KPK awalnya saat ini sudah banyak berubah, karena banyak oknum-oknum yang bertindak seperti perampok dengan menggunakan fasilitas negara. Ia mencontohkan dengan merampas harta orang atau aset orang tanpa ada kejelasan.

“Misalnya OTT (operasi tangkap tangan) yang dilakukan kepada Bupati. Bupati itukan tidak sendirian dalam korupsi, nanti Kepala Dinas diperiksa kemudian banyak aset-aset yang disita tanpa sepengetahuan publik, tapi yang diblow up itu hanya proses OTT Bupati nya saja,” ungkapnya.

“Padahal dalam proses itu kan banyak saksi. Jadi saya melihatnya sudah kritis, KPK sudah tidak murni lagi kerjanya dalam pemberantasan korupsi,” jelasnya dihadapan ratusan peserta yang sebagian besar para mahasiswa dari berbagai Kampus se- Jabodetabek.

“Yang paling mencolok ada LSM yang, walaupun KPK salah selalu dicari pembenarannya,” kata Madun pada Diskusi yang diselenggarakan oleh Komite Mahasiswa Muslim Indonesia bekerja sama dengan Fata Institute.

Sedangkan di internal KPK, menurut Madun, sekarang hanya ada dua makhluk yakni iblis dan manusia. Jadi ada manusia yang hatinya sudah seperti iblis, tapi juga ada manusia yang masih lurus-lurus saja tapi tidak berdaya.

Ini saya mengalami sendiri bagaimana perilaku mereka. Saya pernah mengungkap kasus jual beli anggaran di salah satu kementerian, inikan seharusnya Menteri dan Dirjen menjadi tersangka, saya protes tapi malah saya yang dibidik, dijebak. 10 tahun lebih saya dituduh.

“Inikan aneh, dapat penghargaan tidak tapi saya dituduh KPK. Pasalnya tidak penuhi malah diubah menjadi Pasal 378, pasal inikan penipuan, siapa yang saya tipu, mestinya kan ada proses,” kata Madun.

“Jadi KPK sudah menjadi alat kepentingan oleh oknum-oknum nya, sudah menjadi ladang basah untuk orang-orang yang punya kepentingan di situ. Kalau memang KPK niat dan ada kemauan untuk berantas korupsi, maka pencegahan utamakan,” kata Madun.

Sementara itu Anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem yang juga menjadi nara sumber, Teuku Taufiqulhadi menyatakan bahwa langkah DPR dalam mengesahkan revisi UU KPK merupakan hal yang tepat dan benar. Menurutnya, ini merupakan upaya untuk memperbaiki dan menguatkan KPK secara kelembagaan negara, bukan melemahkan.

“Yang mengatakan KPK sudah dilemahkan adalah sebuah upaya provokasi yang menyesatkan,” katanya.

Sementaran itu, Kurnia Ramadana dari Indonesia Corruption Watch menyatakan ketidaksetujuannya terhadap revisi UU KPK. Adapun hal-hal yang menjadi catatan ICW yaitu ketidaksetujuannya terhadap pembentukan Dewan Pengawas, pengaturan mengenai penyadapan, diberikannya kewenangan SP3, serta mengenai status kepegawaian di KPK. (Amhar)

JanoerKoening, Jakarya – Menurut ketentuan pasal 21 UU No. 30 Tahun 2002, Tentang KPK, disitu ditegaskan bahwa, KPK terdiri atas : Pimpinan KPK yang terdiri dari 5 (lima) Anggota KPK; Tim Penasihat yang terdiri dari 4 (empat) Anggota; dan Pegawai KPK sebagai pelaksana tugas.

Dalan UU tersebut juga disebutkan, Pimpinan KPK disusun sbb. : Ketua KPK merangkap Anggota; Wakil Ketua terdiri atas 4 (empat) orang, masing-masing merangkap Anggota; Pimpinan KPK adalah pejabat negara selaku Penyidik dan Penuntut Umum yang bekerja secara kolektif serta penanggung jawab tertinggi KPK.

Jadi dengan vacumnya pimpinan KPK, maka segala fungsi penyidikan dan penuntutan yang berpuncak pada pimpinan KPK yang kolektif kolegial, secara hukum berada dalam keadaan berhenti  atau setidak-tidaknya segala aktivitas yang berkaitan dengan proses penyidikan dan penuntutan pasca pengembalian mandat pimpinan KPK kepada Presiden, pada tanggal 13 September 2019, tidak memiliki landasan hukum alias menjadi cacad hukum.

KPK harus dinyatakan berada dalam keadaan “amomali” dikendalikan oleh kekuatan lain diluar sistim kekuasaan pemerintahan, sehingga wibawa negara dan pemerintahan telah  dipertaruhkan, semata-mata karena pimpinan KPK menghadapi ketidakpercayaan terhadap diri sendiri dan menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas, demikian dikatakan Kombes (Purn) Polri, Alfons Loemau di Jakarta, Minggu (15/9/2019).

Menurut Alfons, sebagai sebuah Lembaga Negara Penegak Hukum, seharusnya dalam keadaan apapun pimpinan KPK tetap “on the track” menjaga marwah KPK, namun yang terjadi justru pimpinan KPK secara serentak “mendeclare” telah mengembalikan seluruh tugas, fungsi, peran dan kewajiban KPK kepada Presiden terhitung tanggal 13 September 2019. 

Meskipun pimpinan KPK lainnya (Basaria Panjaitan) menyatakan tetap ingin menjalankan tugasnya hingga Desember 2019, akan tetapi tugas yang akan diemban pada sisa  waktu sesudah tanggal 13 September 2019, tidak mungkin dapat dilakukan hanya seorang diri, karena struktur, komposisi dan konfigurasi kepemimpinan KPK adalah kolektif kolegial.

Kondisi demikian menyebabkan KPK mengalami kevacuman kepemimpinan dengan cara yang tidak beradab, yaitu mengembalikan mandat yang diperoleh secara konstitusional dengan cara-cara yang inkonstitusional kepada Presiden agar Presiden Jokowi mengelola sendiri PK. 

“Ini adalah sebuah pengalihan tanggung jawab yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab, tidak memiliki dasar moral dan etika dalam kepemimpinan, mengabaikan nilai-nilai dasar yang seharusnya menjadi basis di dalam akuntabilitas kepemimpinan sebuah Lembaga Negara,” Serfas Serbaya Manek, menambahkan.

Oleh karena itu, demi menyelematkan KPK dari krisis kepercayaan publik yang meluas, menyelematakan KPK dari kondisi anomali dan stagnan secara berkepanjangan, maka FORUM LINTAS HUKUM INDONESIA, mendesak Presiden dan DPR untuk mempertimbangkan sebuah terobosan guna mengisi kekosongan pimpinan KPK  melalui cara-cara sbb. :

Pertama, Membekukan sementara kepemimpinan KPK periode 2015 – 2019 dengan menunjuk 5 (lima) orang pimpinan KPK sebagai PLT hingga pimpinan KPK periode 2019-2023 dilantik.

Kedua, Menugaskan pimpinan KPK yang baru untuk membenahi managemen organisasi dan tatalaksana tugas-tugas KPK sehingga hubungan kerja antara pimpinan dan pegawai KPK berada dalam sistim tatakelola pemerintahan yang baik dan berbasis pada “nilai dasar” ASN.

Ketiga, Menugaskan pimpinan KPK yang baru untuk membubarkan Wadah Pegawai KPK yang ada sekarang dan mewadahi Pegawai KPK dengan sebuah organisasi yang berorientasi kepada sistem tata laksana dan tata kerja pegawai yang taat pada nilai-nilai dasar kepegawaian yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi yang harus diinternalisasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas kepegawaian sehari-hari. (Ahr)

JanoerKoening, Jakarta – Pada Rabu (31/07/2019), telah berlangsung sidang pembacaan jawaban atas gugatan dengan nomor perkara 119/G/2019/PTUN.JKT yang menyoalkan SK Menristekdikti No. 11566/M/KP/2019. Sebelumnya, gugatan yang didaftarkan oleh Mahasiswa UI pada 16 April 2019 tersebut telah melalui tahapan administratif, pemeriksaan gugatan, dan pembacaan gugatan.

Mengacu pada persidangan Rabu (23/07), 4 anggota MWA UI yang dipersoalkan oleh para penggugat, yakni Bambang Brodjonegoro, Erick Thohir, dan Saleh Husin, sudah disahkan statusnya sebagai Pihak Terkait. Anggota MWA UI tersebut juga telah menyiapkan 13 pengacara untuk melawan gugatan ini.

Adapun Sri Mulyani melalui surat yang dibacakan dalam persidangan hari ini menyatakan tidak menggunakan haknya untuk masuk sebagai pihak ketiga.

Dalam persidangan yang dilaksanakan di Gedung Pemuda Rawamangun (Gedung Baru PTUN) ini, Tergugat yakni Kemenristekdikti menyerahkan jawaban atas gugatan setelah pada sidang pekan lalu meminta perpanjangan waktu selama 7 hari (Red)

Mahasiswa Penggugat: Satria Adhitama dan Raihan Hudiana