Connect with us

Uncategorized

HALAL BI HALAL INSAN PENYIARAN BERSAMA GUBERNUR DKI JAKARTA

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Halal Bi Halal dengan insan penyiaran pada hari Senin 24 Juni 2019 atau bertepatan dengan 20 Syawal 1440 H yang bertempat di Balai Agung Balaikota DKI Jakarta.

Acara yang dikemas dengan formal tetapi santai ini adalah wadah ajang silaturahmi antara pemerintah provinsi DKI Jakarta dengan insan penyiaran dan tokoh masyakat. Beberapa Lembaga Penyiaran (LP) televisi berjaringan nasional, lokal dan beberapa radio jaringan nasional maupun lokal turut hadir. Juga tokoh masyarakat, tokoh agama, budayawan dan politisi tingkat nasional maupun daerah.

Acara yang bertajuk “Menuju Penyiaran yang Menyatukan dan Berhikmah” ini, KPID DKl Jakarta berikhtiar mengajak kepada khalayak utamanya lembaga penyiaran untuk mengedepankan dan menjunjung nilai-nilai pancasila yaitu dalam menjaga persatuan dan kesatuan, ungkap Drs.Kawiyan, M.I.Kom, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

Pasalnya, menurut Kawiyan, bangsa Indonesia saat ini barusaja melaksanakan pesta demokrasi dalam menentukan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 yang pada praktiknya banyak terjadi perselisihan antara lain hoax yang bertebaran di dunia maya ataupun dunia nyata yang dikhawatirkan dapat mengancam keutuhan bangsa.

Tentu demikian, tugas Pemerintah dan lembaga Penyiaran adalah menyatukan kembali polarisasi destruktif bangsa Indonesia yang muncul akibat fanitisme pilihannya, lewat tanyangan dan berita-berita yang menyejukkan dan mendamaikan.

Ketua KPID DKI Jakarta, Kawiyan juga mengajak seluruh lembaga penyiaran agar terus memberikan siaran /yang sehat dan mendidik dan berkomitmen untuk menjaga persatuan bangsa.

“Tujan Halal Bilahal ini adalah untuk membangun komitmen bersama untuk tetap menjadikan penyiaran sebagai media yang mendidik, menghibur, jauh dari unsur negatif dan bersikap destruktif bagi masyarakat serta dapat mempersatukan ellemen bangsa, Ungkap pria yang berlatar jurnalis ini.

Kawiyan juga menjelaskan bahwa sajian konten tayangan yang diberikan oleh LP adalah hak manifestasi industri dari masing-masing LP. Tapi KPI sebagai regulator memiliiki kewajiban dan kewenangan yang terikat sesuai amanat UU No.32 tahun 2002 untuk memonitor jalannya penyiaran untuk memastikan bahwa konten penyiaran tidak melanggar peraturan KPI.

“Yakni pedoman perilaku penyiaran dan standar pedoman siaran (P3 SPS), menjunjung tinggi persatuan dan ikut mencerdaskan bangsa. Sebuah aturan main yang dibuat dan berangkat bersama antara regulator dalam hal ini KPI dan pemerintah bersama dengan pelaku industri penyiaran serta tokoh masyarakat,” tutupnya. (Amhar).

Continue Reading
174 Comments

174 Comments

  1. Pingback: sildenafil online

  2. Pingback: buy ed pills

  3. Pingback: buy ed pills

  4. Pingback: top rated ed pills

  5. Pingback: cialis for sale

  6. Pingback: canada pharmacy

  7. Pingback: canada online pharmacy

  8. Pingback: cialis visa

  9. Pingback: cialis online

  10. Pingback: vardenafil pill

  11. Pingback: levitra generic

  12. Pingback: vardenafil cost

  13. Pingback: gambling casino online

  14. Pingback: online casinos

  15. Pingback: viagra canada

  16. Pingback: hollywood casino online real money

  17. Pingback: real casino online

  18. Pingback: generic cialis canada

  19. Pingback: quick cash loans

  20. Pingback: loans online

  21. Pingback: payday advance

  22. Pingback: viagra for sale

  23. Pingback: best real money online casinos

  24. Pingback: buy cialis

  25. Pingback: bet casino gambling internet

  26. Pingback: best real money online casinos

  27. Pingback: online casinos that take paypal usa

  28. Pingback: new cialis

  29. Pingback: cialis to buy

  30. Pingback: cialis 20

  31. Pingback: new cialis

  32. Pingback: real money online casino

  33. Pingback: online casino usa real money

  34. Pingback: free casino games

  35. Pingback: online casinos real money

  36. Pingback: viagra buy

  37. Pingback: viagra samples

  38. Pingback: cheap viagra

  39. Pingback: cheapest viagra

  40. Pingback: viagra samples

  41. Pingback: viagra online usa

  42. Pingback: tadalafil 40 mg

  43. Pingback: sildenafil

  44. Pingback: where to buy viagra online

  45. Pingback: generic viagra

  46. Pingback: generic cialis at walmart

  47. Pingback: brand viagra

  48. Pingback: casino gambling

  49. Pingback: online casino usa real money

  50. Pingback: buy viagra for less

  51. Pingback: jueriy.com

  52. Pingback: buy herbal viagra paypal

  53. Pingback: buy viagra best price

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending