JanoerKoening, Jakarta – Puluhan Aktivis lintas generasi berkumpul menyampaikan petisi tiga tuntutan yang di kemas dalam diskusi di sebuah restoran kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan, Senen (26/4/2021)

Lintas Generasi tersebut menyampaikan pendapatnya sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pengingkaran demokrasi dengan ditahannya DR. Syahganda Nainggolan yang ditahan dan dituntut 6 tahun atas pendapatnya di akun Twitternya miliknya.

Amnesti Internasional Indonesia dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada akhir tahun 2020 telah mempublikasikan catatan tentang kemunduran demokrasi dan hak-hak asasi manusia di Indonesia, antara lain pembungkaman hak-hak sipil dan kekerasan terhadap aktifis

Termasuk juga pemenjaraan tokoh-tokoh aktifis yang menyuarakan kritik terhadap pemerintah, sebagaimana yang terjadi pada dua tokoh aktifis nasional, Syahganda Nainggolan serta Jumhur Hidayat.

Terkait kemunduran demokrasi, saat ini kita menyaksikan adanya praktik-praktik nondemokrasi yang dilakukan Pemerintah dengan “meminjam” tangan legislatif dan yudikatif, untuk membungkam kebebasan dan demokrasi.

Dalam hal meminjam tangan legislatif, beberapa hak-hak rakyat dikebiri, misalnya hak-hak buruh untuk melakukan hubungan industrial, melalui UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).

Legislatif juga tercatat memberikan pelemahan pada cita-cita pemerintahan yang bebas korupsi melalui revisi UU KPK dua tahun lalu.

Kemunduran demokrasi di Indonesia tersebut juga sudah dicatat oleh kalangan akademisi dan pengamat, khususnya pengamat Indonesia dari Australia, juga dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat.

Pada saat yang bersamaan, kekuasaan kehakiman juga “dipinjam” eksekutif untuk membungkam lawan-lawan politik ataupun orang-orang yang dianggap “mengganggu” kekuasaan.

Penangkapan dan kemudian proses persidangan terhadap Syahganda Nainggolan dan Jumhur adalah contoh nyata.

Hal serupa juga dialami oleh kelompok kritis lainnya, termasuk oleh beberapa mahasiswa yang diadili terkait penolakan RUU Cipta Kerja (Ciptaker).

Terkait hal ini, maka kami yang berkumpul dan bertanda tangan di bawah ini, menyatakan keprihatinan, kecemasan dan kekhawatiran terhadap masa dcpan demokrasi di Indonesia.

Kepedulian kami ini tidak bisa dilepaskan dari apa yang selama ini telah kami perjuangkan, yakni mendobrak sistem otoritarian Orde Baru dan kemudian melakukan gerakan Reformasi Politik 1998.

Perlu digarisbawahi, sebagai bangsa besar, Indonesia selama ini juga telah menjadi role model demokrasi bagi negara-negara ASEAN dan negara-negara Muslim di dunia.

Terkait dengan pemenjaraan Syahganda Nainggolan, aktifis pro-demokrasi yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman 6 tahun penyara karcna menyatakan kritiknya di Tweeter terkait RUU Omnibus Law Ciptaker

Terkait itu, kami sangat menyayangkan hal tersebut. Patut diduga, kriminalisasi ini telah membawa demokrasi ke kondisi yang tidak sehat.

Untuk itu kami mengajukan petisi sebagai berikut:

1. Meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang mengadili Syahganda Nainggolan untuk membebaskan yang bersangkutan dari segala tuntutan.
2. Meminta seluruh Hakim dan lembaga peradilan tetap berpegang teguh pada asas independensi hakim sesuai dengan semangat pembagian kekuasaan negara antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.
3. Meminta Pemerintah segera kembali menjalankan demokrasi yang sesungguhnya.

Jakarta, 26 April 2021 Yang bertanda tangan,:

1. Abdullah Rasyid
2. Ahmad Syarbini
3. Ahmad Yani
4. Alon
5. Andi Arief
6. Andrianto
7. Ariady Achmad
8. Bursah Zarnubi
9. Benny K. Harman
10. Bambang Isti Nugroho
11. Desyana Zainuddin
12. Fahri Hamzah
13. Ferry Juliantono
14. Gde Siriana
15. Haris Rusly Moti
16. Hatta Taliwang
17. Herdi Sahrasad
18. Margarito Kamis
19. M. Din Syamsuddin
20. MS Kaban
21. Natalius Pigai
22. Paskah Irianto
23. Rachlan Nashidik
24. Radhar Tri Baskoro
25. Ray Rangkuti
26. Refly Harun
27. Rinjani Soedjono
28. Rizal Darma Putra
29. Rocky Gerung.

Laporan : (Amhar)

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Mahkamah Agung Prof.Dr.H.M.Syarifuddin,SH.,MH dalam sambutannya menyampaikan bahwa Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan tertinggi di bidang peradilan terus berupaya untuk mendorong program-program prioritas pemerintah.

“Termasuk dalam hal Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business),” ujar Syarifuddin dalam Webinar Sosialisasi Peningkatan Peringkat Kemudahan Berusaha-Perspektif Peradilan, Jumat 23 April 2021 di Command Center Mahkamah Agung.

Dijelaskan, hal itu dilakukan dengan menerbitkan berbagai regulasi dan kebijakan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, maupun Surat Edaran Mahkamah Agung, bagi terwujudnya penyelenggraan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Lebih lanjut disampaikan juga, Aspek dalam survei kemudahan berusaha yang relevan dengan tanggung jawab Mahkamah Agung adalah Enforcing Contract, yang saat ini ada pada peringkat ke-139, serta, Resolving Insolvency, yang saat ini berada di peringkat ke-38.

Bagi Mahkamah Agung, selain untuk mendukung program pemerintah, survei Kemudahan Berusaha juga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengidentifikasi masalah-masalah fundamental yang masih ada dalam sistem hukum kita, dan oleh karenanya, perlu diberikan perhatian secara khusus.

Selanjutnya kata Syarifuddi, untuk melakukan pembaruan tidak cukup hanya sampai pada tahap pengambilan kebijakannya saja, melainkan juga perlu melakukan sosialisasi untuk dapat memastikan bahwa penerimaan serta pemahaman publik terhadap upaya reformasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, bisa mendapatkan respons yang positif.

Dia tambahkan, sehingga penting untuk terus dilakukan sosialisasi dan dialog interaktif dengan para pemangku kepentingan atau responden untuk dapat menyamakan persepsi dalam berbagai kesempatan.

“Saya berharap Bapak/Ibu yang berkesempatan menjadi kontributor pada Survei Kemudahan Berusaha ini dapat memperoleh informasi selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya melalui kegiatan pada pagi hari ini,” ucap Pria kelahiran Baturaja tersebut.

Diakhir sambutanya Prof. Syarifuddin berharap acara webinar pagi ini dan acara survei pengisian kuesioner bagi para calon responden yang akan dilaksanakan pada sore hari nanti bisa berjalan dengan lancar.

Selain itu, diharapkan webinar ini bisa menjadi sarana dialog antara Mahkamah Agung sebagai pengambil kebijakan dengan para pemangku kepentingan untuk mengetahui permasalahan di lapangan atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, khusunya terkait dengan prosedur Gugatan Sederhana dan e-Court.

Acara webbinar ini dihadiri Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, dengan menghadirkan narasumber Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal (BKPM) Bapak Ir. Yuliot, M.M, Hakim Agung Syamsul Ma’ärif,SH.,LL.,M.Ph.D. (Amhar)

JanoerKoening, Jakarta – Acara pengajian Ramadhan dan Grand Launching Nasional / Deklarasi Akbar Partai Usaha Kecil Menengah (Partai UKM) pada 17 Ramadhan 1442 H / 29 April 2021 bertemakan Fastabiqul Khoirot untuk Meningkat Kesejahteraan Bersama

Dimana artinya dari Fastabiqul Khoirot adalah berlomba-lomba pada kebaikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, khusunya pelaku UMKM, Koperasi dan Pedagang.

“Kita mengajak semua kader dan anggota Partai UKM untuk terus bergerak berlomba-lomba pada kebaikan agar bermanfaat bagi keluarga, masyarakat dan negara,” kata Syafrudin Budiman SIP Sekretaris Jenderal DPP Partai UKM melalui rilisnya, Rabu (21/04/2021) di Jakarta Pusat.

Gus Din sapaan akrabnya, seorang aktivis intelektual muda muslim mengatakan, acara Grand Launching Nasional / Deklarasi Akbar ini akan dilaksanakan di Wet Coffe Jl. Slamet Riyadi 05 Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur. Dimana tetap menerapkan protokol kesehatan.

Gusdin menjelaskan, acara Grand Launching Nasional / Deklarasi Akbar di DKI Jakarta di sebuah resto cafe besar yang memuat kapasitas 1000 orang.

“Namun kita akan menghadirkan undangan, tokoh, pengurus, kader dan anggota maksimal 200 orang saja, karena keterbatasan pandemi Covid-19,” terang Gus Din cicit almarhum KH. Hasan Bisri (Hasan Gipo) Ketua Tanfiziah PBNU pertama kali.

Kata Gus Din, Pembicara Kajian Ramadhan akan hadir KH. Imam Addaruqutni, MA
(Sekjen DPP Dewan Masjid Indonesia) dan Kyai Khairul Fahmi Dasuki (Wakil Ketua Umum Forum Kyai dan Santri Nusantara).

Sementara Pembaca Doa Pembuka dan Penutup adalah KH. Ahmad Sodiq Wakil Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LDNU-PBNU) dan untuk Qori Ustad Ahmad Maulana Yusuf Kabid Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) DKI Jakarta.

“Akan banyak kyai dan tokoh agama yang hadir. Kebetulan Partai UKM sebagai Partai Nasional berasaskan Pancasila dan UUD 1945 menggelar acara di bulan ramadhan,” tukas Gus Din yang juga Kordinator Inisiator/Pendiri Partai UKM ini.

Selanjutnya, akan hadir undangan khusus, Bapak LaNyalla Mattalitti Ketua DPD RI dan rombongan-nya, terutama anggota DPD RI dari asal daerah-daerah Propinsi.

Bahkan kata Gusdin, acara ini juga mengundang pelaku UMKM, tokoh-tokoh politik, Ketua Umum Relawan Jokowi – KH. Ma’ruf Amin dan Ketua Umum Relawan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

“Kelahiran Partai UKM tidak lepas dari dukungan Pelaku UMKM, Koperasi dan Pedagang. Bahkan banyak pendiri Partai UKM adalah Ketua-Ketua Umum Relawan Jokowi – Amin dan Ketua Umum Relawan Prabowo – Sandi hadir memberikan semangat,” ucapnya.

Terakhir akan ada pidato dan sambutan dari Syafrudin Budiman SIP Kordinator Inisiator/Pendiri Nasional Partai UKM sekaligus Sekjen DPP Partai UKM.

Selanjutnya dilanjutkan sambutan H. Bustan Pinrang Ketua Umum DPP Partai UKM dan pembacaan struktur Pengurus Harian DPP Partai UKM pertama kali oleh Dipl. T. Peratikno Rz.

Dalam acara tersebut, akan ada penyerahan Bendera Pataka Partai UKM dari Pendiri Partai UKM yang diwakili Syafrudin Budiman SIP Kordinator Inisiator/Pendiri Nasional Partai UKM kepada H. Bustan Pinrang selaku Ketua Umum DPP Partai UKM. (Amhar)