Connect with us

Uncategorized

Film Lawyers Pokrol Bambu Bongkar Dua Sisi Fakta Hukum di Indonesia

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Bagi masyarakat kita kehidupan seorang pengacara begitu prestise dan membanggakan. Tapi tahukah anda, kehidupan lawyer yang selalu terlihat glamor dan mewah itu terdapat sisi lain kehidupan seorang lawyer.

Film The Lawyers Pokrol Bambu yang digarap sutradara Azar Fanny merupakan film pertama yang dirilis oleh besutan rumah produksi PT Erwin Kallo Films yang menyajikan latar belakang kehidupan profesi pengacara yang dikemas dalam sebuah cerita komedi satir, penuh humor dan menghibur.

Sederet artis populer ikut terlibat dalam produksi film rumah produksi baru ini yaitu Roy Marten, Dicky Candra, dan Rina Hasyim. Selain itu dihadirkan artis Kartika Berliana, Tanty Saragih, Jerio Jeffry, Musdalifah Basri (komika), Tengku Rina, Poeljangga, Dika Anggara, Mugi Elman, Nayla Erwin, dan lainnya.

Sebelum gala premiere nya tanggal 16 Mei 2019, wartawan berkesempatan melakukan wawancara eksklusif dengan para artis dan pendukung film The Lawyers Pokrol Bambu seperti Tengku Rina, Tanty Saragih, Poeljangga dan Ketua Umum DPP Al Maun, M. Rafik Perkasa Alamsyah yang mendukung kawannya Tengku Rina di Cafe Luwak, Kawasan Epicentrum, Rasuna Said, Jakarta, Rabu (15/05/2019).

Di film The Lawyers Pokrol Bambu ini saya memerankan sosok Cessie yang berprofesi sebagai pengacara jalanan yang dalam kehidupan sehari-harinya mencari klien kesana kemari dengan bayaran ala kadarnya bisa berupa ayam atau sayur, malah sering terlilit hutang diwarung, ujar Tengku Rina.

“Dalam film saya menangani kasus perceraian Nina Tanjung (Kartika Berliana dan Johan Nabawi (Jerio Jeffry). The Lawyers Pokrol Bambu sebuah film yang unik dan seru, pasti beda dengan film yang lain. Jadi jangan sampai tidak menonton, karena pasti menyesal,” tambahnya.

Di kesempatan yang sama aktor Poeljangga mengatakan film The Lawyers Pokrol Bambu menceritakan realita kehidupan seorang pengacara kelas bawah yang untuk menggapai cita-citanya harus melalui perjuangan keras.

Dalam film ini saya berperan sebagai pengacara dari Tegal bernama Amar. Seorang pekerja keras, tekun, bersemangat dan humoris. Sosok Amar ini diceritakan sebagai pengacara pokrol bambu.

“Pada tempo dulu pokrol bambu diidentikan sebagai pengacara kelas bawah dimana dia harus mencari klien dan dibayar seadanya. Terkadang malah tidak dibayar,” tutur Poeljangga.

Senada dengan kedua rekannya, artis Tanty Saragih yang berperan sebagai Bu Tut di film The Lawyers Pokrol Bambu menyebut film ini sangat berkesan baginya setelah begitu lama absen dari dunia perfilman.

Setelah saya menikah saya berhenti dari dunia film dan fokus mengurus keluarga. Ini menjadi film pertama saya setelah menikah. Padahal sebelum menikah saya sudah membintangi beberapa film. Dalam film ini berperan sebagai Bu Tut, sosok ibu kelas menengah kebawah dengan tampil mendayu-dayu yang hidupnya bermasalah.

“Agak susah gampang untuk memerankan karakter Bu Tut ini, dimana dalam film ini saya didatangi seorang pengacara pokrol untuk menangani kasus korban tabrak lari yaitu anak saya sendiri. Lucu yah mereka pengacara pokrol selalu ada dimanapun untuk mengejar kasus. Tujuannya sih baik untuk menolong dan menyelesaikan kasus anak saya,” ujar Tanty sambil tersenyum malu.

Sedangkan Ketua Umum DPP Al Maun, M. Rafik Perkasa Alamsyah mengatakan film The Lawyers Pokrol Bambu sangat layak ditonton karena penuh adegan komedi satire. Selain itu juga menyampaikan hal yang berkaitan dengan dunia advokat atau lawyer.

“Jelas menghiburlah, karena film ini penuh humor. Selain itu masyarakat diajak ingin tahu tentang kehidupan para advokat atau lawyer. Banyak pesan positif yang disampaikan film ini terutama yang berkaitan dengan kasus-kasus hukum. Jadi tak salah jika masyarakat Indonesia harus datang untuk film ini,” kata Rafik. (Amhar)

Continue Reading
205 Comments

205 Comments

  1. Pingback: sildenafil

  2. Pingback: buy erection pills

  3. Pingback: male ed pills

  4. Pingback: men's ed pills

  5. Pingback: cialis 20 mg

  6. Pingback: canadian pharmacy

  7. Pingback: Real cialis online

  8. Pingback: vardenafil 20mg

  9. Pingback: online levitra

  10. Pingback: vardenafil pill

  11. Pingback: live casino slots online

  12. Pingback: empire city casino online

  13. Pingback: cheap viagra

  14. Pingback: casino online slots

  15. Pingback: online casino games for real money

  16. Pingback: instant loans

  17. Pingback: online payday loans

  18. Pingback: cash advance

  19. Pingback: viagra cost

  20. Pingback: online slots real money

  21. Pingback: best on line casino gambling

  22. Pingback: shasta

  23. Pingback: cialis internet

  24. Pingback: cialis 20

  25. Pingback: cialis 5 mg

  26. Pingback: cialis 5 mg

  27. Pingback: play online casino real money

  28. Pingback: casino online real money

  29. Pingback: online casino games real money

  30. Pingback: generic viagra online

  31. Pingback: online pharmacy viagra

  32. Pingback: viagra buy

  33. Pingback: viagra prescription

  34. Pingback: canadian pharmacy viagra

  35. Pingback: can i buy viagra online

  36. Pingback: buy viagra without prescription

  37. Pingback: cialis 5 mg

  38. Pingback: buy viagra online cheapest

  39. Pingback: generic viagra without a doctor prescription subscription

  40. Pingback: viagra cost

  41. Pingback: viagra price

  42. Pingback: viagra pills for sale

  43. Pingback: new ed pills

  44. Pingback: where to buy viagra in dominican republic

  45. Pingback: buy 200 mg viagra

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending