Connect with us

KONSULTASI HUKUM

Gelar Seminar, Peradi Soroti Harga Tiket Pesawat Dalam Perspektif Hukum.

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Polemik harga tiket pesawat terus menjadi perbincangan saat ini. Masyarakat terus mengeluhkan tingginya harga tiket yang ditetapkan maskapai penerbangan. Atas kondisi tersebut, DPC PERADI Jakarta Pusat menggelar Seminar Nasional bertema “Polemik Harga Tiket Pesawat Dalam Perspektif Hukum, Bisnis dan investasi,” di Jakarta, Jum’at 9 Agustus 2019.

Dalam sambutannya Ketua DPC Peradi Jakarta Pusat, Arman Hanis mengatakan, seminar yang digelar oleh DPC PERADI Jakarta Pusat ini merupakan bagian dari peran aktif kami dalam memberikan kontribusi bagi peserta serta masyarakat pada umumnya dalam memahami polemik harga tiket dunia penerbangan di Indonesia dalam kaitannya dengan perspektif hukum, bisnis dan investasi secara lebih komprehensif.

Sebagaimana diketahui, kebijakan pemerintah dalam hal pengaturan harga tiket pesawat melalui Peraturan Menteri Perhubungan No. 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

“Juga adanya Keputusan Menteri Perhubungan Rebuplik Indonesia No. 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri menjadi acuan yang dapat digunakan sebagai referensi penerapan formulasi harga tiket pesawat, bagi lndustri penerbangan dalam negeri,” tambahnya.

Dalam perspektif perlindungan konsumen, Ketua YLKI Tulus Abadi menyampaikan bahwa konsumen berhak atas harga/tarif yang wajar. Operator penerbangan sebagai provider langsung yang berhadapan dengan konsumen perlu menerapkan tarif berkelanjutan dengan margin profit yang wajar.

“Pemerintah harus konsisten dalam penerapan Tarif Batas Atas (“TBA”) & Tarif Batas Bawah (“TBB”) yang pelaksanaannya perlu dinamis dengan peninjauan ulang secara berkala yaitu 6-12 bulan dengan mempertimbangkan aspek konsumen dan pertumbuhan industri penerbangan dalam negeri,” ujarnya, dalam paparannya di Hotel Saripacifik, Jakarta, Jum’at (9/8/2019).

Sementara itu, dari perspektif persaingan usaha Taufik Ahmad selaku Direktur Kebijakan Persaingan KPPU, mengatakan bahwa penerapan TBA idealnya diatur pada rute-rute dengan struktur yang terkonsentrasi, misal yang di monopoli/duopoli/oligopoli oleh maskapai. Lebih Ianjut, ia mengatakan bahwa penerapan TBB dalam persaingan muncul perdebatan.

Di satu sisi dianggap negatif, karena menjadi entry barrier bagi pelaku usaha yang bisa menawarkan tarif di bawah TBB dan menjadi disinsentif bagi inovasi di industri yang bermuara pada munculnya besaran tarif di bawah TBB. Di lain sisi dianggap positif untuk mencegah agar jumlah maskapai yang bersaing di industri penerbangan tetap terjaga pada level tertentu, sehingga persaingan tetap terjadi.

“Sehingga hal ini dapat mencegah maskapai menjadi korban dari persaingan dengan strategi tarif (subsidi silang atau predatory pricing). Dalam hal terjadi predatory pricing maka hal tersebut menjadi kewenangan KPPU untuk menindaknya,” jelas Taufik.

Sementara, menurut pandangan pengamat dunia penerbangan, Chappy Hakim, naiknya harga tiket pesawat disebabkan beberapa faktor, namun yang paling dominan dikarenakan Operating Cost yang dibayarkan dalam bentuk mata uang US Dollar, sedangkan pendapatan maskapai dalam bentuk Rupiah. Sehingga dengan melemahnya Rupiah terhadap US Dollar menyebabkan naiknya harga operasional, yang berdampak juga pada harga tiket pesawat.

“Oleh karna itu, solusi mengatasi persoalan tersebut harus berdasar kepada hasil dari investigasi, audit, analisis yang dilakukan dengan kontrol yang terintegrasi dari pemerintah, dengan melibatkan Dewan Penerbangan Nasional dan jejaring perhubungan nasional,” pungkas Chappy Hakim. (Ahr)

Continue Reading
172 Comments

172 Comments

  1. Pingback: sildenafil online

  2. Pingback: gnc ed pills

  3. Pingback: medicine for impotence

  4. Pingback: cheap erectile dysfunction

  5. Pingback: buy cialis

  6. Pingback: pharmacy online

  7. Pingback: canadian pharmacy

  8. Pingback: Buy cialis

  9. Pingback: levitra

  10. Pingback: levitra generic

  11. Pingback: vardenafil pills

  12. Pingback: virgin casino online nj

  13. Pingback: canadian viagra

  14. Pingback: play for real online casino games

  15. Pingback: parx casino online

  16. Pingback: cialis cialis online

  17. Pingback: installment loans

  18. Pingback: no credit check loans

  19. Pingback: installment loans

  20. Pingback: 5 mg cialis

  21. Pingback: slot games

  22. Pingback: online gaming apps for android

  23. Pingback: cialis generic

  24. Pingback: real casino online

  25. Pingback: 5 mg cialis

  26. Pingback: new cialis

  27. Pingback: cialis to buy

  28. Pingback: the best deposit bonus online casino

  29. Pingback: cheap generic viagra

  30. Pingback: gambling games

  31. Pingback: free casino games

  32. Pingback: gambling games

  33. Pingback: casino online real money

  34. Pingback: viagra discount

  35. Pingback: viagra online generic

  36. Pingback: viagra generic

  37. Pingback: best online pharmacy for viagra

  38. Pingback: tadalafil tablets

  39. Pingback: how to buy viagra online

  40. Pingback: viagra

  41. Pingback: tadalafil cost

  42. Pingback: viagra for men

  43. Pingback: buy cialis pills

  44. Pingback: sildenafil

  45. Pingback: buying generic viagra online

  46. Pingback: tadalafil citrate

  47. Pingback: free slots

  48. Pingback: casino games win real money

  49. Pingback: sildenafil 100

  50. Pingback: can you buy viagra without

  51. Pingback: cialis professional

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

KONSULTASI HUKUM

Postingan Sudutkan Dr Reza Di Twitter Berlanjut Somasi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Kuasa Hukum PT Glafidsya Medika RMA Group@Skincare menggelar Jumpa Media pada Senin, 28 September 2020, di Gedung PT Glafidsya Medika, Jln Adhyaksa Raya Blok W No 4, RT 4, RW 4 Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Jumpa Media dimaksud dalam dalam hal ini, Somasi Terkait Pencemaran Nama Baik yagg diduga dilakukan sdr Syahar Banu@Pemilik akun Twitter Syahbanu terhadap klien Kami ibu dr. Reza Gladys@Owner PT. Glafidsya Medika RMA Group@Skincare.

DR. H. Razman Arif Nasution, SH, S.Ag, MA, (Ph.D), Lawyer & Founder RAN LAW FIRM yang menjadi kuasa hukum dr. Reza Gladys & dr. Attaubah Mufid mengatakan, Saya akan memberikan somasi baik lisan maupun tertulis.

“Sekarang kami berikan somasi lisan lewat media massa agar Syahar Banu mengklarifikasi pernyataannya dan tidak lagi memposting foto-foto yang menyudutkan Dokter Reza Gladys,” ujarnya.

Razman juga menegaskan bahwa melalui ini media, kami menyampaikan 3×24 jam untuk dijawab sama Syahar Banu, dan bila tidak ditanggapi, maka akan kita bawa ke jalur hukum, “tegas” nya. (Amhar)

Continue Reading

KONSULTASI HUKUM

Klaim Sepihak Tanah Warga, Forum Warga 04 Melawan Lantamal III

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Forum Warga 04 yang terdiri dari 9 RT menggelar pertemuan di Kantor RW 04, Kelurahan Kelapa Gading Barat, pada Sabtu malam, 19 September 2020. Pertemuan tersebut terkait rencana penggusuran paksa oleh Lantamas III.

Lantamal III dengan surat hak pengelola (SHP) nya Nomor 10 yang tahunnya tidak diketahui, talah mengintimidasi warga dengan mengeluarkan surat agar membongkar bangunannya tersebut dan mengklaim bahwasanya bangunan tersebut adalah bangunan liar di atas kepemilikan tanah Lantamal III

Menyikapi hal tersebut, Ketua RW 04 Usman mengatakan, bahwa apa yang diklaim oleh Lantamal III sangat tidak benar dan itu klaim sepihak, karna secara Fisik Warga RW 04 sudah mengusai lahanya lebih dari 50 tahun.

Usman juga katakan, bagwa secara Yuridis, lahan yang Kami tempati sudah ditetapkan oleh BPN melalui program PTSL sampai keluar Nomor Indentitas Bidang (NIB).

“Itu artinya bahwa, wilayah kami rumah-rumah atau tanah-tanah yang kami tempati sudah mendapatkan NIB itu adalah tidak masuk dalam lahan TNI AL atau Lantamal III,” tandas Usman

Selanjutnya Usman mengungkapkan, adanya klaim sepihak oleh Lantamal III tersebut, kami telah terkoordinasi dengan pengurus seluruh RT diwilayah RW 04 serta forum rukun warga, bahwa kami akan melawan semampu kami dan semaksimal mungkin

Kami tegaskan, bahwa lahan yang yang di klaim sepihak oleh Lantamal III sudah kami kuasai secara yuridis maupun secara fisik. Karna tidak ada bukti secuil pun yang menyatakan lahan kami di RW 04 yang terdiri dari 9 RT tidak termasuk dari lahan Kantamal III

“Dan kami punya banyak bukti dari adanya patokan-patokan lahan, bahwa wilayah kami tidak termasuk dalam surat hak pengelolaan (SHP) nomor 10 yang disebut oleh Lantamal III,” pungkas Usman, Ketua RW 04.

Sementara itu, Lastiono Cahyo Wibowo, ketua Forum Warga 04 yang menyoroti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mengungkapkan, bahwa program PTSL tidak memperhatikan untuk mengakomodir warga RW 04, hal ini terbukti banyaknya ganjalan-ganjalan yang kami lalui, dimana dalam memperjuangkan PTSL kami tidak mendapat dukungan sama sekali dari lurah.

“Dalam memperjuangkan PTSL kami sudah menyurati ketua BPN, Ketua DPRD dan pihak Lurah namun hingga kini belum ada balasan. Malah dari pihak Lurah kami sudah beraudiensi, tapi Lurah meresphonnya dengan memerintahkan kami untuk mengajukan gugatan,” urai Lastiono.

Dia katakan, program PTSL yang seharusnya memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, hingga kini belum menyentuh kami di RW 04, dimana kami telah menguasai fisik tanah garapan yang waktunya sudah cukup memungkinkan untuk bisa ditingkatkan tanah garapan tersebut menjadi sertifikat.

“Warga kelapa gading barat khusus nya RW 04 tidak pernah di dukung dengan adanya program PTSL oleh pamong kelurahan, sementara pamong kelurahan yang seharusnya membela kepentingan masyarakat malah berpihak ke pihak lantamal III,” ujar Lastiono.

Oleh karna itu, kami atas nama warga berinisiatif bahu-membahu untuk bisa di upayakan nya program PTSL bisa di rasakan untuk masyarakat kami khusus nya RW 04 Kelurahan kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, “tutup” Ketua Forum Warga 04. (Amhar)

Continue Reading

KONSULTASI HUKUM

INTERVENSI TANAH WARGA LANTAMAL III SALAH ALAMAT

Published

on

By

Ditulis 19 September 2020, oleh Andi Darwin R. Ranreng, SH., Penulis adalah Warga kelapa gading barat RW 04

JanoerKoening, Jakarta – Program
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Presiden Jokowi tidak mengena dan tidak bisa dinikmati oleh masyarakat khususnya warga Kelapa Gading Barat di RW 04, Kelurahan Kelapa Gading Barat Jakarta Utara.

Sementara program PTSL, yang dibicarakan pada saat orasi Presiden Jokowi pada janji politik dengan menerbitkan 1 juta sertifikat merupakan suatu terobosan yang amat sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya

Akan tetapi program PTSL tersebut tidak bisa dirasakan, oleh masyarakat yang ada di Jakarta khususnya pada warga Kelapa Gading Barat di RW 04 yang mana masyarakat tersebut dalam hal ini telah menguasai fisik tanah garapan yang waktunya sudah cukup memungkinkan untuk bisa ditingkatkan tanah garapan tersebut menjadi sertifikat.

Warga kelapa gading barat khusus nya RW 04 tidak pernah di dukung dengan adanya program PTSL oleh pamong kelurahan, sementara pamong kelurahan yang seharusnya membela kepentingan masyarakat malah berpihak ke pihak lantamal III.

Ironis dan miris apa karna kantor kelurahan tersebut ada di wilayah lantamal III karna numpang keberadaan nya, sehingga apa yang di lakukan pihak lantamal III selaku pengelolah kekuasaan menjadikan pamong yang bertugas di kelurahan kelapa gading barat tersebut harus tunduk dengan aturan pihak lantamal III, jadi ada pemerintahan diatas perintah.

Apa mungkin juga? takut di gusur, sehingga yang di rasakan oleh warga RW 04 telah terjadi diskriminasi dan tutup mata.

Sesuai dengan acuan undang-undang Agraria nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar-dasar pokok Agraria dan juga berdasarkan PP Nomor 2 nomor 24/1997 tentang pendaftaran tanah mengingat:
1. Undang-undang RI Nomor 5/1960 Jo PP Nomor 2/1960

2. Keppres RI Nomor 39/100 1979 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3/1979 disitu menyebutkan, yakni;
1. Melampirkan atas hak tanah yang dimohon
2. Melampirkan bukti perolehan tanah yang dimohon
3. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah secara sporadis dan diketahui oleh lurah
4. Surat keterangan tidak sengketa yang diketahui oleh lurah
5. Melampirkan fotokopi SPPT PBB tahun berjalan
6. Fotokopi KTP pemohon
7. Bidang tanah dimohon tidak dalam perkara di pengadilan hal-hal tersebut adalah hal secara yuridis yang harus ditempuh di dalam memperoleh sertifikat bila hal tersebut tidak bisa terakumulasi maka tentunya untuk merujuk pembuatan sertifikat itu juga tidak akan bisa terjadi mengingat masyarakat di Kelapa Gading tersebut secara legalitas sudah bisa Mangakomodir melengkapi persyaratan-persyaratan tersebut .

Tentunya hal tersebut bisa dilakukan secara teknis di lapangan dengan melakukan kegitan teknis dilapangan, mengukur tanah-tanah yang akan mau dijadikan sertifikat. Akan tetapi dalam perjalanannya tersebut tidaklah berjalan dengan apa yang diinginkan. Karna tidak di dukung oleh pamong setempat.

Kami atas nama warga berinisiatif bahu-membahu untuk bisa di upayakan nya program PTSL bisa di rasakan untuk masyarakat kami khusus nya RW 04 kelapa gading barat, karna nya secara pasti kegiatan teknis tersebut bisa berjalan, masyarakat Kelapa Gading barat khusus di RW 04 setelah didata dan telah dibentuk Float-float gambar yang secara sistematis itu tertuang dalam gambar Ukur gambar tata ruang

Gambar-gambar itu menunjukkan bahwa tanah tersebut tidak terdapat suatu hak yang melekat di atasnya sehubungan dengan itu setelah pengukuran tersebut maka institusi alat negara yang bernama Lantamal 3 mengklaim bahwa lahan tersebut adalah lahan kepunyaan kekuasaan nya. Dalam hal di bawah pengelolahan pihak Lantamal III dengan merujuk pada shp nomor 10 yang entah tahun pembuatannya tidak pernah disebutkan.

Kalau memang benar Shp no 10 tersebut yang di miliki Lantamal III, kapan bembuatan nya? Serta batas-batasnya, itu tidak pernah di paparkan di didalam perrtemuan-pertemuan yang di adakan di kelurahan maupun kecamatan.

BPN seharusnya menyetop kalau memang tanah yang kita tempati selama ini milik Lantamal III. Tapi kenyataannya Taem PTSL tetap melakukan pengukuran dengan alat yang canggih & akurat dan di nyatakan lokasi kita tidak termasuk wilayah Lantamal III, dan di kuatkan oleh peta bangunan.

Secara yuridis kita Lebih baik dari wilayah lain yang mengajukan PTSL itu di sampaikan oleh taem yuridis PTSL yg telah di tunjuk oleh BPN.

Mengingat history keberadaan tanah di lingkungan RW 04 Kelurahan Kelapa Gading Barat pada tahun 1987 pada kepemimpinan gubernur Wiyogo Atmodarminto telah terjadi proyek normalisasi Kali Sunter dan karena proyek tersebut banyak rumah-rumah masyarakat warga khususnya RW 04 di Kelapa Gading Barat terkena gusur

Dan karena hal tersebut Gubernur DKI Jakarta serta merta memberikan kompensasi ganti kerugian mana-mana lahan rumah yang terbongkar diberikan ganti tak terkecuali juga pohon-pohon yang ditanami oleh warga itu pun tak luput dari penggantian

Hal ini, bertanda bahwa Masyarakat khususnya warga Kelapa Gading Barat RW 04 secara de facto dan dejure, diakui keberadaannya dan legalstandingnya.

Khusus di wilayah 04 Kelapa Gading barat juga bukanlah penduduk liar dengan bukti-bukti yang yang kami ungkapkan bahwa Masyarakat khususnya RW 04 Kelapa Gading adalah masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang dan hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia sehubungan dengan klaim tanah yang dikuasai oleh Lantamal III adalah tidak mendasar dan Salah alamat kalau lahan tersebut diklaim milik pihak Lantamal III.

Dan pada saat itu pun mereka pihak Lantamal III telah mematok dan menentukan lokasi batas-batas wilayah kekuasaan teritorialnya di mana itu patok tersebut ditandai dengan dibuatnya gapura yang besar dan mewah di muka Komplek TNI Angkatan Laut.

Itulah batas teritorialnya alangkah ironisnya bilamana batas-batas yang telah diakui dan diamini oleh beberapa institusi baik itu Lantamal III sendiri pihak terkait dalam hal ini provinsi DKI Jakarta Utara dan sekarang.

Lantamal III dengan surat hak pengelola nya Nomor 10 yang tahunnya tidak diketahui, dan sekarang pun mengintimidasi warga dengan mengeluarkan surat agar membongkar bangunannya tersebut dan mengklaim bahwasanya bangunan tersebut adalah bangunan liar di atas kepemilikan tanah Lantamal III

Sungguh ironis bahwa kami bukanlah penduduk liar kalaupun ada bangunan liar itu sudah otomatis yang mendiami tersebut adalah penduduk liar. Bagaimana hal ini bisa di konotasikan dengan kata-kata liar sementara dasar rujukan surat yang di keluarkan nya pun dengan dasar undang-undang no 1 tahun 2004 sudah tidak berlaku surut artinya surat tersebut di buat tergesa-gesa

Sementara UU tersebut sudah berubah dan perlu dicatat bahwa kami warga Kelurahan Kelapa Gading barat khususnya di RW 04 tidak serta merta tunduk atas aturan-aturan yang telah di pampangkan di muka jalan dengan menancapkan plang papan pengumuman yang bukan pada tempatnya.

Karna kami bukanlah warga dari Lantamal III, kami adalah warga sipil. Tentunya taat akan peraturan sipil
Jadi apapun bentuk dari penekanan pemaksaan pembongkaran bangunan kami tersebut adalah pelanggaran atas hak seseoarang dan itu adalah perbuatan melawan hukum yang tidak di benarkan dalam suatu tindakan pemaksaan kehendak.

Karnanya pimpinan lantamal III harus mengkoreksi kembali hasrat tatanan nilai yang akan dilakukan dan dibuat. Tentunya tidak semata-mata dengan mata tertutup. Semua itu ada konsekuensinya.

Pretasi boleh di cari tetapi janganlah mengorbankan dan memaksakan apa yang seharusnya di kondisikan untuk di jalankan dengan merekayasa suatu hal yang menjadikan permasalahan diatas masalah

Continue Reading

Trending