Connect with us

Uncategorized

Pemilu 2019 Masih Di Warnai Politik Kekerabatan

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menetapkan perolehan suara dalam Pemilu serentak (Pilpres, Pileg DPR, DPD, dan DPD Provinsi/Kab/Kota) pada tanggal 21 Mei 2019. Meski diwarnai perdebatan yang diajukan oleh sebagian peserta pemilu, penetapan hasil pemilu serentak ini menandai tahapan lerselisihan hasil pemilu.

Berikut perolehan kursi partai politik di Pemilu DPR RI (2004-2019), yakni: PDIP mengalami peningkatan jumlah kursi yang signifikan dibandinhkan tahun 2014 (naik dari 109 meniadi 128 kursi; Gerindra mendapatkan kenaikan sedikit (naik dari 73 menjadi 78); PKB juga mengalami hal yang sama (naik dari 47 menjadi 58); Nasdem (35 menjadi 59); PKS (40 menjadi 50).

“Golkar mengalami penurunan jumlah kursi (dari 91 menjadi 85); Demokrat juga mengalami hal yang sama (61 menjadi 54); PAN (49 menjadi 44); dan PPP (38 menjadi 19),” ungkap Dr. phil. Aditya Perdana, Direktur Puskapol UI dalam diskusi “Analisa Perolehan Suara Pemilu DPR RI Tahun 2019,” di Bakul Coffe Cikini, Jakarta, Minggu (26/5/2019).

Aditya menambahkan, dari data yang kami kumpulkan, pemilih masih memilih berdasarkan nomor urut atas (1,2 ataupun 3). Sebanyak 48 persen dan 68 persen caleg terpilih perempuan dan Iaki-Iaki berada di posisi nomor 1.

“Hal ini memang tidak berbeda dengan hasil pemilu 2014 yang lalu dan kembali menegaskan bahwa posisi caleg di nomor atas tetap menjadi penting bagi pemilih,” ucapnya.

Secara khusus, Puskapol juga DPD yang apabila diperhatikan caleg DPD yang terpilih, latar belakang dan profile mereka pun juga tidak berbeda dengan caleg DPR yaitu mereka adalah yang “kuat” lokal dan mantan pejabat daerah yang ingin kembali bertarung di kompetisi pemiilu.

“Hal itu dimaksudkan untuk memperkuat itu, sebagian besar dari mereka tentu punya afiliasi partai politik dan memanfaatkan jejaring partai tersebut dalam mobilisasi dukungan pemilih,” pungkas Aditya. (Amhar)

Continue Reading
225 Comments

225 Comments

  1. Pingback: generic sildenafil

  2. Pingback: pills for ed

  3. Pingback: pills erectile dysfunction

  4. Pingback: top erection pills

  5. Pingback: cialis generic

  6. Pingback: canada pharmacy

  7. Pingback: canadian pharmacy online

  8. Pingback: walmart pharmacy

  9. Pingback: generic cialis online

  10. Pingback: Buy cialis online

  11. Pingback: buy vardenafil

  12. Pingback: levitra online pharmacy

  13. Pingback: vardenafil dosage

  14. Pingback: san manuel casino online

  15. Pingback: empire casino online

  16. Pingback: viagra sample

  17. Pingback: free slots online

  18. Pingback: legitimate online slots for money

  19. Pingback: tadalafil cost

  20. Pingback: cash loans

  21. Pingback: personal loans

  22. Pingback: cash payday

  23. Pingback: viagra pills

  24. Pingback: buy cialis

  25. Pingback: big fish casino online

  26. Pingback: best casino online

  27. Pingback: blackjack online for real money

  28. Pingback: casinos austria online gaming

  29. Pingback: new cialis

  30. Pingback: buy cialis

  31. Pingback: cialis generic

  32. Pingback: 20 cialis

  33. Pingback: gambling games

  34. Pingback: casino world

  35. Pingback: casinos online

  36. Pingback: casino games online

  37. Pingback: viagra online canada

  38. Pingback: buy viagra online

  39. Pingback: viagra canada

  40. Pingback: sildenafil dosage

  41. Pingback: viagra price

  42. Pingback: viagra for men

  43. Pingback: cialis prices

  44. Pingback: viagra pills

  45. Pingback: brand viagra

  46. Pingback: viagra without a doctor prescription

  47. Pingback: viagra online without prescriptions

  48. Pingback: tadalafil liquid

  49. Pingback: buy viagra canada

  50. Pingback: generic viagra canadian

  51. Pingback: viagra online

  52. Pingback: casino slot games

  53. Pingback: best online casino usa

  54. Pingback: droga5.net

  55. Pingback: are there any safe sites to buy generic viagra

  56. Pingback: where can i buy viagra in stores

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending