Connect with us

Uncategorized

TOPI DIKSI: Saatnya Milenial, Cerdas Mengelola Keuangan

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Tingkat literasi keuangan di Indonesia masih sangat rendah hal ini ditunjukan dari data yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2017 mencapai 31 persen dari total penduduk Indonesia.

Sementara pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin berkembang dari data yang diperoleh pada tahun 2018 meningkat sebanyak 5,18 persen. Pertumbuhan sektor ekonomi juga tidak terlepas dari banyaknya peran pelaku ekonomi yang di dominasi oleh generasi milenial.

Tidak hanya tingkat literasi keuangan yang masih rendah, akan tetapi tingkat konsumtif masyarakat Indonesia yang menjadi peringkat kedua di dunia, data yang didapat McKinsey & Company pada tahun 2015. Pola konsumtif yang tinggi dan minimnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan membuat banyak generasi milennial merasa sulit mengatur keuangan.

Hal tersebut mendorong Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) bekerjasama dengan BNI Syariah dengan menyelenggarakan kegiatan TOPI DIKSI (Tongkrong-Ngopi-Diskusi) Edisi Spesial Roadshow Bank Syariah yang bertajuk “Saatnya Milenial, Cerdas Mengelola Keuangan” pada Selasa (30/4/2019) di Warunk Upnormal Taman Puring, Kebayoran, Jakarta Selatan.

“Mengatur keuangan pribadi merupakan kunci utama dalam menggapai kesuksesan finansial. Apalagi dengan semakin meningkatnya biaya hidup menuntut kita untuk lebih cerdas dalam mengatur keuangan agar tidak terperangkap dalam utang dan impian yang gagal diwujudkan,” papar Prita H. Ghozie, Wakil Ketua Komite 27 MES.

Kegiatan Roadshow ini ditujukan untuk mencetak generasi yang cerdas dalam megelola keuangan tidak hanya konsumtif tetapi produktif, sehingga tingkat konsumtif di Indonesia bisa ditekan dan mencetak generasi milenial yang produktif dan aktif dalam ekonomi syariah.

Topi Diksi dihadiri oleh 51 orang peserta yang berasal dari berbagai latar belakang profesi dan pelaku industri, seperti pengusaha, mahasiswa, perwakilan komunitas investor syariah, aktivis sosial, hingga civitas akademika perguruan tinggi.

Dan pada TOPI DIKSI kali ini, Hadir sebagai narasumber Prita Hapsari Ghozie selaku Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Rima Dwi Permatasari selaku Secretary BNI Syariah. Narasumber tersebut memberikan pemaparan yang komprehensif seputar pengelolaan keuangan dan melibatkan diskusi aktif dari peserta. (Amhar)

Continue Reading
162 Comments

162 Comments

  1. Pingback: sildenafil

  2. Pingback: erectile dysfunction medicines

  3. Pingback: otc ed pills

  4. Pingback: medicine for erectile

  5. Pingback: sale cialis

  6. Pingback: online canadian pharmacy

  7. Pingback: cialis mastercard

  8. Pingback: levitra generic

  9. Pingback: vardenafil for sale

  10. Pingback: real money casino online usa

  11. Pingback: live casino slots online

  12. Pingback: viagra pills

  13. Pingback: real money casino app

  14. Pingback: casino games online

  15. Pingback: payday loans online

  16. Pingback: personal loan

  17. Pingback: cash loans

  18. Pingback: viagra pills

  19. Pingback: sugarhouse casino online nj

  20. Pingback: cialis 5 mg

  21. Pingback: real video slots online

  22. Pingback: online casinos for usa players

  23. Pingback: online casino accept us players

  24. Pingback: online slots real money

  25. Pingback: cialis 5 mg

  26. Pingback: 5 mg cialis

  27. Pingback: cialis 20

  28. Pingback: cialis to buy

  29. Pingback: online casino usa

  30. Pingback: real money online casinos usa

  31. Pingback: play casino

  32. Pingback: online casinos

  33. Pingback: sildenafil 20

  34. Pingback: sildenafil 100

  35. Pingback: viagra connect

  36. Pingback: buy viagra online cheap

  37. Pingback: canadian pharmacy viagra

  38. Pingback: how to buy viagra online

  39. Pingback: can i buy viagra online

  40. Pingback: purchase viagra

  41. Pingback: generic viagra without subscription walmart

  42. Pingback: viagra no prescription

  43. Pingback: casino game

  44. Pingback: buy viagra online usa

  45. Pingback: can you buy viagra in canada without prescription

  46. Pingback: https://www.jueriy.com

  47. Pingback: how can i buy viagra in us

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending