Connect with us

Uncategorized

Gelar Festival Banjar, Masyarakat Kalsel Perkenalkan Budaya Kalimantan

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Masyarakat Kalimantan Selatan adalah masyarakat yang majemuk. Ada banyak bahasa dan berbagai bentuk kebudayaan, termasuk seni. Keindahan seni dan budaya ini akan menjadi modal sangat besar bagi pembangunan dan perkembangan masyarakat di Kalimantan Selatan.

Masyarakat Kalimantan Selatan menyelenggara Festival Banjar 2019 dilaksanakan oleh Kerukunan Bubuhan Banjar Se-Jabodetabek bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota Se-Kalimantan

Festival Seni Budaya Banjar Tahun 2019 adalah festival yang istimewa. Istimewa karena festival ini diadakan di Jakarta yang dihadiri oleh para komunitas orang Banjar sedunia dan dikuti oleh 13 Kabupaten-Kota di Kalimantan Selatan dan dinikmati oleh Masyarakat umum, Bubuhan Banjar, dan lain-lain.

Kegiatan ini diselenggarakan selama 7 hari sejak tanggal 15-21 Juli 2019 dengan mengambil lokasi di Museum Nasional Indonesia dan Area CFD Bundaran HI Jakarta. Penyelenggara Festival Banjar 2019 dilaksanakan oleh Kerukunan Bubuhan Banjar Se-Jabodetabek bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota Se-Kalimantan

Ketua Pelaksana Festival Banjar 2019, Dr. Hj. Rosiyati Mh Thamrin, SE, MM pada sambutannya mengatakan, bahwa festival ini akan diselenggarakan Parade Budaya, Silaturahim, Bazar dan Expo. Kegiatan ini akan mempromosikan ragam budaya Banjar dan Dayak Meratus kepada masyarakat Jakarta dan perwakilan Negara sahabat yang ada di Indonesia.

“Penyelenggaraan Festival Budaya Banjar 2019 yang mengusung Tema “Penguatan nilai-nilai kebudayaan Banjar” bertujuan untuk memperkenalkan, mempromosikan potensi daerah berupa budaya dan lainnya dari Kabupaten dan Kota yang ada di Kalimantan Selatan yang dikemas dalam acara Etalase Kebudayaan Banjar,” ungkap Rosiyati, saat memberi sambutan di Museum Nasional Indonesia, Jakarta, Jum’at (19/7/2019).

Festival Banjar 2019 telah disiapkan tiga acara besar yakni Parade Budaya Banjar yang akan ditampilkan dan di pagelarkan di Museum Nasional maupun di area Car Free Day Bundaran HI Jakarta yang dikuti oleh 13 Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan dan Bubuhan Banjar Sedunia. Selanjutnya akan berlangsung pula Silaturahim atau Halal Bi Halal Bubuhan Banjar Sedunia dan Bazzar/Expo yang digelar dalam bentuk Replika pasar terapung.

Sebagai panitia, kami mendukung agar Festival Banjar ini dapat dilakukan setiap tahun sehingga dapat mendorong percepatan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan baru diluar sektor pertambangan dan perkebunan yang sudah ada di Kalimantan Selatan, ungkap Rosiyati.

Dengan adanya Festival budaya yang menunjukkan keragaman budaya Banjar dan Dayak Meratus, diharapkan menjadi ajang promosi yang baik bagi Provinsi Kalimantan Selatan sebagai tujuan wisata yang menarik bagi turis lokal maupun mancanegara.

“Mari kita semua meriahkan Festival Banjar 2019 yang merupakan gerakan untuk memelihara eksistensi budaya Banjar yang kaya akan jenis dan bentuknya tapi juga memiliki makna dari berbagai sisi kehidupan kita,” tutup Dr. Hj. Rosiyati Mh Thamrin, SE, MM. (Ar/Rudy)

Continue Reading
223 Comments

223 Comments

  1. Pingback: sildenafil

  2. Pingback: erection pills

  3. Pingback: erectile dysfunction drug

  4. Pingback: best ed pills non prescription

  5. Pingback: buy cialis

  6. Pingback: online pharmacy

  7. Pingback: Real cialis online

  8. Pingback: generic levitra online

  9. Pingback: vardenafil dosage

  10. Pingback: vardenafil usa

  11. Pingback: generic name for viagra

  12. Pingback: instant loans

  13. Pingback: cash advance online

  14. Pingback: viagra for sale

  15. Pingback: cialis to buy

  16. Pingback: cialis buy

  17. Pingback: cialis 5 mg

  18. Pingback: best casino online

  19. Pingback: online casinos real money

  20. Pingback: viagra prices

  21. Pingback: buy viagra online cheap

  22. Pingback: buy viagra online cheapest

  23. Pingback: cheapest generic viagra

  24. Pingback: sildenafil

  25. Pingback: buying generic viagra online

  26. Pingback: viagra generic

  27. Pingback: viagra pills

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending