Connect with us

Uncategorized

Salam & Doa, Indonesia di Mahkamah Konstitusi.

Published

on

Oleh: Agun Gunandjar Sudarsa, Ketua FPG MPR RI

Kami menyadari bahwa para pendiri negara dan pejuang bangsa, bertekad kuat pasca Indonesia merdeka, untuk mewujudkan cita-cita proklamasi 1945.

Tegaknya Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Saat ini tantangannya bukan lebih ringan menghadapi derasnya Ideologi transnasional dan pertarungan kekuatan ekonomi global. Dibutuhkan konsistensi dan Soliditas nasional.

Problematika perbedaan diantara segenap bangsa atas dasar SARA harusnya sudah selesai.

Pada era kebebasan, keterbukaan yang ditopang kemajuan tehnologi informasi, harus fokus memajukan prinsip-prinsip HAM, Demokrasi, Supremasi Hukum dan Keberlangsungan SDA dan Lingkungan. Untuk keadilan, kesejahteraan, kemakmuran dan keberlangsungan generasi berikutnya.

Mari kita ciptakan iklim yang semakin kondusif, melalui semangat persatuan dan kesatuan, keteladanan dan sikap kenegarawanan.

Karna kekuatan, kemajuan dan pertumbuhan ekonomi nasional membutuhkan stabilitas sosial, politik, pertahanan dan keamanan.

Masih banyak dan tidak ringan tantangan yang harus dihadapi pemerintah, negara dan bangsa dalam kondisi kekinian, baik di dalam maupun luar negeri.

Hanya dengan optimisme dan semangat persatuan dalam keragaman, dibawah naungan Pancasila sebagi Ideologi Negara, kita dapat menghadapinya dan meraih sukses menjadi Negara terdepan, maju, modern yang demokratis, adil dan makmur.

Kami meyakini para Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagai negarawan akan bekerja dengan penuh arif dan bijak atas nama Tuhan Yang Maha Kuasa, memutus berdasarkan hukum yang berideologikan Pancasila, sebagai pandangan hidup, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Serta berdasarkan konstitusi/UUD 1945, Undang Undang MK dan Hukum Acara yang berlaku. Menegakkan hukum berdasarkan Hukum.

Mari kita dukung dan doakan, semoga Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa, memberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam memutus perkara perselisihan hasil Pilpres 2019. Serta Memberkahi dan melindungi kita semua, segenap anak bangsa dalam meraih kesempurnaan hidup, sebagai bakti kepada ibu pertiwi dan Ibadah kepada Illahi.

Ya Allahh.. kabulkanlah doa kami.

Jakarta, minggu 16 Juni 2019

Agun Gunandjar Sudarsa
Ketua FPG MPR RI.

Continue Reading
152 Comments

152 Comments

  1. Pingback: buy sildenafil

  2. Pingback: viagra generic

  3. Pingback: best non prescription ed pills

  4. Pingback: male erection pills

  5. Pingback: ed pills for sale

  6. Pingback: cialis for sale

  7. Pingback: online canadian pharmacy

  8. Pingback: Buy cialis online

  9. Pingback: levitra usa

  10. Pingback: levitra generic

  11. Pingback: casino online gambling

  12. Pingback: san manuel casino online

  13. Pingback: viagra without doctor

  14. Pingback: online casino slots no download

  15. Pingback: real money casino app

  16. Pingback: cialis professional

  17. Pingback: installment loans

  18. Pingback: loans for bad credit

  19. Pingback: personal loan

  20. Pingback: viagra prescription

  21. Pingback: gambling casino online

  22. Pingback: cialis generic

  23. Pingback: hollywood casino online

  24. Pingback: vicky

  25. Pingback: elizabeth

  26. Pingback: 5 mg cialis

  27. Pingback: best real money online casinos

  28. Pingback: cialis to buy

  29. Pingback: cialis 5 mg

  30. Pingback: new cialis

  31. Pingback: casino games win real money

  32. Pingback: best online casino

  33. Pingback: real casino online

  34. Pingback: casino slots

  35. Pingback: viagra samples

  36. Pingback: generic name for viagra

  37. Pingback: online viagra

  38. Pingback: viagra online prescription free

  39. Pingback: cheap viagra online

  40. Pingback: buy viagra uk

  41. Pingback: buy tadalafil online

  42. Pingback: buy viagra

  43. Pingback: cialis reviews

  44. Pingback: buy viagra now

  45. Pingback: how to buy viagra online

  46. Pingback: otc viagra

  47. Pingback: casino slots

  48. Pingback: slot machine games

  49. Pingback: best generic viagra websites

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending