Connect with us

Uncategorized

Rangkul Start-up lnovatif, Visa Everywhere Initiative Buka Pendaftaran

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Visa, penyedia pembayaran digital terdepan di dunia, hari ini Rabu, 3 Juli 2019, mengumumkan peluncuran Visa Everywhere Initiative di Indonesia, sebuah kompetisi yang mengajak start-up inovatif untuk memberikan solusi atas tantangan perdagangan di masa depan.

Visa Everywhere Initiative merupakan program inovasi global yang merangkul start-up untuk mengatasi tantangan perdagangan, mengembangkan produk, dan menawarkan solusi yang mungkin dalam mendukung jaringan mitra Visa yang luas.

“Hingga saat ini, program telah dilaksanakan di kawasan Amerika Utara, Amerika Latin, Eropa, Asia, Timur Tengah dan Afrika, menjangkau lebih dari 75 negara,” ungkap Presdir Visa Worldwide Indonesia Riko Abdurrahman, Rabu (3/7/2019) di Jakarta.

Presiden Direktur PT Visa Worldwide Indonesia Riko Abdurrahman mengatakan, Indonesia dinilai sebagai pusat Iahirnya start-up inovatif. Hal ini didukung oleh perekonomian yang terus bertumbuh dan populasi melek teknologi yang terbilang besar, Indonesia memiliki kondisi yang ideal dalam mendukung munculnya start-up. Tidak heran Indonesia melahirkan start-up unicorn paling banyak di kawasan Asia Tenggara.

“Kami meyakini saat ini adalah waktu yang tepat untuk meluncurkan Visa Everywhere Initiative di Indonesia, mengajak start-up untuk mengembangkan solusi yang inovatif dalam mengatasi tantangan-tantangan mendesak yang dihadapi industri perdagangan di Indonesia,” ujar Riko Abdurrahman.

Riko juga menyebutkan bahwa Kompetisi dibuka hari ini, 3 Juli 2019, peserta dapat mengetahui lebih lanjut mengenai inisiatif dengan mengunjungi situs resmi dan mendaftar disini. Ketika mendaftar, start-up harus mengajukan solusi untuk salah satu dari tiga tantangan berikut:

Pertama, bagaimana start-up membantu memperluas layanan finansial bagi konsumen yang belum memiliki akses ke perbankan dan merchant di Indonesia

Kedua, bagaimana start-up mengembangkan layanan remitansi lintas negara yang dapat memudahkan masyarakat Indonesia dalam mengirimkan dan menerima dana

Ketiga, bagaimana start-up mendukung pelaku usaha dalam mengelola dan memperlancar arus pembayaran bisnis domestik dan internasional

Riko juga menjelaskan, nantinya Peserta yang Iolos babak final akan mempresentasikan ide di hadapan panel juri di Bali pada tanggal 12 September. Lalu Finalis akan memperebutkan hadiah utama IDR 350 juta dan hadiah untuk pemenang favorit sebesar IDR 75 juta.

Visa Everywhere Initiative pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 untuk mengasah kreativitas dan talenta komunitas start-up di seluruh dunia. Sejak diluncurkan, program tersebut telah mengundang partisipasi Iebih dari 4.000 start-up di seluruh dunia, dengan total pendanaan kolektif mencapai Iebih dari USD 2,5 miliar. (Amhar)

Continue Reading
195 Comments

195 Comments

  1. Pingback: buy sildenafil

  2. Pingback: pills for erection

  3. Pingback: ed pills for sale

  4. Pingback: best over the counter ed pills

  5. Pingback: cialis 10 mg

  6. Pingback: walmart pharmacy

  7. Pingback: Buy cialis online

  8. Pingback: cheap vardenafil

  9. Pingback: vardenafil canada

  10. Pingback: best online casino real money

  11. Pingback: slot games

  12. Pingback: viagra for women

  13. Pingback: real casinos online no deposit

  14. Pingback: casino online games

  15. Pingback: tadalafil cialis

  16. Pingback: online payday loans

  17. Pingback: online loans

  18. Pingback: instant loans

  19. Pingback: viagra cost

  20. Pingback: caesars casino online

  21. Pingback: new cialis

  22. Pingback: leonardo

  23. Pingback: virtual graphic card for games 3d analyzer

  24. Pingback: real money casino

  25. Pingback: buy cialis

  26. Pingback: 5 mg cialis

  27. Pingback: generic for cialis

  28. Pingback: play casino

  29. Pingback: casino slots

  30. Pingback: online gambling

  31. Pingback: sildenafil price

  32. Pingback: sildenafil viagra

  33. Pingback: viagra connect

  34. Pingback: cheapest viagra

  35. Pingback: buy viagra online cheap

  36. Pingback: generic viagra for sale

  37. Pingback: tadalafil 10 mg

  38. Pingback: cheap viagra generic

  39. Pingback: viagra cost

  40. Pingback: buy cialis online cheap

  41. Pingback: viagra pills

  42. Pingback: viagra without doctor prescription subscription

  43. Pingback: viagra online usa

  44. Pingback: viagra cheap prices

  45. Pingback: generic cialis reviews

  46. Pingback: online gambling

  47. Pingback: buy viagra online australia paypal

  48. Pingback: viagra without a doctor prescription

  49. Pingback: viagra from india

  50. Pingback: buy viagra online walgreens

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending