Connect with us

Uncategorized

Jay Singgih: Repnas DKI Jakarta Pastikan Kawal Suara Paslon 01

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) DKI Jakarta, Jay Singgih menegaskan bahwa Repnas DKI Jakarta konsisten berjuang untuk memenangkan Jokowi-KH. Maruf Amin. Bahkan memastikan diri mengawal suara paslon 01 hingga hari pencoblosan 17 April.

Penegasan itu disampaikan Jay Singgih dalam acara Reboan Repnas DKI Jakarta episode akhir, yang digelar di Posko Repnas DKI Jakarta, Jalan Terusan Hanglekir 2 Nomor 47, Simprug, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2019).

Sebelumnya sepanjang Februari sampai Maret, Repnas DKI Jakarta mengadakan forum diskusi Reboan dengan mengangkat hal-hal penting kebangsaan. Acara Reboan Repnas DKI Jakarta yang berlangsung khidmat ini selain untuk untuk melakukan talim mutaallim, juga guna memantapkan Repnas DKI Jakarta berbuat lebih banyak hingga pencoblosan 17 April nanti.

“Untuk kita juga memperkuat silaturrahmi terhadap 15 calon legislatif dari partai-partai pendukung 01 yang aktif bergabung di Repnas. Kita semakin kokoh berjuang memenangkan Jokowi-KH Maruf,” kata Jay.

Dengan soliditas serta kekompakan demikian, menurut Jay, Paslon 01 Jokowi KH-Maruf Amin bakal menang dalam Pilpres 2019. “Kita yakin akan menang. Memang, menang kalah, itu hal biasa dalam kompetisi. Namun demikian, kita semua sangat optimis Jokowi-KH. Maruf Amin akan menang,” tambahnya.

Ditegaskan pula olehnya bahwa acara Reboan ini juga memperkuat saling memotivasi dan saling menyemangati semangat caleg milenial pendukung Jokowi dan KH. Maruf Amin, dan bahkan turut mengawal suara Paslon 01 hingga hari pencoblosan 17 April.

Di samping itu kami juga akan hadir bersama dalam Kampanye Akbar dan kampanye terakhir pada 13 April nanti di Gelora Bing Karno, Senayan. Selanjutnya kita akan menggelar Nobar Debat Capres nanti,” ucap Jay.

Selain itu Jay Singgih juga menjelaskan bahwa tujuan Repnas DKI Jakarta antara lain adalah agar para pengusaha milenials di DKI Jakarta memiliki wadah dan platform memperjuangkan cita-cita serta harapan kepada Paslon 01 Jokowi-KH. Maruf Amin. Maka para Caleg Milenials anggota Repnas DKI Jakarta akan saling dukung. Apalagi para caleg ini berasal dari partai-partai anggota Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukung Jokowi-KH Maruf Amin.

Para caleg itu diantaranya Caleg DPR RI Adhi Mahardhika, Raditya Dwi Putra, Reza Headline (Golkar), Jonner Binton Silaen (Perindo), Nadhila Chairannisa (PKB), Philip Simanjuntak, Shalimar Anwar Sani (PDIP), Muhammad Heru (Hanura), serta beberapa caleg lain, baik DPR, DPRD, serta aktivis pengusaha muda dari kalangan milenials Jakarta. (Amhar)

Continue Reading
173 Comments

173 Comments

  1. Pingback: sildenafil generic

  2. Pingback: cheap ed pills

  3. Pingback: erectile dysfunction medicines

  4. Pingback: order cialis

  5. Pingback: canadian pharmacy

  6. Pingback: canada online pharmacy

  7. Pingback: Buy cialis online

  8. Pingback: Buy cheap cialis

  9. Pingback: vardenafil for sale

  10. Pingback: vardenafil cost

  11. Pingback: cheap levitra

  12. Pingback: real online casino

  13. Pingback: real money online casinos usa

  14. Pingback: viagra no prescription

  15. Pingback: online casino games

  16. Pingback: online casino games for real money

  17. Pingback: buy cialis online cheap

  18. Pingback: loans for bad credit

  19. Pingback: cash payday

  20. Pingback: loans online

  21. Pingback: viagra pills

  22. Pingback: best casino online

  23. Pingback: generic cialis

  24. Pingback: online casinos that accept paypal deposits

  25. Pingback: cialis 20

  26. Pingback: blackjack ballroom casino online

  27. Pingback: online casino real money us

  28. Pingback: buy cialis

  29. Pingback: cialis buy

  30. Pingback: cialis 5 mg

  31. Pingback: generic viagra

  32. Pingback: online casino gambling

  33. Pingback: slots online

  34. Pingback: casinos

  35. Pingback: cheap viagra

  36. Pingback: viagra online canadian pharmacy

  37. Pingback: canadian pharmacy viagra

  38. Pingback: viagra reviews

  39. Pingback: purchase viagra

  40. Pingback: liquid tadalafil

  41. Pingback: viagra no prescription

  42. Pingback: brand viagra

  43. Pingback: cheapest generic viagra

  44. Pingback: tadalafil tablets

  45. Pingback: sildenafil 100mg tablets for sale

  46. Pingback: buy viagra online usa

  47. Pingback: cheap viagra generic

  48. Pingback: cialis 5 mg

  49. Pingback: buy generic viagra

  50. Pingback: discount viagra pills

  51. Pingback: buy cialis online overnight shipping

  52. Pingback: free casino games

  53. Pingback: real money casino games

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending