Connect with us

Uncategorized

Merasa di Zhalimi, TimSes Hidayat Matnoer Tegaskan Sikap

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Pada hari Rabu 17 Juli 2019, bertempat di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta. Nampak Tim sukses Achmad Hidayat Matnur yaitu Subhan didampingi, Ramli Kamidi, Djuju Purwantoro-kuasa hukum, mengadakan konferensi pers menyikapi di coretnya Calon kandidat Iluni UI Hidayat Matnur.

Subhan menguraikan, terkait dengan dicoretnya kandidat kami, Achmad Nur Hidayat sebagai calon ketua ILUNI UI, kami merasa dizhalimi dan hak asasi kandidat kami untuk dipilih dirampas oleh panitia Pemira.

Oleh karna itu, kepada para Alumni Universitas Indonesia, kami timsukses Hidayat Matnoer ingin menjelaskan beberapa beberapa hal penting yakni:

‘Kami akan melawan keputusan panitia Pemira SK Nomor: 002/SK/P3L/ILUNI-UI/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 yang tidak mencantumkan nama kandidat kami sebagai calon kandidat ketua ILUNI Ul periode 2019-2022,” ujar Subhan.

Dikatakan Subhan, bahwa panitia tanpa dasar dan alasan yang jelas, telah menuduh timses kami melakukan kesalahan administratif yang menyebabkan dari 263 dukungan (Iampiran co-y KTP) dicoret sepihak, sehingga hanya menjadi 133 dukungan alumni.

“Panitia mengundang timses kami hanya untuk membacakan keputusan (secara sepihak) tanpa meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Timses kami. Oleh karenanya, kami merasa panitia tidak adil kepada kami dan tidak mengedepankan prinsip-prinsip keguyuban dan kekeluargaan sebagai sesama alumni Universitas Indonesia,” tambah Subhan.

Ada azas hukum: “Siapa yang mendalilkan, maka mereka yang harus membuktikan”. Panitia tidak membeberkan secara detail dasar alasan dan pembuktian secara faktual perihal tersebut kepada Timses kami, oleh karena itu panitia diduga telah secara nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Untuk itu Kami akan mengambil langkah-Iangkah hukum yang perlu baik secara Perdata maupun Pidana, demi penegakkan hak-hak hukum dan keadilan bagi kami. Namun demikian, bila masih ada niat baik dari Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana untuk melakukan koreksi atas kekeliruan yang terjadi, maka kami tetap bersedia untuk memusyawarahkannya bersama.

Sementara Hidayat Matnur mengungkapkan, terlepas dari kasus dicoret/dibatalkan saya sebagai calon ketua ILUNI Ul. “Saya tetap bertekad untuk terus berkontribusi positif untuk almamater dan kemajuan bangsa,” Tegas Matnur.

Kami meminta agar Proses Pemira ILUNI 2019-2022 dihentikan untuk sementara waktu, jika ternyata masih berlangsung sampai selesainya proses gugatan kami baik secara Perdata maupun Pidana, “pungkas” Subhan menutupnya. (Amhar)

Continue Reading
233 Comments

233 Comments

  1. Pingback: generic sildenafil

  2. Pingback: cheap viagra

  3. Pingback: erectile dysfunction medications

  4. Pingback: ed pills

  5. Pingback: top rated ed pills

  6. Pingback: buy generic cialis

  7. Pingback: online canadian pharmacy

  8. Pingback: Real cialis online

  9. Pingback: generic vardenafil online

  10. Pingback: buy levitra online

  11. Pingback: best online casino

  12. Pingback: generic viagra names

  13. Pingback: casino online slots

  14. Pingback: play for real online casino games

  15. Pingback: buy cialis online overnight shipping

  16. Pingback: cash advance online

  17. Pingback: online payday loans

  18. Pingback: loan online

  19. Pingback: cialis buy

  20. Pingback: vegas best real money casinos

  21. Pingback: real money casino

  22. Pingback: https://casino-online-us.com/ on

  23. Pingback: cialis internet

  24. Pingback: Best Online Casinos 2020

  25. Pingback: 5 mg cialis

  26. Pingback: generic cialis

  27. Pingback: cialis buy

  28. Pingback: play online blackjack tournament

  29. Pingback: generic name for viagra

  30. Pingback: slots online

  31. Pingback: free casino games

  32. Pingback: online gambling

  33. Pingback: slots online

  34. Pingback: viagra samples

  35. Pingback: viagra for women

  36. Pingback: where to buy viagra online

  37. Pingback: viagra price

  38. Pingback: viagra without a doctor prescription

  39. Pingback: canadian viagra

  40. Pingback: generic cialis at walmart

  41. Pingback: purchase viagra online

  42. Pingback: cheap viagra generic

  43. Pingback: tadalafil online canadian pharmacy

  44. Pingback: buy viagra

  45. Pingback: cialis 10mg

  46. Pingback: generic viagra in stores

  47. Pingback: how to buy viagra online

  48. Pingback: viagra original pfizer order

  49. Pingback: viagra 100mg

  50. Pingback: tadalafil generic

  51. Pingback: online slots for real money

  52. Pingback: real money casino

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending