Connect with us

Uncategorized

Ketua DPP IMM Usulkan PAN Dinahkodai Prof. Din Syamsudin

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Menurunnya kursi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Pileg 2019 dari 46 kursi menjadi 44 kursi sangat disayangkan. Walaupun secara perolehan suara cenderung stabil dari 9.481.621 (7,59%) menjadi 9.572.623 (6,84%), tetapi persentasenya menurun dibandingkan teman koalisinya Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Karena itu dalam evaluasi 5 tahunan atau Kongres PAN kedepan haruslah dipimpin oleh sosok yang populer, diterima ummat dan bisa mengembangkan partai lebih tajam ke akar rumput. Rian Berta Delza Aktivis Eksponen Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) dari unsur DPP IMM mengusulkan Prof. DR. Din Syamsudin, MA., menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) mendatang.

“Kami dari kalangan muda Muhammadiyah mengusulkan Din Syamsudin, karena beliau adalah sosok yang tepat memimpin PAN kedepan. Pengalaman dan kapasitas beliau tidak diragukan lagi, saatnya PAN dipimpin orang yang paham akan agama, kebangsaan dan nilai-nilai toleransi,” kata Rian Berta Delza, yang juga adalah Ketua DPP IMM, saat dihubungi, Jumat (14/06/2019).

Menurutnya, sebagai mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Tokoh Akademisi dan jabatan lainnya yang diakui di nasional maupun internasional, Din Syamsudin layak memimpin partai besutan Muhammadiyah ini. Selain itu suara PAN dari 1999 sampai 2019 masih geser-geser di tengah dan tidak ada kenaikan tajam.

“Kadang suara PAN di daerah lain naik, namun di daerah lainnya lagi menurun. Hal itu terjadi pada setiap Pemilu yang diikuti PAN setelah Pemilu 1999. Jika dipimpin Din Syamsudin saya yakin dimana suara PAN pernah ada akan muncul kembali,” jelas Rian sapaan akrabnya.

Rian menambahkan, selain itu harus ada pembenahan internal partai dimana mengakomodir semua unsur di kalangan muda muhammadiyah dan tokoh-tokoh muhammadiyah yang minat dalam politik. Hal tersebut harus menjadi perhatian serius mengingat basis utama PAN adalah warga Muhammadiyah dan kalangan intelektual perkotaan.

“PAN kalau tidak ada pembenahan bisa jadi akan meredup. Dimana akan terkikis oleh PKS yang malah bisa melejit dan terhimpit oleh partai-partai nasionalis yang terus menguat,” tuturnya.

Selain itu kata Rian, hubungan PAN dan Muhammadiyah yang hari ini relatif kurang baik. Tentu dalam hal ini perlu ada yang kemudian disingkronkan kembali oleh PAN dan Muhammadiyah. Setelah sekian lama ketika founding father nya PAN Amin Rais yang menjadi kader struktural Muhammadiyah memimpin PAN.

“Pak Amin dinilai sukses membawa PAN berjaya dan diterima oleh warga /Muhammadiyah. Jika PAN ingin maju maka konsekuensi logisnya adalah yang mengomandoi PAN adalah kader struktural Muhammadiyah yang teruji kepemimpinannya di Muhammadiyah,” harapnya.

Terakhir kata Rian, dirinya yakin jika PAN dijabat oleh Din Syamsudin, PAN kedepan akan kembali naik tajam perolehan suaranya. Bahkan, Din Syamsudin sebagai sosok yang moderat, toleran dan menghargai multi kultur di Indonesia bisa merangkul kalangan suara nasionalis dan kelompok minoritas.

“PAN saat ini terlalu sibuk ngurusin kader luar daripada menaikkan posisi tawar kader-kader internal PAN-Muhammadiyah. Ini yang harus menjadi instropeksi kedepan dalam Kongres PAN yang akan datang. Kursi yang lain naik dan malah PAN hilang terutama di Jawa Tengah,” tutupnya. (Amhar).

Continue Reading
248 Comments

248 Comments

  1. Pingback: sildenafil

  2. Pingback: erection pills online

  3. Pingback: erection pills

  4. Pingback: non prescription erection pills

  5. Pingback: cialis 10mg

  6. Pingback: canada pharmacy

  7. Pingback: canada online pharmacy

  8. Pingback: Real cialis online

  9. Pingback: Get cialis

  10. Pingback: vardenafil cost

  11. Pingback: levitra canada

  12. Pingback: order vardenafil

  13. Pingback: online casino usa real money

  14. Pingback: viagra for sale

  15. Pingback: casino online games

  16. Pingback: online slots for real money

  17. Pingback: pay day loans

  18. Pingback: instant loans

  19. Pingback: new cialis

  20. Pingback: real money gambling apps australia

  21. Pingback: what is the best online blackjack site

  22. Pingback: betfair casino online nj

  23. Pingback: cialis 5 mg

  24. Pingback: cialis to buy

  25. Pingback: 20 cialis

  26. Pingback: viagra prices

  27. Pingback: real casino online

  28. Pingback: purchase viagra

  29. Pingback: levitra

  30. Pingback: cheap viagra

  31. Pingback: viagra sample

  32. Pingback: canadian pharmacy king

  33. Pingback: buy viagra online canada

  34. Pingback: tadalafil 5mg

  35. Pingback: buy viagra no prescription

  36. Pingback: sildenafil 100 mg cost

  37. Pingback: viagra alternative

  38. Pingback: viagra without a doctor prescription

  39. Pingback: best price 100mg generic viagra

  40. Pingback: cheapest 100 viagra us

  41. Pingback: male enhancement pills

  42. Pingback: can i buy viagra in canada over the counter

  43. Pingback: can i buy viagra without a doctors

  44. Pingback: viagra without a doctor prescription

  45. Pingback: viagra can you buy over counter

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending