Connect with us

Uncategorized

APRI Akan Terus Menolong Para Penambang Agar Bisa Bekerja Nyaman

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) menggelar Diskusi Media dengan Tema ” Lebih Menguntungkan Mana Tambang Rakyat atau Freeport?” dilaksanakan di Neighbor Coffee Spot, Menteng, Jakarta, Senin (5/8/2019).

Gatot Sugiarto Ketum APRI mengatakan selama 5 tahun APRI belum muncul, karena banyak yang tidak menginginkan keberadaannya, karena akan menjadi ancaman dalam kondisi tambang rakyat, dengan istilah kerjanya haram uangnya halal, semua pada minta jatah kepada penambang rakyat tersebut, katanya.

Ia melanjutkan secara historis penambang rakyat sudah ada sebelum Indonesia ada, dan pemerintah harus memperhatikan para penambang rakyat, dan diayomi oleh pemerintah bukan diuber-uber oleh aparat, dibakar tambangnya.

“Jumlah penambang rakyat seluruh Indonesia berjumlah jutaan, dan kami memutuskan tetap menambang agar penghasilan yang didapat dapat menghidupi keluarganya, dan semua akan mendapatkan rezeki yang lumayan termasuk para tukang ojek yang membawa batu bongkahan tambang berisi emas, semua kebagian rezeki,” ungkapnya.

Menurut Gatot, dipertambangan rakyat harus badan kuat sehingga dapat mengatasi pengangguran semua bekerja, dan perlu membuat jaringan pemasaran agar mereka terjamin penjualannya, dan ini potensinya luar biasa.

Penghasilan penambang rakyat seluruh Indonesia sampai berjumlah 25 Trilyun lebih besar dari kelapa sawit, dan banyak yang diuntungkan dengan adanya penambangan rakyat, dan dari APRI akan tetap menolong para penambang agar mereka dapat bekerja dengan nyaman, jelas Gatot.

Sementara itu Iwan Pilliang seorang Content Director mengatakan, negeri kita dimana-mana emas berserakan, mari kita urus IPR-IPR, kenapa yang mudah dipersulit dan jangan terlalu mahal biaya IPR nya.

“Hampir semua wilayah di Bukit Barisan hampir semua emas, dari Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan lainnya. Persoalannya kenapa yang mudah dipersulit, serta janganlah kita dibodohi dan seakan-akan kita susah, mati di lumbung padi, padahal kita punya emas yang banyak,” ujarnya.

Menurut Bisman Bakhtiar dari PUSHEP/ Komisi VII DPR-RI mengatakan, eksistensi penambang rakyat terabaikan dan ada pertanyaan lebih menguntungkan mana tambang rakyat atau Freeport, kenyataan hasil dari penambangan rakyat lebih besar dari hasil perkebunan kita. (Ary)

Continue Reading
188 Comments

188 Comments

  1. Pingback: buy sildenafil

  2. Pingback: ed pills for sale

  3. Pingback: ed drugs

  4. Pingback: gnc ed pills

  5. Pingback: order cialis

  6. Pingback: pharmacy online

  7. Pingback: Cialis in usa

  8. Pingback: buy levitra online

  9. Pingback: buy levitra

  10. Pingback: slot games online

  11. Pingback: viagra viagra

  12. Pingback: empire casino online

  13. Pingback: slot games

  14. Pingback: cialis generic cialis tadalafil

  15. Pingback: loans for bad credit

  16. Pingback: no credit check loans

  17. Pingback: quick cash loans

  18. Pingback: cialis 20

  19. Pingback: casino slots gambling

  20. Pingback: online slots

  21. Pingback: del

  22. Pingback: cialis 5 mg

  23. Pingback: casino moons online casino

  24. Pingback: cialis 20

  25. Pingback: cialis 5 mg

  26. Pingback: buy cialis

  27. Pingback: marionper

  28. Pingback: buy generic viagra online

  29. Pingback: online gambling

  30. Pingback: casino online real money

  31. Pingback: casino games online

  32. Pingback: real casino online

  33. Pingback: viagra prices

  34. Pingback: best generic viagra

  35. Pingback: viagra online

  36. Pingback: viagra pills for sale

  37. Pingback: viagra samples

  38. Pingback: buy cialis online

  39. Pingback: viagra connect

  40. Pingback: buy viagra new york

  41. Pingback: viagra dosage

  42. Pingback: canadian pharmacy cialis

  43. Pingback: chewable viagra 100mg

  44. Pingback: buy viagra without prescription

  45. Pingback: cialis generic

  46. Pingback: effects of 150 mg of viagra

  47. Pingback: buy viagra online cheap

  48. Pingback: generic viagra prices

  49. Pingback: viagra prescription

  50. Pingback: buy cialis

  51. Pingback: casino games win real money

  52. Pingback: online casinos real money

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending