Connect with us

Uncategorized

Himbauan Kebangsaan Untuk Demokrasi Yang Menyejahterahkan

Published

on

Oleh – Kang Agun Gunandjar Sudarsa (AGS), FORBIN.

Mohon bersabar untuk semua warga dan elemen bangsa dan negara.

Mari kita hormati dan hargai proses di Makamah Konstitusi (MK) sampai Tuntas seluruh tahapan Pemilu 2019.

Kita ciptakan kondisi yang semakin sejuk, kondusif, menghindari konflik yang masih mungkin terjadi.

Membantu penyelenggara Pemilu, Polri dan TNI untuk menjalankan tugas negara sesuai Tupoksi masing-masing.

Kita majukan dan teruskan semangat juang keragaman, dengan saling mengakui, menerimakan, menghargai dan menghormatinya, tanpa harus melecehkan dan merendahkannya.

Perbedaan adalah kehendak dan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karenanya Hidup, Kehidupan dan Penghidupan adalah Ujian bagi kita. Sikapi dengan arif dan bijak perbedaan yang ada.

Terimakan apa adanya, semua sudah ada aturannya. Baik sebagai pribadi, warga negara, maupun sebagai hamba Allah, Tuhan yang maha esa.

Percayakan semua kepada pihak yang memiliki kewajiban dan kewenangan masing-masing.

Kita adalah sama dihadapan hukum dan pemerintahan, dan tidak ada apa-apanya dihadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita yakin dan percaya sebagai warga yang mengakui sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kita yakin dan percaya Pancasila sebagai Dasar negara yang mempersatukan dan mensejahterakan semua warga negara Indonesia, Bahkan mampu menjadi Ideologi, alat pemersatu dan menyejahterakan warga dunia.

Semoga persidangan perdana di MK yang dimulai hari ini, berlangsung dengan aman dan lancar. Menghasilkan putusan yang terbaik untuk kelangsungan kehidupan demokrasi yang menyejahterakan.

Kokohnya Pancasila, UUD NRI tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Salam keragaman untuk Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

Jakarta, Jum’at 14 Juni 2019
Agun Gunandjar Sudarsa, Ketua Dewan Pembina Forum Kebangsaan Indonesia (Forbin).

Continue Reading
228 Comments

228 Comments

  1. Pingback: generic sildenafil

  2. Pingback: cheap erectile dysfunction

  3. Pingback: ed meds online without doctor prescription

  4. Pingback: mens ed pills

  5. Pingback: generic cialis online

  6. Pingback: canada pharmacy

  7. Pingback: online canadian pharmacy

  8. Pingback: online pharmacy

  9. Pingback: Real cialis online

  10. Pingback: cialis mastercard

  11. Pingback: vardenafil coupon

  12. Pingback: levitra

  13. Pingback: levitra pill

  14. Pingback: best online casinos that payout

  15. Pingback: online casinos for usa players

  16. Pingback: viagra prescription

  17. Pingback: real online casino

  18. Pingback: real money online casinos usa

  19. Pingback: tadalafil online canadian pharmacy

  20. Pingback: installment loans

  21. Pingback: loans online

  22. Pingback: cash payday

  23. Pingback: viagra 100mg

  24. Pingback: cialis generic

  25. Pingback: casino

  26. Pingback: online casino slots tournament

  27. Pingback: 5 mg cialis

  28. Pingback: 5 mg cialis

  29. Pingback: cialis buy

  30. Pingback: cialis internet

  31. Pingback: casinos

  32. Pingback: online casino usa real money

  33. Pingback: casino slot

  34. Pingback: casinos online

  35. Pingback: viagra online canadian pharmacy

  36. Pingback: cheap generic viagra

  37. Pingback: cheap viagra generic

  38. Pingback: generic viagra names

  39. Pingback: cheap viagra online

  40. Pingback: viagra generic

  41. Pingback: cialis 5 mg

  42. Pingback: buy real viagra online

  43. Pingback: generic viagra for sale

  44. Pingback: sildenafil pills for men

  45. Pingback: tadalafil 20

  46. Pingback: buy viagra now

  47. Pingback: when to take viagra

  48. Pingback: viagra for sale uk

  49. Pingback: real money online casino

  50. Pingback: casinos

  51. Pingback: http://droga5.net

  52. Pingback: buy viagra in mexico

  53. Pingback: generic viagra coupon

  54. Pingback: where to buy womens viagra

  55. Pingback: buy viagra england

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending