Connect with us

Nasional

Rencana Menristekdikti Impor Rektor Asing Menuai Pro-Kontra

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Rencana Pemerintah Indonesia melalui Menristekdikti yang akan menjalankan kebijakan impor rektor asing menunai Pro & Kontra yang cukup ramai di masyarakat. Tentu saja persoalannya yang paling prinsipal tidak ada UU satupun di Indonesia yang memperbolehkan orang asing menjadi rektor di suatu perguruan tinggi negeri.

Mengapa Menristekdikti sepertinya bernafsu sekali agar supaya Perguruan Tinggi Negri (PTN) dijabat oleh rektor yang berasal dari negara asing dengan argumentasi yang begitu simpel agar supaya PTN Indonesia mampu menduduki ranking dunia sejajar dengan perguruan-perguruan tinggi di negara maju lainnya.

Cara berpikir Menristekdikti tersebut dalam pandangan saya sangat membahayakan kedaulatan negara dalam perspektif nilai-nilai kebangsaan dalam pencapaian tujuan cita-cita negara proklamasi 1945, demikian dikatakan oleh Dr. Suhardi Somomoeljono, SH,. MH, di Jakarta, Sabtu (3/8/2019).

“Rektor asing yang akan di impor dari negara-negara maju untuk menjadi rektor di PTN Indonesia justru dalam waktu singkat akan menghancurkan bangsa dan negara dari sisi pengrusakan dan atau penghancuran karakter mahasiswa secara sistemik yang akan dibangun melakui model kurikulum dan silabus,” tambahnya

menurutnya, Pemerintah nantinya dalam waktu singkat setelah rektor asing menduduki PTN Indonesia akan dininabubukkan misalnya, PTN Indonesia masuk ranking dunia ke 10 contohnya.

“Nah seluruh dunia nantinya akan mengalir deras memuji Indonesia setinggi langit dalam situasi dan kondisi seperti itu nantinya pemerintah akan lupa diri dan kebijakan-kebijakan dalam dunia pendidikan akan dapat dikendalikan secara mudah oleh negara-negara asing,” ungkap Dr. Suhardi Somomoeljono, SH,. MH, Sosok Praktisi & Akademisi, Dosen Pascasarjana UNMA Banten.

Dia juga mengatakan, Indonesia nantinya akan kehilangan kedaulatan atas dunia pendidikan sehingga hal tersebut pada akhirnya dapat menghancurkan sistem ketahanan dan pertahanan nasional dari perspektif nilai-nilai kebangsaan.

Sebaiknya Menristekdikti segera diganti sebelum nantinya menyesal sebab jika benar-benar terjadi rektor asing misalnya dari USA, Belanda, Inggris, Cina, Jepang, Korea, Rusia, DLL pasti Indonesia akan hancur lebur hanya akan dijadikan bancakan dunia pendidikan kita untuk kepentingan negara-negara asing.

Menristekdikti jangan meniru negara yang wilayahnya super kecil seperti Singapura yang gemar impor rektor asing.
Indonesia itu bukan negara gurem kecil seperti Singapura tetapi negara besar seperti halnya Cina, India, Rusia, Amerika.

“Jadi jangan sekali-kali dalam rangka membangun Indonesia terutama dari segi pembangunan sistem pendidikan, sistem hukum, pertahanan, keamanan dan hal-hal strategis lainnya meniru negara gurem yang kecil-kecil karena sudah pasti kulturnya sangat berbeda,” tegas! Dr. Suhardi. (Amhar)

Continue Reading
128 Comments

128 Comments

  1. Pingback: generic sildenafil

  2. Pingback: viagra generic

  3. Pingback: ed pills

  4. Pingback: male ed pills

  5. Pingback: buy ed pills

  6. Pingback: generic cialis online

  7. Pingback: walmart pharmacy

  8. Pingback: cialis mastercard

  9. Pingback: generic vardenafil

  10. Pingback: vardenafil 10mg

  11. Pingback: casino moons online casino

  12. Pingback: virgin casino online nj login

  13. Pingback: cheap viagra online canadian pharmacy

  14. Pingback: casino real money

  15. Pingback: casino online games

  16. Pingback: instant loans

  17. Pingback: installment loans

  18. Pingback: pay day loans

  19. Pingback: viagra pills

  20. Pingback: casino online slots

  21. Pingback: wind creek casino online games

  22. Pingback: new cialis

  23. Pingback: winona

  24. Pingback: real money online casinos usa

  25. Pingback: cialis internet

  26. Pingback: 20 cialis

  27. Pingback: generic cialis

  28. Pingback: cialis generic

  29. Pingback: legal online casino in usa

  30. Pingback: online casino games real money

  31. Pingback: slot games

  32. Pingback: jackpot party casino

  33. Pingback: best online casino for money

  34. Pingback: generic name for viagra

  35. Pingback: cheap viagra

  36. Pingback: viagra coupon

  37. Pingback: buy real cialis online

  38. Pingback: www.jueriy.com

  39. Pingback: cialistodo.com

  40. Pingback: catapres 100mcg uk

  41. Pingback: ceclor 500mg online

  42. Pingback: casino slot

  43. Pingback: real money online casinos usa

  44. Pingback: online casino real money paypal

  45. Pingback: gambling casino online

  46. Pingback: slot machine games

  47. Pingback: automobile insurance

  48. Pingback: top car insurance

  49. Pingback: direct general car insurance quotes

  50. Pingback: car insurance quotes

  51. Pingback: cheap car insurance quotes

  52. Pingback: car insurance quotes now

  53. Pingback: aaa car insurance

  54. Pingback: cheap car insurance

  55. Pingback: safecar insurance

  56. Pingback: car insurance quotes companies in texas

  57. Pingback: no credit check loans

  58. Pingback: payday loans montgomery al

  59. Pingback: installment loans mn

  60. Pingback: quick loans online loans

  61. Pingback: bad credit loans loan

  62. Pingback: payday loans georgia

  63. Pingback: personal loans hamilton ontario

  64. Pingback: cbd oil side effects

  65. Pingback: best cbd oil for pain management

  66. Pingback: can you vape cbd oil

  67. Pingback: cbd in marijuana

  68. Pingback: cbd oil for cancer

  69. Pingback: difference between hemp oil and cbd oil

  70. Pingback: cbd oil side effects on kidneys

  71. Pingback: cbd oil entourage effect

  72. Pingback: buy an essays

  73. Pingback: algebra homework answers

  74. Pingback: my homework help

  75. Pingback: assignment of leases

  76. Pingback: online homework planner

  77. Pingback: top rated essay writing service

  78. Pingback: connect online homework

  79. Pingback: aa seat assignment

  80. Pingback: how to writing an essay

  81. Pingback: essay online

  82. Pingback: cleocin 300mg price

  83. Pingback: clomid usa

  84. Pingback: clonidine tablet

  85. Pingback: clozaril tablet

  86. Pingback: colchicine 0,5mg cheap

  87. Pingback: symbicort inhaler 160/4,5 mcg generic

  88. Pingback: combivent tablet

  89. Pingback: order coreg

  90. Pingback: how to buy compazine 5 mg

  91. Pingback: coumadin prices

  92. Pingback: cozaar 25mg nz

  93. Pingback: crestor 10 mg uk

  94. Pingback: cymbalta without prescription

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

Indonesia Ajak ASEAN Jalin Kerja sama Penanggulangan Pandemi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pemerintah Indonesia mengajak negara-negara ASEAN untuk bekerja sama dalam penanggulangan pandemi di kawasan regional. Hal tesebut disampaikan oleh Kepala BNPB sebagai Ketua Delegasi Indonesia dalam pertemuan tingkat ASEAN yang digelar secara virtual.

Kepala BNPB Doni Monardo menyampaikan bahwa negara-negara ASEAN sedang menghadapi tantangan yang sama, yakni pandemi Covid-19. Namun di sisi lain, bencana lain tentu juga dialami oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini.

Oleh karena itu, Doni mengatakan, komitmen yang kuat dan kerja sama sebagai satu kesatuan ASEAN diperlukan untuk mencapai tujuan dan visi bersama sebagai pemimpin global dalam penanggulangan bencana.

“Saya ingin mengajak para Menteri dan Pejabat seluruh negara anggota ASEAN yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana untuk mulai melihat kemungkinan potensi kerja sama kita ke depan dalam menghadapi pandemi,” ujar Doni pada 8th ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management dan 9th Meeting of the Conference of the Parties to AADMER, Jumat (27/11/2020).

Kerja sama ini dicontohkan Doni yang juga Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dengan pendekatan pentaheliks yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, seluruh elemen masyarakat, swasta termasuk akademisi dan media massa.

Ia berharap pendekatan ini dapat menjadi upaya bersama dalam penanggulangan bencana di ASEAN, yakni meningkatkan partisipasi para pemangku kepentingan dalam penanganan bencana bersama unsur pemerintah.

Doni juga berharap AHA Centre atau ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management dapat turut terlibat dalam upaya koordinasi dan kerja sama dalam penanggulangan pandemic di masa yang akan datang.

Lebih lanjut, Doni menyampaikan, Indonesia terus mendukung penuh upaya bersama untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih baik di kawasan ASEAN, termasuk keterlibatan dan dukungan dari mitra ASEAN.

“Tetapi yang terpenting adalah kesatuan dan kebersamaan kita karena saya yakin dalam melakukan penanggulangan bencana, sebagai sebuah negara, prestasi sejati hanya akan tercapai jika kita maju bersama dan tidak meninggalkan siapa pun,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Kepala BNPB menyampaikan ajakan untuk para menteri dan pejabat dari negara-negara ASEAN untuk berpartisipasi pada 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) yang akan digelar di Bali, pada Mei 2022 mendatang.

Sementara itu, Doni menyampaikan pembelajaran penanganan pandemi di Tanah Air. “Kerja sama dan koordinasi yang komprehensif ini telah membawa Indonesia dapat mengurangi jumlah korban jiwa,” ujarnya.

Pada minggu ketiga November 2020, Indonesia telah melakukan testing hingga mencapai sekitar 239 ribu atau 88,6 persen dari standar WHO. Situasi yang luar biasa tesebut menjadi tantangan besar kepada Indonesia, “pungkas” Doni Munardo.

Pertemuan dengan negara-negara ASEAN sebagai rangkaian dari kegiatan tahunan terkait dengan penanggulangan bencana, yaitu 37th Meeting of the ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM), 13th Meeting of the Governing Board of the AHA Centre

Kemudian perpemuan ini juga sebagai giat 14th Meeting of the Joint Task Force to Promote Synergy with Other Relevant ASEAN Bodies on Humanitarian Assistance and Disaster Relief (JTF on HADR), 8th ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management (AMMDM) dan 9th Meeing of the Conference of the Parties to AADMER.

Rangkaian yang semuanya digelar secara virtual berlangsung pada 25 – 27 November 2020. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Gatot Nurmantyo: Syahganda cs Tolak Penangguhan Penahanan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Presidium Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo menceritakan bahwa Syahganda Nainggolan, Anton Permana, dan Jumhur Hidayat menolak upaya penangguhan penahanan.

Dalam sambutannya, Gatot Nurmantyo (Ganur) mengungkapkan, Penolakan itu menunjukkan bahwa ketiganya adalah pejuang sejati.

“Saya secara pribadi siap menjadi penjamin, namun upaya penangguhan penahanan ditolak sama Syahganda, Anton, dan Jumhur. Ketiganya kompak menolak.

Ini yang membuat kami salut,” jelas Gatot dalam sambutannya di acara peluncuran dan bedah buku ‘Pemikiran Sang Revolusioner Dr Syahganda Nainggolan’ di Sekretariat KAMI pada Jum’at (27/11/2020) di Menteng, Jakarta.

Lebih lanjut Gatot menjelaskan, alasan penolakan itu karena ada syarat yang tidak bisa diterima Syahganda, Anton dan Jumhur.

“Ada tiga syarat penangguhan penahanan, yakni pertama tidak akan melarikan diri. Kedua, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan ketiga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama,” urainya.

Syarat ketiga itu yang mereka tolak, ungkap Gatot. Bagi mereka apa yang dilakukan mereka, yang dituduhkan melanggar UU, adalah dalam rangka kebenaran. Syahganda cs merasa lebih baik dipenjara ketimbang dilarang menyuarakan kebenaran.

Peluncuran buku ini juga menandakan bahwa idealisme dan pemikiran Syahganda tidak akan luntur meski dipenjara.

“Masih di penjara, tapi buku diluncurkan. Ini salah satu bukti bahwa perjuangan tidak bisa dipadamkan. Semakin ditekan semakin menjadi tegar dan kuat” ujar Gatot.

Pada peluncuran dan bedah buku ini, Gatot mengucapkan selamat kepada Syahganda atas peluncuran buku tersebut. Perjuangan belum selesai, ini baru dimulai.

“Saya sampaikan perjuangan yang dimulai dengan niat karena Allah SWT, tidak akan bisa dihentikan oleh manusia,” tegasnya.

Buku pemikiran Sang Revolusioner ini juga menjadi bukti bahwa Syahganda adalah sosok aktivis yang pemikir, atau inetelektual aktivis.

Hal senada juga disampaikan oleh Din Syamsuddin dalam sambutan secara virtual via aplikasi zoom. “Syahganda adalah intelektual sejati. Intelektualisme bukan sekadar intelektual, tapi juga dilaksanakan dalam aksi nyata,” ungkap Din. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Komnas HAM: Tarik Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme dari DPR

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Presiden untuk menarik Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Pelibatan TNI dari pembahasan dan penandatanganan sebelum ada kebijakan yang jelas berdasarkan prinsip negara hukum dan norma HAM.

Permintaan ini dituliskan dalam rekomendasi Surat Komnas HAM ke Presiden dan DPR pada 17 Juni 2020, sebagaimana disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara dalam Seminar Online Kerjasama Academic TV dengan FISIP Universitas Lampung (UNILA) dengan Tema “Mendudukkan Peran TNI Dalam Upaya Penanggulangan Aksi Terorisme” pada 24 November 2020.

Beka Ulung mengungkapkan, Komnas HAM menilai Rancangan Perpres ini bertentangan dengan pendekatan hukum yang menjadi paradigma UU No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu criminal justice system dan UU No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang menekankan pelibatan TNI dalam penanganan terorisme sebagai perbantuan.

Sehingga pelibatan TNI adalah bersifat ad hoc, didasarkan pada keputusan politik negara dan anggaran hanya dari APBN. Secara prinsip menurut Beka Rancangan ini bertentangan dengan prinsip lex superior legi inferior.

Selanjutnya alasan permintaan penarikan rancangan menurut Surat Komnas HAM kata Beka, karena Rancangan Perpres ini bercirikan pendekatan War Model dalam penanganan terorisme yang melahirkan status kondisi ‘perang’ tanpa kejelasan hukum dan memicu pelanggaran HAM.

“Komnas HAM juga menyoroti potensi tumpang tindih peran yang dilahirkan Perpres dalam tata kelola penanganan terorisme, dimana di dalam UU No 5 Tahun 2018 telah diatur tugas dan kewenangan sejumlah Lembaga selain TNI,” pungkas Beka Ulung.

Dalam Webinar tersebut, Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah S.H., M.H, Pakar Hukum Pidana UNILA dalam paparannya menyatakan bahwa dari sisi kebijakan, pemberantasan terorisme pada aspek preventif dan represif sudah dilakukan oleh dua Lembaga, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kelopisian Negara Republik Indonesia (Polri).

“Jadi, apa yang diamanatkan ke pada TNI dalam Rancangan Perpres sudah dilakukan Lembaga lain, sehingga berpotensi tumpang tindih dan menambah beban keuangan negara,” ujarnya.

Karenanya Ahmad menegaskan bahwa jika pelibatan TNI diperlukan, maka itu terkait dengan ancaman yang melampaui kemampuan aparat penegak hukum untuk mengatasinya, dilakukan sebagai bentuk perbantuan dan kendali operasi tetap berada pada Polri, serta tunduk pada ketentuan dan norma hukum dan HAM.

Ahmad mengingatkan bahwa TNI bukan aparat penagak hukum, sehingga jika dipaksakan masuk dalam ranah penegakan hukum akan melanggar kepentingan penegakan hukum pidana yang melindungi hak negara, masyarakat, pelaku dan korban berdasarkan hukum acara pidana.

Dalam kesempatan yang sama, Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A, Pakar Politik UNILA menyampaikan hasil pengamatannya bahwa dalam dua tahun terakhir eskalasi ancaman terorisme menurun, yang berkaitan erat dengan keberhasil penanganan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah.

“Karenanya menjadi tidak elevan membicarakan penanganan TNI terhadap terorisme,” ujar Robi

Disisi lain, Robi juga menyoroti sumber anggaran TNI dalam Rancangan Perpres dari APBN, APBD dan sumber lain-lain yang tidak mungkin dipenuhi pemerintah karena saat ini anggaran negara difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Sementara Himawan Indrajat, S.IP., M.Si, Pakar Politik Pemerintahan UNILA dalam kritiknya terhadap Rancangan Perpres menyatakan perlunya produk hukum yang lebih jelas mengatur keterlibatan TNI karena Perpres ini tidak mengatur koordinasi dengan Lembaga lain

Hal ini agar tidak tumpang tindih, serta perlu diperbaiki aturan-aturannya agar jelas dalam upaya tetap menghormati HAM. “Jangan sampai Perpres ini menjadi Boomerang di kemudian hari,” Ujar Himawan Indrajat. (Amhar)

Continue Reading

Trending