Connect with us

Uncategorized

Launching dan Bedah Buku 212 Undercover.

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Peristiwa Aksi 212 adalah sebuah sejarah yang sangat fenomenal yang melibatkan jutaan umat muslim di tanah air. Peristiwa tersebut berawal dari ucapan yang dilontarkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi isu lokal kemudian berkembang menjadi isu nasional. Dari peristiwa itu memercikan bara api yang berpotensi menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa.

Adalah Sayyid Abdul Qadir Thoha Ba’aqil, seorang tokoh masyarakat yang dikenal sangat peduli dengan persatuan bangsa bergerak untuk mencari solusi dari rentetan peristiwa itu. Habib, demikian dia disapa, tak ingin adanya kericuhan. Karena itulah Habib menelurkan gagasan, agar negara hadir di tengah-tengah rakyatnya. Negara dalam hal ini adalah pemimpin negara.

Dalam gagasannya, untuk mencegah terjadinya kerusuhan maka perlunya negara hadir di tengah-tengah aksi akbar tersebut. Ide itu lalu tersambut baik oleh seorang kepala intelijen yang kemudian disalurkan melewati aksesaksesnya. Dan, menjelang shalat Jumat, Presiden Joko Widodo hadir di tengah massa dan mengikuti shalat Jum’at. Selesai salat Jum’at, Presiden memberikan sambutan singkat.

“Negara-negara yang maju, karena pemerintah selalu hadir di tengah rakyatnya, apapun sistemnya. Sedangkan Indonesia oleh founding father sudah diberikan landasan yaitu, Bhinneka Tunggal lka. Apapun perbedaan di negara kita masih ada ruang, waktu dan tempat untuk mencari kesamaannya agar selalu bersatu dalam perbedaan,” kata Sayyid Abdul Qadir Thoha Ba’aqil dalam acara Lauching dan Bedah Buku 212 Undercover, Jumat (21/6/2019) di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat.

Gagasan tersebut kemudian diceritakan Habib dalam buku 212 Undercover. Habib juga memaparkan pandangannya tentang kedaulatan dan kebangsaan Indonesia. “Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan, Alhamdulillah apa yang saya sampaikan, bisa terlaksana dan semoga bisa bermanfaat,” kata Habib.

Bagi Habib, peristiwa Aksi 212 merupakan cermin dari kekuatan Indonesia. Saat jutaan umat Islam bersatu itu adalah kekuatan dahsyat yang selama ini tidak pernah diperhitungkan oleh negara asing.

“Peristiwa itu memunculkan kesadaran bahwa kejadian seperti itu sangat luar biasa. Allah memberikan kepada tokoh-tokoh kita, baik dari pemerintah dan kita semua kekuatan yang besar. Artinya cukup bisa dibuktikan, bahwasanya seluruh rakyat Indonesia bisa dipersatukan. Aksi 212 ini juga patut diapresiasi tinggi, karena menunjukkan kematangan sikap dan keluhuran budi umat Islam Indonesia,” jelasnya.

Dalam acara launching dan bedah buku tersebut, Habib didampingi Ustadz Tawfiqur Rahim. anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kalimantan Selatan yang juga menjadi Sekretaris MUl Katimantan Selatan. Ustadz Tawfiqur merupakan tokoh yang menjembatani Habib dengan Kabinda Kalimantan Selatan Brigien Hotman Sagala. Kolaborasi antara Habib dan Kabinda tertuang dalam cerita di buku ini.

Sementara itu, dua penulis buku Sri Wulandari dan Evieta Fadjar P. menjelaskan, buku ini marupakan perjalanan dari sebuah ideologi yang dimiliki Habib tentang sikapnya terhadap wawasan kebangsaan. Sebuah fakta yang terjadi di balik peristiwa 212.

“Dari Habib kami mengetahui banvak wawasan tentang kebangsaan dan kepeduliannya pada Pancasila, UUD Negara Indonesia 1945, Bhinneka Tungga dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang perlu dan sering digaungkan lagi demi keutuhan bangsa dan negara ini,” kata kedua penulis.

Kedua penulis berharap dengan kehadiran buku ini, sikap nasionalis bangsa kita yang mulai terkikis bisa bangkit kembali dan terwujud kembali persatuan dan kesatuan bangsa.

Continue Reading
153 Comments

153 Comments

  1. Pingback: sildenafil online

  2. Pingback: best erection pills

  3. Pingback: best non prescription ed pills

  4. Pingback: best ed pills non prescription

  5. Pingback: cialis for sale

  6. Pingback: rx pharmacy

  7. Pingback: cialis mastercard

  8. Pingback: cheap levitra

  9. Pingback: vardenafil

  10. Pingback: casino slots gambling

  11. Pingback: legitimate online slots for money

  12. Pingback: viagra sildenafil

  13. Pingback: online slots

  14. Pingback: doubleu casino online casino

  15. Pingback: cialis online

  16. Pingback: payday loans

  17. Pingback: payday loans

  18. Pingback: payday loans

  19. Pingback: viagra cost

  20. Pingback: cialis buy

  21. Pingback: casinos online que paguen por paypal

  22. Pingback: real money casino online usa

  23. Pingback: 20 cialis

  24. Pingback: best online casino real money

  25. Pingback: cialis buy

  26. Pingback: new cialis

  27. Pingback: new cialis

  28. Pingback: cheap generic viagra

  29. Pingback: casino real money

  30. Pingback: online casinos real money

  31. Pingback: casino gambling

  32. Pingback: cheap generic viagra

  33. Pingback: viagra coupon

  34. Pingback: sildenafil viagra

  35. Pingback: viagra

  36. Pingback: buy viagra online cheapest

  37. Pingback: cheapest generic viagra

  38. Pingback: tadalafil cialis

  39. Pingback: buy viagra canada

  40. Pingback: viagra connect

  41. Pingback: canadian online pharmacy cialis

  42. Pingback: viagra alternative

  43. Pingback: canadian online pharmacy cialis

  44. Pingback: buy cialis online

  45. Pingback: buy tadalafil online

  46. Pingback: slot machine

  47. Pingback: online casino games for real money

  48. Pingback: can you buy viagra safely online

  49. Pingback: viagra online usa

  50. Pingback: buy chinese viagra

  51. Pingback: buy viagra in japan

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending