Connect with us

Uncategorized

Milad ke-88 Eddie M. Nalapraya: Pencak Silat Merupakan Budaya Indonesia

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Halal Bihalal dan Tasyakuran dalam rangka Milad ke-88 Tahun May-jend TNI (Purn) Dr. (H.C.) H, Eddie Marzuki. Nalapraya diadakan di Padepokan Pencak Silat TMII, Jakarta Timur, Minggu 23 Juni 2019.

Eddie Marzuki Nalapraya adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 1984-1987. Beliau merupakan Sosok Pria yang mempunyai semangat dan keinginan yang luar biasa dalam mempersatukan seluruh aliran pencak silat dalam satu wadah Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI).

Keinginan tersebut terwujud. Melalui kepemimpinannya, terbukti perkembangan pencak silat tidak hanya menguat di Indonesia namun juga telah merambah hingga ke wilayah Asia Tenggara, Asia seperti Singapura Dan Malaysia bahkan ke seluruh dunia seperti Austria dan Belanda.

Dalam sambutannya, Eddie mengatakan bahwa dirinya mengembangkan pencak silat karena bagian dari budaya Indonesia. Silat mengajarkan budi pekerti yang luhur dan aspek beladiri itu sendiri salah satunya.

“Indonesia ini merdeka karena diperjuangkan maka pencak silat juga sebagai aspek ketahanan dan bela negara.” ungkap Eddie Marzuki Nalapraya, mantan Kasdam V/Jaya ini.

Diakhir sambutannya Eddie berpesan kepada seluruh pesilat agar menghadiri setiap undangan yang diterima dan berusaha untuk bisa hadir. Sebab, apabila batin sudah menyatu maka fisik akan bertemu.

Dalam milad ini hadir salah satu tokoh Betawi, Ketua Umum Asosiasi Silat Tradisi Betawi Indonesia (ASTRBI), Anwar Albatawie. Menurutnya, Eddie M Nalapraya adalah sosok tokoh dunia sekaligus ketua majelis adat Betawi, jadi ketika Beliau berulang tahun selayaknyalah kita orang Betawi memperhatikan terutama kita sebagai kaum silat

Kami berharap Beliau masih tetap bisa menjadi Bapaknya Silat, orang tua yang selalu membimbing kita-kita yang bergerak di tatanan budaya terutama Silat, ujar Anwar.

“Kami semua kaum Silat selalu berharap dan berdoa agar Beliau selalu sehat jasmani dan rohani, sampai akhirnya apa Beliau punya terutama spirit untuk memajukan Silat di dunia internasional bisa kami lanjutkan,” tambahnya.

Turut hadir dalam acara Halal Bihalal dan Milad ke-88 Mayjend TNI (Purn) Eddie M. Nalapraya yakni: Asosiasi Silat Tradisi Betawi (ASTABI), Perguruan silat dari Betawi seperti (PS. Sin Lam Ba, Putera Betawi dan Badan Musyawarah Berawi), PB IPSI, Tapak Suci Putera Muhammadiyah, Pendekar Muslim Indonesia, Presiden silat Eropa, Presiden silat Suriname. (Amhar)

Continue Reading
170 Comments

170 Comments

  1. Pingback: sildenafil

  2. Pingback: viagra generic

  3. Pingback: top erection pills

  4. Pingback: ed pills otc

  5. Pingback: erectile dysfunction pills

  6. Pingback: buy cialis generic

  7. Pingback: online canadian pharmacy

  8. Pingback: Real cialis online

  9. Pingback: levitra

  10. Pingback: vardenafil 10 mg

  11. Pingback: vardenafil price

  12. Pingback: play online casino real money

  13. Pingback: casino slots gambling

  14. Pingback: viagra price

  15. Pingback: hollywood casino online real money

  16. Pingback: parx casino online

  17. Pingback: cash advance

  18. Pingback: payday advance

  19. Pingback: loans for bad credit

  20. Pingback: viagra pills

  21. Pingback: party casino online nj

  22. Pingback: cialis 5 mg

  23. Pingback: keno online ziehung

  24. Pingback: real money online casinos usa

  25. Pingback: play online roulette in usa

  26. Pingback: 20 cialis

  27. Pingback: generic for cialis

  28. Pingback: cialis 5 mg

  29. Pingback: cialis to buy

  30. Pingback: casino games

  31. Pingback: casino slot

  32. Pingback: real casino

  33. Pingback: vegas casino online

  34. Pingback: viagra prescription

  35. Pingback: buy viagra cheap

  36. Pingback: viagra without doctor

  37. Pingback: viagra prescription

  38. Pingback: viagra online

  39. Pingback: tadalafil 20 mg

  40. Pingback: where to buy viagra online

  41. Pingback: buy viagra online cheapest

  42. Pingback: buy viagra online usa

  43. Pingback: best online pharmacy for viagra

  44. Pingback: online casinos usa

  45. Pingback: buy viagra online in united states

  46. Pingback: lowest price generic viagra

  47. Pingback: viagra spain buy

  48. Pingback: where can you buy viagra online safely

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending