Connect with us

Uncategorized

Wakil Walikota Jaktim Resmikan Festival Pejuang Anak Subuh 2019

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Gerakan Anak Pejuang Subuh Indonesia hari ini, Ahad 14 Juli 2019, menggelar Festival Anak Pejuang Subuh (FAPS) 2019 di Aula Masjid Al Kautsar. FAPS 2019 di isi dengan Seminar Sehari, Panggung Hiburan Anak, Parade dan Bazar.

Festival ini diadakan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengenal lebih dalam Gerakan Anak Pejuang Subuh (GAPS) beserta seluruh aktivitas yang selama ini dilakukan. Hal ini juga guna memberikan kesempatan kepada perwakilan Anak Pejuang Subuh di Jabodetabek untuk unjuk kebolehan di bidang agama dan kesenian.

Festival Anak Pejuang Subuh dibuka secara resmi oleh Wakil Walikota Jakarta Timur Uus Kuswanto S.Sos, MAP., mewakili Walikota Jaktim yang sedang bertugas di acara lain. Uus Kuswanto didampingi Asisten Walikota Bidang Kesra, Sekretaris Kecamatan Cakung, Lurah Jatinegara, serta perangkat RT dan RW wilayah Jatinegara.

Dalam sambutannya, Uus mengatakan sangat senang dengan adanya FAPS karena bisa menginspirasi masyarakat di wilayah DKI Jakarta, dan Jaktim khususnya, agar menjadikan masjid yang ramah anak, sekaligus membuat anak mau dan mampu subuh berjamaah di masjid.

“Saya berjanji untuk memberikan dukungan konkret agar Gerakan Anak Pejuang Subuh lebih memasyarakat di wilayah Jaktim khususnya dan DKI secara umum,” pungkas Wakil Walikota Jaktim, (14/7)

Ketua Panitia FAPS yang juga adalah Ketua Gerakan Anak Pejuang Subuh Indonesia, Ir. Sidik Budiyanto menjelaskan, ada tiga (3) rangkaian kegiatan utama di acara FAPS yang berlangsung hari ini, Minggu 14 Juli di Masjid Al Kautsar, Waru Doyong, Cakung, Jaktim yaitu :

Pertama, adanya seminar sehari bertema “Menciptakan Generasi Anak Pejuang Subuh di Masjid Kita”, dengan narasumber Ustadz Ali Ridho LC (Ketua Forum Magrib Mengaji wilayah Jaksel), dan Ir Sidik Budiyanto (Ketua Gerakan Anak Pejuang Subuh Indonesia). Seminar berlangsung pukul 09.00-15.30 WIB, diikuti perwakilan pengurus masjid dan peserta umum, berlangsung di ruang dalam masjid.

Kedua, kegiatan berupa panggung hiburan anak-anak, menampilkan Parade Dongeng, Parade Marawis, Parade Hafizh dan Hafizah Cilik. Puluhan pengisi acara tersebut tampil di aula masjid Al Kautsar, sejak pagi hingga sore hari. Panggung hiburan ini diikuti lebih dari 100 anak Pejuang Subuh setempat dan perwakilan Anak Pejuang Subuh dari beberapa masjid dan musholla.

Ketiga, Bazar perlengkapan muslim, diikuti 9 stand, yang menjual berbagai produk makanan dan kreasi kerajinan tangan, dan berlangsung di halaman parkir masjid.

“Keseluruhan kegiatan berjalan lancar dan ditutup pada pukul 16.30 WIB oleh Ketua Nazir Masjid Al Kautsar, Bapak KH Hasbullah Abduh,” ujar Ir. Sidik Budiyanto. (Amhar)

Continue Reading
82 Comments

82 Comments

  1. Pingback: sildenafil

  2. Pingback: medicine for impotence

  3. Pingback: top rated ed pills

  4. Pingback: best ed pills online

  5. Pingback: cialis generic

  6. Pingback: canadian pharmacy

  7. Pingback: canadian pharmacy

  8. Pingback: cvs pharmacy

  9. Pingback: cialis visa

  10. Pingback: Buy cialis online

  11. Pingback: levitra online pharmacy

  12. Pingback: vardenafil canada

  13. Pingback: real money casino

  14. Pingback: casino slots gambling

  15. Pingback: viagra online pharmacy

  16. Pingback: best online casino for money

  17. Pingback: online casino games

  18. Pingback: cialis pills

  19. Pingback: cash loan

  20. Pingback: personal loan

  21. Pingback: cash advance online

  22. Pingback: viagra prescription

  23. Pingback: cialis internet

  24. Pingback: new online slots

  25. Pingback: best real money online casinos

  26. Pingback: 5 mg cialis

  27. Pingback: online casinos real money

  28. Pingback: 20 cialis

  29. Pingback: casino jack and the us of money watch online

  30. Pingback: money casinos

  31. Pingback: generic cialis

  32. Pingback: cialis internet

  33. Pingback: generic for cialis

  34. Pingback: viagra sildenafil

  35. Pingback: casino games win real money

  36. Pingback: play online casino real money

  37. Pingback: best casino online

  38. Pingback: real casino online

  39. Pingback: viagra for women

  40. Pingback: free viagra

  41. Pingback: viagra alternative

  42. Pingback: buy viagra

  43. Pingback: brand viagra

  44. Pingback: tadalafil cialis

  45. Pingback: viagra prices

  46. Pingback: buy cialis generic online

  47. Pingback: buy viagra online usa

  48. Pingback: viagra alternative

  49. Pingback: tadalafil generic

  50. Pingback: viagra pills 100 mg

  51. Pingback: viagra 100mg

  52. Pingback: viagra cost

  53. Pingback: cialis online reviews

  54. Pingback: free casino games

  55. Pingback: online casinos real money

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending