Connect with us

Uncategorized

Fitnah Muldoko, Tito, dan Wiranto Terbantahkan

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Pada hari Jum’at 31 Mei, bertempat Di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta Pusat, berlangsung Jumpa Pers terkait “Mayor Jenderal TNI (Purn.) Soenarko (Mantan Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda) Trial By The Press”, yang diselenggarakan oleh Advokat Senopati-08, dengan penanggung jawab Zaenal Abidin, S.H., M.H. (Ketua Umum Advokat Senopati-08), Susiasih (Sekjed) dan dihadiri oleh sekitar 100 undangan.

KPAA Ferry Firman Nurwahyu, S.H (Wakil Ketua Advokat Senopati-08) menegaskan bahwa, pemberitaan yang beredar adalah bentuk fitnah yang sangat keji demi membunuh karakter Pak Sunarko, tanpa didukung oleh bukti apapun.

“Kami prihatin dengan penangkapan purnawirawan TNI dan Polri karena mereka tidak mungkin melanggar sumpah TNI dan Polri. Kalau mereka berbeda pendapat seharusnya dijawab juga dengan pendapat,” tegasnya.

Firman juga tegaskan, bahwa tuduhan yang diarahkan kepada Mayjen TNI (Purn) Sunarko yang diberitakan secara luas di media massa adalah pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan serta telah menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Kami menghimbau kepada pers untuk menghormati prinsip praduga tidak bersalah,” harapnya.

Firman juga mengungkapkan, bahwa Mayjen TNI (Purn) Sunarko dengan ini membantah isu bahwa tidak pernah memasukkan senjata M16 A1 maupun M4 Carbine ke Indonesia. Mayjen TNI (Purn) Sunarko tidak pernah membuat senjata M16 A1 maupun M4 Carbine.

“Mayjen TNI (Purn) Sunarko tidak pernah menerima senjata M16 A1 maupun M4 Carbine. Mayjen TNI (Purn) Sunarko tidak pernah menyimpan senjata M16 A1 maupun M4 Carbine. Mayjen TNI (Purn) Sunarko tidak pernah menyembunyikan senjata M16 A1 maupun M4 Carbine. Mayjen TNI (Purn) Sunarko tidak pernah mengangkut senjata M16 A1 maupun M4 Carbine,” tambahnya.

Lebih lanjut, Firman juga menegaskan, Mayjen TNI (Purn) Sunarko tidak pernah melakukan, tidak pernah menyuruh melakukan, tidak turut serta melakukan perbuatan atau terlibat kericuhan dalam aksi massa pada 22-23 Mei 2019, sebagaimana dimaksud dalam surat dari Bareskrim Polri Direktorat Tipidum Nomor : B/98-5a. Subdit I/V/2019/Dit Tipidum, Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tanggal 18 Mei 2019.

Dalam kesemoatan yang sama, hadir Letnan Jenderal TNI (Purn.) Johannes Suryo Prabowo yang juga turut memperjelas hal yang sebenarnya. Dia katakan, bahwa Kami minta para media jangan mudah menuduh dengan mengutip statemen orang. Sepertinya media benci sekali dengan purnawirawan. Ini mirip dengan tahun 65. Sebelum menangkap para jenderal, dihembuskan isu Dewan Jenderal. Saya sakit hati dengan pemberitaan soal penangkapan Pak Sunarko.

“Tidak ada jenderal yang pengalaman tempurnya menyamai Pak Sunarko. Sekalipun Menkopolhukam, yang mungkin kakinya belum pernah berlumpur. Jadi tidak benar Pak Sunarko ditangkap di bandara, juga tidak benar Pak Sunarko menggunakan senjata rakitan.

“Jangan mudah menggunakan kata makar. Jangan sekali sekali menuduh kami tidak cinta merah putih. Pemberitaan mengenai Pak Sunarko jelas bukan hanya menyakiti hati keluarga Pak Sunarko dan menyakiti korps baret merah,” ungkapnya.

Sementara Mayor Jenderal TNI (Purn) Zacky Anwar Makarim yang turut hadir mengatakan, Saya hadir disini karena saya khawatir dengan keamanan Indonesia ke depan. Ada ribuan pensiunan Kopassus datang menyampaikan kerisauan mereka. Situasi ini tidak bagus. Kami menghargai jalur hukum yang ada. Pak Sunarko punya jasa sangat besar, mendapat pujian dari dunia Internasional.

“Jangan sampai kita mengalami perang saudara karena persoalan ini. Sekarang Pak Sunarko yang merupakan seorang patriot dituduh makar. Saya masih percaya dengan aparat penegak hukum kita agar klir masalahnya. Jangan sampai kita mengalami situasi yang dapat membubarkan NKRI,” ujarnya.

Selain itu hadir juga Kolonel Inf. (Purn) Drs. Sri Radjasa Chandra, MBA dan menyampaijan, bahwa Pak Sunarko dituduh melakukan penyelundupan senjata jenis M4 yang merupakan senjata sniper dan akan digunakan pada aksi 22 Mei 2019. Pak Sunarko tidak pernah sekalipun menghukum anak buahnya dengan kekerasan.

“Pak Narko tidak pernah memiliki senjata tersebut seperti yang dituduhkan Pak Wiranto, Pak Moeldoko dan Pak Tito.
Pak Sunarko tidak pernah menyelundupkan senjata. Senjata yang dikirim ke Jakarta bukan untuk 22 Mei 2019,” pungkasnya.

Kemudian Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat (Mentan Sesmenkopolhukam) mengatakan, Saya tahu persis Pak Narko. Agak aneh kalau diberitakan Pak Narko mau makar dan menyelundupkan senjata. TNI itu disumpah siap mati untuk bangsa dan negara. Masa seorang Pak Narko dituduh menyelundupkan senjata untuk makar. Senjatanya hanya satu bagaimana mau makar? Senjatanya juga sudah kadaluarsa, dan dimodifikasi. Kami ini siap mati untuk bangsa dan negara.

“Kami sangat marah mendengar Pak Narko dituduh makar. Ini hanya kepentingan politik. Kami tidak pernah melihat selama bertugas, pak Narko berbuat yang aneh-aneh. Kopassus itu lingkupnya sangat kecil, sehingga hubungan antara atasan dan bawahan sangat erat. Ini menyangkut harga diri Kopassus. Ini dagelan politik. Kalau Pak Narko seperti itu, leher saya taruhannya,” ujarnya. (Amhar)

Continue Reading
213 Comments

213 Comments

  1. Pingback: Order Viagra Online

  2. Pingback: impotence pills

  3. Pingback: best non prescription ed pills

  4. Pingback: buy ed pills

  5. Pingback: generic cialis online

  6. Pingback: walmart pharmacy

  7. Pingback: Buy cialis online

  8. Pingback: vardenafil canada

  9. Pingback: buy vardenafil

  10. Pingback: casino online usa

  11. Pingback: real casino online

  12. Pingback: viagra online

  13. Pingback: real casino online

  14. Pingback: casino online slots

  15. Pingback: buy cialis online safely

  16. Pingback: loans for bad credit

  17. Pingback: personal loan

  18. Pingback: loans for bad credit

  19. Pingback: viagra prescription

  20. Pingback: cialis 5 mg

  21. Pingback: 20 cialis

  22. Pingback: tommy

  23. Pingback: cialis 20

  24. Pingback: new cialis

  25. Pingback: 5 mg cialis

  26. Pingback: hard rock casino online

  27. Pingback: online casino uk casino club play now

  28. Pingback: viagra coupon

  29. Pingback: real money online casinos usa

  30. Pingback: best online casino

  31. Pingback: best online casino for money

  32. Pingback: sildenafil 100mg

  33. Pingback: buy viagra

  34. Pingback: buy viagra online cheapest

  35. Pingback: generic viagra cost

  36. Pingback: viagra samples

  37. Pingback: brand viagra

  38. Pingback: cialis buy cialis

  39. Pingback: viagra prescription

  40. Pingback: cheap viagra generic

  41. Pingback: best price 100mg generic viagra

  42. Pingback: cialis dosage

  43. Pingback: viagra without doctor prescription

  44. Pingback: cialis online reviews

  45. Pingback: buy viagra online

  46. Pingback: generic viagra for sale

  47. Pingback: generic viagra from india

  48. Pingback: purchasing cialis online

  49. Pingback: slot machine

  50. Pingback: online casino real money

  51. Pingback: viagra free buy

  52. Pingback: http://viagrabs.com/

  53. Pingback: droga5.net

  54. Pingback: can you buy viagra in canada without prescription

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending