Connect with us

Uncategorized

Di Jember Seminar Multifinance Syariah itu adalah yang Pertama kali

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) menyelenggarakan Seminar Multifinance Syariah bersama Adira Finance Syariah dan di dukung oleh OJK RI bertempat di Hall Room Lt 3 GKT IAIN Jember, Kota Jember, Jawa Timur, pada Kamis 25 Juli 2019. Seminar ini adalah yang pertama kali digelar di Jember dengan mengambil tema “Aman Transaksinya, Syariah Pembiayaannya.”

Kegiatan ini dihadiri sekitar 253 orang peserta yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pesantren, SKPD, lembaga keuangan, karyawan, pengusaha, dosen dan juga mahasiswa.

Adapun narasumber yang hadir, Moohammad Bukhori Muslim selaku Ketua Komite Bidang Perdagangan, Logistik dan Produk Halal, serta pembicara kedua, Tisna Sumantri dari Adira Finance Syariah.

Pada acara tersebut, hadir memberikan kata sambutan Hamdan Rifai selaku ketua panitia acara Roadshow Multifinance Syariah. Keynote Speech disampaikan oleh Sofa Nurdianah Istiqomah selaku kepala sub bagian pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan Jember.

Babun Soeharto, selaku Ketua Umum Pengurus Daerah Masyarakat Ekonomi Syariah Jember dalam Kata Sambutan Sekaligus Membuka Acara mengatakan, Kota Jember sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan sosialisasi Keuangan Syariah melalui kegiatan Roadshow, Seperti Asuransi Syariah dan Pasar Modal Syariah.

“Namun seminar Multifinance Syariah ini adalah yang pertama kali diadakan di Kota Jember,” ungkap Babun, jember (26/7).

Dia tambahkan, MES Jember terus berupaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas mengenai keuangan syariah. Semoga dengan kegiatan ini akan lebih banyak masyarakat yang terliterasi keuangan syariah.

MES Jember akan terus berusaha untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai keuangan syariah. Sehingga banyak masyarakat yang menggunakan prinsip Syariah dalam kehidupan sehari-hari.

“Melaui Roadshow Multifinance Syariah ini masyarakat kota Jember lebih mengenal pembiayaan syariah khususnya multifinance syariah. Dan menerapkan prinsip syariah dalam setiap sendi kehidupan, serta industri keuangan Syariah di kota Jember terus berkembang.” Harap Babun. (Amhar)

Continue Reading
140 Comments

140 Comments

  1. Pingback: buy sildenafil

  2. Pingback: best ed pills online

  3. Pingback: male ed pills

  4. Pingback: best over the counter ed pills

  5. Pingback: generic cialis online

  6. Pingback: online canadian pharmacy

  7. Pingback: best online pharmacy

  8. Pingback: generic cialis online

  9. Pingback: Buy cheap cialis

  10. Pingback: levitra pill

  11. Pingback: vardenafil 20mg

  12. Pingback: levitra pills

  13. Pingback: real money casino online usa

  14. Pingback: real money casino

  15. Pingback: herbal viagra

  16. Pingback: casino online games for real money

  17. Pingback: slots online

  18. Pingback: tadalafil 5mg

  19. Pingback: cash advance online

  20. Pingback: personal loans

  21. Pingback: loans online

  22. Pingback: viagra for sale

  23. Pingback: casino online usa

  24. Pingback: best real money online casinos

  25. Pingback: buy cialis

  26. Pingback: online craps game no download

  27. Pingback: online casino mastercard usa

  28. Pingback: Best Online Casinos 2020

  29. Pingback: cialis to buy

  30. Pingback: 20 cialis

  31. Pingback: 20 cialis

  32. Pingback: cialis 5 mg

  33. Pingback: doubleu casino

  34. Pingback: casino slot

  35. Pingback: best casino online

  36. Pingback: online casino usa

  37. Pingback: canadian viagra

  38. Pingback: non prescription viagra

  39. Pingback: cheap viagra online canadian pharmacy

  40. Pingback: tadalafil dosage

  41. Pingback: generic cialis tadalafil 20 mg from india

  42. Pingback: casino slot

  43. Pingback: online casinos usa

  44. Pingback: www.jueriy.com

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending