Connect with us

Uncategorized

Masyarakat Luas Kencam Tragedi Berdarah Pilpres 2019

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Karangan bunga duka yang berjajar diletakkan di trotoar persis di samping Kantor Kemetrian Pertanahan, perempatan Jl. Sabang, Wahid Hasyim, Jakpus. Bunga duka datang dari berbagai elemen masyarakat luas, antara lain KOBAR, RUMAH PERJUANGAN RAKYAT, GL PRO, Masyarakat Rantau Pontianak, Perantau Kalimantan Barat, dll.

Berkaitan dengan itu nampak ratusan relawan “Tolak Pemilu 2019 Curang” gelar acara tabur bunga, baca doa bagi para korban tewas dalam tragedi bentrokan 21-22 Mei 2019. Para relawan letakkan karangan bunga yang bertuliskan “Matinya Demokrasi, Turut Berduka Cita Para Pahlawan Demokrasi, Turut Berduka Para Mujahit Syuhada, dll”.

Selain gelar tabur bunga, para relawan juga membagikan snack, makan, minum untuk buka puasa kepada para pejalan kaki, supir taxi, ojeg online, dll, yang lalu lalang dan berkumpul melihat jalannya acara di perempatan jl. Sabang, Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jumat 24/5/2019.

Nampak banyak masyarakat umum mengabadikan / selfie di depan karangan bunga duka cita para korban tewas tertembak oknum Polisi. Tak jarang juga nampak pengunjung berdoa didepan karangan bunga untuk para korban tewas dan yang masih dirawat.

Belum usai ungkap persoalan jatuhnya 690 lebih korban tewas Petugas KPPS, kini jatuh lagi korban tewas yang diduga belasan jiwa tertembus peluru dan terkena gas air mata saat terjadi bentrokan massa aksi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) dengan Aparat Kepolisian pada 21-22 Mei 2019 di sekitar Bawaslu, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Beredar flyer / meme di media sosial, bahwa Pilpres 2019 di sebut sebagai “Tragedi Berdarah Pilpres 2019”. tulisan dalam gambar yang viral di medsos ini menjadi perhatian banyak kalangan pegiat medsos karena memiliki makna yang dalam dan menggambarkan situasi betapa parah dan kacaunya pelaksanaan Pemilu 2019, bahkan mungkin sebagai Pemilu terburuk sepanjang Negara Indonesia ini terbentuk dengan korban tewas terbanyak (KPPS)

Aktivis era tahun 80an Wawan Leak, yang dijumpai di tempat acara mengatakan
prihatin, bahwa di pemilu 2019 banyak jatuh korban jiwa, baik dari petugas KPPS maupun korban jiwa aksi demo super damai tolak pemilu curang 21-22 Mei 2019 kemaren.

“Katanya demokrasi, tetapi nyatanya terbalik, kita mencoba dengan berbagai elemen aliansi untuk memberikan tanggungjawab moral, karena kami prihatin dan menangis melihat kondisi bangsa ini,” tutur Wawan, Jum’at 24/5/2019.

Wawan juga meminta segera dibentuk tim investigasi Independen, karena banyak sekali sesuatu yang intensif macam-macam pihaknya dituduh makar, dituduh ini dan itu, hingga di tangkap, dll. Itu hak prerogatifnya Polisi, tapi jangan juga kita tidak diberikan hak untuk membela diri, dengan kondisi sekarang mau nggak mau sudah pasti dicap makar, mau nggak mau kita dicap intoleransi yang luar biasa.

“Saya melihatnya ini demokrasi Barbar, demokrasi Barbar ini demokrasi yang di design. Kebetulan saya aktivis 80, para elit politik republik ini ataupun siapa saja tokoh agama tokoh masyarakat kita mesti duduk satu meja, coba kita buat semacam aliansi banyak tokoh-tokoh ini dan itu, kebetulan disini juga ada mas Saiful dari Jawa Timur,” terangnya.

Lanjut Wawan, dari beberapa elemen-elemen sudah meminta pihaknya menyikapi tentang kondisi demokrasi barbar ini. “Tentunya juga pertemuan kami punya komitmen bagaimana mencari solusi tentang kondisi Republik bukan, kita bicara bukan 01 atau 02, tetapi ini tentang komitmen anak bangsa dan Negara.

Jokowi jelas, dialah yang harus bertanggungjawab, karena Jokowi pegang kendali tertinggi sebagai Presiden saat ini sebelum adanya penetapan SAH Presiden baru.

Siapapun Presidennya bagi kami bukan hal penting, hanya menurut Wawan, yang jadi masalah adalah kecurangan pemilu yang memang terlihat terstruktur, sistemik dan masive (TSM). (Amhar)

Continue Reading
70 Comments

70 Comments

  1. Pingback: buy sildenafil

  2. Pingback: cheap erectile dysfunction pill

  3. Pingback: impotence pills

  4. Pingback: cheap erectile dysfunction

  5. Pingback: cialis 10mg

  6. Pingback: canadian online pharmacy

  7. Pingback: Viagra or cialis

  8. Pingback: generic levitra online

  9. Pingback: generic vardenafil online

  10. Pingback: online casinos

  11. Pingback: viagra for sale

  12. Pingback: casino

  13. Pingback: casino

  14. Pingback: pay day loans

  15. Pingback: loans for bad credit

  16. Pingback: 20 cialis

  17. Pingback: 5 mg cialis

  18. Pingback: buy cialis

  19. Pingback: cialis 5 mg

  20. Pingback: Planet7

  21. Pingback: online bingo for usa players

  22. Pingback: viagra cost

  23. Pingback: online casinos sa

  24. Pingback: casino online real money

  25. Pingback: viagra price

  26. Pingback: buy viagra online usa

  27. Pingback: generic name for viagra

  28. Pingback: generic viagra

  29. Pingback: brand viagra

  30. Pingback: cialis coupon

  31. Pingback: buy viagra on line

  32. Pingback: viagra online cheapest price

  33. Pingback: buy viagra online canada

  34. Pingback: sildenafil cheap

  35. Pingback: viagra generic

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending