Connect with us

Uncategorized

Menjaga Pemilu Jurdil adalah Bagian dari Bela Negara

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Pasca pelaksanaan Pemilu 2019, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Bela Negara (GBN) mendapat perhatian dan aduan dari masyarakat yang menyatakan, banyak masalah pelik berupa aduan kecurangan-kecurangan yang terjadi selama Proses Pemilihan Umum berlangsung, hingga gugurnya para KPPS yang mencapai Iebih dari 500 orang hingga awal Mei 2019 ini.

Bahkan, sebagian masyarakat berani menyatakan, kecurangan dilakukan secara terstruktur, sistematis, masif dan brutal. Antara Iain, hilangnya beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), upaya pencurian C1, hingga kasus salah input C1 dalam rekapitulasi penghitungan suara. Gugurnya para petugas KPPS juga telah memicu pembentukan tim pencari fakta penyebab berbagai kematian tersebut.

“Apabila ini terus berlangsung, akan memicu potensi konflik yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” demikian di ungkapkan oleh Mayjend TNI (Purn) Budi Sujana selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Bela Negara (GBN) dalam sambutannya yang didampingi oleh Marsda TNI (Purn) Amirullah Amin, selaku Sekjend GBN di Gd Juang, Menteng, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Selanjutnya Budi Sujana menjelaskan, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat 1 menyatakan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, setiap lima tahun sekali”. Selain itu, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 2 juga menyatakan, “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.”

Bahkan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 3 menyatakan, “Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien,” ungkap Ketum GBN.

Gerakan Bela Negara sebagai organisasi yang berketuhanan Yang Maha Esa mengajak seluruh elemen bangsa organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Keagamaan yang berasaskan Pancasila berketuhanan Yang Maha Esa untuk ikut menjaga dan menyuarakan Pemilu agar diselenggarakan berdasarkan prinsip Pemilu yang telah diundangkan dalam UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 di atas.

GBN sangat berharap, Tentara Nasional lndonesia/Kepolisian Republik Indonesia, dan Aparat Sipil Negara (ASN) khususnya penyelenggara Pemilu, juga menjunjung tinggi komitmen terhadap amanat Pancasila dan UUD 1945. Bagaimanapun, TNl, POLRI, dan ASN terikat penuh dalam Saptamarga, Tribrata dan Abdi Negara yang harus dijalankan. Aparat Pemerintah yang melanggar sumpah, berarti melanggar Pancasila dan UUD 1945.

Hingga kapan pun, kejujuran dan keadilan seharusnya sudah melekat pada diri seorang Tentara, Polisi dan Abdi Negara hingga hayat tidak dikandung badan. Dalam bulan Ramadhon yang menuntut kejujuran kita, “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menyepakati, Menjaga Pemilu tetap Jurdil adalah bagian dari Bela Negara!,” pungkas Mayjend TNI (Purn) Budi Sujana. (Amhar)

Continue Reading
9 Comments

9 Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

Jaga Persatuan, Anies: Forum RT-RW Jakarta Harus Solid dan Tidak Terpecah

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, memberikan sambutan pada musyawarah besar (mubes) pertama dan ultah kelima Forum RT-RW Jakarta di Putri Duyung Ancol, Jakarta Utara, pada Minggu, 13 Juni 2021.

Dalam kesempatan tersebut Anies Baswedan menyapa dengan hangat para pengurus dan para pendiri Forum RT-RW Jakarta. Gelaran acara silaturahmi ini disertai dengan tumpengan

Terdapat tiga arahan yang diberikan oleh pak Anies pada peserta kegiatan ini. Pertama, Forum RT-RW perlu bekerja bersama dalam lawan pandemi. Target jangka pendek adalah vaksinasi kepada 7,5 juta warga Jakarta.

Poin kedua adalah menjaga soliditas, persatuan dan keutuhan forum ketua RT-RW. Gub Anies mengatakan bahwa RT-RW di DKI Jakarta harus solid, kompak dan tidak terpecah. Dalam forum RT RW Persatuan dan Keutuhan adalah harga mati yang harus dipertahankan.

Harapan nya agar dalam Mubes Pertama ini, dapat menyerap aspirasi yang berkembang di dalam acara Mubes maupun yang datang dari aspirasi anggota dan para pendiri Forum RT-RW. Kearifan dan kematangan semua panitia dan pengurus diperlukan dalam menjaga pesen Gub Anies diatas.

Poin terakhir adalah Forum RT-RW harus berkolaborasi dalam membangun kota Jakarta. Jakarta perlu tidak hanya satu, tapi ratusan superhero. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

AHY Ungkapkan Duka Cita Atas Meninggalnya Istri Yasonna

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Istri dari Bapak Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna Laoly, Elisye W Ketaren.

Rasa duka cita tersebut disampaikan Ketum Partai Demokrat, AHY secara langsung kepada Yasonna Laoly ketika melayat ke Rumah Duka Santoso RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat (11/06/2021).

“Saya menyampaikan duka cita yang mendalam secara langsung kepada Menkumham Bapak Yasonna Laoly di Rumah Duka RSPAD Gatot Subroto atas kepergian Ibu Elisye Widya Ketaren,” ujar Ketum Partai Demokrat AHY.

Tidak lupa pada kesempatan itu juga Ketum AHY mendoakan mendiang Ibu Elisye Widya Ketaren dan Menkumham beserta keluarga yang ditinggalkan.

“Semoga Ibu Elisye Widya Ketaren diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan Pak Yasonna Laoly beserta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan,” doa Ketum AHY.

Turut mendampingi Ketum AHY ketika melayat adalah Sekjen DPP Partai Demokrat, Teuku Rifky, Bendum Renville Antonio, Kepala BPOKK Herman Khaeron, dan Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat Sigit Raditya. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Rakernas II, Deprindo: Developer Sukses, Jujur Bermartabat.

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Rapat Kerja Nasional II Developer Properti Indonesia (Deprindo) berlangsung di Hotel Oria Jakarta. Rakernas bertema ‘Pemantapan Organisasi dalam rangka mendukung Anggota menjadi developer yang tangguh’ digelar hari jum’at – Sabtu (11-12 Juni 2021).

Ketua Umum DEPRINDO, Suhandi HS mengatakan bahwa Deprindo merupakan asosiasi pengembang perumahan yang diakui oleh Pemerintah melalui Kementrian PUPR.

Dijelaskan Suhandi, Deprindo merupakan Asosiasi Pengembang Perumahan yang lebih melayani segala kebutuhan anggotanya. Disini Kami bangun Sinergy antar anggota dan ada juga Deprindo Academy.

“Ini merupakan bagian dari layanan Deprindo untuk mempermudah anggotanya mengelola proyek serta mengantarkannya menjadi Pengembang Perumahan yang Sukses, Jujur dan Bermartabat,” ujarnya.

Adanya Deprindo ini, kami telah dan akan terus melahirkan enterpreneur-entrepreneur yang tangguh dan berdaya saing di bidang properti. “Serta membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan usaha antar anggota,” pungkas Suhandi HS.

Daniel haposan marbun, Ketua panitia pelaksana acara rakernas developer properti indonesia mengungkapkan, Rakernas II DEPRINDO hari ini di hadiri lebih dari 87 peserta yakni 15 DPW dan 11 DPD dan sisanya pengurus dan anggota dari Seluruh Indonesia.

Ditanya terkait kontribusi pada Pemerintah dan masyarakat, Daniel latakan”Kita pastikan bahwa DEPRINDO bisa berkontribusi baik, khususnya dalam ranah industri properti di tanah air, yakni menyediakan perumahan-perumahan baik yang bersudsidi maupun yang kelas elit,” ujarnya.

Sementara itu, Ario Krestianto perwakilan DPW Jawa Barat kepada media mengatakan, Deprindo Walayah Jawa Barat kami harapkan mempunyai partisipasi khususnya membangun perumahan bersubsidi, dan tentu termasuk perumahan kelas menengah.

Oleh karna itu untuk pengembangan, Deprindo sebagai asosiasi atau kumpulan dari developer maupun calon developer di Jawa Barat harus bersinergi dengan pemerintah daerah khususnya dalam penyediaan lahan

“Mengingat, segmen harga subsidi itu kan tergantung harga tanah. Sedangkan harga subsidi itu sudah ditentukan pemerintah dengan harga maksimal 250 juta per unit rumah,” jelasnya. (Amhar)

Continue Reading

Trending