Connect with us

Uncategorized

Desak Pergantian AJ dan DKJ, Seniman Buat Petisi

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Puluhan seniman dari Forum Masyarakat Kesenian Jakarta menggelar konferensi pers dan petisi tentang regenerasi Akademi Jakarta (AJ)dan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ).

Mereka menuntut Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk memfasilitasi pembentukan kepengurusan baru yang lebih akomodatif pada seniman.

“Berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nk 630 Tahun 2016 tentang Pengukuhan Anggota Dewan Kesenian Jakarta periode 2015-2018, maka surat tugas DKJ sudah berakhir sejak 31 Desember 2018. Jadi mereka sudah vakum dan tak memiliki landasan hukum lagi,” terang Aidil Usman Juru Bicara Petisi Forum Masyarakar Kesenian Jakarta, Senin (29/04/2019) di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta.

Selain itu kata Aidil Usman, berdasarkan Pasal 10 Peraturan Gubernur Nomer 64 Tahun 2006, masa keanggotaan berakhir apabila berusia diatas 70 tahun. Faktanya, saat ini, semua anggota AJ telah berusia du atas 70 tahun.

“Untuk itu kami mendesak Pemerintah Provinsi DKU Jakarta melaksanakan Peraturan Gubernur 64 Tahun 2006 tentang Akademi Jakarta (AJ) dan Dewan  Kesenian Jakarta (DKJ) sebagai mestinya,” tuntut Aidil Usman.

Sementara itu Exan Zen, tokoh seniman Jakarta menambahkan bahwa, mendesak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta segera memperbaharui keanggotaan AJ sesuai ketentuan dalan Pasal 10 ayat 7 Peraturan Gubernur No 64 Tahun 2006.

“Kami akan kirim hasil petisi ini kepada Gubernur, DPRD DKI Jakarta, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Kami harapkan ada musyawarah bersama warga kesenian Jakarta untuk membangun seni dan kebudayaan yang lebih maju,” katanya.

Menurut Exan Zen juga mendesak segera dilakukan pemilihan ulang anggota DKJ yang baru. Dimana mengacu pada ketentuan sebagaiman diatur Pasal 20 ayat 5 Peraturan Gubernur No 64 Tahun 2006.

“Mereka yang duduk di DKJ adalah orang-orang itu-itu saja. Harusnya sadar diri dan menyerahkan pada seniman yang muda-muda yang energik dan bukan malah terus bercokol,” tandasnya.

Kata Exan Zen juga sudah diketahui keberadaan berkesenian di Jakarta ini, yang mana fungsi dan tugasnya adalah memelihara, mengembangkan dan membangun reputasi Jakarta sebagai kota seni bertaraf nasional dan internasional. Tentunya manajemen organisasi keseniannya harus dikelola secara profesional dan berkelanjutan.

“Mau apa lagi sudah saatnya revolusi di AJ dan DKJ. Jika pemerintah tidak bisa segera memproses kami akan gelar aksi yang lebih bersama ribuan seniman DKI Jakarta,” desak Exan Zen menutup komentarnya.

Continue Reading
169 Comments

169 Comments

  1. Pingback: sildenafil online

  2. Pingback: pills erectile dysfunction

  3. Pingback: over the counter erectile dysfunction pills

  4. Pingback: ed pills

  5. Pingback: generic cialis

  6. Pingback: pharmacy online

  7. Pingback: Buy cialis online

  8. Pingback: vardenafil generic

  9. Pingback: generic vardenafil online

  10. Pingback: levitra 10mg

  11. Pingback: online casino real money usa

  12. Pingback: real money online casinos usa

  13. Pingback: viagra online prescription

  14. Pingback: casino moons online casino

  15. Pingback: real casinos online no deposit

  16. Pingback: personal loans

  17. Pingback: payday loans

  18. Pingback: cash payday

  19. Pingback: viagra 100mg

  20. Pingback: virgin casino online nj

  21. Pingback: best slots to play online

  22. Pingback: cialis 5 mg

  23. Pingback: casinos online usa players

  24. Pingback: virgin casino online nj

  25. Pingback: 5 mg cialis

  26. Pingback: cialis 5 mg

  27. Pingback: cialis to buy

  28. Pingback: cialis buy

  29. Pingback: online casino games

  30. Pingback: online slots for real money

  31. Pingback: casino online slots

  32. Pingback: cheap generic viagra

  33. Pingback: generic viagra canada

  34. Pingback: generic viagra

  35. Pingback: viagra dosage

  36. Pingback: viagra dosage

  37. Pingback: viagra prescription

  38. Pingback: buy cialis generic

  39. Pingback: buy viagra

  40. Pingback: purchase viagra

  41. Pingback: sildenafil

  42. Pingback: generic viagra without subscription walmart

  43. Pingback: where to buy viagra in thailand

  44. Pingback: generic viagra prices

  45. Pingback: buy viagra online without perscription

  46. Pingback: can you buy viagra in bangkok

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending