Uncategorized

Makar! Dalam Sorotan Praktisi Hukum, Andi Darwin R Ranreng

Published

1 tahun ago

Juni 1, 2019

admin

3 total views, 3 views today

JanoerKoening, Jakarta – Akhir-akhir ini ramai pemberitaan makar diberbagai media seiring isue politik yang kini kian memanas dan sudah ada beberapa dari berbagai tokoh dijadikan tersangka dalam kasus yang dianggap upaya makar.

Apa itu makar? Andi Darwin R. Ranreng, Praktisi Hukum menjelaskan, Makar adalah perlawanan terhadap pemerintahan yang sah dengan bertujuan untuk menjatuhkan atau menentang kebijakan yang sudah menjadi ketetapan dengan melawan hukum, baik melalui kekuatan senjata maupun dengan kekuatan lainnya atau dengan cara lain (teknis).

Istilah makar itu sendiri berasal dari bahasa Belanda, “aanslag” yang artinya penyerangan atau serangan, ujar Darwin kepada Janoerkoening.com, Jakarta, Sabtu (1/6/2019)

“Arti makar itu sendiri dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah ; akal buruk, tipu muslihat atau perbuatan dengan maksud hendak membunuh orang. Dan makar juga bisa diartikan sebagai perbuatan cara untuk menggulingkan pemerintahan yang sah yang tidak lain dengan sebutan (kudeta),” tambahnya.

Selanjutnya Darwin menjelaskan, bahwa tindakan makar dalam KUHP secara khusus dapat ditemui dalam Pasal 87 KUHP, yang berbunyi: “dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksud dengan Pasal 53 KUHP.”

Menurutnya, Pasal 53 ayat (1) KUHP ada tiga unsur syarat yang harus ada agar seseorang tersebut dapat dipidanakan melakukan percobaan kejahatan, yaitu adanya niat Permulaan pelaksanaan. Jadi, kejahatan yang masuk dalam kategori makar yang mengancam akan kepentingan hukum atas keamanan dan keselamatan negara sebagaimana dimuat dalam Bab I Buku II KUHP, terdiri dari 3 bentuk, yaitu:

Menyerang Keamanan Presiden atau Wakilnya. Jenis kejahatan makar dengan cara ini jelas disebutkan dalam Pasal 104 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut makar dengan maksud untuk menghilangkan nyawa, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden menjalankan pemerintahan, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun.
Menyerang Keamanan dan Keutuhan Wilayah Negara. Ini juga berupa kejahatan makar yang dirumuskan pada Pasal 106 KUHP, yaitu sebagai berikut “Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”
Menyerang Kepentingan Hukum Tegaknya Pemerintahan Negara. Makar yang dimaksud disini tidak dengan perbuatan dengan kekerasan menggunakan senjata. Yang di maksud, perumpamaan nya dengan membentuk organisasi dengan alat-alatnya seperti anggaran dasar, program kerja, tujuan yang ingin dicapai dan sebagainya yang semua wujud-wujud kegiatan itu menuju pada suatu tujuan perencanaan yang lebih besar taklain untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Terkait tindak Pidana dalam Makar, Darwin menguraikan, hal ini suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah keamanan negara. Pada umumnya, seseorang melakukan tindak pidana makar banyak faktor yang memengaruhi, tetapi secara khusus tidak lain karena faktor dari rasa ketidakpuasan terhadap pemerintahan/kekuasaan yang sedang berlangsung.

“Dan perbuatan tersebut pada umumnya dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama, meskipun tidak tertutup, kemungkinan juga dilakukan oleh satu atau dua orang saja,” ucapnya.

Adanya kejahatan dalam Makar, Darwin mengatakan, tindakan makar yang dikaitkan dengan kejahatan makar dijelaskan pada beberapa pasal yakni ; Pasal 104 KUHP yang menjelaskan makar yang dilakukan dengan tujuan akan menghilangkan nyawa atau kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia, atau dengan tujuan akan menjadikan mereka tidak dapat menjalankan pemerintahan sebagai mana mestinya (tot regeren ongeschiktmaken).

Kemudian Pasal 106 KUHP, menjelaskan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Selanjutnya Pasal 107 KUHP menerangkan, makar dilakukan dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintah (omwenteling), dan diancam dengan, hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun, sedang menurut ayat 2 bagi pemimpin dan pengatur dari tindak pidana ini hukumannya ditinggikan menjadi maksimum penjara seumur hidup atau selama dua puluh tahun, dengan kemungkinan hukuman mati.

Selanjutnya, Tindak Pidana Pemberontakan. Hal tersebut, Darwin menerangkan bahwa, tindakan makar juga dapat dipidana sebagai sebuah tindakan pemberontakan kepada Negara, yang dirumuskan dalam Pasal 108 KUHP.

“Barangsiapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun: orang yang melawan Pemerintah Indonesia dengan senjata; orang yang dengan maksud melawan Pemerintahan Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintahan dengan senjata,” jelasnya.

Tindak Pidana Permufakatan Jahat.

Tindakan makar ini juga dapat dimasukkan dalam tindak pidana permufakatan jahat, dimana diatur dalam Pasal 110 KUHP.

Dengan uraian devinisi diatas tersebut di kaitkan dengan penangkapan beberapa tokoh paska pemilu, apakah penangkapan dan prosedurnya sudah pas atau memang hanya ketakutan dari penyelenggara negara?

Darwin Ranreng menjelaskan, kalau diliat dari segi umur mereka yang di tangkap dan di jadikan tersangka sudah uzur, Mereka mengemukakan hal yang sangat beralasan yaitu tidak ada rasa keadilan dalam pengupayaan penyelengaraan pemilu, sementara dalam pemilu presiden dan wakil presiden adalah definitif sampai di Lantiknya kembali, suatu yang tidak beralasan bila makar itu dikaitkan dengan keberadaan posisi presiden dan wakilnya karena belum terbentuk pengangkatannya.

“Hal ini sebagai koreksi untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya, berharap negara ini bisa kondusif sesuai cita-cita Bapak Pendiri Bangsa dan leluhur sebelumnya. Pencitaan akan keadilan hukum harus diutamakan karena NKRI ini adalah negara hukum yang harus menjunjung tinggi nilai dan norma atas keadilan berbangsa dan bernegara,” Tutup Praktisi Hukum, Andi Darwin R Ranreng. (Ary)

Uncategorized

GerCin Akan Pusatkan Peringati HUT Sumpah Pemuda Ke- 92, Di Raja Ampat

Published

4 minggu ago

September 30, 2020

admin

1,193 total views, 1,193 views today

JanoerKoening, Jakarta – HUT Sumpah Pemuda yang ke 92 Tahun 28 Oktober 2020 secara nasional dari Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (DPN GerCin) akan pusatkan di Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat.

Panitia pelaksana secara nasional telah dibentuk yang di ketuai oleh Andi S. Komber untuk mejalankan amanat organisasi mensukseskan kegiatan berskala nasional,” ujar Hendrik Yance Udam (HYU), Ketua Umum DPN Gercin, Saat konferensi Pers bersama pengurus di Kantor GerCin, Percetakan Negara Jakarta Pusat, selasa 29 September 2020.

HYU menjelasakan, bahwa HUT sumpah pemuda yang ke 92 tahun ini adalah momentum yang sangat penting untuk kita sesama Anak Bangsa dari Sabang sampai Merauke untuk bisa merayakannya dan memaknainya

“Ini sebagai momentum kebangkitan pemuda Indonesia di era millineal ini untuk menjaga serta merawat keutuhan NKRI dari perpecahan,” pungkas HYU.

Di tempat yang sama ketua panitia nasional perayahan HUT sumpah pemuda yang ke 92, Andi S. Komber menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum DPN GerCin dan Sekjend, serta Pengurus Pusat yang sudah memberi kepercayaannya.

“Sebagai ketua panitia nasional kegiatan perayaaan HUT sumpah pemuda pada 28 Oktober 2020 mendatang di Raja Ampat, Saya akan melaksanakan sesuai arahan ketum Bung HYU,” kata Komber.

Setelah panitia nasional terbentuk maka Komber dan tim akan ke manokwari provinsi papua barat untuk membentuk panitia local dan melakukan koordinasi dengan pemerintahan daerah di provinsi papua barat serta DPD GerCin guna mensukseskan kegiatan tersebut.

Mengambil tema “Dengan momentum HUT sumpah Pemuda yang ke 92 Tahun ini, kita rajut kembali persatuan dan kesatuan antara sesama anak bangsa dan sub temanya adalah cinta kasih menyatukan perbedaan dan merahputihan tanah papua,” sebut Komber.

Dalam kegiatan tersebut kami akan melibatkan semua komponen pemuda dan elemen-elemen ormas yang ada di provinsi papua dan papua barat untuk mensukseskan kegiatan tersebut.

“Dan juga pada momentum tersebut kami akan pakai untuk pelantikan secara serentak ketua-ketua DPC GerCin Kabupaten/ Kota Se- Papua Barat,” Tandas Komber.

Waisai, Kabupaten Raja Ampat merupakan Icon Parawisata Dunia. Dengan terselengaranya peringatan HUT Sumpah pemuda ke- 92, pada 28 Oktober 2020, maka secara tersirat akan memberikan pesan kepada dunia internasional bahwa situasi papua dalam keadaan kondusif dan merupakan bagian integral dari NKRI.

Sekretretaris Jenderal DPN GerCin, Hr. Teddy Surya dalam paparannya mengatakan, Kegiatan berskala nasional yang di buat di provinsi Papua Barat dalam perayaan HUT sumpah pemuda 28 Oktober 2020, kiranya dapat menjadi sebuah instrument sosial, politik dan ekonomi yang dapat dipakai untuk mempererat tali persaudarahan kita sesama anak bangsa dari sabang sabang sampai merauke.

“Kegiatan tersebut adalah merupakan program tahunan dari GerCin. Setelah Papua Barat, mungkin tahun depan kami akan buat juga di provinsi Maluku dan seterusnya sehingga begilir di laksanakan di 34 Provinsi di Indonesia,” ungkap Teddy.

Hal Senada di katakan oleh Wakil Ketum DPN GerCin yang membindangi Pulau Sumatera, Dra R. Sumida Nasution, SE., megatakan, kegiatan HUT Sumpah pemuda ke-92, pada 28 Oktober 2020 yang di buat di provinsi papua harus bisa kita bersama-sama mensukseskannya.

“Apalagi saat ini isu-isu Papua sangat sensitif dan menjadi konsumsi publik dunia internasional dan di bahas di Sidang Umum PBB melalui Negara Vanuatu,” Ujarnya.

Oleh sebab itu, menurut Sumida, dengan kegiatan yang akan di lakukan di papua dapat secara langsung dapat menepis isu-isu miring tentang Papua di luar negri yang lagi hangat di bicarakan.

“Pemeritah pusat dan Daerah di provinsi Papua dan Papua Barat kiranya dapat memberikan dukungan sebesar-besarnya tentang kegiatan tersebut,” Harap Sumida, menutupnya. (Amhar)

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

1 bulan ago

September 14, 2020

admin

1,191 total views, 1,191 views today

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

2 bulan ago

September 8, 2020

admin

1,191 total views, 1,191 views today

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)