Connect with us

Uncategorized

Jangan Golput, ada Pesta Diskon 17 April 2019

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Menyambut dan merayakan pesta demokrasi yang digadang-gadang media internasional akan menjadi salah satu pemilihan umum terbesar di dunia. Ratusan pengusaha didukung Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Kementerian Komunikasi dan lnformatika (Kominfo) serta Jaringan 107 Radio Peduli Pemilu, menggelar KlingKing Fun Pesta-Diskon Anti Golput.

Ini adalah program pemberian diskon khusus untuk para warga pemilih yang telah mencoblos di TPS-TPS di seluruh Indonesia pada tanggal 17 April besok. Besaran diskon bisa mencapai 50% dengan berbagai bentuknya. Program ini melibatkan Iebih dari 250 brand dan jaringan retail ternama, mulai dari toko online, fashion, makanan-minuman, sinema, dan banyak lainnya.

Beberapa di antaranya adalah: Tokopedia, Sogo, Seibu, Wacoal, Sushi Tei, Alfamart, Cinema XXX, ACE Hardware, Electronic City, dan banyak Iainnya.

Dalam jumpa pers di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Senin 15 April 2019, Kepala Bekraf Triawan Munaf mengatakan, Kematangan berdemokrasi sebuah negara salah satunya diukur dari partisipasi warga negaranya dalam pemilihan umum. Perlu cara-cara kreatif untuk ikut mendorong hal ini.

“Pemilu serentak 17 April 2019 ini harus diwarnai kegembiraan dan menebar banyak manfaat bagi warga negara dan juga dunia usaha. Dan semoga program KlingKing Fun dapat memeriahkan pesta demokrasi terbesar ini,” ujar Triawan.

Menteri Kominfo Rudiantara menyambut baik dan mendukung inisiatif KlingKing Fun sebagai salah satu program untuk melakukan sosialisasi pemilu dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Selama ini, Indonesia diakui sebagai salah satu negara demokrasi terbesar. Yang ditunjukkan dengan tingkat partisipasi pemilihnya yang tinggi.

Untuk itu, jajaran Kominfo bekerja sama dengan semua media nasional dengan berbagai platform, termasuk TV-TV nasional, terus melakukan sosialisasi secara nasional agar jumlah pemilih bisa kita tingkatkan lagi pada penyelenggaraan Pilpres dan Pileg serentak di tahun 2019 ini.

“KlingKing Fun merupakan inisiatif dan terobosan yang sangat baik dan telah kami integrasikan ke dalam program sosialisasi Pemilu 2019 secara nasional.” ujar Menteri Kominfo.

Perihal teknis pelaksanaan KlingKing Fun tokoh pengusaha perempuan nasional, Shinta Kamdani, menjelaskan brand partners yang tergabung dalam program Klingking Fun, berasal dari brand lokal maupun internasional.

“Lebih dari 250 brand telah bergabung dan tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah karena program ini tidak hanya digelar di Jakarta. Di beberapa daerah, brand-brand lokal juga ikut berpartisipasi,” kata Shinta.

“Kami terus-terang kewalahan, tapi juga sangat bergembira melihat teman-teman pengusaha begitu antusias mendukung KIingKing Fun,” tambahnya. (Amhar)

Continue Reading
241 Comments

241 Comments

  1. Pingback: buy sildenafil

  2. Pingback: online ed pills

  3. Pingback: cheap erectile dysfunction

  4. Pingback: erection pills viagra online

  5. Pingback: buy cialis online

  6. Pingback: canada online pharmacy

  7. Pingback: online pharmacy

  8. Pingback: best online pharmacy

  9. Pingback: Buy cialis

  10. Pingback: buy levitra online

  11. Pingback: vardenafil pills

  12. Pingback: best real casino online

  13. Pingback: wind creek casino online play

  14. Pingback: viagra online prescription free

  15. Pingback: online casinos

  16. Pingback: real online casino

  17. Pingback: tadalafil 20

  18. Pingback: no credit check loans

  19. Pingback: cash loans

  20. Pingback: personal loans

  21. Pingback: viagra pills

  22. Pingback: vegas best real money casinos

  23. Pingback: 20 cialis

  24. Pingback: best real money online casinos

  25. Pingback: vegas online casino blackjack

  26. Pingback: watch video

  27. Pingback: 20 cialis

  28. Pingback: online casinos usa

  29. Pingback: cialis buy

  30. Pingback: buy cialis

  31. Pingback: generic cialis

  32. Pingback: viagra canada

  33. Pingback: casino games win real money

  34. Pingback: online slots for real money

  35. Pingback: best casino online

  36. Pingback: buy viagra

  37. Pingback: viagra prices

  38. Pingback: generic viagra without subscription walmart

  39. Pingback: generic viagra cost

  40. Pingback: viagra pill

  41. Pingback: buy viagra online cheap

  42. Pingback: generic cialis online

  43. Pingback: viagra connect

  44. Pingback: best online pharmacy for viagra

  45. Pingback: tadalafil cialis

  46. Pingback: purchase viagra

  47. Pingback: where to purchase viagra online

  48. Pingback: tadalafil cialis

  49. Pingback: cheapest generic viagra

  50. Pingback: best price 100mg generic viagra

  51. Pingback: buy tadalafil

  52. Pingback: real money online casino

  53. Pingback: online casino

  54. Pingback: can i buy viagra in us

  55. Pingback: best online pharmacy for viagra

  56. Pingback: droga5.net

  57. Pingback: generic viagra online buy at usa pharmacy

  58. Pingback: order cialis online

  59. Pingback: where can you buy viagra over the counter in australia

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending