Connect with us

Uncategorized

Ada KURMA Hadirkan Takjilan Khas Minangkabau

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – KURMA (Kampung Ramadhan Minangkabau) 2019, yang diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) DPD Jakarta Timur pada Minggu 12 Mei 2019, di Lapangan Parkir Cityplaza, Jatinegara, Jakarta Timur, adalah tempat Pusat Takjil Ramadhan Bernuansa Kampung Khas Minangkabau.

Acara berlangsung selama tiga hari diisi dengan hiburan bersama artis minang Alkawi dan beberapa artist minang Ibukota. Di akhir acara penutupan, hadir Beberapa tokoh minang yakni; Ketua Umum DPP IKM Drs. H. Fadlizon yang juga adalah Wakil Ketua DPR RI, Asril Tanjung (DPR RI), dan Mulyanis Putra alias Icaan, Ketua DPD IKM Jaktim.

Dalam pantauan parlemenrakyat.com, nampak beberapa program Kampung Ramadhan Minangkabau seperti: Pasa Kuliner, Bazaar Ramadhan, Pertunjukan Seni Budaya dan Festival, Religi dan Komunitas, Festival Bedug Marawis, Fashion Show, Buka Bersama Komunitas/Instansi/Organisasi dan Kajian Ramadhan bersama DPC IKM Se-DKI Jakarta.

Ketua Umum DPD IKM Jakarta Timur, Mulyani Putra (Icaan) kepada media menjelaskan, Kampung Ramadhan Minangkabau (KRM) adalah salah satu program DPD IKM Jakarta Timur, dan ini adalah program pertama kami.

“KRM adalah sisi tradisi budaya dan tradisi sosial, dan ini adalah salah satu tujuan di bentuk adanya IKM di jakarta,” ujar Icaan di lokasi acara, minggu (12/5/2019).

Ditegaskan juga oleh Icaan, bagwa Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) adalah Satu Ikatan Minangkabau yang tidak berpolitik, jadi Kami hanya menguatkan sosial dan budaya ranah minang yang harus kami pertahankan di ranah betawi.

Mulyanis Putra yang baru dilantik sebagai ketua umum DPD Jaktim tiga bulan lalu mengatakan bahwa jumlah anggota IKM Jaktim saat ini ada sudah 500 Orang. Namun kami mampu menghadirkan 50.000 Orang lebih dalam kegiatan Kampung Ramadhan Minangkabau selama 3 hari. (ARy/Apip)

Continue Reading
267 Comments

267 Comments

  1. Pingback: sildenafil

  2. Pingback: viagra 100mg

  3. Pingback: online ed medications

  4. Pingback: erection pills online

  5. Pingback: best over the counter ed pills

  6. Pingback: buy cialis generic

  7. Pingback: pharmacy online

  8. Pingback: best online pharmacy

  9. Pingback: cialis online

  10. Pingback: levitra 20mg

  11. Pingback: vardenafil price

  12. Pingback: vardenafil dosage

  13. Pingback: casino moons online casino

  14. Pingback: casino slots

  15. Pingback: female viagra

  16. Pingback: pala casino online

  17. Pingback: online casino games real money

  18. Pingback: instant loans

  19. Pingback: quick cash loans

  20. Pingback: payday loans

  21. Pingback: viagra for sale

  22. Pingback: red dog casino

  23. Pingback: wind creek casino online games

  24. Pingback: cialis to buy

  25. Pingback: play casino online real money usa

  26. Pingback: play for real money blackjack

  27. Pingback: best online casino

  28. Pingback: generic cialis

  29. Pingback: 5 mg cialis

  30. Pingback: cialis 5 mg

  31. Pingback: generic cialis

  32. Pingback: casino game

  33. Pingback: gambling games

  34. Pingback: gambling games

  35. Pingback: gambling games

  36. Pingback: viagra online prescription

  37. Pingback: cheap viagra

  38. Pingback: how to buy viagra online

  39. Pingback: generic viagra

  40. Pingback: cheap viagra online canadian pharmacy

  41. Pingback: canadian viagra

  42. Pingback: viagra pills for sale

  43. Pingback: cialis generic

  44. Pingback: viagra without a doctor prescription

  45. Pingback: buy cialis online

  46. Pingback: best place to buy viagra online uk

  47. Pingback: viagra cost

  48. Pingback: buy viagra online cheap

  49. Pingback: viagra for sale usa

  50. Pingback: casino online

  51. Pingback: buy geveric viagra online cheap

  52. Pingback: how to buy viagra in las vegas

  53. Pingback: www.jueriy.com

  54. Pingback: best online pharmacy for viagra

  55. Pingback: buy viagra online with prescription us

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending