Connect with us

Uncategorized

Makar! Dalam Sorotan Praktisi Hukum, Andi Darwin R Ranreng

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Akhir-akhir ini ramai pemberitaan makar diberbagai media seiring isue politik yang kini kian memanas dan sudah ada beberapa dari berbagai tokoh dijadikan tersangka dalam kasus yang dianggap upaya makar.

Apa itu makar? Andi Darwin R. Ranreng, Praktisi Hukum menjelaskan, Makar adalah perlawanan terhadap pemerintahan yang sah dengan bertujuan untuk menjatuhkan atau menentang kebijakan yang sudah menjadi ketetapan dengan melawan hukum, baik melalui kekuatan senjata maupun dengan kekuatan lainnya atau dengan cara lain (teknis).

Istilah makar itu sendiri berasal dari bahasa Belanda, “aanslag” yang artinya penyerangan atau serangan, ujar Darwin kepada Janoerkoening.com, Jakarta, Sabtu (1/6/2019)

“Arti makar itu sendiri dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah ; akal buruk, tipu muslihat atau perbuatan dengan maksud hendak membunuh orang. Dan makar juga bisa diartikan sebagai perbuatan cara untuk menggulingkan pemerintahan yang sah yang tidak lain dengan sebutan (kudeta),” tambahnya.

Selanjutnya Darwin menjelaskan, bahwa tindakan makar dalam KUHP secara khusus dapat ditemui dalam Pasal 87 KUHP, yang berbunyi: “dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksud dengan Pasal 53 KUHP.”

Menurutnya, Pasal 53 ayat (1) KUHP ada tiga unsur syarat yang harus ada agar seseorang tersebut dapat dipidanakan melakukan percobaan kejahatan, yaitu adanya niat Permulaan pelaksanaan. Jadi, kejahatan yang masuk dalam kategori makar yang mengancam akan kepentingan hukum atas keamanan dan keselamatan negara sebagaimana dimuat dalam Bab I Buku II KUHP, terdiri dari 3 bentuk, yaitu:

  1. Menyerang Keamanan Presiden atau Wakilnya. Jenis kejahatan makar dengan cara ini jelas disebutkan dalam Pasal 104 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut makar dengan maksud untuk menghilangkan nyawa, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden menjalankan pemerintahan, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun.
  2. Menyerang Keamanan dan Keutuhan Wilayah Negara. Ini juga berupa kejahatan makar yang dirumuskan pada Pasal 106 KUHP, yaitu sebagai berikut “Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”
  3. Menyerang Kepentingan Hukum Tegaknya Pemerintahan Negara. Makar yang dimaksud disini tidak dengan perbuatan dengan kekerasan menggunakan senjata. Yang di maksud, perumpamaan nya dengan membentuk organisasi dengan alat-alatnya seperti anggaran dasar, program kerja, tujuan yang ingin dicapai dan sebagainya yang semua wujud-wujud kegiatan itu menuju pada suatu tujuan perencanaan yang lebih besar taklain untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Terkait tindak Pidana dalam Makar, Darwin menguraikan, hal ini suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah keamanan negara. Pada umumnya, seseorang melakukan tindak pidana makar banyak faktor yang memengaruhi, tetapi secara khusus tidak lain karena faktor dari rasa ketidakpuasan terhadap pemerintahan/kekuasaan yang sedang berlangsung.

“Dan perbuatan tersebut pada umumnya dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama, meskipun tidak tertutup, kemungkinan juga dilakukan oleh satu atau dua orang saja,” ucapnya.

Adanya kejahatan dalam Makar, Darwin mengatakan, tindakan makar yang dikaitkan dengan kejahatan makar dijelaskan pada beberapa pasal yakni ; Pasal 104 KUHP yang menjelaskan makar yang dilakukan dengan tujuan akan menghilangkan nyawa atau kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia, atau dengan tujuan akan menjadikan mereka tidak dapat menjalankan pemerintahan sebagai mana mestinya (tot regeren ongeschiktmaken).

Kemudian Pasal 106 KUHP, menjelaskan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Selanjutnya Pasal 107 KUHP menerangkan, makar dilakukan dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintah (omwenteling), dan diancam dengan, hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun, sedang menurut ayat 2 bagi pemimpin dan pengatur dari tindak pidana ini hukumannya ditinggikan menjadi maksimum penjara seumur hidup atau selama dua puluh tahun, dengan kemungkinan hukuman mati.

Selanjutnya, Tindak Pidana Pemberontakan. Hal tersebut, Darwin menerangkan bahwa, tindakan makar juga dapat dipidana sebagai sebuah tindakan pemberontakan kepada Negara, yang dirumuskan dalam Pasal 108 KUHP.

“Barangsiapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun: orang yang melawan Pemerintah Indonesia dengan senjata; orang yang dengan maksud melawan Pemerintahan Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintahan dengan senjata,” jelasnya.

Tindak Pidana Permufakatan Jahat.

Tindakan makar ini juga dapat dimasukkan dalam tindak pidana permufakatan jahat, dimana diatur dalam Pasal 110 KUHP.

Dengan uraian devinisi diatas tersebut di kaitkan dengan penangkapan beberapa tokoh paska pemilu, apakah penangkapan dan prosedurnya sudah pas atau memang hanya ketakutan dari penyelenggara negara?

Darwin Ranreng menjelaskan, kalau diliat dari segi umur mereka yang di tangkap dan di jadikan tersangka sudah uzur, Mereka mengemukakan hal yang sangat beralasan yaitu tidak ada rasa keadilan dalam pengupayaan penyelengaraan pemilu, sementara dalam pemilu presiden dan wakil presiden adalah definitif sampai di Lantiknya kembali, suatu yang tidak beralasan bila makar itu dikaitkan dengan keberadaan posisi presiden dan wakilnya karena belum terbentuk pengangkatannya.

“Hal ini sebagai koreksi untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya, berharap negara ini bisa kondusif sesuai cita-cita Bapak Pendiri Bangsa dan leluhur sebelumnya. Pencitaan akan keadilan hukum harus diutamakan karena NKRI ini adalah negara hukum yang harus menjunjung tinggi nilai dan norma atas keadilan berbangsa dan bernegara,” Tutup Praktisi Hukum, Andi Darwin R Ranreng. (Ary)

Continue Reading
108 Comments

108 Comments

  1. Pingback: metformin 300 mg daily

  2. Pingback: generic propecia canada

  3. Pingback: gnc ed pills

  4. Pingback: furosemide purchase

  5. Pingback: canadian pharmacy cialis 20mg

  6. Pingback: no script pharmacy

  7. Pingback: buy cialis online viagra

  8. Pingback: lisinopril 20mg 37.5mg

  9. Pingback: how to buy cialis online uk

  10. Pingback: buy cialis drug

  11. Pingback: original cialis low price

  12. Pingback: where can i buy cialis without a prescription

  13. Pingback: cialis tadalafil portugal

  14. Pingback: valtrex costs canada

  15. Pingback: erectile dysfunction drugs

  16. Pingback: viagra 100mg price

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

Jaga Persatuan, Anies: Forum RT-RW Jakarta Harus Solid dan Tidak Terpecah

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, memberikan sambutan pada musyawarah besar (mubes) pertama dan ultah kelima Forum RT-RW Jakarta di Putri Duyung Ancol, Jakarta Utara, pada Minggu, 13 Juni 2021.

Dalam kesempatan tersebut Anies Baswedan menyapa dengan hangat para pengurus dan para pendiri Forum RT-RW Jakarta. Gelaran acara silaturahmi ini disertai dengan tumpengan

Terdapat tiga arahan yang diberikan oleh pak Anies pada peserta kegiatan ini. Pertama, Forum RT-RW perlu bekerja bersama dalam lawan pandemi. Target jangka pendek adalah vaksinasi kepada 7,5 juta warga Jakarta.

Poin kedua adalah menjaga soliditas, persatuan dan keutuhan forum ketua RT-RW. Gub Anies mengatakan bahwa RT-RW di DKI Jakarta harus solid, kompak dan tidak terpecah. Dalam forum RT RW Persatuan dan Keutuhan adalah harga mati yang harus dipertahankan.

Harapan nya agar dalam Mubes Pertama ini, dapat menyerap aspirasi yang berkembang di dalam acara Mubes maupun yang datang dari aspirasi anggota dan para pendiri Forum RT-RW. Kearifan dan kematangan semua panitia dan pengurus diperlukan dalam menjaga pesen Gub Anies diatas.

Poin terakhir adalah Forum RT-RW harus berkolaborasi dalam membangun kota Jakarta. Jakarta perlu tidak hanya satu, tapi ratusan superhero. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

AHY Ungkapkan Duka Cita Atas Meninggalnya Istri Yasonna

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Istri dari Bapak Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna Laoly, Elisye W Ketaren.

Rasa duka cita tersebut disampaikan Ketum Partai Demokrat, AHY secara langsung kepada Yasonna Laoly ketika melayat ke Rumah Duka Santoso RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat (11/06/2021).

“Saya menyampaikan duka cita yang mendalam secara langsung kepada Menkumham Bapak Yasonna Laoly di Rumah Duka RSPAD Gatot Subroto atas kepergian Ibu Elisye Widya Ketaren,” ujar Ketum Partai Demokrat AHY.

Tidak lupa pada kesempatan itu juga Ketum AHY mendoakan mendiang Ibu Elisye Widya Ketaren dan Menkumham beserta keluarga yang ditinggalkan.

“Semoga Ibu Elisye Widya Ketaren diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan Pak Yasonna Laoly beserta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan,” doa Ketum AHY.

Turut mendampingi Ketum AHY ketika melayat adalah Sekjen DPP Partai Demokrat, Teuku Rifky, Bendum Renville Antonio, Kepala BPOKK Herman Khaeron, dan Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat Sigit Raditya. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Rakernas II, Deprindo: Developer Sukses, Jujur Bermartabat.

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Rapat Kerja Nasional II Developer Properti Indonesia (Deprindo) berlangsung di Hotel Oria Jakarta. Rakernas bertema ‘Pemantapan Organisasi dalam rangka mendukung Anggota menjadi developer yang tangguh’ digelar hari jum’at – Sabtu (11-12 Juni 2021).

Ketua Umum DEPRINDO, Suhandi HS mengatakan bahwa Deprindo merupakan asosiasi pengembang perumahan yang diakui oleh Pemerintah melalui Kementrian PUPR.

Dijelaskan Suhandi, Deprindo merupakan Asosiasi Pengembang Perumahan yang lebih melayani segala kebutuhan anggotanya. Disini Kami bangun Sinergy antar anggota dan ada juga Deprindo Academy.

“Ini merupakan bagian dari layanan Deprindo untuk mempermudah anggotanya mengelola proyek serta mengantarkannya menjadi Pengembang Perumahan yang Sukses, Jujur dan Bermartabat,” ujarnya.

Adanya Deprindo ini, kami telah dan akan terus melahirkan enterpreneur-entrepreneur yang tangguh dan berdaya saing di bidang properti. “Serta membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan usaha antar anggota,” pungkas Suhandi HS.

Daniel haposan marbun, Ketua panitia pelaksana acara rakernas developer properti indonesia mengungkapkan, Rakernas II DEPRINDO hari ini di hadiri lebih dari 87 peserta yakni 15 DPW dan 11 DPD dan sisanya pengurus dan anggota dari Seluruh Indonesia.

Ditanya terkait kontribusi pada Pemerintah dan masyarakat, Daniel latakan”Kita pastikan bahwa DEPRINDO bisa berkontribusi baik, khususnya dalam ranah industri properti di tanah air, yakni menyediakan perumahan-perumahan baik yang bersudsidi maupun yang kelas elit,” ujarnya.

Sementara itu, Ario Krestianto perwakilan DPW Jawa Barat kepada media mengatakan, Deprindo Walayah Jawa Barat kami harapkan mempunyai partisipasi khususnya membangun perumahan bersubsidi, dan tentu termasuk perumahan kelas menengah.

Oleh karna itu untuk pengembangan, Deprindo sebagai asosiasi atau kumpulan dari developer maupun calon developer di Jawa Barat harus bersinergi dengan pemerintah daerah khususnya dalam penyediaan lahan

“Mengingat, segmen harga subsidi itu kan tergantung harga tanah. Sedangkan harga subsidi itu sudah ditentukan pemerintah dengan harga maksimal 250 juta per unit rumah,” jelasnya. (Amhar)

Continue Reading

Trending