Connect with us

Uncategorized

Fitnah Muldoko, Tito, dan Wiranto Terbantahkan

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Pada hari Jum’at 31 Mei, bertempat Di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta Pusat, berlangsung Jumpa Pers terkait “Mayor Jenderal TNI (Purn.) Soenarko (Mantan Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda) Trial By The Press”, yang diselenggarakan oleh Advokat Senopati-08, dengan penanggung jawab Zaenal Abidin, S.H., M.H. (Ketua Umum Advokat Senopati-08), Susiasih (Sekjed) dan dihadiri oleh sekitar 100 undangan.

KPAA Ferry Firman Nurwahyu, S.H (Wakil Ketua Advokat Senopati-08) menegaskan bahwa, pemberitaan yang beredar adalah bentuk fitnah yang sangat keji demi membunuh karakter Pak Sunarko, tanpa didukung oleh bukti apapun.

“Kami prihatin dengan penangkapan purnawirawan TNI dan Polri karena mereka tidak mungkin melanggar sumpah TNI dan Polri. Kalau mereka berbeda pendapat seharusnya dijawab juga dengan pendapat,” tegasnya.

Firman juga tegaskan, bahwa tuduhan yang diarahkan kepada Mayjen TNI (Purn) Sunarko yang diberitakan secara luas di media massa adalah pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan serta telah menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Kami menghimbau kepada pers untuk menghormati prinsip praduga tidak bersalah,” harapnya.

Firman juga mengungkapkan, bahwa Mayjen TNI (Purn) Sunarko dengan ini membantah isu bahwa tidak pernah memasukkan senjata M16 A1 maupun M4 Carbine ke Indonesia. Mayjen TNI (Purn) Sunarko tidak pernah membuat senjata M16 A1 maupun M4 Carbine.

“Mayjen TNI (Purn) Sunarko tidak pernah menerima senjata M16 A1 maupun M4 Carbine. Mayjen TNI (Purn) Sunarko tidak pernah menyimpan senjata M16 A1 maupun M4 Carbine. Mayjen TNI (Purn) Sunarko tidak pernah menyembunyikan senjata M16 A1 maupun M4 Carbine. Mayjen TNI (Purn) Sunarko tidak pernah mengangkut senjata M16 A1 maupun M4 Carbine,” tambahnya.

Lebih lanjut, Firman juga menegaskan, Mayjen TNI (Purn) Sunarko tidak pernah melakukan, tidak pernah menyuruh melakukan, tidak turut serta melakukan perbuatan atau terlibat kericuhan dalam aksi massa pada 22-23 Mei 2019, sebagaimana dimaksud dalam surat dari Bareskrim Polri Direktorat Tipidum Nomor : B/98-5a. Subdit I/V/2019/Dit Tipidum, Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tanggal 18 Mei 2019.

Dalam kesemoatan yang sama, hadir Letnan Jenderal TNI (Purn.) Johannes Suryo Prabowo yang juga turut memperjelas hal yang sebenarnya. Dia katakan, bahwa Kami minta para media jangan mudah menuduh dengan mengutip statemen orang. Sepertinya media benci sekali dengan purnawirawan. Ini mirip dengan tahun 65. Sebelum menangkap para jenderal, dihembuskan isu Dewan Jenderal. Saya sakit hati dengan pemberitaan soal penangkapan Pak Sunarko.

“Tidak ada jenderal yang pengalaman tempurnya menyamai Pak Sunarko. Sekalipun Menkopolhukam, yang mungkin kakinya belum pernah berlumpur. Jadi tidak benar Pak Sunarko ditangkap di bandara, juga tidak benar Pak Sunarko menggunakan senjata rakitan.

“Jangan mudah menggunakan kata makar. Jangan sekali sekali menuduh kami tidak cinta merah putih. Pemberitaan mengenai Pak Sunarko jelas bukan hanya menyakiti hati keluarga Pak Sunarko dan menyakiti korps baret merah,” ungkapnya.

Sementara Mayor Jenderal TNI (Purn) Zacky Anwar Makarim yang turut hadir mengatakan, Saya hadir disini karena saya khawatir dengan keamanan Indonesia ke depan. Ada ribuan pensiunan Kopassus datang menyampaikan kerisauan mereka. Situasi ini tidak bagus. Kami menghargai jalur hukum yang ada. Pak Sunarko punya jasa sangat besar, mendapat pujian dari dunia Internasional.

“Jangan sampai kita mengalami perang saudara karena persoalan ini. Sekarang Pak Sunarko yang merupakan seorang patriot dituduh makar. Saya masih percaya dengan aparat penegak hukum kita agar klir masalahnya. Jangan sampai kita mengalami situasi yang dapat membubarkan NKRI,” ujarnya.

Selain itu hadir juga Kolonel Inf. (Purn) Drs. Sri Radjasa Chandra, MBA dan menyampaijan, bahwa Pak Sunarko dituduh melakukan penyelundupan senjata jenis M4 yang merupakan senjata sniper dan akan digunakan pada aksi 22 Mei 2019. Pak Sunarko tidak pernah sekalipun menghukum anak buahnya dengan kekerasan.

“Pak Narko tidak pernah memiliki senjata tersebut seperti yang dituduhkan Pak Wiranto, Pak Moeldoko dan Pak Tito.
Pak Sunarko tidak pernah menyelundupkan senjata. Senjata yang dikirim ke Jakarta bukan untuk 22 Mei 2019,” pungkasnya.

Kemudian Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat (Mentan Sesmenkopolhukam) mengatakan, Saya tahu persis Pak Narko. Agak aneh kalau diberitakan Pak Narko mau makar dan menyelundupkan senjata. TNI itu disumpah siap mati untuk bangsa dan negara. Masa seorang Pak Narko dituduh menyelundupkan senjata untuk makar. Senjatanya hanya satu bagaimana mau makar? Senjatanya juga sudah kadaluarsa, dan dimodifikasi. Kami ini siap mati untuk bangsa dan negara.

“Kami sangat marah mendengar Pak Narko dituduh makar. Ini hanya kepentingan politik. Kami tidak pernah melihat selama bertugas, pak Narko berbuat yang aneh-aneh. Kopassus itu lingkupnya sangat kecil, sehingga hubungan antara atasan dan bawahan sangat erat. Ini menyangkut harga diri Kopassus. Ini dagelan politik. Kalau Pak Narko seperti itu, leher saya taruhannya,” ujarnya. (Amhar)

Uncategorized

Melalui Vaksinasi, Pemerintah Berencana Merubah Pandemi Menjadi Endemi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Berkaitan dengan rencana Pemerintah akan bersiap ubah status pandemi Covid-19 menjadi Endemik maka salah satu caranya melalui peningkatan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.

Dikutip dari situs Centers for Disease Control and Prevention (CDC), endemik menjadi status penyebaran penyakit yang paling dasar dan paling rendah.

Status tersebut menunjukkan jika suatu penyakit akan tetap terus ada meski hanya terjadi di kelompok masyarakat tertentu

Sedangkan pandemi, menjadi status tertinggi dalam sebaran penyakit.

Sementara tolok ukur suatu penyakit disebut sebagai pandemi, apabila telah menyebar ke banyak negara bahkan hampir seluruh dunia, seperti yang terjadi pada Covid-19.

Menanggapi rencana itu, Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), Roy Pangharapan mengatakan masyarakat perlu menyesuaikan diri agar infeksi Covid-19 di Indonesia benar-benar bisa menjadi Endemik.

Roy Pangharapan menekankan, pergantian status pandemi bukan berarti virus Corona SARS-CoV-2 akan hilang dan tidak ada kasus baru. Banyak faktor yang membuat pandemi bergeser menjadi endemi.

“Seperti jumlah penularan, kasus, dan kematian beserta polanya. Juga soal durasi perlindungan dari vaksinasi dan infeksi alami,” ungkap Roy dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/9/2021).

Belum lagi kendala jika masih ada ketimpangan layanan fasilitas kesehatan dan serapan vaksinasi serta pasokan dosis di setiap daerah.

“Kita harus mempersiapkan juga kapasitas layanan kesehatan untuk mengelola lonjakan kasus Covid19 di masa depan.

Penurunan kasus positif harian dan angka kematian dalam beberapa hari terakhir, juga positivity rate Indonesia yang makin mendekati standard dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menurut Roy Pangharapan, harus dimanfaatkan sebagai upaya persiapan transisi tersebut.

Roy Pangharapan menegaskan ya syaratnya harus ada koordinasi yang solid semua pihak dan tidak boleh menurunkan kewaspadaan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat, meskipun angka kasus Covid19 melandai karena belum diketahui sampai kapan berakhir sehingga kita tetap berdampingan dengan Corona.

“DKR akan membantu Pemerintah dengan menghimbau masyarakat tetap Prokes dan optimalisasi vaksin. Kalau longgarnya kebablasan, dikhawatirkan menuju endemi akan terhambat,” pungkas Roy Pangharapan menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Deklarasi PDNI, Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Ide dan Ilmu

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul menjadi kata kunci untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Setiap era pemerintahan selalu menjadi fokus kebijakan adalah SDM unggul, terlatih dan kompetitif. Bahkan korporasi multinasional sangat menekankan pemberdayaan pada dimensi sumber daya manusia.

Ketua Umum PDNI Dr. Dermawan Waruwu, M.Si menyampaikan pada acara deklarasi dan pelantikan Perkumpulan Doktor Nias Indonesia (PDNI) bahwa salah satu fokus kedepan adalah mendorong dan menyiapkan sumber daya manusia untuk berkontribusi mempercepat peningkatan indeks pembangunan manusia

“Hal ini dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kapasitas dan produktivitas, dan mengurangi ketimpangan sosial yang melebar. Hal ini akan terwujud bilamana terjalinnya kolaborasi ide dan ilmu diantara kalangan intelektual dan cendekiawan,” ujar Dermawan Waruwu dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/09/2021).

Lebih lanjut Waruwu menegaskan kalangan intelektual dan cendekiawan asal Nias sudah saatnya turun di tengah-tengah masyarakat menyumbang gagasan dan ide berbasis keilmuan. Mudah-mudahan hal ini akan menjadi daya dorong dan penggerak kolektif untuk pemicu terwujudnya masyarakat yang peduli pendidikan.

Dia tambahkan, selain itu juga dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi kreatif, UMKM dan entrepreneur. Seraya mengutip pernyataan Bung Hatta yakni agar persatuan dan kepedulian tak makin pudar, teruslah menjunjung tinggi sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia.

PDNI sangat optimis bahwa masyarakat Kepulauan Nias kedepan akan meningkat kesejahteraan ketika sektor sumber daya manusia menjadi agenda dan sasaran kebijakan.

Ia menilai bahwa generasi muda saat ini adalah corong perubahan bila diberdayakan secara optimal kapasitasnya dan berpotensi besar menjadi penggerak percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“PDNI terbuka kepada masyarakat untuk diskusi dan kolaborasi ide untuk kepentingan bersama. Dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah sangat dibutuhkan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Nias untuk Indonesia,” ucap Dermawan Waruwu menutupnya. (Eddy)

Continue Reading

Uncategorized

OSS RBA Masih Kacau, Seharusnya Pemerintah Tak terburu-buru Meluncurkannya

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sejak diluncurkan oleh Presiden pada tanggal 9 Agustus 2021, sistem perizinan tunggal Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA), masih belum bisa digunakan oleh para pelaku usaha, terutama pelaku usaha kecil, mikro dan menengah.

Ketua Bidang Ekonomi Kreatif PP KAMMI, Firmansyah Risdam, yang juga Ketua Umum Komunitas Akademi Wirausaha KAMMI (ARMI), menyampaikan hal tersebut pasca kegiatan konsolidasi anggota ARMI di Jakarta (6/9/2021).

“OSS RBA ini sistem belum siap yang dipaksakan diluncurkan, masalah seperti KBLI yang tidak lengkap, NIB tidak bisa dicetak, fitur izin zonasi yang belum ada, dan berbagai fitur soal validasi,” tandas Risdam.

Tapi, pemerintah terlalu memaksa pelaku usaha, khususnya UMK, untuk melakukan proses perizinan, akhirnya kacau semua. Bahkan di DPMPTSP daerah-daerah tidak ada lagi proses perizinan yang berjalan”, tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum PP KAMMI, Jimmy Julian, menyampaikan bahwa seharusnya pemerintah tidak terburu-buru untuk meluncurkan OSS RBA jika memang belum siap.

Jimmy menegaskan bahwa terdapat opini yang kuat di kalangan pengusaha, bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Investasi/BKPM, tidak menyiapkan dengan baik proses pengalihan dari OSS lama ke OSS RBA dan tidak melakukan sosialisasi secara masif kepada pelaku usaha dan operator pelayanan perizinan di daerah-daerah.

Jimmy menambahkan, ada ribuan anggota ARMI yang tersebar di seluruh Indonesia yang tergabung ke dalam asosiasi-asosiasi usaha, mengalami kesulitan saat mengurus perizinan (perizinan berusaha maupun perizinan dasar), baik secara online melalui OSS RBA, maupun secara manual dengan cara mendatangi DPMPTSP di daerah.

“Bahkan, yang saya herankan, para petugas pelayanan perizinan DPMPTSP merasa bingung dan tidak mengerti mengenai sistem OSS RBA ini. Kalau begini, lagi-lagi persoalan implementasi kebijakan,” ungkap Jimmy.

Risdam, masih di kesempatan yang sama juga menyampaikan harapan dari KAMMI, sebagai organisasi mahasiswa dan kepemudaan yang selama ini ikut membina dan mendorong para anggotanya untuk menjadi wirausahawan, agar Kementerian Investasi/BKPM tidak hanya memperhatikan masukan dan melayani para pelaku usaha besar saja.

“Justru para pelaku UKM ini yang sudah terlanjur diberikan janji manis mendapatkan kemudahan setelah mengurus perizinan berusaha melalui OSS RBA, agar tidak lagi berpaling dan enggan untuk mengurus perizinan karena OSS RBA ternyata hanya mempersulit para pelaku usaha tersebut,” tutup Risdam. (Amhar)

Continue Reading

Trending