Nasional
Waves Indonesia Dukung Sistem Penilaian SDA Menuju Pembangunan Berkelanjutan

JanoerKoening, Jakarta – Lebih dari 27 persen PDB Indonesia berasal dari
sektor pertanian, kehutanan, perikanan, sektor pertambangan & penggalian, dan sektor industri pengolahan, utamanya pada komoditas sawit, karet, mineral, minyak bumi, dan gas alam. Tanpa manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang tepat, Indonesia berisiko lebih banyak mengalami degradasi lingkungan dan menghasilkan emisi GRK.
Untuk itu, sistem penilaian SDA menjadi sangat krusial dan penting untuk menggabungkan aset-aset SDA di atas untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Program I-WAVES merupakan bentuk kemitraan global yang dikelola oleh Bank Dunia untuk mendukung upaya berbagai pemerintah dunia memasukkan NCA dalam perencanaan pembangunan mereka, dan menjadikan NCA sebagai dasar pengambilan keputusan dalam kebijakan publik dan pembangunan ekonomi.
“I-WAVES telah mendukung pemanfaatan NCA untuk analisis kebijakan dan perencanaan pembangunan di Indonesia, seperti pengembangan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang sedang digarap Indonesia saat ini,” jelas Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto, di Jakarta, Jum’at (26/7/2019)
Dia menambahkan, Kerangka kerja PRK ini menjadi tools untuk perencanaan pembangunan kami dan mendukung implementasi prioritas nasional yang telah kami rancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Ke depannya, coverage dari WAVES project dapat ditambah lagi. Karena negara kita negara kepulauan, kita ingin memiliki monetary value untuk mangrove, coral reef dan sea crest yang ada. Sehingga kita bisa lebih berhati-hati dengan coastal resources yang kita miliki, “harap” Arifin.
Secara khusus kegiatan ini juga telah mendukung inisiatif PRK. “Saya berharap neraca SDA yang telah disusun melalui program I-WAVES, secara umum dapat memberikan informasi kepada pemangku kebijakan dan masyarakat luas dalam rangka pengarustamaan neraca SDA untuk pengambilan kebijakan,” ungkap Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik Adi Lumaksono.
Sedangkan bagi BPS, secara khusus hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat memperluas cakupan implementasi SEEA dalam SISNERLING, sehingga dapat diperoleh informasi mengenai aset lingkungan maupun jasa ekosistem yang lebih rinci, tambahnya.
Sementara dari World Bank Lead Environment Economist Raffaello Cervigni mengungkapkan, bahwa pada akhir fase pertama ini, I-WAVES telah berhasil merilis enam laporan yang memuat temuan tentang tanah dan asetnya, neraca lahan gambut, dan analisis integrasi neraca-neraca terhadap pembangunan berkelanjutan Indonesia.
Berbagai laporan tersebut dikembangkan oleh Bank Dunia bersama dengan Bappenas, Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan, dan atas dukungan dari Pemerintah Denmark, Komisi Eropa, Prancis, Jerman, Jepang, Belanda, Norwegia, Swiss, dan Inggris.
“Pada fase pertama ini, Bank Dunia melalui WAVES telah berhasil mengantarkan Pemerintah Indonesia dalam memperkuat sistem NCA di Indonesia. Sejauh ini, program WAVES telah memasukkan NCA ke dalam analisis kebijakan mengenai peluang untuk Inisiatif PRK,” tutup Raffaello. (Amhar)
Nasional
Bawaslu Apresiasi Penggunaan SIPOL KPU Verifikasi Administrasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2024

JanoerKoening, Jakarta – Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terhadap tahapan tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi (vermin) partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024 menunjukkan bahwa, terdapat kendala dalam penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
Selain itu, “Bawaslu juga mengalami kendala keterbatasan akses pengawasan, baik dalam akses terhadap SIPOL, maupun akses dalam melakukan pengawasan melekat terhadap proses pendaftaran dan verin berkas parpol calon peserta Pemilu 2024,” ungkap Rahmat Bagja dalam jumpa pers nya di Hotel Borobudur, Senen (15/8/2022) di Jakarta.
Selain itu juga kata Rahmat, Bawaslu juga mendapatkan adanya nama jajaran penyelenggara pemilu yang dicatut sebagai anggota maupun pengurus parpol di dalam SIPOL. Hingga hari ke-14 tahapan pendaftaran parpol dan hari ke-13 tahapan vermin, setidaknya terdapat 275 nama penyelenggara pemilu yang tercatat dalam keanggotaan dan kepengurusan parpol.
Bawaslu mengapresiasi penggunaan SIPOL KPU dalam proses pendaftaran dan verifikasi administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024. Namun Bawaslu merekomendasikan beberapa hal kepada KPU;
Pertama, agar KPU mengoptimalkan fungsi SIPOL dalam proses tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi yang masih tersisa.
Kedua, agar KPU memberikan
meningkatkan kerja sama dengan Bawaslu dalam penyelanggaraan pemilu dengan memberikan ruang dan akses sepenuhnya bagi Bawaslu dan seluruh jajaran pengawas untuk menjalankan amanat undang-undang, termasuk akses untuk mengawasi secara melekat tahapan vermin berkas
parpol calon peserta pemilu.
Ketiga, terhadap hasil pengawasan berupa 275 NIK penyelenggara pemilu maupun masyarakat yang bukan merupakan anggota maupun pengurus parpol yang dicatut dan dimasukan ke dalam SIPOL, KPU agar segera menindaklanjuti dengan mencoret NIK tersebut sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh KPU. (Amhar)
Nasional
Gelar Diskusi, Puskamnas Angkat Tema “Radikalisme dan Cita-cita Khilafah Islamiyah

JanoerKoening, Jakarta – Peneliti Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Indah Pangestu Amaritasari menyebut, Khilafatul Muslimin merupakan pecahan dari Negara Islam Indonesia (NII). Bedanya kelompok ini tidak menggunakan kekerasan dalam menyebarluaskan idelogi. Namun, lebih kepada mengubah pola pikir para pengikutnya.
“Dia bisa berbahaya jika lingkungannya mendukung. Apalagi milai-nilai demokrasi, HAM, gender apabila tidak digunakan dengan baik itu bisa di eksploitir sama kelompok-kelompok yang mengidolakan kekerasan dan mungkin ada di organisasi tersebut,” kata Indah dalam sebuah diskusi ‘Radikalisme dan Cita-cita Khilafah Islamiyah Perspektif Keamanan Nasional’ di D’Hotel Jakarta, Minggu (14/8/2022).
Pengamat terorisme ini menyatakan, pendekatan HAM, gender, dan demokrasi penting dilakukan dalam upaya deradikalisasi. Dalam beberapa peristiwa teror di Indonesia, perempuan belakangan digunakan sebagai alat perlawanan.
“Kalau kita tidak melakukan pendekatan gender dan nilai-nilai demokrasi, maka yang terjadi adalah semakin parah, dia bisa jadi bahaya. Jadi jangan membuat bahaya dengan kondisi kondusif untuk itu,” beber Indah.
Indah juga menjelaskan, pendekatan gender penting dilakukan terhadap perempuan yang mengalami trauma. Dia mencontohkan, korban pemerkosaan perlu diperhatikan lebih agar rasa traumanya terobati, sehingga tetap berada pada pendiriannya.
Karena itu, dalam melakukan deradikalisasi alangkah baik mengedepankan konteks kebutuhan dari individu. Hal ini pun harus melihat pada persfektif gender, dalam melakukan upaya deradikalisasi.
“Pendekatan gendrr ditanya apakah dia punya traumatik. Kalau tidak diurus, tiba-tiba dibantu ekonomi, nggak ngaruh. Karena traumanya tidak terselesaikan,” cetus Indah.
Dalam kesempatan yang sama, Budayawan Ngatawi Al-Zastrow menuturkan, pendekatan budaya penting dilakukan dalam melawan radikalisme. Dia mengamini, Khilafatul Muslimin merupakan musuh utama bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
“Khilafatul Muslimin ini berbahaya dan lintas teritori, maka ini menjadi musuh bersama bagi warga bangsa. Karena yang diancam kemanusiaan dan peradaban,” tegas Ngatawi.
Oleh karena itu, Ngatawi menawarkan agar penyelesaian radikalisme dilakukan dengan upaya-upaya budaya yang dapat menyentuh hati masing-masing individu. Sehingga bisa menghidupkan lagi pemikiran individu yang telah diubah cara pandang berpikirnya.
“Maka perlu dirumuskan yang disebut melawan radikalisme dengan pendekatan kebudayaan. Kalau ditangani dengan operasi militer akan dianggap medan jihad dan mereka akan melegitimasi kalau kekuasaan ini togut kalau jalannya operasi militer atau pun penegakan hukum juga sama saja, karena mereka tidak meyakini itu, karena akan mereka lawan,” pungkasnya.
Editor : Amhar
Nasional
Pernyataan Sikap Kemitraan Terhadap RKUHP. “RKUHP Ancaman Bagi Demokrasi”

JanoerKoening, Jakarta – Setelah tiga tahun tertunda, wacana pengesahan RKUHP (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang disempurnakan pemerintah semakin nyata. Komisi III DPR sudah menerima naskah RKUHP yang sudah disempurnakan. Meski tadinya dikabarkan akan disahkan bulan Juli, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan kelanjutan pembahasan RKHUP kemungkinannya akan dilakukan setelah masa reses DPR berakhir, yaitu tanggal 16 Agustus 2022.
Proses perumusan RKHUP sejak awal mengundang banyak kontroversi dalam hal transparansi dan partisipasi masyarakat. Saat pemerintah melakukan sosialisasi dan perbaikan atas draft RKUHP versi tahun 2019 (draft yang tidak jadi disahkan karena mendapat penolakan keras dari masyakat, khususnya mahasiswa), masyarakat tidak diberi akses terhadap rancangan hasil perbaikan tersebut. Baru pada tanggal 6 Juli 2022, setelah RKUHP tersebut diserahkan secara resmi oleh Pemerintah ke DPR, dokumen rancangan itu disebarluaskan. Pemerintah beralasan bahwa prosedurnya memang demikian.
Laode M. Syarif, Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (KEMITRAAN) mengatakan tindakan tersebut jelas merupakan bentuk ketidaktransparanan proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan melanggar Pasal 88 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011.
“Pasal ini menyatakan bahwa penyebarluasan RUU seharusnya sudah dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak tahap penyusunan RUU, yakni sebelum diserahkan kepada DPR untuk dibahas,” pungkas Laude dalam pernyataan persnya, Jakarta, 25 Juli 2022.
Dalam hal partisipasi masyarakat, pembahasan dan pengesahan RKUHP tidak terlihat keseriusan pemerintah dan DPR untuk secara sungguh-sungguh (genuine) untuk melibatkan publik. Ini terlihat rencana awal pemerintah untuk memproses RKHUP secara kilat. Pada bulan April 2022, pemerintah menyatakan akan segera menyerahkan RKUHP ke DPR kemudian dibahas dan disahkan bulan Juni 2022. Lalu rencana tersebut diundur ke Juli 2022. Akhirnya diundur kembali ke waktu yang belum ditetapkan karena adanya penolakan (kembali) dari masyarakat.
“Rencana pemerintah membahas RKUHP secara kilat merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 96 UU No. 13 tahun 2022 yang secara tegas mewajibkan pemerintah dan DPR untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunannya. Pelanggaran seperti ini seharusnya dihindari, karena Pemerintah seharusnya menjadi teladan dalam menegakkan aturan hukum yang berlaku di negeri ini. Ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dan DPR semakin meningkat, karena banyak sekali undang-undang yang disetujui oleh Pemerintah dan DPR yang miskin partisipasi bahkan dapat dikategorikan sebagai ‘undang-undang yang disembunyikan’. Contoh nyata dari undang-undang yang miskin partisipasi dapat dilihat dalam proses penyusunan revisi UU KPK, revisi UU Minerba, revisi UU MK, dan proses pengundangan UU Cipta Kerja yang kemudian dinyatakan sebagai inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konsitusi,” ungkap Laode M. Syarif.
Dalam hal substansi, Pemerintah dan DPR mengatakan hanya akan mendengarkan masukan untuk 14 isu pokok yang dianggap ‘masih mengganjal.’ Seperti hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai basis pemidanaan; pidana mati; penyerangan (penghinaan) terhadap Presiden dan Wakil Presiden; pidana karena memiliki kekuatan gaib; pidana bagi dokter atau dokter gigi yang melaksanakan pekerjaannya tanpa izin; pidana bagi pemilik unggas dan ternak yang merusak kebun yang ditaburi benih; contempt of court; advokat curang; penodaan agama; penganiayaan hewan; penggelandangan; pengguguran kehamilan atau aborsi; perzinahan; dan kohabitasi.
Pemerintah dan DPR seakan menutup mata untuk pasal-pasal bermasalah lainnya, seperti pasal tentang pemidanaan bagi mereka yang dianggap menghina kekuasaan umum atau lembaga negara (Pasal 351).
KEMITRAAN menganggap pasal ini justru mengancam masa depan demokrasi Indonesia, karena mirip dengan pasal-pasal Haatzaai Artikelen yang berhubungan dengan tindakan menyebarkan kebencian warisan Kolonial Hindia Belanda, dan biasa digunakan sebagai pasal karet. Sebelumnya, aturan ini telah sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Dalam hal yang menyangkut delik penghinaan, Pemerintah tidak memberikan ketegasan penafsiran mengenai definisi penghinaan tersebut. Hal ini sangat berbahaya karena hanya pejabat pemerintah yang berhak menafsirkannya sehingga berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kritik kepada pemerintah dan lembaga negara. “Kita masih ingat bagaimana Adrianus Meliala, Hariz Azhar atau Robertus Robert diproses kepolisian, bahkan sebagian dijadikan tersangka, karena mengungkapkan dugaan korupsi oleh oknum Polri. Bahkan dalam kasus Robertus, hanya karena menyanyikan lagu yang dianggap menghina TNI,” ungkap Rifqi Sjarief Assegaf, Direktur Program Justice, Anti-Corruption, & Human Right (JAHR) di KEMITRAAN.
Oleh karena itu, KEMITRAAN berpendapat bahwa tidak perlu ada kategori khusus tentang “penghinaan kekuasaan umum atau lembaga negara” karena yang merasa dihina pribadinya dapat menggunakan pasal penghinaan dalam Pasal 437 RKUHP yang secara tegas mengatakan bahwa:
“Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan bulan) atau pidana denda paling banyak kategori II”. Penggunaan pasal ini juga menegaskan prinsip hukum “equality before the law” bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Intinya, menurut Laode M Syarif, “Perlindungan atas jabatan tidak dapat dipersonifikasikan sebagai perlindungan atas pribadi, karena jabatan adalah pemberian dari masyarakat dan bersifat publik.”
Pasal-pasal RKUHP yang juga perlu disoroti adalah yang menyangkut demonstrasi karena RKUHP menjadikan perbuatan melakukan demontrasi tanpa izin menjadi delik pidana (Pasal 256), padahal dalam aturan yang berlaku saat ini, perbuatan demikian hanya dapat memberikan kewenangan bagi Polri untuk membubarkan kegiatan tersebut (Pasal 15 UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Muka Umum).
Konsep RKUHP untuk menggabungkan sebagian delik pidana khusus ke dalam RKUHP juga tidak luput dari masalah. Ancaman hukuman minimum delik korupsi tertentu, misalnya, diperingan dari 4 tahun menjadi 2 tahun (Pasal 607). Oleh karena itu, pasal-pasal tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus.
Berdasarkan uraian di atas, KEMITRAAN menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:
Pemerintah dan DPR perlu menyediakan waktu dan sarana yang memadai untuk melakukan konsultasi publik terkait substansi RKUHP yang lebih genuine atau sepenuh hati, termasuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sesuai Pasal 96 ayat (8) UU No. 13 Tahun 2022. Dengan demikian masyarakat dapat mengetahui dengan jelas jika ada usulan atau masukan yang tidak diterima. Partisipasi publik yang genuine dalam penyusunan peraturan merupakan salah satu prinsip dasar dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sehingga perlu dikedepankan. Kesungguhan dalam mendorong partisipasi ini merupakan kesempatan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat atas pemerintah dan DPR.
Pembahasan RKUHP agar tidak dibatasi pada 14 isu yang sudah diidentifikasi pemerintah dan DPR, namun juga pasal-pasal lain yang masih mendapat catatan dan kritik dan masyarakat dan ahli, termasuk pasal-pasal yang berpotensi membatasi secara eksesif hak menyatakan pendapat dan berdemonstrasi.
Pemerintah dan DPR sebaiknya memanfaatkan proses penyusunan RKUHP ini sebagai momentum untuk menunjukkan kesungguhannya dalam memajukan demokrasi dan negara hukum. (Amhar)
Sumber : kemitraan.or.id
-
EKONOMI4 tahun ago
Forum A1: Indonesia Bukan Negara Miskin
-
Business3 tahun ago
Ungkap Fakta, BaBe Luncurkan Kanal
-
Entertainment5 tahun ago
The final 6 ‘Game of Thrones’ episodes might feel like a full season
-
Uncategorized3 tahun ago
Di Kota Malang MES Kumpulkan Investor Syariah
-
Uncategorized3 tahun ago
Curhat: 4,5 Tahun Antara Realita & Derita Pelaku Usaha
-
Uncategorized3 tahun ago
Antisipasi Kecurangan, Para Tokoh Deklarasikan GMP
-
POLITIK4 tahun ago
Hoaxs dapat Membunuh Karakter Seseorang
-
Entertainment5 tahun ago
Mod turns ‘Counter-Strike’ into a ‘Tekken’ clone with fighting chickens
Pingback: dirty tinder porn ad
Pingback: craigslist dating site free shrevrport la
Pingback: cialis black australia
Pingback: cialis vision side effects
Pingback: gastro health
Pingback: wg online pharmacy review
Pingback: online pharmacy walmart com
Pingback: cialis 10mg reviews
Pingback: viagra overnight delivery usa
Pingback: https://regcialist.com
Pingback: fluoxetine hydrochloride 40 mg
Pingback: quetiapine fumarate 50
Pingback: how does zoloft work
Pingback: buy viagra online cheap
Pingback: where to buy sildenafil
Pingback: viagra sale
Pingback: generic viagra canada
Pingback: generic viagra online canadian pharmacy
Pingback: buy cheap generic cialis
Pingback: cheap generic cialis
Pingback: cialis free samples
Pingback: cialis online uk
Pingback: online viagra
Pingback: order viagra online
Pingback: cialis europe
Pingback: cheapest generic viagra
Pingback: best online sildenafil prescription
Pingback: cheap viagra prices
Pingback: tadalafil from india reviews
Pingback: viagra prices
Pingback: womens viagra
Pingback: prednisone over the counter uk
Pingback: buying generic viagra online
Pingback: cialis generic levitra viagra
Pingback: viagra generic wholesale
Pingback: stromectol 3 mg tablets price
Pingback: viagra for women otc
Pingback: sildenafil citrate 50mg
Pingback: ivomec ivermectin
Pingback: soolantra 12 mg tablet uses
Pingback: ivermectin pediatric dosing
Pingback: eli lilly cialis
Pingback: where can you buy viagra in south africa
Pingback: generic viagra indian distributors
Pingback: where can i buy ivermectin for humans
Pingback: telemedicine viagra cheap
Pingback: viagra pills for sale usa
Pingback: tadalafil research
Pingback: tadalafil sale
Pingback: buy viagra in canada without precription
Pingback: how can i buy real viagra
Pingback: is there a generic for cialis
Pingback: french pharmacy online
Pingback: buy sildenafil online
Pingback: loans for people with no credit history
Pingback: roulette calculator online
Pingback: cheap generic viagra online
Pingback: dapoxetine chemical formula
Pingback: viagra professional
Pingback: herb viagra
Pingback: viagra no precipitation
Pingback: what doctor can prescribe viagra
Pingback: natural viagra for men
Pingback: pfizer viagra
Pingback: online viagra cheap
Pingback: buy amoxil 1000mg usa
Pingback: alternative to viagra
Pingback: order lasix 40 mg
Pingback: gabapentin 300mg
Pingback: chloroquine 150 mg
Pingback: prednisone 20 mg
Pingback: cheap viagra
Pingback: provigil online buy
Pingback: ivermectin goodrx
Pingback: how much is albuterol
Pingback: azithromycin pills
Pingback: walmart viagra
Pingback: neurontin medicine
Pingback: viagra sans ordonnance
Pingback: prednisone pill cost
Pingback: avana 200mg
Pingback: ivermectin 3mg price
Pingback: albuterol from mexico
Pingback: viagra kaufen
Pingback: viagra side effects
Pingback: viagra substitute
Pingback: women viagra
Pingback: buy viagra online
Pingback: dog sex games
Pingback: viagra 50 mg
Pingback: cialis pills 20mg
Pingback: generic viagra
Pingback: viagra sildenafil 25 mg
Pingback: best of online casino
Pingback: rhino pills vs viagra
Pingback: cialis canada online
Pingback: buy cialis online
Pingback: buy cialis cheap online
Pingback: where to buy viagra tablet
Pingback: cialis without prescriptions australia
Pingback: More methods
Pingback: printable cialis coupon
Pingback: walgreens cost of sildenafil 100mg
Pingback: meritroyalbet
Pingback: eurocasino
Pingback: elexusbet
Pingback: madridbet
Pingback: meritking
Pingback: meritking
Pingback: ivermectin 20 mg
Pingback: trcasino
Pingback: elexusbet
Pingback: eurocasino
Pingback: tadalafil cost cvs
Pingback: ivermectin coyote doseage
Pingback: trcasino
Pingback: tombala siteleri
Pingback: tombala siteleri
Pingback: tombala siteleri
Pingback: pct nolvadex
Pingback: lumigan coupon
Pingback: latisse coupon
Pingback: meritroyalbet
Pingback: meritroyalbet
Pingback: meritroyalbet
Pingback: 8 zanaflex
Pingback: mask
Pingback: molnupiravir pill
Pingback: stromectol tablets
Pingback: stromectol cream
Pingback: frontline doctors ivermectin
Pingback: viagra jelly for sale
Pingback: ivermectin ontario
Pingback: where can i buy ivermectin
Pingback: ivermectin price
Pingback: prednisone 5mg us
Pingback: tadalafil otc
Pingback: stromectol 3 mg
Pingback: does cialis cost as much as viagra
Pingback: sildenafil citrate tablets
Pingback: cheap sildenafil 100mg
Pingback: sildenafil citrate for sale
Pingback: generic for cialis
Pingback: how to order cialis
Pingback: how to take prednisone 20mg
Pingback: prednisone 20mg price
Pingback: 2citizens
Pingback: meritroyalbet
Pingback: generic cialis
Pingback: cialis tadalafil
Pingback: cialis goodrx
Pingback: cialis tablets
Pingback: cialis tadalafil tablets
Pingback: how much does ivermectin cost
Pingback: generic cialis uk cost
Pingback: slovar po psihoanalizu laplansh
Pingback: DPTPtNqS
Pingback: qQ8KZZE6
Pingback: D6tuzANh
Pingback: SHKALA TONOV
Pingback: Øêàëà òîíîâ
Pingback: russianmanagement.com
Pingback: chelovek-iz-90-h
Pingback: 3Hk12Bl
Pingback: 3NOZC44
Pingback: 01211
Pingback: tor-lyubov-i-grom
Pingback: film-tor-2022
Pingback: hd-tor-2022
Pingback: hdorg2.ru
Pingback: Psikholog
Pingback: Link
Pingback: tor-lyubov-i-grom.ru
Pingback: psy
Pingback: chelovek soznaniye mozg
Pingback: bit.ly
Pingback: cleantalkorg2.ru
Pingback: bucha killings
Pingback: War in Ukraine
Pingback: Ukraine
Pingback: Ukraine news live
Pingback: The Latest Ukraine News
Pingback: site
Pingback: stats
Pingback: Ukraine-war
Pingback: movies
Pingback: gidonline
Pingback: mir dikogo zapada 4 sezon 4 seriya
Pingback: web
Pingback: film.8filmov.ru
Pingback: video
Pingback: film
Pingback: liusia-8-seriiaonlain
Pingback: smotret-polnyj-film-smotret-v-khoroshem-kachestve
Pingback: filmgoda.ru
Pingback: rodnoe-kino-ru
Pingback: stat.netstate.ru
Pingback: sY5am
Pingback: Dom drakona
Pingback: JGXldbkj
Pingback: aOuSjapt