Connect with us

Uncategorized

Agun: Satukan Pileg & Pilpres, Berdampak Pemenangan Keduanya

Published

on

JanoerKoening, Banjar – Agun, Caleg Golkar mengutarakan pengalaman di lapangan sejak Juni 2018 hingga hari ini 3 mei 2019. Bahwa Pileg dan Pilpres 2019 yang disatukan membawa dampak sangat kuat terhadap pemenangan keduanya dalam pemilu tersebut.

Sepanjang pengamatan saya di lapangan di dapil jabar 10, pileg dan pilpres akan dimenangkan keduanya apabila kedua syarat terpenuhi, kata Agun Gunandjar Sudarsa pada media, jum’at (3/5/2019), Banjar, Jabar.

“kedua syarat yakni: Pertama, konsistensi atas garis kebijakan/keputusan Partai dalam mengusung paslon pilpres. Dan kedua, soliditas partai dan seluruh elemen kekuatan pendukung,” terangnya.

lebih lanjut, Agun menjelaskan, kalau kedua syarat terpenuhi, hasilnyapun antara suara partai dan suara pilpres, tidak akan berselisih sangat jauh. Terkecuali didapatkan hal-hal tertentu yang sifatnya khusus atau kasuistik.

“Kita bisa lihat pada Kemenangan Kota Banjar paslon 01 menang 53 persen dan Golkar juara ke satu. Sangat berkorelasi,” ungkap Agun.

Begitu juga kemenangan 01 di Kab. Pangandaran Golkar juara ke dua PDIP juara ke satu. Juga sangat berkorelasi suara pileg dan pilres, tambahnya.

Agun juga menerangkan adanya hal berbeda dengan kemenangan paslon 02 di Kab. Kuningan dan Kab. Ciamis. Namun pemenang pileg nya partai PDIP paslon 01 di kedua kab. tersebut.

Karena apa? Karena faktanya konsistensi dan soliditas perjuangan partai-partai pengusungnya dan para caleg-caleg nya dari paslon 02 jauh dan jauh lebih baik dibandingkan konsistensi dan soliditas dari struktur masing-masing partai maupun perjuangan para caleg caleg nya paslon 01.

“Jauh lebih baik 02 dibanding 01 di Ciamis dan Kuningan. Hal ini bisa dilihat dari hasil pileg 2019 dapil jabar 10 dan suara caleg-caleg terpilihnya,” ungkapnya.

Partai dan caleg paslon 02 memdominasi suara pemenangan pileg pada posisi kedua PKS dan Gerindra ke tiga, sementara PDIP di urut ke satu dan golkar diurut keempat. Sementara pilpresnya dimenangkan paslon 02.

“Artinya kemenangan 02 di ciamis dan kuningan sangat relevan dengan perolehan yang sangat signifikan dari PKS dan gerindra pada atas menggeser golkar yang menang di Banjar dan kedua di Pangandaran,” pungkas Agun.

Hal ini terjadi, karena tidak ada nya konsistensi dan soliditas partai dan para calegnya dari Paslon 01.

Ini pembelajaran berharga buat urus partai ke depan yang lebih baik, yang harus mau dan mampu bergotong-royong dan sinergi, pentingnya konsistensi dan Soliditas diantara sesama partai dan caleg yang telah mengikatkan diri. Tidak berjuang sendiri-sendiri.

“Tulisan ini dirujuk apabila kita ingin tetap mempertahankan Pileg dan Pilpres di satukan,” tutup Agun Gunandjar Sudarsa (AGS), Caleg Golkar yang Lolos ke DPR RI dalam Pileg 2019. (Amhar)

Continue Reading
66 Comments

66 Comments

  1. Pingback: generic sildenafil

  2. Pingback: top rated ed pills

  3. Pingback: new ed pills

  4. Pingback: ed pills that really work

  5. Pingback: buy cialis online

  6. Pingback: online canadian pharmacy

  7. Pingback: cialis online

  8. Pingback: online levitra

  9. Pingback: vardenafil for sale

  10. Pingback: hard rock casino online

  11. Pingback: sugarhouse casino online nj

  12. Pingback: free viagra

  13. Pingback: empire casino online

  14. Pingback: hollywood casino online real money

  15. Pingback: loan online

  16. Pingback: cash payday

  17. Pingback: cash payday

  18. Pingback: viagra prescription

  19. Pingback: best real money online casinos

  20. Pingback: casino online real money

  21. Pingback: buy cialis

  22. Pingback: download slot machine

  23. Pingback: LuckyCreek

  24. Pingback: play slots for real money

  25. Pingback: new cialis

  26. Pingback: cialis 20

  27. Pingback: generic cialis

  28. Pingback: cialis buy

  29. Pingback: casino game

  30. Pingback: casinos online

  31. Pingback: online casinos usa

  32. Pingback: real money casino online

  33. Pingback: viagra sildenafil

  34. Pingback: sildenafil citrate

  35. Pingback: cheap viagra online canadian pharmacy

  36. Pingback: cialis online reviews

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending