Connect with us

Uncategorized

Koalisi Mahasiswa Minta Pihak Berwenang Ungkap Kematian 600 lebih KPPS dan Tragedi 21-22 Mei

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Saat ini bangsa indonesia sedang menghadapi goyangan politik atas adanya proses perebutan kepemimpinan yang memakan korban 600 lebih KPPS dan peserta Demonstra 21 dan 22 mei 2019.

Menurut Zainuddin Arsyad S. Ip (Koordinator) Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Penjaga Kedaulatan NKRI mengungkapkan, beberapa pihak beranggapan ada kejanggalan dalam proses pesta demokrasi hingga melahirkan gelombang demonstrasi yang dapat berujung disintegrintas bangsa.

“Selain dari pada itu bangsa asing juga nampaknya ikut terlibat mengambil bagian dari konflik politik demi mempertahankan kepentingan mereka,” tegasnya saat memberi sambutan dalam diskusi menyikapi persoalan bangsa.

Melihat kejadian diatas dan dengan kesadaran sejarah, Kami dari beberapa element Oraganisasi Pemuda yang tergabung di dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Penjaga Kedaulatan NKRI hadir menjadi bagian dari komponen Bangsa lndonesia untuk tetap mempertahankan kedaulatan bangsa dan mencegah perpecahan dengan menyatakan sikap.

Kami Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Penjaga Kedaulatan NKRI pada hari ini, Rabu 29 Mei 2019, di Gedung Stovia (Gedung Musium Kebangkitan Nasional) Jakarta Pusat menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Mengajak Seluruh Element Bangsa Khususnya Mahasiswa dan Pemuda Untuk Menjaga Keutuhan Dan Persatuan NKRI
  2. Meminta Kepada Pihak Yang Berwenang Untuk Mengungkap Dugaan Pelanggaran HAM atas Meninggalnya kurang Lebih 500 KPPS dan tragedi mei atas Korban Luka-luka Serta Meninggal Pada Saat Unjuk Rasa 21-22 Mei 2019 (Demokrasi Memakan Korban)
  3. Meminta Kepada Elit Politik Khusunya Calon Presiden Untuk Menenangkan Rakyat dan Terus Mendorong Kesejukan di situasi politik yang sedang memanas
  4. Mendorong seluruh mahasiswa untuk hadir menyikapi persoalan yang sedang di hadapi bangsa kita.
  5. Mengajak Seluruh Mahasiswa dan Pemuda Untuk Mempertahankan Kedaulatan Bangsa Dari Segala Intervensi Politik, Budaya, Ekonomi, Politik pecah belah, politik adu domba, atau devide et impera oleh Bangsa Asing.
  6. Mengajak Seluruh Element Bangsa Untuk Mempertahankan Pancasila dan UUD 45. (Amhar)
Continue Reading
195 Comments

195 Comments

  1. Pingback: buy sildenafil

  2. Pingback: viagra 50mg

  3. Pingback: ed pills

  4. Pingback: pills erectile dysfunction

  5. Pingback: pills erectile dysfunction

  6. Pingback: buy cialis generic

  7. Pingback: online canadian pharmacy

  8. Pingback: Viagra or cialis

  9. Pingback: vardenafil 20mg

  10. Pingback: vardenafil usa

  11. Pingback: sugarhouse casino online nj

  12. Pingback: legitimate online slots for money

  13. Pingback: sildenafil dosage

  14. Pingback: slot machines

  15. Pingback: online casino games

  16. Pingback: pay day loans

  17. Pingback: payday advance

  18. Pingback: instant loans

  19. Pingback: viagra 100mg

  20. Pingback: sugarhouse casino online

  21. Pingback: what online casino has the best payouts

  22. Pingback: online casinos for new york players

  23. Pingback: generic cialis

  24. Pingback: generic for cialis

  25. Pingback: cialis 5 mg

  26. Pingback: new cialis

  27. Pingback: best real casino online

  28. Pingback: free casino games

  29. Pingback: real money casino

  30. Pingback: buy viagra online cheap

  31. Pingback: canadian viagra

  32. Pingback: viagra buy

  33. Pingback: buy viagra cheap

  34. Pingback: viagra online generic

  35. Pingback: viagra no prescription

  36. Pingback: cheapest viagra

  37. Pingback: tadalafil 20

  38. Pingback: buying generic viagra online

  39. Pingback: legitimate generic viagra sites

  40. Pingback: viagra samples

  41. Pingback: cheap geneirc viagra 100

  42. Pingback: cheap viagra

  43. Pingback: viagra pills price

  44. Pingback: cheap viagra generic

  45. Pingback: where to buy safe viagra without prescription

  46. Pingback: is it legal to buy viagra from canada

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending