Connect with us

Uncategorized

Ketua DPP IMM Usulkan PAN Dinahkodai Prof. Din Syamsudin

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Menurunnya kursi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Pileg 2019 dari 46 kursi menjadi 44 kursi sangat disayangkan. Walaupun secara perolehan suara cenderung stabil dari 9.481.621 (7,59%) menjadi 9.572.623 (6,84%), tetapi persentasenya menurun dibandingkan teman koalisinya Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Karena itu dalam evaluasi 5 tahunan atau Kongres PAN kedepan haruslah dipimpin oleh sosok yang populer, diterima ummat dan bisa mengembangkan partai lebih tajam ke akar rumput. Rian Berta Delza Aktivis Eksponen Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) dari unsur DPP IMM mengusulkan Prof. DR. Din Syamsudin, MA., menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) mendatang.

“Kami dari kalangan muda Muhammadiyah mengusulkan Din Syamsudin, karena beliau adalah sosok yang tepat memimpin PAN kedepan. Pengalaman dan kapasitas beliau tidak diragukan lagi, saatnya PAN dipimpin orang yang paham akan agama, kebangsaan dan nilai-nilai toleransi,” kata Rian Berta Delza, yang juga adalah Ketua DPP IMM, saat dihubungi, Jumat (14/06/2019).

Menurutnya, sebagai mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Tokoh Akademisi dan jabatan lainnya yang diakui di nasional maupun internasional, Din Syamsudin layak memimpin partai besutan Muhammadiyah ini. Selain itu suara PAN dari 1999 sampai 2019 masih geser-geser di tengah dan tidak ada kenaikan tajam.

“Kadang suara PAN di daerah lain naik, namun di daerah lainnya lagi menurun. Hal itu terjadi pada setiap Pemilu yang diikuti PAN setelah Pemilu 1999. Jika dipimpin Din Syamsudin saya yakin dimana suara PAN pernah ada akan muncul kembali,” jelas Rian sapaan akrabnya.

Rian menambahkan, selain itu harus ada pembenahan internal partai dimana mengakomodir semua unsur di kalangan muda muhammadiyah dan tokoh-tokoh muhammadiyah yang minat dalam politik. Hal tersebut harus menjadi perhatian serius mengingat basis utama PAN adalah warga Muhammadiyah dan kalangan intelektual perkotaan.

“PAN kalau tidak ada pembenahan bisa jadi akan meredup. Dimana akan terkikis oleh PKS yang malah bisa melejit dan terhimpit oleh partai-partai nasionalis yang terus menguat,” tuturnya.

Selain itu kata Rian, hubungan PAN dan Muhammadiyah yang hari ini relatif kurang baik. Tentu dalam hal ini perlu ada yang kemudian disingkronkan kembali oleh PAN dan Muhammadiyah. Setelah sekian lama ketika founding father nya PAN Amin Rais yang menjadi kader struktural Muhammadiyah memimpin PAN.

“Pak Amin dinilai sukses membawa PAN berjaya dan diterima oleh warga /Muhammadiyah. Jika PAN ingin maju maka konsekuensi logisnya adalah yang mengomandoi PAN adalah kader struktural Muhammadiyah yang teruji kepemimpinannya di Muhammadiyah,” harapnya.

Terakhir kata Rian, dirinya yakin jika PAN dijabat oleh Din Syamsudin, PAN kedepan akan kembali naik tajam perolehan suaranya. Bahkan, Din Syamsudin sebagai sosok yang moderat, toleran dan menghargai multi kultur di Indonesia bisa merangkul kalangan suara nasionalis dan kelompok minoritas.

“PAN saat ini terlalu sibuk ngurusin kader luar daripada menaikkan posisi tawar kader-kader internal PAN-Muhammadiyah. Ini yang harus menjadi instropeksi kedepan dalam Kongres PAN yang akan datang. Kursi yang lain naik dan malah PAN hilang terutama di Jawa Tengah,” tutupnya. (Amhar).

Continue Reading
30 Comments

30 Comments

  1. Pingback: tinder boost hack

  2. Pingback: one hundred percent free dating sites

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

Melalui Vaksinasi, Pemerintah Berencana Merubah Pandemi Menjadi Endemi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Berkaitan dengan rencana Pemerintah akan bersiap ubah status pandemi Covid-19 menjadi Endemik maka salah satu caranya melalui peningkatan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.

Dikutip dari situs Centers for Disease Control and Prevention (CDC), endemik menjadi status penyebaran penyakit yang paling dasar dan paling rendah.

Status tersebut menunjukkan jika suatu penyakit akan tetap terus ada meski hanya terjadi di kelompok masyarakat tertentu

Sedangkan pandemi, menjadi status tertinggi dalam sebaran penyakit.

Sementara tolok ukur suatu penyakit disebut sebagai pandemi, apabila telah menyebar ke banyak negara bahkan hampir seluruh dunia, seperti yang terjadi pada Covid-19.

Menanggapi rencana itu, Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), Roy Pangharapan mengatakan masyarakat perlu menyesuaikan diri agar infeksi Covid-19 di Indonesia benar-benar bisa menjadi Endemik.

Roy Pangharapan menekankan, pergantian status pandemi bukan berarti virus Corona SARS-CoV-2 akan hilang dan tidak ada kasus baru. Banyak faktor yang membuat pandemi bergeser menjadi endemi.

“Seperti jumlah penularan, kasus, dan kematian beserta polanya. Juga soal durasi perlindungan dari vaksinasi dan infeksi alami,” ungkap Roy dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/9/2021).

Belum lagi kendala jika masih ada ketimpangan layanan fasilitas kesehatan dan serapan vaksinasi serta pasokan dosis di setiap daerah.

“Kita harus mempersiapkan juga kapasitas layanan kesehatan untuk mengelola lonjakan kasus Covid19 di masa depan.

Penurunan kasus positif harian dan angka kematian dalam beberapa hari terakhir, juga positivity rate Indonesia yang makin mendekati standard dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menurut Roy Pangharapan, harus dimanfaatkan sebagai upaya persiapan transisi tersebut.

Roy Pangharapan menegaskan ya syaratnya harus ada koordinasi yang solid semua pihak dan tidak boleh menurunkan kewaspadaan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat, meskipun angka kasus Covid19 melandai karena belum diketahui sampai kapan berakhir sehingga kita tetap berdampingan dengan Corona.

“DKR akan membantu Pemerintah dengan menghimbau masyarakat tetap Prokes dan optimalisasi vaksin. Kalau longgarnya kebablasan, dikhawatirkan menuju endemi akan terhambat,” pungkas Roy Pangharapan menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Deklarasi PDNI, Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Ide dan Ilmu

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul menjadi kata kunci untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Setiap era pemerintahan selalu menjadi fokus kebijakan adalah SDM unggul, terlatih dan kompetitif. Bahkan korporasi multinasional sangat menekankan pemberdayaan pada dimensi sumber daya manusia.

Ketua Umum PDNI Dr. Dermawan Waruwu, M.Si menyampaikan pada acara deklarasi dan pelantikan Perkumpulan Doktor Nias Indonesia (PDNI) bahwa salah satu fokus kedepan adalah mendorong dan menyiapkan sumber daya manusia untuk berkontribusi mempercepat peningkatan indeks pembangunan manusia

“Hal ini dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kapasitas dan produktivitas, dan mengurangi ketimpangan sosial yang melebar. Hal ini akan terwujud bilamana terjalinnya kolaborasi ide dan ilmu diantara kalangan intelektual dan cendekiawan,” ujar Dermawan Waruwu dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/09/2021).

Lebih lanjut Waruwu menegaskan kalangan intelektual dan cendekiawan asal Nias sudah saatnya turun di tengah-tengah masyarakat menyumbang gagasan dan ide berbasis keilmuan. Mudah-mudahan hal ini akan menjadi daya dorong dan penggerak kolektif untuk pemicu terwujudnya masyarakat yang peduli pendidikan.

Dia tambahkan, selain itu juga dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi kreatif, UMKM dan entrepreneur. Seraya mengutip pernyataan Bung Hatta yakni agar persatuan dan kepedulian tak makin pudar, teruslah menjunjung tinggi sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia.

PDNI sangat optimis bahwa masyarakat Kepulauan Nias kedepan akan meningkat kesejahteraan ketika sektor sumber daya manusia menjadi agenda dan sasaran kebijakan.

Ia menilai bahwa generasi muda saat ini adalah corong perubahan bila diberdayakan secara optimal kapasitasnya dan berpotensi besar menjadi penggerak percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“PDNI terbuka kepada masyarakat untuk diskusi dan kolaborasi ide untuk kepentingan bersama. Dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah sangat dibutuhkan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Nias untuk Indonesia,” ucap Dermawan Waruwu menutupnya. (Eddy)

Continue Reading

Uncategorized

OSS RBA Masih Kacau, Seharusnya Pemerintah Tak terburu-buru Meluncurkannya

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sejak diluncurkan oleh Presiden pada tanggal 9 Agustus 2021, sistem perizinan tunggal Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA), masih belum bisa digunakan oleh para pelaku usaha, terutama pelaku usaha kecil, mikro dan menengah.

Ketua Bidang Ekonomi Kreatif PP KAMMI, Firmansyah Risdam, yang juga Ketua Umum Komunitas Akademi Wirausaha KAMMI (ARMI), menyampaikan hal tersebut pasca kegiatan konsolidasi anggota ARMI di Jakarta (6/9/2021).

“OSS RBA ini sistem belum siap yang dipaksakan diluncurkan, masalah seperti KBLI yang tidak lengkap, NIB tidak bisa dicetak, fitur izin zonasi yang belum ada, dan berbagai fitur soal validasi,” tandas Risdam.

Tapi, pemerintah terlalu memaksa pelaku usaha, khususnya UMK, untuk melakukan proses perizinan, akhirnya kacau semua. Bahkan di DPMPTSP daerah-daerah tidak ada lagi proses perizinan yang berjalan”, tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum PP KAMMI, Jimmy Julian, menyampaikan bahwa seharusnya pemerintah tidak terburu-buru untuk meluncurkan OSS RBA jika memang belum siap.

Jimmy menegaskan bahwa terdapat opini yang kuat di kalangan pengusaha, bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Investasi/BKPM, tidak menyiapkan dengan baik proses pengalihan dari OSS lama ke OSS RBA dan tidak melakukan sosialisasi secara masif kepada pelaku usaha dan operator pelayanan perizinan di daerah-daerah.

Jimmy menambahkan, ada ribuan anggota ARMI yang tersebar di seluruh Indonesia yang tergabung ke dalam asosiasi-asosiasi usaha, mengalami kesulitan saat mengurus perizinan (perizinan berusaha maupun perizinan dasar), baik secara online melalui OSS RBA, maupun secara manual dengan cara mendatangi DPMPTSP di daerah.

“Bahkan, yang saya herankan, para petugas pelayanan perizinan DPMPTSP merasa bingung dan tidak mengerti mengenai sistem OSS RBA ini. Kalau begini, lagi-lagi persoalan implementasi kebijakan,” ungkap Jimmy.

Risdam, masih di kesempatan yang sama juga menyampaikan harapan dari KAMMI, sebagai organisasi mahasiswa dan kepemudaan yang selama ini ikut membina dan mendorong para anggotanya untuk menjadi wirausahawan, agar Kementerian Investasi/BKPM tidak hanya memperhatikan masukan dan melayani para pelaku usaha besar saja.

“Justru para pelaku UKM ini yang sudah terlanjur diberikan janji manis mendapatkan kemudahan setelah mengurus perizinan berusaha melalui OSS RBA, agar tidak lagi berpaling dan enggan untuk mengurus perizinan karena OSS RBA ternyata hanya mempersulit para pelaku usaha tersebut,” tutup Risdam. (Amhar)

Continue Reading

Trending