Connect with us

Uncategorized

Deklarasi 111 Tahun Kebangkitan Nasional, Meneguhkan Bangsa

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Di tengah tensi politik yang terus meningkat eskalasinya, sekelompok anak bangsa yang peduli dan ingin merawat semangat kebangsaan menggagas penyelenggaraan Deklarasi Kebangkitan Indonesia di Plaza Tenggara Gelora Bung Karno (GBK) pada Senin (20/5/2019) ini.

Menamakan diri Komite 111 Tahun Kebangkitan Nasional, kelompok yang diketuai oleh Alif lman Nurlambang ini mengajak lebih dari puluhan berbagai tokoh dari berbagai bidang untuk menyegarkan lagi ingatan dan tekad untuk merawat persatuan lndonesia.

Goenawan Mohamad, Slamet Rahardjo, Christine Hakim, Malik Sjafei Saleh, Tika Bisono, Addie MS, Arifin Panigoro, Darwis Triadi, Arbain Rambey, Nia Dinata dan Budiman Sudjatmiko adalah beberapa tokoh yang mendukung deklarasi ini.

Alif mengatakan, Hari Kebangkitan Nasional dianggap merupakan momen yang tepat untuk meneguhkan kembali persatuan dan rasa kebersamaan sebagai sebuah bangsa.

“lni salah satu alasan mengapa kami mengajak kita semua menyatakan kembali tekad serta niat untuk bersama bekerja dan membangun Indonesia menjadi sebuah negara yang lebih baik, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya,” tambah Alif.

Goenawan Mohamad, salah satu tokoh yang menjadi deklarator, sekaligus penulis deklarasi yang akan dibacakan oleh aktor Landung Simatupang itu, memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada 20 Mei merupakan sebuah upaya menghidupkan kembali semangat para pelopor kebangsaan Indonesia untuk menjadi bagian dari dunia yang maju.

“Kita ingat, pada tanggal 20 Mei 1908, Boedi Oetomo didirikan: sebuah organisasi modern pertama dalam sejarah bangsa kita, untuk melawan kolonialisme dan keterbelakangan,” kata Goenawan.

Tahun ini, menurutnya, momen Kebangkitan Nasional ini menjadi salah satu penanda telah melesatnya kemajuan berorganisasi bangsa Indonesia karena tahun ini, Indonesia berhasil menyelenggarakan sebuah kerja demokrasi yang besar dan rumit serentak memilih presiden, wakil presiden, dan para legislator untuk periode lima tahun mendatang. (Amhar)

Continue Reading
209 Comments

209 Comments

  1. Pingback: sildenafil generic

  2. Pingback: viagra generic

  3. Pingback: best ed pills

  4. Pingback: erection pills viagra online

  5. Pingback: best non prescription ed pills

  6. Pingback: generic cialis

  7. Pingback: online pharmacy

  8. Pingback: walmart pharmacy

  9. Pingback: canadian pharmacy

  10. Pingback: Real cialis online

  11. Pingback: Cialis in usa

  12. Pingback: levitra 20 mg

  13. Pingback: vardenafil dosage

  14. Pingback: levitra for sale

  15. Pingback: online casino games

  16. Pingback: generic name for viagra

  17. Pingback: play online casino real money

  18. Pingback: online casino games

  19. Pingback: tadalafil online canadian pharmacy

  20. Pingback: payday advance

  21. Pingback: payday loans online

  22. Pingback: payday loans

  23. Pingback: cialis buy

  24. Pingback: generic for cialis

  25. Pingback: generic for cialis

  26. Pingback: 20 cialis

  27. Pingback: best real money online casinos

  28. Pingback: casino online paypal romania

  29. Pingback: what is the best us online casino

  30. Pingback: female viagra

  31. Pingback: real money casino online

  32. Pingback: real money online casinos usa

  33. Pingback: chumba casino

  34. Pingback: casino

  35. Pingback: canada viagra

  36. Pingback: order viagra online

  37. Pingback: cheapest viagra

  38. Pingback: buy viagra online usa

  39. Pingback: viagra pill

  40. Pingback: tadalafil reviews

  41. Pingback: viagra

  42. Pingback: generic viagra for sale

  43. Pingback: buy viagra on line

  44. Pingback: cialis buy cialis online

  45. Pingback: 150 mg red viagra

  46. Pingback: generic for viagra

  47. Pingback: generic cialis tadalafil

  48. Pingback: viagra connect

  49. Pingback: buy viagra professional

  50. Pingback: cheap viagra pills for sale

  51. Pingback: tadalafil canadian pharmacy

  52. Pingback: online casinos

  53. Pingback: online casino games

  54. Pingback: how to take sildenafil 20 mg

  55. Pingback: viagra buy

  56. Pingback: women viagra buy

  57. Pingback: buy viagra boots uk

  58. Pingback: cialis order online

  59. Pingback: where can i buy viagra in singapore

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending