Connect with us

Uncategorized

Makar! Dalam Sorotan Praktisi Hukum, Andi Darwin R Ranreng

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Akhir-akhir ini ramai pemberitaan makar diberbagai media seiring isue politik yang kini kian memanas dan sudah ada beberapa dari berbagai tokoh dijadikan tersangka dalam kasus yang dianggap upaya makar.

Apa itu makar? Andi Darwin R. Ranreng, Praktisi Hukum menjelaskan, Makar adalah perlawanan terhadap pemerintahan yang sah dengan bertujuan untuk menjatuhkan atau menentang kebijakan yang sudah menjadi ketetapan dengan melawan hukum, baik melalui kekuatan senjata maupun dengan kekuatan lainnya atau dengan cara lain (teknis).

Istilah makar itu sendiri berasal dari bahasa Belanda, “aanslag” yang artinya penyerangan atau serangan, ujar Darwin kepada Janoerkoening.com, Jakarta, Sabtu (1/6/2019)

“Arti makar itu sendiri dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah ; akal buruk, tipu muslihat atau perbuatan dengan maksud hendak membunuh orang. Dan makar juga bisa diartikan sebagai perbuatan cara untuk menggulingkan pemerintahan yang sah yang tidak lain dengan sebutan (kudeta),” tambahnya.

Selanjutnya Darwin menjelaskan, bahwa tindakan makar dalam KUHP secara khusus dapat ditemui dalam Pasal 87 KUHP, yang berbunyi: “dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksud dengan Pasal 53 KUHP.”

Menurutnya, Pasal 53 ayat (1) KUHP ada tiga unsur syarat yang harus ada agar seseorang tersebut dapat dipidanakan melakukan percobaan kejahatan, yaitu adanya niat Permulaan pelaksanaan. Jadi, kejahatan yang masuk dalam kategori makar yang mengancam akan kepentingan hukum atas keamanan dan keselamatan negara sebagaimana dimuat dalam Bab I Buku II KUHP, terdiri dari 3 bentuk, yaitu:

  1. Menyerang Keamanan Presiden atau Wakilnya. Jenis kejahatan makar dengan cara ini jelas disebutkan dalam Pasal 104 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut makar dengan maksud untuk menghilangkan nyawa, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden menjalankan pemerintahan, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun.
  2. Menyerang Keamanan dan Keutuhan Wilayah Negara. Ini juga berupa kejahatan makar yang dirumuskan pada Pasal 106 KUHP, yaitu sebagai berikut “Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”
  3. Menyerang Kepentingan Hukum Tegaknya Pemerintahan Negara. Makar yang dimaksud disini tidak dengan perbuatan dengan kekerasan menggunakan senjata. Yang di maksud, perumpamaan nya dengan membentuk organisasi dengan alat-alatnya seperti anggaran dasar, program kerja, tujuan yang ingin dicapai dan sebagainya yang semua wujud-wujud kegiatan itu menuju pada suatu tujuan perencanaan yang lebih besar taklain untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Terkait tindak Pidana dalam Makar, Darwin menguraikan, hal ini suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah keamanan negara. Pada umumnya, seseorang melakukan tindak pidana makar banyak faktor yang memengaruhi, tetapi secara khusus tidak lain karena faktor dari rasa ketidakpuasan terhadap pemerintahan/kekuasaan yang sedang berlangsung.

“Dan perbuatan tersebut pada umumnya dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama, meskipun tidak tertutup, kemungkinan juga dilakukan oleh satu atau dua orang saja,” ucapnya.

Adanya kejahatan dalam Makar, Darwin mengatakan, tindakan makar yang dikaitkan dengan kejahatan makar dijelaskan pada beberapa pasal yakni ; Pasal 104 KUHP yang menjelaskan makar yang dilakukan dengan tujuan akan menghilangkan nyawa atau kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia, atau dengan tujuan akan menjadikan mereka tidak dapat menjalankan pemerintahan sebagai mana mestinya (tot regeren ongeschiktmaken).

Kemudian Pasal 106 KUHP, menjelaskan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Selanjutnya Pasal 107 KUHP menerangkan, makar dilakukan dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintah (omwenteling), dan diancam dengan, hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun, sedang menurut ayat 2 bagi pemimpin dan pengatur dari tindak pidana ini hukumannya ditinggikan menjadi maksimum penjara seumur hidup atau selama dua puluh tahun, dengan kemungkinan hukuman mati.

Selanjutnya, Tindak Pidana Pemberontakan. Hal tersebut, Darwin menerangkan bahwa, tindakan makar juga dapat dipidana sebagai sebuah tindakan pemberontakan kepada Negara, yang dirumuskan dalam Pasal 108 KUHP.

“Barangsiapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun: orang yang melawan Pemerintah Indonesia dengan senjata; orang yang dengan maksud melawan Pemerintahan Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintahan dengan senjata,” jelasnya.

Tindak Pidana Permufakatan Jahat.

Tindakan makar ini juga dapat dimasukkan dalam tindak pidana permufakatan jahat, dimana diatur dalam Pasal 110 KUHP.

Dengan uraian devinisi diatas tersebut di kaitkan dengan penangkapan beberapa tokoh paska pemilu, apakah penangkapan dan prosedurnya sudah pas atau memang hanya ketakutan dari penyelenggara negara?

Darwin Ranreng menjelaskan, kalau diliat dari segi umur mereka yang di tangkap dan di jadikan tersangka sudah uzur, Mereka mengemukakan hal yang sangat beralasan yaitu tidak ada rasa keadilan dalam pengupayaan penyelengaraan pemilu, sementara dalam pemilu presiden dan wakil presiden adalah definitif sampai di Lantiknya kembali, suatu yang tidak beralasan bila makar itu dikaitkan dengan keberadaan posisi presiden dan wakilnya karena belum terbentuk pengangkatannya.

“Hal ini sebagai koreksi untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya, berharap negara ini bisa kondusif sesuai cita-cita Bapak Pendiri Bangsa dan leluhur sebelumnya. Pencitaan akan keadilan hukum harus diutamakan karena NKRI ini adalah negara hukum yang harus menjunjung tinggi nilai dan norma atas keadilan berbangsa dan bernegara,” Tutup Praktisi Hukum, Andi Darwin R Ranreng. (Ary)

Continue Reading
1.276 Comments

1.276 Comments

  1. Pingback: metformin 300 mg daily

  2. Pingback: generic propecia canada

  3. Pingback: gnc ed pills

  4. Pingback: furosemide purchase

  5. Pingback: canadian pharmacy cialis 20mg

  6. Pingback: no script pharmacy

  7. Pingback: buy cialis online viagra

  8. Pingback: lisinopril 20mg 37.5mg

  9. Pingback: how to buy cialis online uk

  10. Pingback: buy cialis drug

  11. Pingback: original cialis low price

  12. Pingback: where can i buy cialis without a prescription

  13. Pingback: cialis tadalafil portugal

  14. Pingback: valtrex costs canada

  15. Pingback: erectile dysfunction drugs

  16. Pingback: viagra 100mg price

  17. Pingback: natural ed medications

  18. Pingback: buy prescription drugs from canada cheap

  19. Pingback: stromectol price us

  20. Pingback: stromectol tablet 3 mg

  21. Pingback: plaquenil 200 mg cost

  22. Pingback: ivermectin 200mg

  23. Pingback: purchase oral ivermectin

  24. Pingback: ed men

  25. Pingback: 100mg viagra

  26. Pingback: cialis online daily

  27. Pingback: generic cialis 20 mg tadalafil

  28. Pingback: cialis for sale toronto

  29. Pingback: keto egg roll in a bowl

  30. Pingback: levitra vs viagra cost

  31. Pingback: zithromax 500 mg for sale

  32. Pingback: buy cheap zithromax online

  33. Pingback: ivermectin tablets uk

  34. Pingback: ed meds online without doctor prescription

  35. Pingback: natural cure for ed

  36. Pingback: plaquenil 250

  37. Pingback: cialis generic versus brand name

  38. Pingback: prednisone 20mg tablets where to buy

  39. Pingback: best canadian mail order pharmacies

  40. Pingback: ivermectin 1% cream generic

  41. Pingback: ivermectin cost uk

  42. Pingback: ivermectin lotion for lice

  43. Pingback: ed doctors

  44. Pingback: ed drugs online from canada

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

Melalui Vaksinasi, Pemerintah Berencana Merubah Pandemi Menjadi Endemi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Berkaitan dengan rencana Pemerintah akan bersiap ubah status pandemi Covid-19 menjadi Endemik maka salah satu caranya melalui peningkatan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.

Dikutip dari situs Centers for Disease Control and Prevention (CDC), endemik menjadi status penyebaran penyakit yang paling dasar dan paling rendah.

Status tersebut menunjukkan jika suatu penyakit akan tetap terus ada meski hanya terjadi di kelompok masyarakat tertentu

Sedangkan pandemi, menjadi status tertinggi dalam sebaran penyakit.

Sementara tolok ukur suatu penyakit disebut sebagai pandemi, apabila telah menyebar ke banyak negara bahkan hampir seluruh dunia, seperti yang terjadi pada Covid-19.

Menanggapi rencana itu, Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), Roy Pangharapan mengatakan masyarakat perlu menyesuaikan diri agar infeksi Covid-19 di Indonesia benar-benar bisa menjadi Endemik.

Roy Pangharapan menekankan, pergantian status pandemi bukan berarti virus Corona SARS-CoV-2 akan hilang dan tidak ada kasus baru. Banyak faktor yang membuat pandemi bergeser menjadi endemi.

“Seperti jumlah penularan, kasus, dan kematian beserta polanya. Juga soal durasi perlindungan dari vaksinasi dan infeksi alami,” ungkap Roy dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/9/2021).

Belum lagi kendala jika masih ada ketimpangan layanan fasilitas kesehatan dan serapan vaksinasi serta pasokan dosis di setiap daerah.

“Kita harus mempersiapkan juga kapasitas layanan kesehatan untuk mengelola lonjakan kasus Covid19 di masa depan.

Penurunan kasus positif harian dan angka kematian dalam beberapa hari terakhir, juga positivity rate Indonesia yang makin mendekati standard dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menurut Roy Pangharapan, harus dimanfaatkan sebagai upaya persiapan transisi tersebut.

Roy Pangharapan menegaskan ya syaratnya harus ada koordinasi yang solid semua pihak dan tidak boleh menurunkan kewaspadaan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat, meskipun angka kasus Covid19 melandai karena belum diketahui sampai kapan berakhir sehingga kita tetap berdampingan dengan Corona.

“DKR akan membantu Pemerintah dengan menghimbau masyarakat tetap Prokes dan optimalisasi vaksin. Kalau longgarnya kebablasan, dikhawatirkan menuju endemi akan terhambat,” pungkas Roy Pangharapan menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Deklarasi PDNI, Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Ide dan Ilmu

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul menjadi kata kunci untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Setiap era pemerintahan selalu menjadi fokus kebijakan adalah SDM unggul, terlatih dan kompetitif. Bahkan korporasi multinasional sangat menekankan pemberdayaan pada dimensi sumber daya manusia.

Ketua Umum PDNI Dr. Dermawan Waruwu, M.Si menyampaikan pada acara deklarasi dan pelantikan Perkumpulan Doktor Nias Indonesia (PDNI) bahwa salah satu fokus kedepan adalah mendorong dan menyiapkan sumber daya manusia untuk berkontribusi mempercepat peningkatan indeks pembangunan manusia

“Hal ini dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kapasitas dan produktivitas, dan mengurangi ketimpangan sosial yang melebar. Hal ini akan terwujud bilamana terjalinnya kolaborasi ide dan ilmu diantara kalangan intelektual dan cendekiawan,” ujar Dermawan Waruwu dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/09/2021).

Lebih lanjut Waruwu menegaskan kalangan intelektual dan cendekiawan asal Nias sudah saatnya turun di tengah-tengah masyarakat menyumbang gagasan dan ide berbasis keilmuan. Mudah-mudahan hal ini akan menjadi daya dorong dan penggerak kolektif untuk pemicu terwujudnya masyarakat yang peduli pendidikan.

Dia tambahkan, selain itu juga dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi kreatif, UMKM dan entrepreneur. Seraya mengutip pernyataan Bung Hatta yakni agar persatuan dan kepedulian tak makin pudar, teruslah menjunjung tinggi sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia.

PDNI sangat optimis bahwa masyarakat Kepulauan Nias kedepan akan meningkat kesejahteraan ketika sektor sumber daya manusia menjadi agenda dan sasaran kebijakan.

Ia menilai bahwa generasi muda saat ini adalah corong perubahan bila diberdayakan secara optimal kapasitasnya dan berpotensi besar menjadi penggerak percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“PDNI terbuka kepada masyarakat untuk diskusi dan kolaborasi ide untuk kepentingan bersama. Dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah sangat dibutuhkan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Nias untuk Indonesia,” ucap Dermawan Waruwu menutupnya. (Eddy)

Continue Reading

Uncategorized

OSS RBA Masih Kacau, Seharusnya Pemerintah Tak terburu-buru Meluncurkannya

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sejak diluncurkan oleh Presiden pada tanggal 9 Agustus 2021, sistem perizinan tunggal Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA), masih belum bisa digunakan oleh para pelaku usaha, terutama pelaku usaha kecil, mikro dan menengah.

Ketua Bidang Ekonomi Kreatif PP KAMMI, Firmansyah Risdam, yang juga Ketua Umum Komunitas Akademi Wirausaha KAMMI (ARMI), menyampaikan hal tersebut pasca kegiatan konsolidasi anggota ARMI di Jakarta (6/9/2021).

“OSS RBA ini sistem belum siap yang dipaksakan diluncurkan, masalah seperti KBLI yang tidak lengkap, NIB tidak bisa dicetak, fitur izin zonasi yang belum ada, dan berbagai fitur soal validasi,” tandas Risdam.

Tapi, pemerintah terlalu memaksa pelaku usaha, khususnya UMK, untuk melakukan proses perizinan, akhirnya kacau semua. Bahkan di DPMPTSP daerah-daerah tidak ada lagi proses perizinan yang berjalan”, tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum PP KAMMI, Jimmy Julian, menyampaikan bahwa seharusnya pemerintah tidak terburu-buru untuk meluncurkan OSS RBA jika memang belum siap.

Jimmy menegaskan bahwa terdapat opini yang kuat di kalangan pengusaha, bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Investasi/BKPM, tidak menyiapkan dengan baik proses pengalihan dari OSS lama ke OSS RBA dan tidak melakukan sosialisasi secara masif kepada pelaku usaha dan operator pelayanan perizinan di daerah-daerah.

Jimmy menambahkan, ada ribuan anggota ARMI yang tersebar di seluruh Indonesia yang tergabung ke dalam asosiasi-asosiasi usaha, mengalami kesulitan saat mengurus perizinan (perizinan berusaha maupun perizinan dasar), baik secara online melalui OSS RBA, maupun secara manual dengan cara mendatangi DPMPTSP di daerah.

“Bahkan, yang saya herankan, para petugas pelayanan perizinan DPMPTSP merasa bingung dan tidak mengerti mengenai sistem OSS RBA ini. Kalau begini, lagi-lagi persoalan implementasi kebijakan,” ungkap Jimmy.

Risdam, masih di kesempatan yang sama juga menyampaikan harapan dari KAMMI, sebagai organisasi mahasiswa dan kepemudaan yang selama ini ikut membina dan mendorong para anggotanya untuk menjadi wirausahawan, agar Kementerian Investasi/BKPM tidak hanya memperhatikan masukan dan melayani para pelaku usaha besar saja.

“Justru para pelaku UKM ini yang sudah terlanjur diberikan janji manis mendapatkan kemudahan setelah mengurus perizinan berusaha melalui OSS RBA, agar tidak lagi berpaling dan enggan untuk mengurus perizinan karena OSS RBA ternyata hanya mempersulit para pelaku usaha tersebut,” tutup Risdam. (Amhar)

Continue Reading

Trending