Connect with us

Uncategorized

JAMAN: Dipimpin Jokowi Indonesia Semakin Maju dan Mandiri

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Pemilu 17 April 2019 tinggal hitungan jari, membuat semua simpul relawan Jokowi-KH Maruf Amin Capres-Cawapres 01 terus bergerak. Salah satunya adalah Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) yang menggelar konsolidasi se-DKI Jakarta untuk pemantapan kemenangan di Gedung Gelanggang Remaja Matraman, Jakarta Timur, Jumat malam (12/01/2019).

Dihadapan 2000 kader yang hadir, Iwan Dwi Laksono Ketua Umum JAMAN mengatakan, JAMAN di seluruh Indonesia menyiapkan satu juta pasukan untuk memilh paslon 01 Jokowi-Amin. Pasukan ini terdiri dari simpul-simpul dan jaringan organisasi yang sudah terorganisir sejak 2007 saat berdirinya JAMAN.

“Kami JAMAN menyiapkan kader-kader dan relawan-relawan handal yang akan bekerja untuk mengawal kemenangan Jokowi-Amin. Kami sudah teruji loyal mendukung pak Jokowi saat pencalonan gubernur di DKI Jakarta dan Pilpres 2014,” kata Iwan disambut tepuk tangan meriah peserta konsolidasi.

Menurut mantan aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) ini, JAMAN mendukung Jokowi-Amin karena memilliki cita-cita yang sama untuk membangun kemandirian bangsa dan negera. Dimana pak Jokowi telah berhasil melakukan pemerataan pembangunan, penguatan infrastruktur nasional, menguasai blok rokan, menguasai saham mayoritas freeport dan menciptakan program kesejahteraan nasional.

“Saya sangat yakin kalau pak Jokowi yang kita dukung menang, Indonesia tambah maju dan Indonesia akan melesat menjadi negara besar. Dengan percepatan pembangunan dan pemerataan ekonomi yang adil, kita akan bangkit bersama-sama,” terang Iwan penuh semangat.

Harapan JAMAN kata Iwan, kedepan tidak boleh aset-aset sumber daya alam dan mineral bangsa kita dikuasai asing. Katanya, kita harus menguasai penuh sumberdaya tersebut untuk dikelola bangsa sendiri dan dinikmati rakyat kita sendiri.

“Pak Jokowi lah yang paling tepat memimpin bangsa ini. Untuk itu kepada bapak-bapak/ibu-ibu dan kawan-kawan semua untuk mencoblos paslon 01 Jokowi-Amin,” ajak Iwan kepada seluruh peserta konsolidasi.

Kegiatan internal ini juga bagian dari pembentukan PAS Pilih #01 (Pasukan Pastikan Pemilih 01), dengan tema Pasukan Sejuta Relawan JAMAN Seluruh Indonesia untuk 01. Iwan Dwi Laksono secara simbolis memberikan topi putih khas JAMAN, sebagai simbol topi pasukan pemenangan Jokowi-Amin.

Sebelumnya acara diisi dengan hiburan nyanyi lagu-lagu daerah dan goyang Gaspoll bersama. Terakhir acara ditutup dengan doa lintas agama dari Islam, Kristen dan Khatolik.

Continue Reading
117 Comments

117 Comments

  1. Pingback: sildenafil generic

  2. Pingback: erectile dysfunction drug

  3. Pingback: pills for ed

  4. Pingback: ed meds online

  5. Pingback: cialis generic

  6. Pingback: canada pharmacy

  7. Pingback: canadian pharmacy online

  8. Pingback: Buy cialis

  9. Pingback: cialis generic

  10. Pingback: online vardenafil

  11. Pingback: buy levitra

  12. Pingback: vardenafil pills

  13. Pingback: sugarhouse casino online

  14. Pingback: buy cheap viagra

  15. Pingback: casino moons online casino

  16. Pingback: online gambling

  17. Pingback: short term loans

  18. Pingback: cash loan

  19. Pingback: cialis 5 mg

  20. Pingback: casino games

  21. Pingback: online casinos real money

  22. Pingback: 5 card video poker

  23. Pingback: online casino play money

  24. Pingback: best real money online casinos

  25. Pingback: cialis 5 mg

  26. Pingback: generic cialis

  27. Pingback: 5 mg cialis

  28. Pingback: viagra online prescription free

  29. Pingback: online casino real money usa

  30. Pingback: online slots real money

  31. Pingback: play for real online casino games

  32. Pingback: sildenafil 100mg

  33. Pingback: viagra buy

  34. Pingback: cheapest generic viagra

  35. Pingback: viagra online canada

  36. Pingback: viagra online usa

  37. Pingback: generic cialis canada

  38. Pingback: viagra cost

  39. Pingback: canadian pharmacy king

  40. Pingback: sildenafil

  41. Pingback: buying ed medication online

  42. Pingback: viagra canada

  43. Pingback: cheap price viagra

  44. Pingback: https://www.jueriy.com

  45. Pingback: buy cialis super active compared to viagra super active

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending