Connect with us

Uncategorized

Sikapi Bangsa Dengan “Energy” Cinta

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Pemimpin harus dapat mengelola emosinya. Bila pemimpin yang tidak dapat mengelola emosinya, tidak akan bisa menyelesaikan persoalan bangsa.

“Kalau emosi saja, tidak bisa menyelesaikan masalah bangsa ini. Kadang-kadang kita perlu emosi. Tapi kalau pemimpin emosi, nanti semuanya akan hancur,” kata Ilham Ilyas penggagas SHRI, Jumat (17/5/2019) di Jakarta.

Sosok pemimpin yang dibutuhkan kata Ilham, ialah mampu mengimplementasikan ajaran beragama dalam sikap dan perbuatan.

“Bangsa ini akan lululantah bila disikapi dengan emosional, namun jika disikapi dengan “cinta”, maka semua persoalan akan diselesaikan dengan sikap kesatria. Wajib di sikapi dengn energi “Cinta” karena indonesia adalah berkah rahmat Allah SWT,” ujarnya.

Sementara Bung Arman bependapat, kami tidak perlu jabatan, biarkan orang-orang naik duduk kita lihat dan amati apa yang mereka lakukan dan berikan untuk anak Bangsa dan Negara ini.

Menurutnya, kita tidak ada lawan dan kawan sejati, yang ada adalah kebaikan dan kemaslahatan ummat, selagi Punya manfaat kita dukung habis-habisan, tapi ingat sekali tidak beri manfaat dan kebaikan maka kami juga akan bisa beralih jadi pengoreksi dan pengkritik!

“Selagi dalam konteks konstitusional, tidak melawan hukum dan realistis dengan kacamata hati dan akal yang sehat dan pandang-pandangan yang jauh dan berimbang, tidak asal SUKA TAMPA alasan dan kepercayaan,” ujarnya.

Seni politik adalah indah dan bahagia karena ada kata pesta, bukan harus onar dan mainan kejahatan yang merusak peradaban manusia dan alam, serta karya-karya yang sudah ada, harus berpikir rasional dan kemanusiaan secara arif dan bijak sana, karena mengajak dan berdampak buruk dengan bisa terciptanya dampak emosi tak terkendali dalam memaknai hasil kemenangan dengan memaksakan diri dan mengajak orang lain maju bersama-bersama melawan keputusan hukum negara

Maka dampaknya akan melibatkan alat Negara yakni TNI POLRI sebagai pengaman bangsa ini. Pemerintahan adalah hasil keputusan konstitusi negara hukum untuk mensahkan amanah rakyat dari perwakilannya di DPR RI yang telah mereka pilih, dan kepala negara dilantik disana oleh wakil rakyat

Nah jadi Like Or Dislike, terima atau tidak apapun keputusan Negara yang di percayakan kepada Institusinya maka kita sebagai warga negara wajib taat selagi memiliki kekuatan hukum, jadilah anak bangsa yang punya pemikiran yang tidak melawan hukum, KTP dan KK yang saudara semua miliki itu adalah komitmen anda sebagai patuh pada negara, bayar pajak dan sebagainya, jadi jika sudah tidak lagi mematuhi norma hukum negara maka apa artinya anda merasa rakyat di Negara ini ??

“Maaf Ini hanya ungkapan awam sebagai anak Bangsa yang ingin melihat Negara ini tenang dan nyaman, damai dan mari kita berInovasi dan bekerja sesuai keahlian dan profesi masing-masing membangun sinergi dengan Pemerintah dan Institusi sebagai mitra dalam mendorong karya-karya anak bangsa ke masa depan,” Bung Arman Sang Rakyat.

Begitulah kata Ilham Ilyas sebagai penggagas Suara Hati Rakyat dengan menggunakan energi cinta untuk kedamaian bangsa Indonesia. Karena dengan “Cinta” Indonesia akan menjadi bangsa yang bermartabat dimata dunia.

Continue Reading
188 Comments

188 Comments

  1. Pingback: sildenafil online

  2. Pingback: medicine erectile dysfunction

  3. Pingback: erectile dysfunction drugs

  4. Pingback: best ed pills at gnc

  5. Pingback: order cialis

  6. Pingback: canada online pharmacy

  7. Pingback: best online pharmacy

  8. Pingback: Get cialis

  9. Pingback: Get cialis

  10. Pingback: levitra online pharmacy

  11. Pingback: levitra 10mg

  12. Pingback: vardenafil canada

  13. Pingback: casino games

  14. Pingback: slot machines

  15. Pingback: what is sildenafil

  16. Pingback: online casino games real money

  17. Pingback: casino slots gambling

  18. Pingback: loans for bad credit

  19. Pingback: payday loans online

  20. Pingback: cash advance

  21. Pingback: viagra cost

  22. Pingback: slot machines

  23. Pingback: online casino with highest payout percentage

  24. Pingback: cialis 20

  25. Pingback: cialis generic

  26. Pingback: cialis internet

  27. Pingback: casino online usa

  28. Pingback: online black jack with real money

  29. Pingback: cialis 5 mg

  30. Pingback: play for real online casino games

  31. Pingback: casino slot

  32. Pingback: casino slots

  33. Pingback: generic viagra names

  34. Pingback: canadian pharmacy viagra

  35. Pingback: buy viagra on line

  36. Pingback: buy generic viagra

  37. Pingback: viagra samples

  38. Pingback: buy viagra

  39. Pingback: cialis cialis online

  40. Pingback: happy family store pharmacy

  41. Pingback: viagra buy

  42. Pingback: purchase viagra

  43. Pingback: buy viagra canada

  44. Pingback: lowest price for generic viagra

  45. Pingback: viagra without doctor viagra 100mg

  46. Pingback: sildenafil citrate

  47. Pingback: do you need a prescription to buy viagra in california

  48. Pingback: viagra how to buy

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending