Connect with us

Uncategorized

Ajang G-Mark di Jepang Akan Hadirkan Pemenang Good Design Indonesia 2019.

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Para pemenang ajang Good Design Indonesia (GDI) 2019 siap melaju pada kompetisi desain internasional G-Mark pada 30 Juli-1 Agustus 2019 di Tokyo, Jepang. Pemenang GDI yang total berjumlah 30 produk tersebut terbagi dalam tiga predikat, yaitu GDI of the Year, GDI Best, dan GDI.

Trofi dan sertifikat untuk para pemenang tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Arlinda, atas nama Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita, di Kementerian Perdagangan, Jakarta, hari ini, Rabu (26/6/2019).

Produk peraih GDI of the Year yaitu Natha dari PT Bana Andaru. Sementara 14 pemenang GDI Best yaitu Blok Kayu Modular dari Permana, Buloo dari Saruga Package-Free, Citra dari PT Bana Andaru Nusantara, Drainage Cover dari Yanto Daryanto, Gateform C02 dari PT Centra Teknologi Indonesia, Laman Nupabomba-Rattan Campaign dari Akara Projects, Mini Roaster 100 dari PT Pudak Oriental Indonesia

Selanjutnya, Motor BLDC 5 kW dari PT Pindad, Norhouse dari Aaksen Responsible Aarchitecture, OJ-Kit dari Arintha Vysistha, PaIamylea Watch dari Pala Nusantara X Mycotech, Reka Arm Chair dari Alfath Kurniadi, Suspension Active Stabilizator dari PR Multi Prima, dan Riool dari PT Pindad, serta Tridolbag dari Don Gunarto. Selain itu, terdapat 15 produk yang mendapat predikat GDI.

Seluruh pemenang dari tiga predikat tersebut terbagi dalam 10 kategori yaitu furnitur dan perlengkapan rumah, peralatan rumah tangga, kesehatan dan hobi, pedengkapan sehari-hari, perlengkapan dapur, mobilitas, produk untuk perawatan medis dan manufaktur, perumahan, konstruksi atau interior untuk industri fasilitas komersial dan publik, dan media, contents, package.

“Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat mendorong munculnya produk Indonesia berbasis desain inovatif yang mendapatkan pengakuan global untuk dapat bersaing di kancah internasional,” ujar Arlinda.

Arlinda menjelaskan produk-produk pemenang GDI 2019 ditentukan melalui penjurian tahap ll yang dilaksanakan pada 12-14Juni 2019 di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BBPPEI). Penjurian tahap ll melibatkan 11 juri yang mewakili berbagai asosiasi dan instansi terkait desain.

Para juri tersebut terdiri dari Direktur PT Han Awal & Partners Gregorius Antar Awal, Direktur Utama PT Terra Lumen Indonesia Astrid Sri Haryati, CEO WIR Group Daniel Surya, Desainer Interior Igarashi Design Studio Tokyo Hisae lgarashi, Ketua Umum International Small Business Council Jacob Silas Mussry, Presiden Direktur BIN House Josephine Wenatie Komara

Lalu ada juga juri dari Ketua Tim Online Single Submission Indonesia (OSS) Muwasiq M. Noor, Pemimpin Redaksi Femina dan Direktur Editorial Prana Group Petty S. Fatimah, Direktur Kreatif PT Parama Bayu Kreasi Rama Soeprapto, Penasihat Indonesia Fashion Chamber Tee Dina Midiani, dan Direktur Pengembangan Produk Ekspor Kementerian Perdagangan Ari Satria.

Produk-produk pemenang GDI 2019 akan ditampilkan pada Trade Expo Indonesia (TEI) ke-34 di Indonesia Convention & Exhibition (ICE) BSD Serpong, Tangerang, Banten, pada 16-20 Oktober 2019. Pada pameran tersebut, Kemendag melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional akan menyediakan paviliun khusus untuk produk-produk pemenang GDI.

“Publikasi melalui TEI merupakan salah satu upaya Kemendag untuk mempromosikan produk-produk GDI. Desain produk yang telah dihasilkan diharapkan dapat memiliki nilai tambah dan daya saing tinggi di pasar intemasional. Sehingga menjadi salah satu kunci pendorong peningkatan ekspor nonmigas nasional,” jelas Arlinda. (Amhar)

Continue Reading
95 Comments

95 Comments

  1. Pingback: buy sildenafil

  2. Pingback: best ed medication

  3. Pingback: erectile dysfunction pills

  4. Pingback: erection pills viagra online

  5. Pingback: cialis 20 mg

  6. Pingback: pharmacy online

  7. Pingback: cialis visa

  8. Pingback: order levitra

  9. Pingback: levitra online

  10. Pingback: virgin casino online nj login

  11. Pingback: play for real online casino games

  12. Pingback: viagra canada

  13. Pingback: play for real online casino games

  14. Pingback: play online casino real money

  15. Pingback: cialis buy

  16. Pingback: cash loans

  17. Pingback: cash payday

  18. Pingback: loans online

  19. Pingback: viagra cost

  20. Pingback: online casino games for real money

  21. Pingback: cialis buy

  22. Pingback: playing slots online for real money

  23. Pingback: keno games play online

  24. Pingback: online casinos usa

  25. Pingback: casino slots

  26. Pingback: cialis generic

  27. Pingback: new cialis

  28. Pingback: cialis 5 mg

  29. Pingback: cialis buy

  30. Pingback: online casinos usa

  31. Pingback: hollywood casino

  32. Pingback: online slots for real money

  33. Pingback: casino online real money

  34. Pingback: sildenafil 20

  35. Pingback: canada viagra

  36. Pingback: buy viagra online canada

  37. Pingback: viagra buy

  38. Pingback: generic viagra without subscription walmart

  39. Pingback: when to buy viagra

  40. Pingback: buy generic cialis online

  41. Pingback: generic viagra for sale

  42. Pingback: generic for viagra

  43. Pingback: generic viagra cost

  44. Pingback: generic cialis tadalafil

  45. Pingback: cheap viagra online

  46. Pingback: casinos online

  47. Pingback: rivers casino

  48. Pingback: www.jueriy.com

  49. Pingback: best place to buy viagra online yahoo answers

  50. Pingback: buy viagra online overnight delivery

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending