Connect with us

Uncategorized

Jelang Final, Siapa Capres Terpental?

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Kurang dari seminggu jelang Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden, Lembaga Survei lndopolling Network menyampaikan rilis terkait temuan peta elektoral Capres dan Partai Peserta Pemilu dalam diskusi publik dengan tema “Peta Elektoral Pemilu: Jelang Final, Siapa Terpental?” pada 12 April 2019, bertempat di Upnormal Cafe Cikini Jakarta Pusat.

Dalam paparannya, Direktur Indopolling Network Wilhelmus Wempy Hadir menyampaikan, berdasarkan temuan survey kami, elektabilitas pasangan Capres 01 Joko Widodo KH Ma’ruf Amin saat ini jauh mengungguli pasangan Capres 02 Prabowo-Sandiaga Uno.

Pada simulasi kertas suara, elektabilitas pasangan Capres 01 mencapai 57,4%. Untuk elektabilitas pasangan Capres 02 hanya sebesar 32,5%. Potensi pemilih yang belum menentukan pilihan (undecided voters) tersisa sebesar 10,1%, ungkapnya.

“Kalau kita Iihat jarak elektabilitas antara pasangan Capres 01 dengan 02 sangat lebar. Selisih elektabilitas diantara keduanya lebih dari 20%, dan selisih ini cukup signifikan. Sehingga, kalau tidak ada kejadian luar biasa sampai hari H pemilihan, pasangan Capres 01 berpotensi memenangi kembali pilpres 2019”, lanjut Wempy.

Lebih lanjut Wempy menjelaskan, Dari sisi sebaran dukungan, pasangan Capres 01 unggul di hampir semua Zona Wilayah, kecuali Zona Wilayah Sumatera. Di Zona Wilayah Sumatera, elektabilitas pasangan Capres 01 masih tertinggal dari 02. Di wilayah tersebut, elektabilitas Capres 01 baru sebesar 45,0%. Untuk pasangan Capres 02 sebesar 48,2%.

“Sedangkan Zona Wilayah yang memberikan kontribusi kemenangan terbesar bagi pasangan Capres 01 meliputi Zona Wilayah Jateng, Jatim, dan DIY. Di Zona Wilayah tersebut, elektabilitas pasangan Capres 01 hingga mencapai 79,1%. Sedangkan elektabilitas pasangan Capres 02 hanya sebesar 15,3%.” pungkas Wempy.

Continue Reading
306 Comments

306 Comments

  1. Pingback: generic sildenafil

  2. Pingback: online ed pills

  3. Pingback: erectile dysfunction drug

  4. Pingback: ed medications

  5. Pingback: buy cialis

  6. Pingback: rx pharmacy

  7. Pingback: rx pharmacy

  8. Pingback: Real cialis online

  9. Pingback: Real cialis online

  10. Pingback: vardenafil 20 mg

  11. Pingback: generic vardenafil online

  12. Pingback: cheap levitra

  13. Pingback: online casinos usa

  14. Pingback: viagra online prescription free

  15. Pingback: casino slots

  16. Pingback: online slots

  17. Pingback: buy cialis online reddit

  18. Pingback: quick cash loans

  19. Pingback: no credit check loans

  20. Pingback: online loans

  21. Pingback: cialis to buy

  22. Pingback: real money casino

  23. Pingback: wind creek casino online games

  24. Pingback: mel

  25. Pingback: buy cialis

  26. Pingback: Bovada

  27. Pingback: cialis buy

  28. Pingback: generic for cialis

  29. Pingback: cialis 5 mg

  30. Pingback: sildenafil viagra

  31. Pingback: casino games online

  32. Pingback: real money online casinos usa

  33. Pingback: casino games online

  34. Pingback: cheap viagra online canadian pharmacy

  35. Pingback: discount viagra

  36. Pingback: online pharmacy viagra

  37. Pingback: viagra no prescription

  38. Pingback: buy viagra now

  39. Pingback: buy cialis online cheap

  40. Pingback: where to buy viagra online

  41. Pingback: cheapest generic viagra

  42. Pingback: how to buy viagra online

  43. Pingback: happy family store viagra pills

  44. Pingback: tadalafil 40 mg

  45. Pingback: viagra without a doctor prescription

  46. Pingback: purchase viagra

  47. Pingback: discount viagra without prescription

  48. Pingback: viagra for sale

  49. Pingback: viagra prescriptions

  50. Pingback: tadalafil 10 mg

  51. Pingback: casino online real money

  52. Pingback: slot games

  53. Pingback: buy viagra online

  54. Pingback: buy viagra online with mastercard

  55. Pingback: forums where to buy viagra cheap

  56. Pingback: cialis online no prescription

  57. Pingback: viagra best buy website review

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending