Connect with us

Uncategorized

MES Gelar Workshop Ekonomi Kreatif Syariah

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) menggelar Workshop Ekonomi Kreatif Syariah di acara Halal Indonesia Expo di Jakarta Convention Center (JCC) pada Sabtu (29/6/2019). Workshop ini dihadiri oleh 150 peserta yang berasal dari berbagai latar belakang masyarakat, seperti mahasiswa, ormas ekonomi syariah, pelaku industri kreatif dan masyarakat umum.

Dalam pemaparannya Direktorat Ekonomi Keuangan Syariah Bank Indonesia, Suhaedi menjelaskan Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan sebagaimana seharusnya seorang muslim, dianjurkan menerapkan nilai agama secara menyeluruh termasuk didalamnya adalah ekonomi syariah.

Dia menyayangkan saat ini, Indonesia lebih sering berperan sebagai konsumen dari pada produsen.

lebih lanjut Suhaedi mengatakan, melalui generasi milenial ini saya berharap Indonesia bisa menjadi pemain utama dalam ekonomi syariah khususnya sektor industri kreatif berbasis syariah.

“Saya percaya bahwa millenial mempunyai potensi besar dan ide-ide kreatif yang cemerlang dalam mendobrak kemajuan ekonomi syariah di Indonesia,” tambahnya.

Terkait melambatnya Perkembangan industri keuangan syariah, Suhaedi menilai ini karena adanya ketidakseimbangan lembaga keuangan dan sektor rillnya. Sebab keuangan syariah tidak akan berkembang tanpa didukung dengan ekonomi yang berbasis syariah.

Pengurus Pusat MES, Muhammad Bagus Teguh yang juga Konsultan Keuangan Syariah menjelaskan, bahwa ekonomi syariah akan maju di Indonesia, jika tingkat kesadaran masyarakatnya dimulai dari diri sendiri untuk menggunakan produk serta cara yang syariah mulai dari keuangan, perbankan hingga pasar modal yang syariah.

“Peluang halal life style mencakup banyak lini aspek kehidupan mulai dari travelling sampai kepada fashion. Semakin tinggi tingkat kesadaran untuk mulai menerapkan sistem dan cara yang sesuai syariah ini menjadikan industri kreatif syariah memiliki peluang yang besar,” ujar Bagus.

Sementara itu, Imam Muryanto dari Bekraf memaparkan, Industri kreatif memang memiliki banyak tantangan di antaranya adalah akses permodalan yang masih terbatas, dan pelaku industri ekonomi kreatif yang kurang sadar untuk membukukan dengan rapih laporan keuangannya.

Di katakan Imam bahwa ekonomi kreatif syariah tidak melulu berbicara mengenai produk kebutuhan syariah, seperti hijab dan kebutuhan untuk ibadah. Akan tetapi peluangnya lebih luas di belasan sektor industri kreatif lainnya seperti film dan seni kriya.

“Jadi, produknya tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan syariah, tetapi bisa dengan pembiayaannya sampai kepada pelayanannya menggunakan prinsip syariah,” Pungkas Imam Muryanto. (Amhar)

Continue Reading
210 Comments

210 Comments

  1. Pingback: sildenafil generic

  2. Pingback: otc ed pills

  3. Pingback: buy erection pills

  4. Pingback: erectile dysfunction medication

  5. Pingback: sale cialis

  6. Pingback: best online pharmacy

  7. Pingback: best online pharmacy

  8. Pingback: cialis generic

  9. Pingback: cialis generic

  10. Pingback: levitra pill

  11. Pingback: levitra canada

  12. Pingback: levitra generic

  13. Pingback: slot games

  14. Pingback: cheapest viagra

  15. Pingback: real casinos online no deposit

  16. Pingback: real casinos online no deposit

  17. Pingback: cialis price

  18. Pingback: loans for bad credit

  19. Pingback: personal loans

  20. Pingback: payday advance

  21. Pingback: new cialis

  22. Pingback: real money casino

  23. Pingback: slots online

  24. Pingback: online casino with deposit bonus

  25. Pingback: us gambling credit card

  26. Pingback: cialis to buy

  27. Pingback: best real casino online

  28. Pingback: cialis buy

  29. Pingback: 5 mg cialis

  30. Pingback: cialis to buy

  31. Pingback: cheapest viagra online

  32. Pingback: free casino games

  33. Pingback: online casino real money us

  34. Pingback: online casino real money usa

  35. Pingback: best casino online

  36. Pingback: buy viagra online cheap

  37. Pingback: generic viagra canada

  38. Pingback: generic viagra without subscription walmart

  39. Pingback: viagra online canada

  40. Pingback: cheap viagra

  41. Pingback: cialis coupon

  42. Pingback: viagra prescription

  43. Pingback: viagra pill

  44. Pingback: viagra pills

  45. Pingback: tadalafil 20

  46. Pingback: buying cialis online safely

  47. Pingback: viagra online us

  48. Pingback: sildenafil

  49. Pingback: best online pharmacy for viagra

  50. Pingback: viagra pills 100 mg

  51. Pingback: generic viagra from amazon

  52. Pingback: generic cialis tadalafil best buys

  53. Pingback: online gambling

  54. Pingback: slot games

  55. Pingback: can i use argus discount to buy viagra at cvs

  56. Pingback: jueriy.com

  57. Pingback: buy viagra online cheap no prescription

  58. Pingback: how to buy viagra from india

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending