Connect with us

Uncategorized

Makar! Dalam Sorotan Praktisi Hukum, Andi Darwin R Ranreng

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Akhir-akhir ini ramai pemberitaan makar diberbagai media seiring isue politik yang kini kian memanas dan sudah ada beberapa dari berbagai tokoh dijadikan tersangka dalam kasus yang dianggap upaya makar.

Apa itu makar? Andi Darwin R. Ranreng, Praktisi Hukum menjelaskan, Makar adalah perlawanan terhadap pemerintahan yang sah dengan bertujuan untuk menjatuhkan atau menentang kebijakan yang sudah menjadi ketetapan dengan melawan hukum, baik melalui kekuatan senjata maupun dengan kekuatan lainnya atau dengan cara lain (teknis).

Istilah makar itu sendiri berasal dari bahasa Belanda, “aanslag” yang artinya penyerangan atau serangan, ujar Darwin kepada Janoerkoening.com, Jakarta, Sabtu (1/6/2019)

“Arti makar itu sendiri dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah ; akal buruk, tipu muslihat atau perbuatan dengan maksud hendak membunuh orang. Dan makar juga bisa diartikan sebagai perbuatan cara untuk menggulingkan pemerintahan yang sah yang tidak lain dengan sebutan (kudeta),” tambahnya.

Selanjutnya Darwin menjelaskan, bahwa tindakan makar dalam KUHP secara khusus dapat ditemui dalam Pasal 87 KUHP, yang berbunyi: “dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksud dengan Pasal 53 KUHP.”

Menurutnya, Pasal 53 ayat (1) KUHP ada tiga unsur syarat yang harus ada agar seseorang tersebut dapat dipidanakan melakukan percobaan kejahatan, yaitu adanya niat Permulaan pelaksanaan. Jadi, kejahatan yang masuk dalam kategori makar yang mengancam akan kepentingan hukum atas keamanan dan keselamatan negara sebagaimana dimuat dalam Bab I Buku II KUHP, terdiri dari 3 bentuk, yaitu:

  1. Menyerang Keamanan Presiden atau Wakilnya. Jenis kejahatan makar dengan cara ini jelas disebutkan dalam Pasal 104 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut makar dengan maksud untuk menghilangkan nyawa, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden menjalankan pemerintahan, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun.
  2. Menyerang Keamanan dan Keutuhan Wilayah Negara. Ini juga berupa kejahatan makar yang dirumuskan pada Pasal 106 KUHP, yaitu sebagai berikut “Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”
  3. Menyerang Kepentingan Hukum Tegaknya Pemerintahan Negara. Makar yang dimaksud disini tidak dengan perbuatan dengan kekerasan menggunakan senjata. Yang di maksud, perumpamaan nya dengan membentuk organisasi dengan alat-alatnya seperti anggaran dasar, program kerja, tujuan yang ingin dicapai dan sebagainya yang semua wujud-wujud kegiatan itu menuju pada suatu tujuan perencanaan yang lebih besar taklain untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Terkait tindak Pidana dalam Makar, Darwin menguraikan, hal ini suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah keamanan negara. Pada umumnya, seseorang melakukan tindak pidana makar banyak faktor yang memengaruhi, tetapi secara khusus tidak lain karena faktor dari rasa ketidakpuasan terhadap pemerintahan/kekuasaan yang sedang berlangsung.

“Dan perbuatan tersebut pada umumnya dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama, meskipun tidak tertutup, kemungkinan juga dilakukan oleh satu atau dua orang saja,” ucapnya.

Adanya kejahatan dalam Makar, Darwin mengatakan, tindakan makar yang dikaitkan dengan kejahatan makar dijelaskan pada beberapa pasal yakni ; Pasal 104 KUHP yang menjelaskan makar yang dilakukan dengan tujuan akan menghilangkan nyawa atau kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia, atau dengan tujuan akan menjadikan mereka tidak dapat menjalankan pemerintahan sebagai mana mestinya (tot regeren ongeschiktmaken).

Kemudian Pasal 106 KUHP, menjelaskan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Selanjutnya Pasal 107 KUHP menerangkan, makar dilakukan dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintah (omwenteling), dan diancam dengan, hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun, sedang menurut ayat 2 bagi pemimpin dan pengatur dari tindak pidana ini hukumannya ditinggikan menjadi maksimum penjara seumur hidup atau selama dua puluh tahun, dengan kemungkinan hukuman mati.

Selanjutnya, Tindak Pidana Pemberontakan. Hal tersebut, Darwin menerangkan bahwa, tindakan makar juga dapat dipidana sebagai sebuah tindakan pemberontakan kepada Negara, yang dirumuskan dalam Pasal 108 KUHP.

“Barangsiapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun: orang yang melawan Pemerintah Indonesia dengan senjata; orang yang dengan maksud melawan Pemerintahan Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintahan dengan senjata,” jelasnya.

Tindak Pidana Permufakatan Jahat.

Tindakan makar ini juga dapat dimasukkan dalam tindak pidana permufakatan jahat, dimana diatur dalam Pasal 110 KUHP.

Dengan uraian devinisi diatas tersebut di kaitkan dengan penangkapan beberapa tokoh paska pemilu, apakah penangkapan dan prosedurnya sudah pas atau memang hanya ketakutan dari penyelenggara negara?

Darwin Ranreng menjelaskan, kalau diliat dari segi umur mereka yang di tangkap dan di jadikan tersangka sudah uzur, Mereka mengemukakan hal yang sangat beralasan yaitu tidak ada rasa keadilan dalam pengupayaan penyelengaraan pemilu, sementara dalam pemilu presiden dan wakil presiden adalah definitif sampai di Lantiknya kembali, suatu yang tidak beralasan bila makar itu dikaitkan dengan keberadaan posisi presiden dan wakilnya karena belum terbentuk pengangkatannya.

“Hal ini sebagai koreksi untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya, berharap negara ini bisa kondusif sesuai cita-cita Bapak Pendiri Bangsa dan leluhur sebelumnya. Pencitaan akan keadilan hukum harus diutamakan karena NKRI ini adalah negara hukum yang harus menjunjung tinggi nilai dan norma atas keadilan berbangsa dan bernegara,” Tutup Praktisi Hukum, Andi Darwin R Ranreng. (Ary)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

Pameran “Sontoloyo” Sepilihan Koleksi DKJ dan Sketsa Urban

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Dewan kesenian Jakarta (DKJ) melalui Komite Seni Rupa menyelenggarakan Pameran Sepilihan Koleksi DKJ dan Sketsa Urban yang bertajuk “Sontoloyo”, digelar pada 15 – 29 November 2019, di Galeri Cipta II, TIM, Jakarta. Pameran dikuratori oleh Bambang Bujono dan Lisistrata Lusandiana.

Penghujung dari pembacaan ini adalah memamerkan kembali 15 lukisan koleksi DKJ yang dianggap masih memiliki roh dan mampu mengikuti perkembangan seni rupa, yang mana ada nilai dan konteks yang dapat ditafsirkan ulang dalam ruang dan waktu yang berbeda.

Pameran Sepilihan Koleksi DKJ dan Sketsa Urban mengundang 20 pensketsa urban untuk merespon empat karya sketsa dan satu lukisan koleksi DKJ, yakni sketsa Nashar, Zaini, Oesman Effendi, Muryoto Hartoyo, dan satu lukisan karya Zaini, yang semuanya mengambarkan suasana urban Jakarta di era 60-an.

“Respon dari 20 pensketsa menghasilkan 60 karya sketsa baru,” demikian dikatakan Danton Sihombing, Plt. Ketua Dewan Kesenian Jakarta, saat jumpe pers di Galeri Ciota II TIM, Cikini, Jakarta, Jum’at (15/11/2019).

Dikatakan, Di samping sepilihan lima karya perupa tersebut, ditambahkan juga beberapa koleksi lukisan yang dianggap masih berkaitan dengan sketsa urban, yakni karya yang implisit mengemukakan masalah kota.

“Dipilihlah lukisan Dede Eri Supria, Berangkat Kerja (1980), Jojo Gazali, Atap-Atap (1978), lpe Ma’ruf, Pasar (tanpa tahun), serta sejumlah karya lain yang dianggap berada dalam “wilayah” yang sama,” ujar Daton.

Daton menyebut, Karya itu antara lain, karya Rudi Isbandi yang abstrak, Karya Basuki Resobowo yang semiabstrak, dan Hardi yang figurative dengan menampilkan potret diri berjudul Presiden RI 2001, yang dapat memperkuat pembacaan Koleksi DKJ.

Mengapa Sontoloyo?

Kurator Bambang Bujono menjelaskan, “Sontoloyo” dipilih sebagai tajuk pameran kali ini karena tidak sulit menengarai bahwa sketsa-sketsa dan lukisan yang dibuat oleh perupa yang hasilnya kemudian menjadi koleksi DKJ itu sangat terasakan bahwa bentuk dari objek yang digambarkan oleh perupa bukanlah yang utama.

Jadi, Objek bagi mereka hanyalah semacam pintu untuk melahirkan garis-garis horizontal, vertikal, miring, serta beberapa torehan zigzag yang dibuat dengan kuas tinta hitam untuk menggambarkan gedung-gedung, menara, pasar, dan ruang urban di dalam kota, kata Bujono.

Sepuluh tahun belakangan juga muncul fenomena “Sontoloyo” yang dimulai dari Seattle, Amerika Serikat. Di mana seorang Jurnalis dan desainer bernama Gabriel Campanario membuat sketsa-sketsa tentang sudut-sudut kota di Seattle dan mendapat respon dari mana-mana.

Fenomena “Sontoloyo” yang kemudian dikenal dengan nama Sketsa Urban ini kemudian menjangkiti beberapa pensketsa urban yang mengunggah karyannya ke media sosial yang menghadirkan foto sketsa dan foto objek.

Dua hal yang dikemukakan dari foto itu adalah:”Sontoloyo”, sketsa ini mirip lho dengan objeknya, yang juga menunjukkan bahwa sketsa dibuat on the spot, sebagai salah satu ketentuan manifesto Sketsa Urban.

Dan yang lebih “Sontoloyo-nya” lagi, pameran yang sengaja membandingkan semangat zaman dalam berkesenian di seni rupa ini ternyata, “Sontoloyo”, bisa nyambung juga dengan perkembangan seni rupa masa kini yang dinamakan Sketsa Urban. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Universitas Jaya Baya Kukuhkan Prof.Dr.H. Fauzie Yusuf Hasibuan SH., MHum Sebagai Guru Besar Ilmu Hukum

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Acara Sidang Terbuka Senat Universitas Jayabaya mengukuhkan Prof.Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH., M.Hum sebagai Guru Besar Ilmu Hukum yang diadakan di Auditorium Prof.Dr.H. Muslim Taher SH Gedung Rektorat Lt VIII Universitas Jayabaya Jln Pulomas Selatan Kav.23 Jakarta Timur, Selasa (12/12/2019).

Dalam acara tersebut Prof.Dr.H. Fauzie Yusuf Hasibuan SH., M.Hum membacakan Orasi Ilmiah dengan Judul “Penerapan Ajaran Kebebasan Berkontrak di Indonesia dari Kepastian Hukum ke Perwujudan Keadilan Hukum”.

Kemudian Pembacaan Keputusan Menteri Riset Dikti Tentang Pengangkatan Profesor Guru Besar Di Bidang Ilmu Hukum dibacakan oleh Rektor Universitas Jaya Baya Prof. H. Amir Santoso, M. Soc. Sc, Ph.D.

Dalam sambutannya Rektor Universitas Jaya Baya Prof. H. Amir Santoso, M.Soc. Sc, Phd mengatakan Prof.Dr.H. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH, MHum adalah Alumni Program Doktor Universitas Jaya Baya pada tahun 2009 sekarang menjabat sebagai Dewan Pimpinan Peradi masa bakti 2014-2020, pada hari ini Civitas Akademika Universitas Jaya Baya bertambah seorang Profesor yang benar-benar Expert dibidangnya,” katanya.

Saya mengucapkan selamat kepada Prof.Dr.H. Fauzie Yusuf Hasibuan,SH, MHum mudah-mudahan akan semakin meningkatkan peran dan fungsi Perguruan Tinggi khususnya Universitas Jaya Baya,” jelasnya.

Kemudian sambutan Ketua LL Dikti Wilayah III Jakarta Syamsuri mengatakan saya hadir aras nama Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, mengucapkan selamat dan ada kebanggaan bagi kita semua, ada banyak Profesor yang tidak aktif lagi dan tidak ada tunjangan lagi, kami sangat berharap kepada pak Fauzie Yusuf untuk menjadi katalisator dan pemantik bagi para dosen untuk semakin produktif,” katanya.

Dan kepada Profesor Fauzie Yusuf semakin profuktif dan memicu para dosen nya untuk menjadi maju lagi, dan seorang asisten ahli itu Profesor, Lektor Kepala juga Profesor, saya juga ucapkan selamat untuk keluarga, dan berkat dukungan keluarga juga sangat penting dan ini sudah ada mantu yang bergelar Profesor,” jelasnya. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Ajang BusinessNews Award 2019, 37 Perusahaan Raih Penghargaan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sebanyak 37 perusahaan, satu kantor kementerian dan satu lembaga pemerintah mendapatkan penghargaan pada ajang BusinessNews Award (IBA) 2019 yang diselenggarakan oleh Majalah BusinessNews Indonesia di Gedung BPPT II, Jakarta, Rabu 6 November 2019.

Penyelenggaraan IBA ini merupakan bentuk respon terhadap perubahan lanskap bisnis yang dramatis di tingkat global karena adanya disruption technology yang mendorong terjadinya disruption economy.

Berdasarkan survei Vodafone kombinasi kompleksitas politik, sosio ekonomi, peraturan dan perundangan serta faktor lingkungan mempercepat disrupsi lanskap bisnis.

Vodafone mencatat tren bisnis ke depan menyangkut tiga hal penting yakni pemberdayaan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan produktivitas di era digital, bisnis yang Iebih cerdas dengan memanfaatkan inovasi serta adanya tren digitalisasi & disrupsi dalam persaingan di Mayarakat Gigabit.

Untuk profiling perusahaan-perusahaan Indonesia seberapa siap menghadapi perubahan tren bisnis global tersebut, serta melihat tantangan dan peluang yang muncul maka BusinessNews Indonesia mengadakan ajang IBA 2019.

IBA 2019 memberikan Enam Kategori Penghargaan yakni The Best Vision and Mission, The Best Growth Strategy, The Best Human Capital, The Best Innovation and Business Transformation, The Best Corporate Performance dan The Best CEO.

Dari sekitar 400-an perusahaan BUMN, BUMD, perusahaan swasta nasional dan instansi/Iembaga pemerintah yang dijaring maka terpilih 36 perusahaan dan satu kantor kementerian (Kemenristek & BRIN) serta satu lembaga pemerintah (BPPT) untuk mendapatkan penghargaan IBA 2019.

“Berdasarkan hasil penjurian banyak perusahaan Indonesia yang sudah siap menyongsong era bisnis digital, bahkan beberapa perusahaan sudah mampu bersaing di tingkat global. Namun masih banyak juga perusahaan yang tengah dalam posisi berbenah,” ujar Ketua Dewan Juri Dr Ir Jumain Appe MSi.

Sementara itu Ketua Pelaksana Ir Irnanda Laksanawan MSc Eng PhD mengungkapkan sudah banyak perusahaan Indonesia terutama BUMN yang mentransformasikan bisnisnya.

“BUMN Indonesia sudah banyak yang berhasil mentransformasikan bisnisnya. Tapi sekadar bertransformasi belumlah cukup, dibutuhkan accelerated transformation,” ujar Irnanda yang juga CEO PT Media Madani Utama, penerbit Majalah BusinessNews Indonesia, ltech dan Ibadah. (Amhar)

Continue Reading

Trending