Connect with us

Uncategorized

Di Tanah Jawa, Putra Papua itu Telah di Lantik

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Umum Barisan Nusantara (Barnus) Ir Nurdin Tampubolon, melantik para pengurus DPD Barisan Nusantara (Barnus) Provinsi Papua pada Minggu (14/4/19) di Kantor DPP Barnus, Cempaka Putih, Jakarta.

“Saya harap kalian di DPD Barnus Papua, akan bertugas sebagaimana mestinya, sesuai tugas pokok sebelumnya,”ujar Ketum Barnus, Ir Nurdin Tampubolon 

Dijelaskan, bahwa Papua merupakan wilayah yang sangat strategis, mengingat sumber daya manusia dan sumber daya alam pun sangat melimpah di sana. Untuk itulah pemerintah membangun infrastruktur yang sangat masif demi menunjang segala aktifitas di Papua.

Untuk itu Barnus harus ambil peran untuk meningkatkan ekonomi di Papua, mendukung dan membangun kondisifitas di sana, dimana NKRI adalah harga mati, dan NKRI adalah komitmen dari seluruh masyarakat Indonesia, Ujar Nurdin

“Penguatan bersama Barnus, dimana kita harus bersama mensejajarkan Papua dengan pulau Jawa. Untuk itulah DPD Barnus harus melakukan pelantikan,” terangnya.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Ketua DPD Barnus Provinsi Papua, Hendrik Yance Udam alias HYU mengungkapkan, bahwa dirinya merasa bangga lantaran diberi kepercayaan untuk memegang amanah menjadi Ketua Barnus DPD Papua.  

“Sejarah akan terus mencatat, hari ini adalah momentum untuk meningkatkan kesejahteraan Indonesia. Saya dilantik bukan di Papua tapi di Batavia, di tanah Jawa. Itu berarti antara Papua dan tanah Jawa itu punya ikatan yang kuat,” ucapnya.

HYU juga menjelaskan, bahwa Barnus bukanlah sebuah organisasi asal-asalan, melainkan punya visi misi yang jelas. 

“Barnus itu punya visi misi yang jelas. Kalau kata anak sekarang itu kita bukan kaleng-kaleng, tapi kita berisi,” tambahnya.

Diketahui, yang dilantik secara resmi sebagai pengurus DPD Barisan Nusantara provinsi adalah Hendrik Yance Udam (HYU) sebagai ketua, Petrodes Mercianus Mega Setiawan Keliduan sebagai Sekretaris, dan Alexander Silas sebagai Bendahara. (Amhar)

Continue Reading
155 Comments

155 Comments

  1. Pingback: sildenafil online

  2. Pingback: best erection pills

  3. Pingback: otc ed pills

  4. Pingback: non prescription ed pills

  5. Pingback: sale cialis

  6. Pingback: canadian pharmacy

  7. Pingback: Buy cheap cialis

  8. Pingback: vardenafil 10mg

  9. Pingback: online levitra

  10. Pingback: vardenafil pill

  11. Pingback: online casino with free signup bonus real money usa

  12. Pingback: cheap generic viagra

  13. Pingback: casino games

  14. Pingback: online casino games

  15. Pingback: online cialis

  16. Pingback: loan online

  17. Pingback: cash advance

  18. Pingback: cash advance

  19. Pingback: cialis generic

  20. Pingback: online casino real money usa

  21. Pingback: sheila glassey

  22. Pingback: cialis 20

  23. Pingback: best real money online casinos

  24. Pingback: cialis 5 mg

  25. Pingback: 20 cialis

  26. Pingback: cialis 5 mg

  27. Pingback: canadian viagra

  28. Pingback: jackpot party casino

  29. Pingback: casino real money

  30. Pingback: gambling casino

  31. Pingback: sildenafil viagra

  32. Pingback: generic viagra

  33. Pingback: sildenafil 100mg

  34. Pingback: cheap viagra

  35. Pingback: canadian pharmacy viagra

  36. Pingback: cialis prescription online

  37. Pingback: viagra without doctor prescription

  38. Pingback: cialis pills

  39. Pingback: erectile dysfunction medicines viagra cialis

  40. Pingback: cheap viagra online

  41. Pingback: tadalafil reviews

  42. Pingback: viagra online usa

  43. Pingback: viagra pills 100 mg

  44. Pingback: viagra cost

  45. Pingback: all about viagra

  46. Pingback: buy cialis online overnight shipping

  47. Pingback: online casino usa

  48. Pingback: online casino games for real money

  49. Pingback: buying generic viagra online

  50. Pingback: http://droga5.net/

  51. Pingback: cialis 2020

  52. Pingback: safe to buy viagra online

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending